Jakarta | Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai haram. Ketetapan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. Fatwa itu ditetapkan pada Jumat, 6 November 2026, dan menjadi dasar pemberitaan mengenai keputusan MUI atas penggunaan vape.
Pokok keputusan yang dapat ditegaskan dari ketetapan tersebut adalah hukum penggunaan rokok elektrik. Dengan demikian, pembahasan ini berfokus pada penggunaan vape sebagaimana tercantum dalam judul dan ruang lingkup fatwa. Informasi mengenai keputusan itu tidak dengan sendirinya menjelaskan ketentuan lain di luar penggunaan yang disebutkan.
Penyebutan nomor dan tanggal fatwa membantu mengidentifikasi dokumen yang dimaksud secara tepat. Nomor 131 Tahun 2026 merujuk pada fatwa tentang hukum penggunaan rokok elektrik, sementara tanggal penetapannya adalah 6 November 2026. Kedua rincian tersebut menjadi konteks penting untuk memahami bahwa keputusan yang diberitakan merupakan ketetapan resmi MUI, bukan sekadar pernyataan umum tentang vape.
Dalam menyampaikan isi keputusan, penting untuk membedakan objek yang dinilai dari hal-hal lain yang mungkin berkaitan dengan rokok elektrik. Ketetapan yang disebutkan menetapkan penggunaan vape sebagai haram. Tanpa keterangan tambahan dalam informasi yang tersedia, tidak tepat memperluas maknanya menjadi keputusan mengenai setiap aspek produk, pihak yang terlibat, atau keadaan lain yang tidak disebut dalam fatwa tersebut.
Karena itu, inti berita ini adalah penetapan hukum penggunaan rokok elektrik oleh MUI melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026. Pembaca dapat merujuk pada identitas fatwa dan tanggal penetapannya untuk mengenali keputusan yang dimaksud. Uraian ini membatasi cakupan pada penggunaan vape, sesuai dengan informasi yang tersedia, tanpa menambahkan rincian mengenai alasan, mekanisme penerapan, atau objek lain yang belum dijelaskan.
Dalam pertimbangan yang disampaikan Komisi Fatwa MUI, penggunaan vape dinilai memiliki dampak yang membahayakan kesehatan. Penilaian tersebut menjadi salah satu dasar dalam menetapkan hukum penggunaan rokok elektronik. Pertimbangan ini menempatkan aspek perlindungan kesehatan sebagai perhatian utama, tanpa menguraikan rincian medis atau jenis dampak tertentu di luar keterangan yang disampaikan. Karena itu, alasan kesehatan perlu dipahami sesuai ruang lingkup pernyataan fatwa: penggunaan vape dinilai berbahaya, dan penilaian tersebut menjadi bagian dari dasar keputusan. Pernyataan ini tidak dengan sendirinya merinci tingkat risiko bagi setiap pengguna, keadaan penggunaan, ataupun akibat klinis tertentu. Penjelasan yang lebih khusus mengenai hal-hal tersebut tidak dapat dilekatkan pada dasar fatwa apabila tidak termuat dalam sumbernya.
Selain kesehatan, Komisi Fatwa MUI juga menyebut kerusakan lingkungan sebagai pertimbangan. Dengan demikian, penilaian atas vape tidak hanya diarahkan pada pengguna, tetapi turut memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Unsur ini berdiri sebagai bagian dari alasan yang disebut dalam pertimbangan fatwa, bersama dengan aspek kesehatan. Keterangan tersebut tidak memerinci bentuk kerusakan lingkungan, proses yang menimbulkannya, atau besaran dampak yang dimaksud. Oleh sebab itu, penyampaiannya perlu dijaga agar tetap mengikuti pernyataan yang tersedia dan tidak diperluas menjadi uraian teknis yang tidak dinyatakan. Pokoknya, penggunaan vape dinilai merusak lingkungan, dan hal itu menjadi salah satu dasar pertimbangan Komisi Fatwa MUI dalam menetapkan hukum.
Pertimbangan lain berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan. MUI menggunakan prinsip sadd al-dzariah, yaitu mencegah sarana atau jalan yang dapat mengarah pada kemudaratan. Dalam konteks ini, vape dipandang perlu dicegah agar tidak dijadikan sarana peredaran maupun konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Pertimbangan tersebut merupakan langkah pencegahan terhadap kemungkinan penyalahgunaan, bukan keterangan bahwa setiap vape pasti digunakan untuk tujuan tersebut. Batas makna ini penting agar alasan fatwa tidak ditafsirkan melampaui apa yang disampaikan. Secara keseluruhan, dasar yang disebut mencakup penilaian bahwa vape membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta perlu dicegah agar tidak menjadi sarana penyalahgunaan zat. Ketiga hal itu disampaikan sebagai pertimbangan keputusan.
Sebelum fatwa mengenai vape diterbitkan, Kapolri Suyudi Ario Seto menyampaikan kekhawatiran terkait keamanan dan potensi penyalahgunaan produk tersebut. Ia meminta dukungan para ulama serta pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengkaji kemungkinan penerbitan fatwa yang mengharamkan penggunaan vape secara menyeluruh di Indonesia. Permintaan itu disampaikan sebagai respons terhadap perkembangan modus peredaran narkotika yang dinilai semakin beragam.
Perhatian utama Suyudi tertuju pada penggunaan cairan vape sebagai sarana untuk mengedarkan zat narkotika. Dalam modus yang disorot, zat terlarang dapat dicampurkan atau dikemas dalam bentuk cair, lalu digunakan melalui perangkat vape. Cara tersebut menimbulkan tantangan bagi pengawasan, sebab cairan yang mengandung narkotika berpotensi menyerupai produk vape biasa. Kemiripan itu dapat membuat konsumen maupun masyarakat sulit mengenali kandungan sebenarnya.
Risiko tersebut tidak hanya berkaitan dengan bentuk kemasan. Aroma cairan yang mengandung zat terlarang juga disebut dapat sulit dibedakan dari aroma cairan vape pada umumnya. Dengan demikian, pemeriksaan berdasarkan penampilan atau bau saja belum tentu cukup untuk memastikan keamanan suatu produk. Situasi ini dapat membuka peluang penyalahgunaan, terutama ketika produk beredar tanpa informasi kandungan yang jelas atau melalui jalur distribusi yang tidak terpantau.
Atas dasar kekhawatiran itu, Suyudi menilai persoalan vape perlu dikaji secara serius bersama tokoh agama dan MUI. Dukungan ulama diharapkan membantu pembahasan mengenai dampak penggunaan vape serta kemungkinan kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika. Kajian tersebut menjadi latar belakang permintaan agar MUI mempertimbangkan fatwa yang berlaku secara menyeluruh, bukan hanya menyoroti kasus tertentu.
Penting untuk membedakan kekhawatiran yang disampaikan aparat dan penetapan hukum melalui fatwa. Pernyataan Kapolri merupakan dorongan untuk melakukan kajian, sementara keputusan keagamaan berada pada proses dan kewenangan MUI. Namun, isu cairan vape yang sulit dikenali menegaskan perlunya kewaspadaan terhadap produk yang tidak jelas asal-usul maupun kandungannya. Konsumen sebaiknya memperhatikan informasi produk, menghindari cairan tanpa label yang dapat diverifikasi, serta mengikuti perkembangan hasil kajian dan kebijakan resmi.
Suyudi menjelaskan bahwa modus peredaran narkotika mengalami perubahan, dari yang sebelumnya berbentuk padat menjadi berbentuk cair. Perubahan bentuk ini menjadi bagian penting untuk memahami cara narkotika dapat disalahgunakan melalui media yang berbeda. Dalam penjelasannya, cairan tersebut dikaitkan dengan penggunaan rokok elektrik atau vape. Dengan demikian, perhatian terhadap penyalahgunaan narkotika tidak hanya tertuju pada bentuk padat, tetapi juga perlu mencakup kemungkinan pemanfaatan zat dalam bentuk cair. Keterangan ini menyoroti perubahan cara peredaran sekaligus penggunaan media yang dapat menyamarkan kandungan sebenarnya. Namun, penjelasan tersebut tidak merinci jenis zat, jumlah, maupun proses pengubahannya.
Rokok elektrik dimanfaatkan sebagai media penyalahgunaan karena kemasannya dapat terselubung. Tampilan produk dan perangkatnya membuat kandungan cairan tidak serta-merta mudah dikenali dari kemasan luar. Suyudi juga menyampaikan bahwa cairan vape tersedia dalam beragam aroma, termasuk aroma buah-buahan. Variasi aroma ini menjadi bagian dari konteks yang membuat cairan dapat hadir dengan tampilan yang tidak langsung menunjukkan bahwa ada risiko penyalahgunaan narkotika. Penjelasan tersebut berfokus pada fungsi kemasan dan aroma sebagai unsur yang berkaitan dengan penyamaran, bukan pada rincian merek, bentuk perangkat, atau cara penggunaan tertentu. Karena itu, pemahaman atas isu ini perlu mengikuti informasi yang disampaikan, tanpa mengasumsikan kandungan setiap produk.
Perubahan dari bentuk padat ke cair dan pemanfaatan rokok elektrik memperlihatkan alasan mengapa vape turut disoroti dalam pembahasan penyalahgunaan narkotika. Dalam keterangan Suyudi, aspek yang ditekankan ialah terselubungnya kemasan serta tersedianya cairan dengan beragam aroma, termasuk buah-buahan.
Baca juga: JEA Tetapkan Zulkarnaini Masry Memimpin Organisasi Jurnalis Ekonomi Aceh | Polisi Tetapkan Empat Tersangka dalam Kasus Berdarah Ambokembang | IJTI Malang Raya Tandai Hari Kesehatan Mental Sedunia lewat Pound with View Vol. 2
20 kunjungan
