JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026, Khutbah Jumat tersebut mengangkat gagasan bahwa kemajuan bangsa tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, kemajuan teknologi, atau pembangunan fisik. Sebuah bangsa disebut maju apabila mampu membangun peradaban yang tinggi, menghadirkan kesejahteraan bagi warganya, serta menumbuhkan akhlak mulia dalam kehidupan bersama. Ketiga unsur itu saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Peradaban yang maju memerlukan masyarakat yang berilmu dan berbudaya, kesejahteraan membutuhkan kebijakan yang adil, sedangkan akhlak menjadi landasan agar kemajuan tidak kehilangan arah.
Peradaban yang tinggi semestinya melahirkan kehidupan yang tertib, aman, dan bermartabat. Namun, kemajuan material tanpa moral dapat memunculkan kesenjangan, keserakahan, serta penyalahgunaan kekuasaan. Karena itu, kesejahteraan warga perlu dipahami secara menyeluruh, bukan sekadar terpenuhinya kebutuhan ekonomi, melainkan juga terjaminnya keadilan, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan kesempatan untuk berkembang. Akhlak mulia berperan sebagai pengikat yang memastikan seluruh pencapaian tersebut digunakan bagi kemaslahatan masyarakat.
Dalam mewujudkan rangkaian cita-cita itu, pemimpin memiliki peran yang sangat penting. Pemimpin bukan hanya pengambil keputusan, melainkan teladan yang perilaku dan kebijakannya akan memengaruhi budaya kehidupan berbangsa. Kejujuran, amanah, keadilan, tanggung jawab, serta kesediaan mendengar aspirasi rakyat merupakan kualitas yang harus tampak dalam kepemimpinan. Keteladanan akan membangun kepercayaan, sementara kepercayaan menjadi modal penting untuk menggerakkan masyarakat menghadapi berbagai tantangan.
Hal ini semakin relevan dalam negara demokrasi, ketika pemimpin dipilih melalui proses yang berlangsung secara berkala dan pertanggungjawabannya diuji setiap lima tahun. Pemilihan bukan semata-mata pergantian kekuasaan, tetapi kesempatan bagi rakyat untuk menentukan arah pembangunan sekaligus menilai amanah yang telah dijalankan. Khutbah tersebut mengajak umat memahami bahwa bangsa memerlukan pemimpin yang menjunjung adab dan berakhlak mulia. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya menghasilkan kemajuan lahiriah, tetapi juga membentuk kehidupan berbangsa yang berkeadaban dan membawa masyarakat menuju kejayaan.
Pandangan dalam khutbah tersebut menempatkan pemimpin sebagai salah satu cermin yang dapat digunakan untuk melihat kemajuan masyarakat. Cara ini sederhana, tetapi memiliki makna penting, sebab keadaan dan arah kehidupan bersama sangat berkaitan dengan kualitas kepemimpinan. Dengan memperhatikan pemimpinnya, masyarakat dapat memahami nilai, sikap, dan akhlak yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan kehidupan bangsa.
Kemajuan bangsa dan kemuliaan akhlak pemimpin merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Kemajuan tidak hanya dipahami dari perubahan keadaan lahiriah, melainkan juga dari kualitas moral yang tampak dalam kepemimpinan. Apabila pemimpin memiliki akhlak yang mulia, nilai-nilai kebaikan dapat menjadi dasar dalam mengarahkan masyarakat. Dengan demikian, kepemimpinan beradab menjadi bagian penting dari gambaran tentang masyarakat yang maju.
Upaya membangun masyarakat dan bangsa yang berakhlak serta memiliki peradaban tinggi membutuhkan pemimpin dengan akhlak mulia. Pemimpin bukan hanya menjalankan tanggung jawab kepemimpinan, tetapi juga menjadi bagian yang mencerminkan keadaan masyarakat. Karena itu, pembangunan kehidupan bersama perlu disertai perhatian terhadap pembentukan akhlak pemimpin. Masyarakat yang ingin tumbuh dalam kemuliaan dan peradaban memerlukan kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai akhlak.
Akhlak mulia tersebut berawal dari keimanan yang benar kepada Allah SWT. Keimanan menjadi dasar yang membentuk sikap dan perilaku pemimpin dalam menjalankan amanahnya. Dari keimanan yang benar, akhlak memperoleh landasan yang kokoh sehingga kepemimpinan tidak terlepas dari nilai kebaikan dan kemuliaan. Oleh sebab itu, kemajuan masyarakat dan bangsa perlu diletakkan di atas kepemimpinan yang berakhlak, sementara akhlak kepemimpinan dibangun dari keimanan yang benar kepada Allah SWT.
Salah satu rujukan penting dalam sejarah Islam mengenai akhlak pemimpin adalah pidato pertama Abu Bakar Ash-Shiddiq setelah menerima amanah sebagai khalifah. Pidato tersebut tidak hanya menjadi pernyataan politik, tetapi juga memperlihatkan cara seorang pemimpin memandang kekuasaan, masyarakat, dan dirinya sendiri. Di hadapan kaum Muslimin, Abu Bakar menyampaikan bahwa masyarakat telah memilihnya sebagai khalifah, meskipun ia bukan orang yang terbaik di mereka. Pernyataan ini menunjukkan bahwa jabatan tidak boleh dipahami sebagai bukti keunggulan mutlak seseorang.
Pengakuan tersebut juga menegaskan bahwa kepemimpinan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan kesadaran akan keterbatasan diri. Abu Bakar tidak menempatkan dirinya di atas masyarakat hanya karena memperoleh kepercayaan untuk memimpin. Sebaliknya, ia membuka ruang bagi nasihat, koreksi, dan kerja sama. Sikap semacam ini penting dalam membangun hubungan yang sehat pemimpin dan rakyat, sebab kewibawaan tidak lahir dari kesombongan, melainkan dari kejujuran, tanggung jawab, serta kesediaan mendengar.
Dalam berbagai sumber, pidato Abu Bakar disebut memuat tujuh akhlak seorang pemimpin. Nilai pertama yang sering disoroti adalah tawadhu, yaitu sikap rendah hati. Tawadhu tidak berarti merendahkan diri secara berlebihan atau mengabaikan kemampuan yang dimiliki. Sikap ini berarti seseorang tidak merasa paling baik, paling pintar, atau paling layak dibandingkan semua orang lain. Seorang pemimpin yang tawadhu memahami bahwa keberhasilan kepemimpinan selalu melibatkan kontribusi banyak pihak.
Lebih jauh, tawadhu mencegah pemimpin menganggap dirinya sebagai satu-satunya pihak yang benar atau baik. Ia menyadari kemungkinan adanya kekeliruan dalam keputusan dan menerima masukan dengan pikiran terbuka. Dalam kehidupan berbangsa, kerendahan hati semacam ini dapat mendorong dialog, mengurangi penyalahgunaan kekuasaan, dan memperkuat kepercayaan publik. Karena itu, pesan Abu Bakar tetap relevan: pemimpin yang baik bukanlah orang yang mengklaim kesempurnaan, melainkan pribadi yang bersedia mengabdi, belajar, dan mempertanggungjawabkan amanahnya.
Tawadhu merupakan sikap penting yang harus dimiliki seorang pemimpin karena kepemimpinan tidak dapat dijalankan hanya dengan mengandalkan pandangan pribadi. Seorang pemimpin membutuhkan nasihat, masukan, saran, bahkan kritik agar setiap keputusan dapat dipertimbangkan dengan lebih bijaksana. Kerendahan hati membuat pemimpin bersedia mendengarkan orang lain, mengakui kemungkinan adanya kekeliruan, serta memperbaiki langkah ketika menemukan kekurangan dalam kebijakan atau tindakannya. Dengan demikian, tawadhu bukan tanda kelemahan, melainkan sikap yang menunjukkan kematangan dan kesediaan untuk belajar.
Sebaliknya, kesombongan dapat menutup ruang bagi nasihat dan kritik. Pemimpin yang sombong cenderung menganggap dirinya selalu benar, sehingga sulit menerima saran, teguran, dan nasihat dari siapa pun. Sikap seperti itu dapat menjauhkan pemimpin dari kenyataan serta membuat keputusan yang diambil tidak lagi berpijak pada kebaikan bersama. Dalam khutbah, kisah Fir'aun disebut sebagai pembelajaran yang berharga. Ia merupakan seorang raja yang sangat berkuasa di mata rakyatnya. Namun, kekuasaan dan kesombongannya tidak mampu menyelamatkannya. Melalui dakwah Nabi Musa dan Nabi Harun AS, Fir'aun akhirnya ditumbangkan dengan penuh kehinaan.
Kisah tersebut mengingatkan bahwa kekuasaan yang tidak disertai kerendahan hati dapat membawa seseorang menuju kehancuran. Pemimpin perlu membuka diri terhadap kebenaran, termasuk ketika kebenaran itu disampaikan dalam bentuk kritik atau nasihat. Tawadhu menolong seorang pemimpin untuk tetap menyadari bahwa kedudukan dan kekuasaan merupakan amanah. Rasulullah SAW bersabda bahwa tawadhu tidak menambah sesuatu bagi seorang hamba kecuali ketinggian derajat. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Dailam. Maknanya, orang yang rendah hati akan diangkat derajatnya oleh Allah.
