Jakarta | Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta kepolisian mengusut dugaan penyalahgunaan beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga ke jaringan distribusinya. Permintaan tersebut disampaikan saat inspeksi mendadak di Toko/Rumah Beras Kayumanis, Jalan Kayumanis X, Matraman, Jakarta Timur, pada Rabu. Pemeriksaan itu dilakukan setelah muncul dugaan beras yang seharusnya dijual sebagai produk bersubsidi justru dipasarkan kembali dengan label beras premium dan harga lebih tinggi.
Di lokasi, dugaan penyimpangan tersebut disebut melibatkan beras SPHP dalam jumlah besar, dengan volume yang mencapai sekitar 600 ton. Temuan itu menjadi perhatian karena program SPHP ditujukan untuk menjaga pasokan dan keterjangkauan harga beras bagi masyarakat. Jika beras program dialihkan atau dikemas ulang untuk dijual sebagai produk premium, manfaat subsidi berisiko tidak sampai kepada konsumen yang menjadi sasaran. Namun, dugaan tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut oleh aparat berwenang agar alur barang dan pihak-pihak yang terlibat dapat diketahui secara jelas.
Amran meminta kepolisian tidak berhenti pada pemeriksaan di satu tempat, melainkan menelusuri mata rantai distribusi dari sumber pasokan hingga penjualan. Penelusuran itu diperlukan untuk mengidentifikasi asal beras, mekanisme pengemasan atau perubahan label, serta pihak yang mengatur dan memperoleh keuntungan dari dugaan praktik tersebut. Pemeriksaan terhadap dokumen dan catatan transaksi juga dapat membantu memastikan jumlah beras yang terlibat dan jalur peredarannya. Langkah ini penting agar penanganan dilakukan berdasarkan bukti, bukan hanya pada temuan awal di lokasi.
Inspeksi di Matraman menyoroti perlunya pengawasan yang konsisten terhadap penyaluran beras SPHP. Penindakan yang menyeluruh dapat membantu mencegah penyimpangan serupa sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program stabilisasi pangan. Hingga proses pemeriksaan berlangsung, dugaan pengoplosan maupun penjualan kembali tersebut tetap perlu diperlakukan sebagai perkara yang harus dibuktikan. Aparat diharapkan mengungkap jaringan distribusi secara terang dan menindak pihak yang terbukti melanggar ketentuan, sehingga beras bersubsidi dapat beredar sesuai peruntukannya dan konsumen memperoleh harga yang semestinya.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta penanganan dugaan penyalahgunaan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ditelusuri secara menyeluruh. Menurutnya, proses hukum tidak seharusnya berhenti pada orang-orang yang telah diamankan apabila penyidikan menemukan dugaan keterlibatan pihak lain. Pengungkapan jaringan yang lebih luas dinilai penting agar perkara dapat menjelaskan bagaimana beras tersebut dialihkan atau dipasarkan, serta siapa saja yang berperan dalam prosesnya. Dengan demikian, penanganan tidak hanya berfokus pada pelaku yang terlihat di tahap akhir distribusi.
Amran meminta aparat menelusuri asal beras, lokasi pengemasan, jalur pemasaran, hingga pihak-pihak yang memperoleh keuntungan. Rangkaian informasi itu dapat membantu penyidik menguji hubungan pasokan, pengemasan, dan penjualan, sekaligus memastikan apakah ada pihak lain yang ikut mengatur atau memfasilitasi kegiatan tersebut. Penelusuran setiap mata rantai diperlukan untuk memperoleh gambaran yang utuh dan mendukung proses hukum berdasarkan bukti. Ia juga menekankan bahwa pihak yang terbukti terlibat harus diproses sesuai ketentuan, tanpa membatasi pemeriksaan hanya kepada orang yang sudah diamankan.
Informasi awal mengenai sumber beras disebut mengarah ke gudang Bulog di Kelapa Gading. Namun, Amran menegaskan bahwa keterangan tersebut masih perlu didalami dan diverifikasi oleh kepolisian. Karena itu, informasi awal tidak dapat langsung diperlakukan sebagai kesimpulan mengenai asal beras ataupun keterlibatan pihak tertentu. Penyidik perlu memastikan kesesuaian keterangan dengan dokumen, alur pemindahan barang, serta bukti lain yang relevan. Pendalaman itu penting agar penetapan tanggung jawab didasarkan pada hasil penyidikan, bukan dugaan semata. Pemeriksaan terhadap jalur distribusi diharapkan dapat mengungkap proses secara berurutan, dari sumber pasokan hingga pihak yang menikmati hasil penjualan. Amran meminta pengusutan dilakukan tuntas, termasuk apabila bukti mengarah pada keterlibatan jaringan yang lebih luas. Dengan penelusuran tersebut, aparat dapat menjelaskan duduk perkara secara transparan sekaligus menjaga agar distribusi beras program pemerintah berlangsung sesuai tujuan dan ketentuan yang berlaku.
Amran menegaskan bahwa dugaan penyalahgunaan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran administratif semata. Beras bersubsidi disediakan untuk membantu menjaga keterjangkauan pangan, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, apabila komoditas tersebut diselewengkan atau tidak sampai kepada sasaran, dampaknya dirasakan langsung oleh konsumen dan dapat mengurangi manfaat program pemerintah. Penindakan, menurutnya, perlu dilakukan secara tegas sekaligus berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Penyalahgunaan beras SPHP juga berpotensi mengganggu tata niaga pangan nasional. Distribusi yang menyimpang dari tujuan program dapat menghambat ketersediaan beras pada jalur yang semestinya, memicu ketidakseimbangan pasokan, serta melemahkan upaya menjaga harga tetap terkendali. Oleh sebab itu, pengusutan tidak cukup berhenti pada pihak yang terlihat di titik penjualan. Pemerintah perlu menelusuri rangkaian distribusi agar dapat mengetahui bagaimana penyimpangan terjadi, siapa saja yang terlibat, dan apakah ada pihak yang mengambil keuntungan dari komoditas bersubsidi.
Amran menyatakan tidak akan memberikan toleransi kepada siapa pun yang terbukti terlibat. Jika pemeriksaan menemukan pegawai Kementerian Pertanian ikut serta, tindakan pemberhentian dan proses hukum akan ditempuh sesuai aturan. Sikap yang sama berlaku terhadap pihak lain yang terbukti melakukan pelanggaran. Langkah tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab tidak berhenti pada jabatan atau posisi tertentu, melainkan ditentukan oleh temuan dan proses yang dapat dipertanggungjawabkan. Penegakan hukum juga perlu dijalankan secara konsisten, tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah dan hak setiap pihak untuk menjalani proses yang adil.
Ketegasan dalam mengusut dugaan penyimpangan menjadi bagian penting dari perlindungan terhadap program stabilisasi pangan. Pengawasan dan penindakan yang berjalan beriringan dapat membantu memastikan beras SPHP disalurkan sesuai tujuan, bukan dialihkan untuk kepentingan yang bertentangan dengan kebijakan. Dengan demikian, manfaat program diharapkan dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat yang membutuhkan. Kepercayaan publik pun dapat terjaga ketika pemerintah memastikan setiap laporan ditindaklanjuti, distribusi diawasi, dan pelanggaran yang terbukti ditangani sesuai ketentuan.
Setelah mendatangi lokasi di Kayumanis untuk meninjau dugaan penyalahgunaan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melanjutkan inspeksi bersama jajaran Polri ke kawasan Pasar Induk Beras Cipinang. Langkah tersebut dilakukan untuk menelusuri kemungkinan adanya praktik serupa di jalur distribusi lain. Pemeriksaan di Cipinang menjadi bagian dari upaya memperluas penelusuran, bukan hanya berhenti pada satu lokasi atau pihak tertentu. Amran menekankan pentingnya melihat bagaimana beras disalurkan dan memastikan dugaan pelanggaran diperiksa berdasarkan bukti. Dengan demikian, proses penyelidikan diharapkan dapat mengungkap pola dan cakupan praktik yang berpotensi merugikan masyarakat serta mengganggu tujuan program SPHP.
Di kawasan pasar induk tersebut, Amran menduga pengoplosan beras dapat berlangsung dalam skala besar. Ia mengingatkan bahwa apabila praktik itu dilakukan berulang setiap hari, akumulasi volumenya berpotensi mencapai ribuan ton. Besarnya potensi tersebut membuat penelusuran jaringan distribusi dinilai penting, termasuk untuk mengetahui asal beras, proses pencampuran, dan pihak-pihak yang terlibat. Dugaan tersebut masih perlu diuji melalui penyelidikan dan pembuktian oleh aparat berwenang. Karena itu, pemeriksaan di Cipinang diharapkan membantu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai apakah penyalahgunaan terjadi secara terorganisasi dan sejauh mana jangkauannya. Informasi yang terverifikasi juga diperlukan agar penanganan perkara berjalan cermat, proporsional, serta tidak mendahului proses hukum.
Amran menyampaikan apresiasi kepada Polres Jakarta Timur dan jajaran Intelkam atas pengungkapan dugaan penyalahgunaan beras tersebut.
