Jakarta | Pekerja di Jakarta dengan gaji Rp5,7 juta per bulan masih dapat memenuhi kriteria penghasilan untuk menjadi calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026. Hal ini karena ketentuan batas penghasilan tidak selalu menggunakan satu angka yang sama di seluruh wilayah. Selain batas umum, terdapat penyesuaian bagi daerah yang memiliki upah minimum lebih tinggi.
Secara umum, penghasilan calon penerima BSU ditetapkan paling banyak Rp3,5 juta per bulan. Namun, aturan tersebut memberikan pengecualian untuk pekerja yang bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi (UMP) atau upah minimum kabupaten/kota (UMK) di atas angka batas umum. Di wilayah seperti itu, batas penghasilan mengikuti besaran upah minimum yang berlaku, sehingga pekerja dengan gaji lebih tinggi dari Rp3,5 juta tetap dapat memenuhi kriteria penghasilan.
Untuk Provinsi DKI Jakarta, batas penghasilan yang digunakan adalah Rp5,8 juta per bulan. Dengan demikian, gaji sebesar Rp5,7 juta masih berada di bawah batas yang ditetapkan untuk wilayah tersebut. Artinya, dari sisi penghasilan, pekerja dengan besaran gaji itu berpeluang masuk sebagai calon penerima BSU 2026. Perbedaan batas ini mencerminkan penyesuaian terhadap kondisi upah di masing-masing daerah dan bukan perubahan pada batas umum yang berlaku secara nasional.
Ketentuan mengenai batas penghasilan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026, yaitu perubahan kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022. Peraturan ini menjadi rujukan untuk memahami kriteria penghasilan, termasuk pengecualian bagi daerah dengan UMP atau UMK yang lebih tinggi. Karena itu, pekerja sebaiknya melihat batas yang berlaku sesuai lokasi kerja, bukan hanya membandingkan gaji dengan angka Rp3,5 juta.
Meski memenuhi ambang penghasilan wilayah, hal tersebut tidak otomatis memastikan seseorang menerima bantuan. Status sebagai calon penerima tetap bergantung pada pemenuhan persyaratan BSU lainnya dan proses verifikasi yang berlaku. Pekerja dapat mencermati informasi resmi pemerintah untuk mengetahui ketentuan lengkap serta perkembangan penyaluran bantuan pada 2026.
Penetapan ambang penghasilan khusus di Jakarta mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026. Nilai UMP tersebut tercatat sebesar Rp5.729.876 per bulan. Untuk menetapkan batas yang mudah dipahami dan digunakan, angka itu dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu penuh, sehingga ambang penghasilan Jakarta menjadi Rp5,8 juta. Pembulatan dilakukan ke atas, bukan ke bawah, karena nilai UMP berada di atas Rp5,7 juta dan belum mencapai Rp5,8 juta.
Dengan patokan tersebut, pekerja di Jakarta yang menerima upah Rp5,7 juta masih berada di bawah ambang Rp5,8 juta. Karena itu, dari sisi batas penghasilan, angka gaji tersebut berpeluang memenuhi persyaratan BSU 2026. Namun, posisi di bawah ambang tidak dengan sendirinya memastikan seseorang akan menerima bantuan. Penilaian akhir tetap bergantung pada ketentuan program yang berlaku dan data kepesertaan yang tercatat. Pekerja perlu melihat informasi resmi untuk memastikan persyaratan lain serta statusnya, sebab batas penghasilan hanyalah salah satu unsur yang digunakan dalam pemeriksaan kelayakan.
Penghasilan yang dibandingkan dengan ambang bukan semata-mata jumlah uang yang diterima setelah potongan atau angka yang disebutkan secara lisan. Acuannya adalah upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Komponen yang diperhitungkan mencakup upah pokok dan tunjangan tetap. Oleh sebab itu, pekerja sebaiknya memastikan laporan upah dari perusahaan mencerminkan komponen tersebut secara benar dan mutakhir. Jika gaji pokoknya Rp5,7 juta tetapi terdapat tunjangan tetap, jumlah upah yang dilaporkan dapat berbeda dari angka gaji pokok saja. Perbedaan ini dapat memengaruhi perbandingan dengan batas Rp5,8 juta. Untuk memahami peluang secara tepat, periksa data upah yang tercatat, bukan hanya slip atau perkiraan pendapatan bersih, dan konfirmasikan ketidaksesuaian kepada pemberi kerja atau BPJS Ketenagakerjaan.
Besaran upah bukan satu-satunya penentu kelayakan menerima BSU 2026. Pasal 3 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 menetapkan sejumlah persyaratan yang perlu dipenuhi pekerja. Calon penerima harus merupakan warga negara Indonesia dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Identitas tersebut menjadi salah satu dasar untuk mencocokkan data pekerja dalam proses verifikasi. Karena itu, pekerja perlu memastikan data kependudukan yang digunakan tercatat dengan benar dan sesuai dengan identitas yang dimiliki.
Persyaratan berikutnya berkaitan dengan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Pekerja harus tercatat sebagai peserta aktif program BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Agustus 2026. Status kepesertaan pada periode yang ditentukan ini penting dalam penilaian calon penerima, sehingga nominal gaji yang memenuhi batas tidak dapat menggantikan syarat tersebut. Pekerja dapat memeriksa status kepesertaan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan atau menanyakan data yang tercatat kepada pemberi kerja. Pemeriksaan lebih awal membantu mengidentifikasi kemungkinan ketidaksesuaian data sebelum proses penyaluran bantuan berlangsung.
Calon penerima juga harus menerima upah yang tidak melampaui batas yang berlaku, dengan memperhatikan wilayah tempat bekerja. Artinya, penilaian tidak semata-mata berdasarkan angka gaji yang sama untuk semua pekerja; batas upah mengikuti ketentuan wilayah sebagaimana diatur dalam peraturan. Di sisi lain, aparatur sipil negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tidak termasuk kelompok penerima BSU berdasarkan ketentuan tersebut. Maka, gaji di bawah ambang upah saja tidak otomatis menjadikan seseorang berhak memperoleh bantuan. Kelayakan bergantung pada pemenuhan seluruh kriteria, termasuk kewarganegaraan, NIK, status aktif kepesertaan, batas upah sesuai wilayah, serta kategori pekerjaan. Pekerja sebaiknya merujuk informasi resmi untuk memastikan ketentuan dan hasil verifikasi terbaru.
Bagi pekerja yang memenuhi seluruh persyaratan program, besaran Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang disebutkan adalah Rp300.000 per bulan selama tiga bulan. Bantuan tersebut tidak dibayarkan secara terpisah setiap bulan, melainkan disalurkan sekaligus. Dengan demikian, total dana yang diterima oleh penerima yang memenuhi ketentuan mencapai Rp900.000. Perhitungan ini menggambarkan nilai bantuan untuk masa tiga bulan, bukan jumlah pembayaran bulanan yang diterima berulang kali setelah pencairan.
Nilai tersebut perlu dipahami sebagai besaran yang berlaku bagi penerima yang lolos ketentuan, bukan jaminan bahwa setiap pekerja yang memenuhi batas penghasilan otomatis memperoleh dana. Selain kriteria upah, calon penerima tetap harus memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan untuk program. Karena itu, informasi mengenai nominal bantuan sebaiknya dibaca bersama ketentuan kelayakan dan proses penetapan penerima, bukan hanya berdasarkan besarnya gaji atau lokasi kerja.
Penyaluran BSU juga mempertimbangkan jumlah pekerja yang memenuhi ketentuan serta ketersediaan pagu anggaran. Anggaran yang menjadi acuan tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Ketenagakerjaan. Artinya, pelaksanaan penyaluran berkaitan dengan dua hal tersebut: berapa banyak calon penerima yang dinilai memenuhi persyaratan dan berapa pagu yang tersedia dalam dokumen anggaran kementerian. Pertimbangan ini penting karena besaran bantuan per orang tidak dengan sendirinya menjelaskan jumlah penerima akhir ataupun waktu penyaluran. Informasi nominal juga tidak dapat digunakan untuk memastikan bahwa dana pasti diterima oleh seluruh pekerja yang berada dalam rentang gaji tertentu.
Dengan demikian, pekerja bergaji Rp5,7 juta di Jakarta berpeluang memenuhi syarat penghasilan, tetapi hal itu belum cukup untuk memastikan kelayakan sebagai penerima BSU. Pekerja tersebut tetap harus memenuhi persyaratan lainnya. Penyaluran bantuan juga mempertimbangkan jumlah calon penerima yang sesuai ketentuan serta ketersediaan anggaran dalam DIPA Kementerian Ketenagakerjaan.
Baca juga: Panglima TNI Kunjungi ITS Giuseppe Garibaldi di Jakarta | Sambut HUT ke-81 TNI, Bhakti Kesehatan TNI Layani Masyarakat di Jakarta
