Jakarta | Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), serta sejumlah asosiasi merespons positif aturan baru mengenai devisa hasil ekspor (DHE). Ia menyampaikan hal tersebut kepada awak media di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, pada Senin, 9 November 2026. Menurut Susiwijono, tanggapan itu muncul setelah pelaku usaha mencermati ketentuan yang diperbarui pemerintah.
Susiwijono menyatakan kelompok usaha yang disebutkan tersebut tidak keberatan terhadap aturan baru itu. Ia menjelaskan, ketentuan mengenai DHE dinilai lebih jelas dan transparan, sehingga pelaku usaha dapat memahami pengaturan yang berlaku dengan lebih baik. Penilaian itu menjadi alasan yang disampaikan pemerintah ketika menjelaskan respons Kadin, Apindo, dan asosiasi terhadap kebijakan tersebut. Pernyataan Susiwijono merujuk pada organisasi-organisasi dan asosiasi yang ia sebut, bukan klaim bahwa seluruh pengusaha telah menyampaikan sikap serupa.
Aturan DHE berkaitan dengan devisa yang diperoleh dari kegiatan ekspor. Dalam keterangannya, Susiwijono menekankan aspek kejelasan dan transparansi sebagai hal yang diapresiasi oleh kelompok pelaku usaha tersebut. Ia tidak menyatakan bahwa semua pihak di sektor usaha memberikan respons yang sama. Karena itu, tanggapan positif yang disampaikan pemerintah perlu dipahami sesuai cakupan sumber, yakni Kadin, Apindo, dan asosiasi yang disebut dalam pernyataan tersebut.
Keterangan itu memberikan gambaran awal mengenai penerimaan sebagian organisasi usaha terhadap ketentuan baru. Bagi pelaku usaha, kejelasan aturan dapat membantu memahami kewajiban dan tata cara yang ditetapkan, sementara transparansi dapat membuat isi kebijakan lebih mudah ditelaah. Namun, pernyataan tersebut tidak merinci tanggapan dari setiap asosiasi, ataupun menjelaskan secara khusus bagian aturan yang dinilai lebih jelas. Susiwijono menyampaikan penilaian tersebut dalam konteks respons kelompok yang disebutnya kepada media di Jakarta. Dengan demikian, informasi yang tersedia menegaskan adanya respons positif dan tidak adanya keberatan dari kelompok tersebut, tanpa memperluasnya menjadi dukungan menyeluruh dari seluruh kalangan eksportir atau pengusaha.
Kebijakan Devisa Hasil Ekspor dari kegiatan usaha (DHE SDA) menetapkan bahwa eksportir sumber daya alam wajib merepatriasi seluruh, atau 100 persen, hasil ekspornya ke dalam sistem keuangan Indonesia. Ketentuan ini menjadi kerangka dasar penempatan devisa di dalam negeri, sekaligus menjaga agar penerimaan ekspor dapat mendukung aktivitas ekonomi nasional. Dana yang direpatriasi ditempatkan melalui bank devisa milik negara sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, kewajiban tidak hanya menyangkut pemulangan dana, tetapi juga tata cara penempatan dan jangka waktu penyimpanannya.
Besaran serta durasi retensi dibedakan menurut sektor. Untuk eksportir sektor minyak dan gas bumi, sedikitnya 30 persen DHE SDA wajib ditempatkan selama tiga bulan. Sementara itu, eksportir sektor nonmigas diwajibkan menempatkan 100 persen DHE SDA selama 12 bulan. Perbedaan ini mencerminkan pengaturan yang disesuaikan dengan karakter masing-masing sektor, tetapi keduanya tetap menempatkan bank devisa BUMN sebagai saluran penempatan. Eksportir perlu memperhitungkan kewajiban tersebut dalam perencanaan arus kas, pembayaran kewajiban, dan kebutuhan pembiayaan usaha.
Berdasarkan PP 2/2026, DHE SDA nonmigas yang berada pada rekening khusus valuta asing dapat digunakan untuk lima tujuan, dengan dana tetap berada dalam rekening khusus tersebut sesuai ketentuan. Pertama, dana dapat ditukar ke rupiah paling banyak 50 persen. Kedua, dana dapat digunakan untuk membayar pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Ketiga, pembayaran dividen dalam valuta asing diperbolehkan. Keempat, dana dapat membiayai pengadaan barang dan jasa, termasuk barang modal. Kelima, penggunaannya mencakup pembayaran pinjaman hingga kebutuhan modal kerja. Batas penggunaan dan persyaratan setiap transaksi tetap perlu diperhatikan agar pemanfaatan dana tidak mengurangi kepatuhan terhadap kewajiban retensi. Dengan memahami cakupan penempatan dan penggunaan ini, pelaku usaha dapat mengelola likuiditas secara terencana sembari memenuhi ketentuan DHE SDA.Pasal 18a mengatur jalur khusus dalam pelaksanaan perjanjian bilateral atau kesepahaman perdagangan dengan negara yang ditetapkan memenuhi kriteria relaksasi devisa hasil ekspor (DHE). Ketentuan ini ditujukan bagi DHE sumber daya alam (SDA) dari sektor pertambangan, sehingga tidak otomatis berlaku bagi seluruh eksportir atau semua komoditas. Penerapannya bersifat opsional: eksportir yang memenuhi persyaratan dapat memilih fasilitas tersebut, sementara eksportir lain tetap mengikuti ketentuan umum. Skema ini memberi ruang penyesuaian bagi kerja sama perdagangan tertentu, tanpa menghapus kewajiban penempatan DHE bagi perusahaan yang memanfaatkan fasilitas.
Eksportir yang menggunakan relaksasi wajib menempatkan sedikitnya 30 persen DHE selama jangka waktu minimal tiga bulan. Penempatan tersebut, termasuk penukaran dana ke rupiah, dapat dilakukan melalui bank yang menjalankan kegiatan usaha dalam valuta asing. Ketentuan juga mencakup bank devisa non-BUMN yang ditetapkan, sehingga pilihan lembaga keuangan tidak terbatas pada bank milik negara. Meski tersedia fleksibilitas dalam kanal perbankan, batas minimum porsi dan masa penempatan tetap menjadi kewajiban. Karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan arus kas, kebutuhan pembayaran, serta jadwal penerimaan ekspor sebelum memilih fasilitas ini.
PMK Nomor 48 Tahun 2026 menetapkan tiga syarat kumulatif bagi perusahaan yang ingin menggunakan skema tersebut. Pertama, perusahaan harus berbentuk perseroan terbatas dan bergerak di sektor pertambangan. Kedua, perusahaan wajib memiliki sedikitnya satu pemegang saham yang berasal dari negara yang ditetapkan memenuhi kriteria relaksasi. Ketiga, pemegang saham dari negara tersebut harus memiliki porsi kepemilikan paling sedikit 10 persen. Seluruh unsur perlu dipenuhi bersama; keberadaan investor asing saja belum cukup apabila negara asalnya tidak termasuk dalam penetapan atau kepemilikannya di bawah ambang batas. Perusahaan sebaiknya memeriksa dokumen badan hukum dan struktur kepemilikan untuk memastikan kelayakan. Dengan kriteria yang terukur, Pasal 18a menyediakan opsi terarah bagi perusahaan pertambangan yang terkait dengan mitra dagang tertentu, sekaligus mempertahankan disiplin penempatan DHE.
Eksportir yang memenuhi kriteria untuk memperoleh fasilitas Pasal 18a tetap memiliki pilihan untuk tidak memanfaatkannya. Keputusan tersebut perlu dipahami sebagai pilihan atas fasilitas khusus, bukan pengecualian dari kewajiban penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam. Apabila eksportir memilih tidak menggunakan fasilitas itu, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2026 tetap berlaku sesuai dengan sektor usahanya. Karena itu, perusahaan perlu menilai konsekuensi pilihan tersebut sebelum menyampaikan pemberitahuan resmi, termasuk memastikan bahwa kebijakan pengelolaan dan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bagi eksportir pertambangan nonmigas, ketentuan yang tetap harus dipenuhi adalah menempatkan 100 persen devisa hasil ekspor selama sekurang-kurangnya 12 bulan pada bank devisa milik negara. Dana tersebut dapat digunakan untuk lima tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11a. Eksportir pertambangan minyak dan gas bumi, di sisi lain, wajib menempatkan sedikitnya 30 persen devisa hasil ekspor selama minimal tiga bulan pada bank devisa milik negara. Perbedaan persentase dan jangka waktu ini menjadikan klasifikasi sektor kegiatan penting dalam menentukan kewajiban yang berlaku. Eksportir sebaiknya memeriksa kategori usahanya serta menyiapkan pencatatan transaksi yang mendukung pemenuhan kewajiban penempatan.
Eksportir yang hendak tidak menggunakan fasilitas Pasal 18a wajib menyampaikan surat kepada Kepala Departemen Pengelolaan Kepatuhan dan Laporan Bank Indonesia. Surat tersebut harus ditembuskan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Batas penyampaiannya adalah paling lambat lima hari kerja setelah pengumuman terkait diterbitkan. Perusahaan perlu memperhatikan tenggat ini, memastikan surat memuat pernyataan pilihan secara jelas, serta menyimpan bukti pengiriman dan penerimaan untuk keperluan administrasi.
Baca juga: Respons Kepala Bakom atas Putusan MK soal Ijazah Gibran dan Penurunan Foto Wapres | Syafif Goes to Aceh Hadirkan 24 Pelaku Usaha Jasa Keuangan di Banda Aceh | Inovasi 38 Mobil Cinta Jember Mendapat Apresiasi BPJS Kesehatan
476 kunjungan
