Kota Banjarmasin | Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah RI Helvi Moraza berharap penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kalimantan Selatan dapat mencapai Rp5 triliun hingga akhir 2026. Target tersebut disampaikan saat ia menghadiri Gelar Kumitra Jambore 2026 di halaman Mahligai Pancasila, Kota Banjarmasin, pada Minggu.
Hingga Oktober 2026, realisasi penyaluran KUR di provinsi itu tercatat sebesar Rp3,8 triliun. Dengan capaian tersebut, masih terdapat selisih sekitar Rp1,2 triliun dari sasaran Rp5 triliun. Helvi menyampaikan harapan agar penyaluran dapat terus meningkat dalam sisa waktu tahun ini, sehingga semakin banyak pelaku usaha memperoleh akses pembiayaan.
Jumlah penerima KUR di Kalimantan Selatan hingga periode yang sama mencapai 61.251 debitur. Angka ini menunjukkan luasnya jangkauan program bagi usaha mikro, kecil, dan menengah di berbagai wilayah provinsi. KUR menjadi salah satu sarana pembiayaan yang dapat membantu pelaku usaha memenuhi kebutuhan modal, menjaga kegiatan operasional, maupun mengembangkan skala usahanya.
Pencapaian target akhir tahun akan bergantung pada keberlanjutan penyaluran serta kemampuan calon debitur memenuhi persyaratan pembiayaan. Karena itu, akses informasi mengenai program, proses pengajuan, dan pilihan lembaga penyalur penting untuk menjangkau lebih banyak pelaku UMKM. Pendampingan yang memadai juga dapat membantu pelaku usaha memahami kewajiban kredit dan merencanakan penggunaan modal secara lebih terukur.
Harapan peningkatan penyaluran tersebut menempatkan capaian Rp3,8 triliun sebagai pijakan menuju sasaran berikutnya, bukan sekadar angka kumulatif. Pertumbuhan pembiayaan perlu berjalan seiring dengan pemanfaatan dana yang produktif agar dukungan modal memberikan manfaat bagi usaha penerima. Dengan demikian, tambahan penyaluran dapat mendorong kegiatan usaha sekaligus memperluas kesempatan bagi UMKM untuk berkembang.
Target Rp5 triliun hingga penghujung 2026 menjadi harapan pemerintah bagi perkembangan pembiayaan usaha di Kalimantan Selatan. Sementara itu, realisasi Rp3,8 triliun dan 61.251 debitur hingga Oktober memberi gambaran capaian program sejauh ini. Perkembangan penyaluran pada bulan-bulan berikutnya akan menentukan apakah sasaran tersebut dapat terwujud.
Di tingkat Kota Banjarmasin, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah menjangkau ribuan pelaku usaha. Helvi menyampaikan bahwa sebanyak 7.063 debitur di kota tersebut telah menerima KUR, dengan nilai penyaluran secara keseluruhan lebih dari Rp600 miliar. Data ini menunjukkan bahwa pembiayaan bersubsidi telah menjadi salah satu akses modal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Banjarmasin.
Angka tersebut disampaikan Helvi saat menyapa Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan harapan agar penyaluran KUR di Banjarmasin dapat terus ditingkatkan dan setidaknya mencapai Rp1 triliun. Sasaran tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah daerah dan pihak terkait untuk memperluas jangkauan pembiayaan, bukan keterangan bahwa nilai penyaluran sebesar itu telah terealisasi.
Untuk mendekati target tersebut, perhatian dapat diarahkan pada pelaku usaha yang belum mengakses pembiayaan, sekaligus pada kebutuhan debitur yang telah menerima KUR. Informasi mengenai persyaratan, prosedur pengajuan, serta pilihan lembaga penyalur perlu disampaikan secara mudah dipahami agar semakin banyak usaha yang memenuhi ketentuan dapat memperoleh akses. Pendampingan juga dapat membantu calon debitur menyiapkan dokumen dan merencanakan penggunaan dana secara produktif.
Perluasan akses sebaiknya tetap disertai penyaluran yang tepat sasaran dan pemantauan kemampuan usaha dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Dengan demikian, peningkatan nilai KUR dapat mendukung kegiatan produktif, seperti menjaga kelancaran modal kerja, menambah kapasitas produksi, atau mengembangkan pemasaran. Capaian lebih dari Rp600 miliar menjadi gambaran penyaluran yang telah berlangsung, sedangkan Rp1 triliun masih merupakan harapan yang perlu diupayakan melalui kerja sama berbagai pihak. Perkembangan berikutnya akan menunjukkan sejauh mana upaya tersebut dapat memperluas pembiayaan bagi UMKM Banjarmasin.
Helvi menyampaikan apresiasi atas perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kalimantan Selatan. Pertumbuhan jumlah pelaku usaha tersebut dinilai mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus kuatnya inisiatif warga untuk membangun sumber penghasilan. Berdasarkan data yang ia sampaikan, jumlah UMKM di provinsi ini telah melampaui 518 ribu pada akhir 2025. Angka tersebut menunjukkan bahwa sektor UMKM tetap menjadi bagian penting dari perekonomian daerah, dengan pelaku usaha yang tersebar di berbagai wilayah dan menjalankan beragam jenis kegiatan usaha.
Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah itu bertambah sekitar 8.000 UMKM. Perbandingan tersebut mengacu pada capaian akhir 2025 terhadap data tahun sebelumnya, sehingga menggambarkan kenaikan selama kurun waktu tersebut. Helvi mengapresiasi pertambahan itu sebagai perkembangan positif, meskipun upaya memperkuat kualitas dan daya saing usaha tetap diperlukan. Bertambahnya jumlah pelaku usaha juga perlu diikuti dukungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, mulai dari akses pembiayaan dan pendampingan hingga perluasan pasar. Dengan demikian, pertumbuhan jumlah UMKM dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas usaha.
Di Kalimantan Selatan, dukungan terhadap UMKM berpotensi membantu pelaku usaha bertahan, berkembang, dan menjangkau konsumen yang lebih luas. Pendampingan dapat membantu pemilik usaha meningkatkan pengelolaan, mutu produk, serta kesiapan untuk memasarkan barang dan jasa melalui kanal digital maupun jaringan perdagangan yang lebih besar. Akses pembiayaan yang tepat juga dapat mendukung kebutuhan modal kerja atau pengembangan usaha, dengan tetap memperhatikan kemampuan masing-masing pelaku untuk mengelola kewajiban. Apresiasi Helvi terhadap pertumbuhan ini menegaskan pentingnya menjaga kolaborasi pemerintah, lembaga keuangan, dan komunitas usaha. Data lebih dari 518 ribu UMKM pada akhir 2025, dengan kenaikan sekitar 8.000 dari tahun sebelumnya, menjadi gambaran perkembangan yang dapat menjadi landasan bagi program penguatan UMKM berikutnya di provinsi tersebut.
Helvi menyampaikan bahwa upaya memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan perhatian pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Presiden, menurutnya, mendorong kementerian dan lembaga untuk bekerja bersama menyukseskan UMKM. Dukungan lintas instansi diperlukan agar program yang dirancang tidak berhenti pada kebijakan, tetapi dapat menjangkau pelaku usaha dan memberi dampak nyata bagi kegiatan usaha mereka.
Salah satu perubahan yang disoroti Helvi adalah penurunan suku bunga pinjaman bagi UMKM. Jika sebelumnya bunga pinjaman berada pada kisaran 24–25 persen, kini angkanya turun menjadi 8 persen. Tingkat bunga yang lebih rendah dapat membantu mengurangi beban pembiayaan, sehingga pelaku usaha memiliki ruang lebih besar untuk mengelola modal, menjaga kelangsungan usaha, maupun merencanakan pengembangan. Akses pembiayaan yang lebih terjangkau juga menjadi salah satu faktor penting agar UMKM dapat bertahan dan meningkatkan kapasitas usahanya.
Helvi menilai perubahan tersebut menunjukkan kehadiran negara dalam mendorong kemajuan UMKM. Dukungan pemerintah, baik melalui koordinasi kementerian dan lembaga maupun kebijakan pembiayaan, menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan usaha yang lebih mendukung. Bagi pelaku usaha, dukungan itu diharapkan tidak hanya terasa pada akses modal, tetapi juga membuka kesempatan untuk membangun jejaring, memperluas pemasaran, dan meningkatkan kemampuan dalam menjalankan usaha.
Semangat tersebut turut menjadi latar penyelenggaraan Kumitra Jambore 2026 di Kalimantan Selatan, yang diikuti puluhan UMKM. Mengusung tema “Bertemu, Bermitra, Bertumbuh”, kegiatan ini diharapkan menjadi ruang bagi pelaku usaha untuk saling berkenalan dan menjalin kerja sama. Para peserta juga diharapkan dapat memperoleh layanan yang dibutuhkan, menemukan mitra pembudayaan, serta membuka akses pasar yang lebih luas.
Melalui pertemuan dan kemitraan, UMKM dapat memperoleh dukungan untuk memperkuat usahanya secara bertahap. Akses terhadap layanan, jaringan, dan pasar berpotensi membantu pelaku usaha meningkatkan keberlanjutan kegiatan ekonomi mereka.
