Jayapura | Rangkaian kejadian di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Merauke, Papua Selatan, bermula pada Kamis, 8 Oktober 2026. Pada hari tersebut, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas bersama jajaran menyosialisasikan penertiban barang-barang terlarang di kamar hunian warga binaan. Sosialisasi itu mencakup larangan kepemilikan dan penggunaan telepon genggam ilegal, narkotika, serta berbagai benda lain yang tidak diperbolehkan berada di dalam lingkungan pemasyarakatan.
Langkah tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan, ketertiban, dan pengawasan terhadap lingkungan lapas. Penertiban barang terlarang merupakan prosedur penting dalam mencegah gangguan keamanan serta memastikan seluruh kegiatan pembinaan berlangsung sesuai ketentuan. Para petugas memberikan penjelasan kepada warga binaan mengenai barang yang dilarang, alasan penertiban, dan pentingnya mematuhi tata tertib yang berlaku.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Papua, Sutarno, menjelaskan bahwa sosialisasi itu menjadi bagian awal dari penanganan barang-barang terlarang di lingkungan Lapas Kelas IIB Merauke. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi, mengendalikan, dan menindaklanjuti keberadaan benda yang berpotensi mengganggu keamanan lapas.
Dalam menangani perkembangan situasi, pihak lapas juga telah berkoordinasi dengan sejumlah unsur terkait. Koordinasi dilakukan bersama pemerintah daerah, dinas pemadam kebakaran, TNI, dan kepolisian setempat. Keterlibatan berbagai pihak tersebut diarahkan untuk mendukung penanganan lebih lanjut, termasuk memastikan keamanan penghuni, petugas, dan masyarakat di sekitar lapas.
Dengan demikian, sosialisasi penertiban pada 8 Oktober menjadi titik awal yang mendahului rangkaian peristiwa berikutnya di Lapas Merauke. Pihak berwenang terus melakukan penanganan melalui koordinasi lintas instansi dan mengutamakan pengendalian situasi berdasarkan prosedur yang berlaku.
Penertiban barang terlarang di Lapas Merauke memicu penolakan dari sebagian warga binaan. Berdasarkan keterangan yang beredar, tidak semua warga binaan menerima arahan terkait langkah tersebut. Arahan itu berkaitan dengan upaya menertibkan telepon genggam ilegal, narkotika, serta berbagai barang lain yang dilarang berada di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan.
Pada Jumat, 9 Oktober 2026, sejumlah warga binaan kemudian berkumpul di dalam lapas. Situasi yang semula berkaitan dengan penyampaian arahan tersebut berkembang menjadi tidak kondusif. Kericuhan terjadi ketika ketegangan meningkat dan melibatkan aksi pelemparan batu. Peristiwa itu membuat kondisi keamanan di beberapa bagian lapas perlu mendapat perhatian dan penanganan.
Selain pelemparan batu, muncul pula pembakaran yang diduga bermula dari arah ruang registrasi. Api kemudian dilaporkan meluas ke area dapur dan bagian di sekitarnya. Perluasan kejadian tersebut menyebabkan gangguan yang lebih besar terhadap situasi di dalam lapas, sekaligus memperberat penanganan kericuhan yang sedang berlangsung.
Keterangan mengenai kejadian ini menempatkan sosialisasi dan penertiban barang terlarang sebagai konteks awal peristiwa. Namun, motif lain di luar informasi tersebut belum dapat disimpulkan. Karena itu, rangkaian kericuhan dan kebakaran perlu dipahami berdasarkan keterangan resmi serta hasil pemeriksaan terhadap kondisi lapangan dan pihak-pihak yang terlibat.
Penolakan sebagian warga binaan terhadap arahan penertiban menjadi titik penting dalam kronologi. Setelah mereka berkumpul pada Jumat tersebut, keadaan di dalam lapas memburuk, ditandai dengan kericuhan, pelemparan batu, dan kebakaran dari area ruang registrasi yang kemudian menjalar ke dapur serta lingkungan sekitarnya. Penjelasan lebih lanjut mengenai dampak dan penanganan peristiwa bergantung pada informasi resmi dari pihak berwenang.
Ketika kericuhan dan kebakaran mulai terjadi, petugas Lapas Merauke segera mengambil langkah penanganan sesuai prosedur keamanan yang berlaku. Prioritas awal diarahkan pada pengendalian sumber api, pencegahan meluasnya kebakaran, serta perlindungan terhadap seluruh orang yang berada di dalam lingkungan lapas. Petugas menggunakan alat pemadam api ringan (APAR) untuk melakukan pemadaman awal. Penggunaan APAR menjadi tindakan cepat sebelum dukungan penanganan berikutnya dapat dilakukan, sekaligus membantu menjaga api agar tidak semakin membesar dan membahayakan bangunan maupun area sekitar.
Di tengah situasi tersebut, petugas juga mengatur pergerakan warga binaan secara terarah. Warga binaan dievakuasi menuju titik aman yang telah ditentukan, kemudian ditempatkan di area steril untuk menjauhkan mereka dari sumber api, kepulan asap, dan potensi gangguan keamanan lainnya. Proses evakuasi dilakukan dengan tetap memperhatikan ketertiban, keselamatan, serta kebutuhan pengawasan. Setiap langkah mengacu pada standar operasional prosedur penanggulangan bencana, sehingga pemindahan tidak dilakukan secara sembarangan dan dapat meminimalkan risiko kepanikan maupun cedera.
Penanganan keadaan darurat tidak berhenti setelah api berhasil dikendalikan dan warga binaan berada di lokasi aman. Petugas memastikan kondisi lingkungan lapas tetap terkendali, memeriksa area yang terdampak, serta mempertahankan pengamanan pada titik-titik penting. Langkah ini diperlukan untuk mencegah munculnya bahaya lanjutan dan memastikan seluruh penghuni serta petugas berada dalam kondisi yang dapat dipantau. Koordinasi internal terus dilakukan agar informasi mengenai perkembangan situasi dapat disampaikan secara jelas dan tindakan berikutnya dapat ditetapkan berdasarkan kondisi lapangan.
Setelah kejadian, jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Papua turut memantau perkembangan situasi. Pemantauan dilakukan melalui koordinasi dengan petugas Lapas Merauke untuk memperoleh informasi mengenai kondisi keamanan, penanganan kebakaran, dan keadaan warga binaan. Selain itu, koordinasi juga dilakukan bersama forum koordinasi pimpinan daerah di Merauke. Keterlibatan berbagai unsur tersebut bertujuan memastikan respons pascakejadian berjalan terpadu, kebutuhan penanganan dapat segera diidentifikasi, dan situasi di Lapas Merauke tetap berada dalam pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku.
Upaya pemulihan keamanan di Lapas Merauke dilakukan melalui peninjauan langsung oleh aparat keamanan ke sejumlah blok hunian. Kegiatan tersebut bertujuan memperoleh gambaran mengenai kondisi terkini, memastikan situasi tetap terkendali, serta mengidentifikasi kebutuhan yang perlu segera ditangani. Pemantauan dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan petugas dan warga binaan, sekaligus mendukung proses pemulihan setelah terjadi kericuhan dan kebakaran yang berawal dari penertiban barang terlarang.
Selain meninjau blok hunian, aparat juga berdialog dengan perwakilan warga binaan. Dialog ini ditempuh sebagai langkah untuk meredam potensi eskalasi, membangun komunikasi yang terbuka, dan mendorong penyelesaian situasi secara tertib. Melalui pendekatan tersebut, pihak terkait berupaya memastikan keamanan dan ketertiban kembali pulih, sementara pelayanan serta program pembinaan pemasyarakatan tetap dapat berjalan sesuai ketentuan.
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui jajaran Papua akan melanjutkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk pemantauan dan evaluasi terhadap penanganan di Lapas Merauke. Evaluasi diperlukan untuk menilai perkembangan kondisi lapas, memastikan langkah pengamanan berjalan efektif, serta menentukan tindak lanjut yang diperlukan bagi keberlangsungan pelayanan. Berdasarkan data Sistem Database Pemasyarakatan per 8 Oktober 2026, jumlah penghuni Lapas Merauke tercatat sebanyak 564 orang.
Situasi di lapas tersebut dilaporkan berhasil ditenangkan setelah pemantauan dan dialog dilakukan. Perwakilan warga binaan juga menyatakan komitmen untuk turut menjaga keamanan serta ketertiban di blok hunian masing-masing. Komitmen tersebut diharapkan memperkuat kerja sama warga binaan dan petugas, sehingga kondisi yang kondusif dapat dipertahankan dan kegiatan pemasyarakatan dapat berlangsung secara aman, tertib, serta berkelanjutan.
