Jakarta | Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah memperkuat dukungan terhadap operasional penyuluh pertanian sebagai bagian dari upaya mempercepat pencapaian swasembada pangan. Dukungan tersebut dinilai penting karena penyuluh menjadi penghubung utama kebijakan pemerintah, inovasi pertanian, dan kebutuhan petani di lapangan. Melalui pendampingan yang berkelanjutan, penyuluh dapat membantu petani meningkatkan produktivitas, menerapkan teknologi, serta mengelola usaha tani secara lebih efektif.
Tito menekankan bahwa dukungan daerah tidak cukup hanya berupa penugasan tenaga penyuluh. Pemerintah daerah juga perlu memastikan tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan yang memadai, termasuk penguatan balai penyuluh pertanian (BPP). BPP berperan sebagai pusat koordinasi, pembelajaran, dan pelayanan bagi penyuluh serta kelompok tani di wilayah kerja masing-masing. Ketersediaan fasilitas yang layak diharapkan membuat kegiatan penyuluhan berlangsung lebih terarah, responsif, dan sesuai dengan tantangan pertanian setempat.
Pernyataan itu disampaikan setelah penandatanganan surat edaran bersama mengenai pengelolaan sarana-prasarana dan tenaga penyuluhan pertanian untuk mendukung swasembada pangan berkelanjutan. Kegiatan tersebut berlangsung bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (12/10/2026). Kerja sama lintas kementerian dan pemerintah daerah diharapkan dapat memperjelas pembagian peran dalam pengelolaan penyuluhan, sekaligus memastikan kebutuhan petani memperoleh perhatian yang konsisten. Dengan penguatan kelembagaan dan fasilitas di tingkat daerah, program peningkatan produksi pangan dapat dijalankan secara lebih terkoordinasi dari pusat hingga sentra pertanian.
Dorongan agar pemerintah daerah memperkuat balai penyuluhan berangkat dari kebutuhan untuk memastikan kebijakan pangan dapat diterapkan secara nyata di lapangan. Pemerintah pusat dapat menetapkan arah, sasaran, dan program pembangunan pertanian, tetapi pelaksanaannya memerlukan pemahaman terhadap kondisi setiap wilayah. Dalam konteks tersebut, penyuluh pertanian memiliki posisi penting sebagai penghubung kebijakan nasional dan kebutuhan petani di tingkat lokal.
Melalui pendampingan yang dilakukan secara langsung, penyuluh dapat menerjemahkan kebijakan pemerintah pusat menjadi program yang lebih mudah dijalankan oleh masyarakat. Mereka memahami karakter lahan, pola usaha tani, tantangan produksi, serta kondisi sosial ekonomi petani di wilayah kerja masing-masing. Pengetahuan tersebut membantu agar program pertanian tidak berhenti pada perencanaan, melainkan dapat disesuaikan dengan keadaan dan dilaksanakan secara efektif di lapangan.
Tito menjelaskan bahwa Menteri Pertanian membutuhkan tenaga yang bekerja di lapangan. Selama ini, kerja sama dengan penyuluh pertanian lapangan (PPL) menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan berbagai kebijakan dan program sektor pertanian. PPL berperan menyampaikan informasi, memberikan pendampingan, serta membantu membangun komunikasi pemerintah dan petani. Karena itu, keberadaan dan kapasitas mereka perlu mendapat perhatian dalam upaya mempercepat swasembada pangan.
Sejalan dengan kebutuhan tersebut, kepala daerah diminta membantu operasional balai penyuluhan pertanian (BPP). BPP menjadi tempat para penyuluh menjalankan tugas di tingkat kecamatan, berkoordinasi, dan mendukung pelayanan kepada petani. Dukungan pemerintah daerah dapat diberikan melalui pembiayaan yang bersumber dari APBD, anggaran transfer ke daerah (TKD), atau mekanisme penganggaran lain sesuai ketentuan. Penguatan BPP diharapkan membuat penyuluhan berjalan lebih konsisten, sehingga kebijakan pertanian dapat diterjemahkan secara tepat dan memberi manfaat bagi peningkatan produksi pangan di daerah.
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah didorong memperkuat pembagian dukungan untuk memastikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dapat berfungsi secara optimal. Kementerian Pertanian akan mengambil peran dalam memperbaiki BPP yang mengalami kerusakan, terutama fasilitas yang kondisinya sudah berat. Sementara itu, pemerintah daerah diharapkan membantu kebutuhan operasional, pemeliharaan, dan pemanfaatan fasilitas tersebut agar dapat mendukung kegiatan penyuluhan secara berkelanjutan.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian per 9 Oktober 2026, terdapat 37.237 penyuluh pertanian yang bertugas di seluruh Indonesia. Para penyuluh tersebut didukung oleh 5.836 unit BPP yang tersebar di berbagai wilayah. Jumlah itu menunjukkan pentingnya ketersediaan fasilitas yang layak, mengingat BPP menjadi tempat para Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) menjalankan tugas sekaligus bernaung dalam melaksanakan pelayanan kepada petani.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan anggaran tahun berjalan akan direfocusing untuk membiayai perbaikan BPP yang mengalami kerusakan berat. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan fasilitas yang paling membutuhkan perhatian. Perbaikan awal ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu dua bulan, sehingga penyuluh dan petani dapat segera memperoleh dukungan sarana yang lebih memadai.
Selain penanganan kerusakan berat, seluruh agenda perbaikan BPP ditargetkan selesai pada tahun berikutnya. Pemerintah daerah memiliki peran penting untuk memastikan fasilitas yang telah diperbaiki tetap berfungsi, termasuk melalui dukungan biaya operasional dan perawatan rutin. Kolaborasi tersebut diperlukan agar BPP tidak hanya menjadi bangunan administratif, tetapi benar-benar menjadi pusat kegiatan penyuluhan, koordinasi, dan pendampingan petani. Dengan fasilitas yang memadai dan dukungan lintas pemerintahan, tugas PPL dalam mendorong produktivitas serta mempercepat pencapaian swasembada pangan dapat berjalan lebih efektif.
Menutup rangkaian pembahasan, Tito berharap kerja sama pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memastikan kebijakan swasembada pangan terlaksana hingga tingkat lapangan. Menurutnya, koordinasi yang konsisten diperlukan agar arahan nasional dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret oleh perangkat daerah, termasuk melalui penguatan balai penyuluhan dan pendampingan kepada petani. Sinergi tersebut diharapkan berjalan secara berkelanjutan, dengan pembagian peran yang jelas serta komunikasi yang terbuka kementerian, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.
Tito juga menegaskan bahwa pihaknya memberikan dukungan penuh kepada Menteri Pertanian dalam menjalankan agenda peningkatan produksi dan ketahanan pangan. Dukungan itu mencakup penguatan koordinasi dengan daerah agar pelaksanaan kebijakan tidak berhenti pada tingkat perencanaan, tetapi dapat diterapkan sesuai kebutuhan dan kondisi setiap wilayah. Ia menekankan pentingnya keterlibatan seluruh unsur pemerintahan dalam menjaga kesinambungan program pangan serta memastikan pelaksana di lapangan memperoleh arahan yang memadai.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Pertanian Amran menyampaikan apresiasi kepada Tito atas upaya menjaga stabilitas harga pangan di berbagai daerah. Apresiasi itu diberikan seiring dengan perlunya pengendalian harga dan ketersediaan komoditas secara bersama-sama, sehingga pemerintah pusat dan daerah dapat merespons perkembangan di lapangan secara terkoordinasi. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional Andriko Noto Susanto, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, serta sejumlah pihak terkait. Kehadiran para pemangku kepentingan itu memperlihatkan keterlibatan berbagai lembaga dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pangan.
Baca juga: Tak Hanya Padamkan Api, TNI Perkuat Penanganan Karhutla Melalui Penyuluhan | Perkuat Ketahanan Pangan Di Wilayah, Babinsa Dampingi Petani Panen Semangka | TNI intensifkan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Melawi Kalbar
