Bekasi | PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) mengajak pengusaha daerah untuk mengambil bagian dalam pengembangan rantai pasok biomassa. Bahan baku ini digunakan dalam program co-firing di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PLN, sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemanfaatan sumber energi alternatif. Kebutuhan biomassa untuk mendukung program tersebut diperkirakan mencapai hingga 9 juta ton per tahun. Skala kebutuhan ini menunjukkan bahwa penyediaan bahan baku tidak dapat hanya mengandalkan satu atau beberapa pemasok besar, melainkan memerlukan jaringan yang luas, terkoordinasi, dan berkelanjutan di berbagai daerah.
Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir menyampaikan ajakan tersebut ketika menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Jawa Barat di Bekasi. Dalam kesempatan itu, ia mendorong pelaku usaha setempat untuk melihat biomassa sebagai peluang usaha yang dapat dikembangkan melalui pemanfaatan potensi dan sumber daya di wilayah masing-masing. Kebutuhan pasokan terkait dengan co-firing pada 52 PLTU dengan kapasitas total 18.154 megawatt. Angka tersebut menggambarkan cakupan program dan kebutuhan bahan baku yang besar, sekaligus membuka ruang bagi berbagai pihak untuk berkontribusi dalam rantai pasok.
Peluang ini dirancang agar dapat melibatkan banyak pengusaha lokal, bukan hanya perusahaan berskala besar. Pelaku usaha daerah dapat berperan dalam berbagai mata rantai, mulai dari pengumpulan dan pengolahan bahan biomassa hingga pengangkutan serta penyaluran kepada pembangkit. Keterlibatan tersebut dapat mendorong pemanfaatan limbah atau sumber daya setempat menjadi bahan baku bernilai guna, selama kualitas, volume, dan kontinuitas pasokan memenuhi kebutuhan. Dengan membangun kemitraan pemasok, pengolah, dan PLN EPI, rantai pasok diharapkan berkembang secara lebih inklusif dan terukur. Bagi pengusaha, langkah awal dapat berupa pemetaan bahan baku yang tersedia, kapasitas produksi, serta kesiapan memenuhi standar dan jadwal pengiriman. Pendekatan ini membantu memastikan kesempatan usaha dapat tumbuh sejalan dengan kebutuhan operasional pembangkit dan kondisi di daerah.
Rantai pasok biomassa dimulai dari pemetaan dan pengumpulan bahan baku di sekitar wilayah usaha. Pelaku lokal dapat menjalin kerja sama dengan petani, pemilik lahan, penggergaji kayu, atau sumber limbah lain untuk mengidentifikasi bahan yang tersedia secara berkelanjutan. Contohnya mencakup serbuk gergaji, sisa tebangan kayu, sekam padi, bonggol jagung, batang singkong, serta limbah lain yang berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Ketersediaan, mutu, dan kesinambungan pasokan perlu diperhatikan sejak tahap awal agar bahan yang dihimpun sesuai kebutuhan proses berikutnya.
Setelah dikumpulkan, bahan baku dapat melalui pengolahan, misalnya pemilahan dan penyiapan ukuran atau bentuk agar lebih mudah ditangani. Tahap berikutnya ialah penyimpanan di fasilitas yang memadai sebelum biomassa dikirimkan ke PLTU. Pengaturan jadwal, pencatatan volume, penanganan mutu, serta koordinasi antarpihak membantu menjaga kelancaran perpindahan bahan dari sumber ke tujuan. Dengan demikian, rantai pasok tidak hanya berkaitan dengan pengadaan bahan, tetapi juga mencakup kegiatan operasional yang menghubungkan berbagai titik pengumpulan dan pengolahan dengan kebutuhan pembangkit.
Skema partisipasi dapat disesuaikan dengan kapasitas dan posisi pelaku usaha. Sebuah kelompok dapat berperan mengelola sub hub yang menghimpun bahan dari sejumlah pemasok lokal. Pelaku lain dapat mengoperasikan hub untuk menampung dan menyiapkan pasokan dari beberapa sub hub. Sementara itu, pengelola main hub dapat menangani konsolidasi pasokan dalam skala lebih luas sebelum pengiriman ke PLTU. Pembagian peran tersebut membuka ruang bagi berbagai bentuk kerja sama tanpa mengharuskan setiap peserta mengelola seluruh tahapan rantai pasok.
Kesempatan berpartisipasi tidak terbatas pada perusahaan besar. Koperasi, BUMDes, UMKM, kelompok tani, dan sektor swasta dapat mengambil peran sesuai sumber daya, pengalaman, serta potensi bahan baku di daerah masing-masing. Ada pelaku yang mungkin berfokus pada pengumpulan, sedangkan pihak lain menyediakan fasilitas pengolahan, penyimpanan, atau pengiriman. Fleksibilitas ini memungkinkan usaha daerah membangun kemitraan bertahap, mengembangkan kemampuan operasional, dan menghubungkan potensi limbah setempat dengan kebutuhan biomassa PLTU.
Catatan realisasi pasokan biomassa PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) sepanjang 2023–2026 mencapai 4,77 juta ton. Angka tersebut memperlihatkan skala rantai pasok yang telah terbentuk untuk mendukung pemanfaatan biomassa, termasuk sebagai bahan bakar pendamping dalam program co-firing di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Namun, komposisi pasokan masih terkonsentrasi pada satu jenis bahan baku: lebih dari 77 persen biomassa yang terserap merupakan biomassa kayu. Kondisi ini menjadi dasar untuk melihat peluang pengembangan sumber pasokan lain, bukan sekadar mempertahankan pola yang sudah berjalan.
Ketergantungan pada biomassa kayu menunjukkan bahwa diversifikasi masih terbuka luas. Sampah kota, residu pertanian, serta limbah perkebunan dapat menjadi alternatif apabila kualitas, volume, dan kesinambungan pasokannya memenuhi kebutuhan pembangkit. Bahan-bahan tersebut selama ini belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber energi, padahal pengolahannya berpotensi mengurangi beban penanganan limbah sekaligus menciptakan kegiatan ekonomi di daerah. Peluang ini memerlukan rantai pengumpulan, pemilahan, pengolahan, dan pengangkutan yang terencana. Dengan demikian, keterlibatan usaha lokal dapat berkembang dari penyedia bahan mentah menjadi bagian dari proses produksi bahan bakar.
Salah satu rencana yang mencerminkan arah tersebut berada di Jawa Barat. PLN EPI merencanakan pengolahan potensi sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Gedebage menjadi bahan bakar jumputan padat (BBJP). Bahan bakar hasil pengolahan itu ditujukan untuk mendukung co-firing PLTU. Skema ini menghubungkan persoalan sampah perkotaan dengan kebutuhan energi, tetapi pelaksanaannya bergantung pada kesiapan fasilitas dan pasokan sampah yang konsisten. Pengolahan juga perlu memastikan bahan yang dihasilkan sesuai persyaratan teknis pembangkit, sehingga BBJP dapat digunakan secara andal dan aman.
Jarak dari TPS Gedebage ke sejumlah PLTU menjadi pertimbangan penting dalam menilai kelayakan logistik. Pemetaan mencatat PLTU Indramayu berjarak sekitar 150 kilometer, Pelabuhan Ratu 170 kilometer, Adipala 185 kilometer, dan Lontar 240 kilometer. Perbedaan jarak dapat memengaruhi ongkos angkut dan biaya akhir bahan bakar, sehingga lokasi pengolahan, kapasitas produksi, serta rute distribusi perlu dihitung bersama. Semakin efisien rantai pengiriman, semakin besar peluang bahan bakar dari sampah dan limbah daerah bersaing sebagai pelengkap pasokan biomassa kayu. Karena itu, diversifikasi bukan hanya soal menemukan bahan baku, tetapi juga membangun sistem pasok yang layak secara teknis dan ekonomi.Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI), Erik Hidayat, menekankan bahwa pengusaha daerah membutuhkan akses nyata agar dapat terlibat dalam rantai ekonomi yang lebih luas. Peluang tidak cukup hanya dibuka secara formal; pelaku usaha lokal perlu memperoleh ruang untuk memasok kebutuhan, membangun kemitraan, dan meningkatkan kapasitas usahanya. Dalam konteks pengembangan biomassa dari limbah, keterlibatan tersebut dapat memberi jalan bagi usaha daerah untuk berpartisipasi dalam pengumpulan, pengolahan, maupun penyediaan bahan baku sesuai kebutuhan rantai pasok.
Erik menyoroti pentingnya pembinaan yang berkelanjutan, kebijakan yang berpihak, serta program konkret yang dapat dijalankan dan diakses oleh pengusaha. Pembinaan membantu pelaku lokal memahami standar, mutu, dan tata kelola yang diperlukan oleh mitra usaha. Sementara itu, kebijakan dan program yang jelas dapat mengurangi hambatan partisipasi, termasuk kesenjangan informasi dan keterbatasan kemampuan memenuhi persyaratan pasokan. Ia juga menekankan perlunya sinergi dengan pemerintah daerah, sehingga pemetaan potensi, pendampingan, dan pelaksanaan kegiatan dapat diselaraskan dengan kondisi serta kebutuhan setempat. Kolaborasi ini penting agar peluang ekonomi tidak berhenti sebagai wacana, melainkan dapat diterjemahkan ke dalam keterlibatan usaha yang terukur.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi.
Baca juga: PLTMH Hadir di Kampung Tabukeker, Buka Akses Listrik dan Air Bersih bagi Masyarakat
