Jakarta | Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sedang mengkaji penyusunan peraturan menteri yang mewajibkan perusahaan pengembang kecerdasan buatan (AI) memberikan label pada produk digital yang dihasilkan menggunakan teknologi tersebut. Rencana ini diarahkan untuk membantu masyarakat mengenali asal-usul suatu konten, khususnya ketika materi yang dibuat AI tampil menyerupai karya atau rekaman autentik.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan perkembangan kajian itu pada Senin, 19 Oktober 2026. Menurut keterangan tersebut, penandaan dapat diterapkan pada produk digital yang dihasilkan oleh perusahaan pengembang AI. Video menjadi salah satu perhatian penting karena konten visual yang diolah atau dibuat dengan AI dapat semakin sulit dibedakan dari rekaman nyata. Media digital lain juga termasuk dalam cakupan pembahasan.
Label berfungsi sebagai petunjuk bagi pengguna bahwa sebuah materi dibuat atau dibantu oleh AI, bukan sebagai penilaian otomatis atas benar atau salahnya isi konten. Informasi asal-usul ini dapat memberi konteks sebelum seseorang mempercayai, mengutip, atau membagikan materi tersebut. Dengan demikian, publik memiliki kesempatan untuk menilai konten secara lebih cermat, terutama ketika materi berkaitan dengan peristiwa aktual atau figur publik.
Kebutuhan akan penandaan semakin relevan seiring meluasnya penggunaan perangkat AI generatif untuk menghasilkan gambar, suara, teks, dan video. Teknologi tersebut dapat mendukung proses kreatif maupun pekerjaan sehari-hari, tetapi kemampuannya menghasilkan materi yang tampak meyakinkan juga berpotensi menimbulkan kebingungan. Tanpa keterangan yang mudah dikenali, pengguna mungkin kesulitan mengetahui apakah suatu video merupakan dokumentasi langsung, hasil rekayasa, atau gabungan keduanya.
Namun, rencana tersebut masih berada pada tahap kajian, sehingga rincian seperti bentuk label, cara penerapan, serta pihak yang bertanggung jawab belum dapat dipastikan dari informasi yang disampaikan. Pembahasan aturan perlu mempertimbangkan keterbacaan penanda, penerapannya pada berbagai layanan, dan kemungkinan perubahan konten setelah diproduksi. Kejelasan cakupan juga penting agar kewajiban dapat dipahami oleh pengembang dan tidak menimbulkan tafsir yang berbeda.
Jika kelak dirumuskan, kebijakan ini dapat menjadi salah satu langkah untuk memperkuat transparansi dalam ekosistem digital. Penandaan tidak menggantikan pemeriksaan fakta atau tanggung jawab pengguna, tetapi dapat melengkapi upaya tersebut dengan memberi informasi tentang proses pembuatan konten. Kajian Komdigi menjadi tahap awal untuk menilai bagaimana tujuan itu dapat diterapkan melalui aturan yang jelas dan dapat dijalankan.
Perkembangan kecerdasan buatan membuat materi digital yang dihasilkan mesin semakin menyerupai konten yang dibuat atau direkam secara langsung. Video, gambar, dan suara sintetis dapat tampil meyakinkan, sehingga orang yang melihatnya belum tentu segera mengetahui asal-usulnya. Perubahan ini menjadi salah satu alasan pemerintah mengkaji penandaan konten AI. Ketika batas materi asli dan hasil rekayasa makin samar, informasi mengenai proses pembuatannya dapat membantu publik menilai konten secara lebih cermat.
Tantangannya bukan semata-mata kemampuan teknologi untuk menciptakan materi yang realistis. Konten juga beredar cepat melalui berbagai platform, sering kali terpisah dari konteks awal atau keterangan pembuatnya. Dalam kondisi tersebut, pengguna mungkin kesulitan membedakan rekaman autentik dari materi yang dibuat atau diubah dengan bantuan AI. Penandaan dipertimbangkan sebagai salah satu cara untuk memberi petunjuk tentang keterlibatan teknologi, bukan sebagai pengganti pemeriksaan fakta atau penilaian kritis terhadap isi informasi.
Nezar mengingatkan bahwa kemampuan AI menghasilkan video, gambar, dan suara dapat meningkatkan risiko penipuan serta manipulasi informasi. Peringatan ini menyoroti potensi penyalahgunaan ketika materi sintetis digunakan untuk membuat suatu pesan tampak berasal dari sumber yang tidak sebenarnya, atau untuk memengaruhi pemahaman publik. Risiko tersebut perlu diantisipasi melalui pembahasan kebijakan yang mempertimbangkan perkembangan teknologi dan cara masyarakat mengakses informasi. Kajian penandaan menjadi bagian dari upaya memahami bagaimana transparansi dapat diterapkan tanpa mengabaikan kebutuhan inovasi.
Aturan yang dibahas perlu menjawab sejumlah persoalan praktis, lain jenis konten yang perlu ditandai, pihak yang bertanggung jawab, serta bentuk keterangan yang mudah dipahami pengguna. Penerapan yang konsisten juga penting agar label tidak membingungkan atau menimbulkan anggapan bahwa seluruh konten berbantuan AI pasti keliru. Dengan informasi asal-usul yang lebih jelas, masyarakat memiliki tambahan konteks saat menerima materi digital. Pada saat yang sama, penanda dapat mendukung ekosistem informasi yang lebih terbuka, sementara kajian lanjutan diperlukan untuk menilai efektivitas dan konsekuensi kebijakannya.
Penandaan konten berbasis kecerdasan artifisial menjadi salah satu pendekatan untuk membantu publik mengenali asal-usul informasi digital. Sejumlah perusahaan teknologi diketahui mengembangkan mekanisme autentikasi dan penelusuran provenance konten melalui metadata digital. Informasi yang disematkan pada berkas dapat mencatat, misalnya, perangkat atau perangkat lunak yang digunakan, waktu pembuatan, serta perubahan yang terjadi selama proses penyuntingan. Dengan jejak tersebut, pengguna dan platform berpeluang memperoleh konteks lebih jelas mengenai bagaimana suatu gambar, video, atau materi digital dihasilkan dan diedarkan.
Namun, metadata bukan jaminan mutlak bahwa sebuah konten benar atau autentik. Informasi asal-usul dapat hilang ketika berkas dikompresi, diunggah ulang, atau diproses oleh layanan yang tidak mempertahankannya. Metadata juga perlu dilengkapi dengan standar teknis yang dapat digunakan lintas platform, perlindungan terhadap pemalsuan, serta literasi publik agar tanda autentikasi tidak disalahartikan sebagai penilaian atas kebenaran isi. Karena itu, kolaborasi perusahaan teknologi, pemerintah, media, dan masyarakat diperlukan untuk membangun sistem yang dapat dipercaya sekaligus tetap menghormati privasi dan kebebasan berekspresi.
Di tingkat kebijakan, pemerintah tengah menyusun peta jalan nasional kecerdasan artifisial untuk periode 2026–2029. Dokumen ini diarahkan untuk menjadi acuan pengembangan dan pemanfaatan AI di berbagai sektor, sekaligus merumuskan tata kelola yang mempertimbangkan manfaat, risiko, keamanan, dan akuntabilitas. Penyusunan arah tersebut melibatkan lebih dari 400 pihak, mencakup lembaga, komunitas, kementerian, serta unsur industri. Partisipasi yang luas diharapkan membantu mempertemukan kebutuhan publik dengan pengalaman teknis dan praktik penerapan di lapangan.
Peta jalan dan pembahasan penandaan konten saling berkaitan karena keduanya menyentuh kepercayaan dalam ekosistem digital. Kerangka nasional dapat menetapkan prinsip dan prioritas, sementara standar autentikasi membantu menerapkannya dalam alur produksi serta distribusi konten. Ke depan, kejelasan aturan mengenai penerapan metadata, tanggung jawab para pihak, dan keterbukaan kepada pengguna akan penting agar inovasi AI berkembang tanpa mengabaikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang dapat ditelusuri dan dinilai secara kritis.
Pesan Nezar menempatkan manusia sebagai pihak yang tetap memegang kendali dalam pemanfaatan kecerdasan buatan. Masyarakat maupun organisasi perlu meningkatkan kemampuan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, termasuk memahami cara kerja dan keterbatasannya. Kemampuan tersebut penting agar pengguna tidak menerima begitu saja keluaran mesin, terutama ketika informasi yang dihasilkan berkaitan dengan fakta, kepentingan publik, atau keputusan yang berdampak pada orang lain. Penggunaan AI yang bijak menuntut kecakapan untuk memeriksa sumber, membandingkan informasi, dan mengenali kemungkinan kesalahan maupun manipulasi.
Dalam pandangan itu, AI semestinya berfungsi sebagai alat bantu atau mitra kerja, bukan pengganti nalar manusia. Teknologi dapat mempercepat pekerjaan, membantu mengolah data, dan menyusun bahan awal, tetapi manusia tetap harus menilai kebenaran informasi serta menentukan tindakan yang tepat. Tanggung jawab atas keputusan juga tidak dapat dialihkan kepada mesin. Ketika organisasi memakai AI dalam proses kerja, pengawasan dan pertimbangan manusia diperlukan sejak pemilihan penggunaan hingga pemeriksaan hasil. Dengan demikian, efisiensi tidak mengorbankan akurasi, kehati-hatian, maupun pertanggungjawaban.
Pengingat ini relevan bagi praktisi hubungan masyarakat yang berperan menjaga kredibilitas informasi dan kepercayaan publik.
