Jakarta | Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat berharap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dapat dituntaskan dalam beberapa pekan ke depan. Harapan tersebut disampaikan ketika pemerintah masih melakukan upaya pemadaman secara intensif di berbagai titik yang terdampak.
Untuk mengendalikan api, puluhan ribu personel masih dikerahkan ke lapangan. Mereka terdiri atas unsur pemerintah pusat dan daerah, petugas pemadam kebakaran, aparat keamanan, relawan, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam penanggulangan bencana. Personel tersebut menjalankan pemadaman langsung, pemantauan wilayah, penanganan titik panas, dan upaya mencegah api meluas ke area lain.
Jumhur menyampaikan bahwa peluang penyelesaian dalam waktu dekat semakin terbuka karena intensitas kebakaran mulai menurun. Penurunan tersebut menjadi tanda positif bagi operasi penanganan, meskipun pemerintah tetap perlu mewaspadai kemunculan titik api baru dan perubahan kondisi cuaca. Pengawasan serta pemadaman, karena itu, terus dilakukan agar situasi tidak kembali memburuk.
Menurut Jumhur, target penyelesaian itu sangat bergantung pada kesinambungan kerja petugas di lapangan. Ia berharap seluruh personel dapat mempertahankan kerja keras dalam menghadapi kebakaran yang terjadi di dua provinsi tersebut. Dukungan doa dan bantuan dari berbagai pihak juga dinilai penting untuk mempercepat berakhirnya penanganan karhutla.
Pemerintah terus mengoordinasikan langkah-langkah penanggulangan agar sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara efektif. Selain memadamkan api, upaya penanganan diarahkan untuk melindungi masyarakat, menjaga lingkungan, dan mengurangi dampak asap terhadap aktivitas warga. Dengan intensitas kebakaran yang mulai berkurang serta dukungan dari banyak unsur, penyelesaian karhutla di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah diharapkan dapat tercapai sesuai target dalam beberapa pekan mendatang.
Pemerintah memperkirakan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah masih memerlukan waktu beberapa pekan. Perkiraan tersebut disampaikan Jumhur setelah melakukan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pernyataan itu menunjukkan bahwa upaya pemadaman, pendinginan, pemantauan, dan pencegahan kemunculan kembali titik api masih harus dilakukan secara bertahap di sejumlah wilayah terdampak.
Jumhur menyampaikan keterangan tersebut setelah menghadiri acara prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa, 13 Oktober 2026. Dalam konteks itu, estimasi beberapa pekan digunakan untuk menggambarkan kebutuhan waktu pemerintah dalam menuntaskan rangkaian penanganan karhutla, bukan sebagai penetapan bahwa seluruh wilayah akan terbebas dari api dalam jangka tertentu. Durasi penanganan dapat dipengaruhi kondisi cuaca, akses menuju lokasi, luas area terbakar, serta kemungkinan munculnya titik panas baru.
Perkiraan waktu tersebut juga tidak berarti kebakaran telah sepenuhnya teratasi. Pemerintah masih perlu memastikan api benar-benar padam, bara di dalam lahan tidak kembali menyala, dan wilayah yang telah ditangani tetap berada dalam pengawasan. Meski demikian, berkurangnya intensitas api menjadi tanda bahwa operasi penanggulangan mulai bergerak menuju tahap penyelesaian. Koordinasi dengan BNPB diperlukan untuk menyesuaikan langkah di lapangan, termasuk pengerahan sumber daya, pemantauan titik rawan, dan evaluasi perkembangan dari hari ke hari. Dengan demikian, penyebutan waktu beberapa pekan mencerminkan proses penanganan yang masih berlangsung, sekaligus kebutuhan untuk menjaga hasil pemadaman agar tidak kembali memburuk.
Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan serta Kalimantan Tengah masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan air untuk mendukung pemadaman secara langsung. Kondisi tersebut dapat menyulitkan petugas ketika api perlu segera dikendalikan, terutama pada area yang aksesnya tidak mudah. Ketersediaan sumber air yang terbatas juga membuat proses pemadaman tidak selalu dapat dilakukan secara berkelanjutan. Petugas harus menyesuaikan langkah penanganan dengan keadaan di lapangan, termasuk mempertimbangkan akses menuju sumber air dan kondisi wilayah yang terdampak.
Operasi pemadaman melalui udara atau water bombing turut menghadapi tantangan. Pengerahan dukungan udara tidak otomatis menyelesaikan seluruh hambatan pemadaman karena efektivitas operasi bergantung pada berbagai kondisi lapangan. Keterbatasan air menjadi persoalan yang tetap perlu diperhatikan dalam pelaksanaan operasi tersebut. Selain itu, keadaan di area kebakaran dan perubahan situasi dapat memengaruhi kelancaran upaya untuk menjangkau serta mengendalikan api. Karena itu, pemadaman dari udara perlu berjalan bersama penanganan oleh petugas di darat, bukan menjadi satu-satunya langkah yang diandalkan.
Berbagai kendala itu menunjukkan bahwa penanganan karhutla membutuhkan koordinasi dan penyesuaian yang terus-menerus. Meskipun operasi belum sepenuhnya mudah, pemerintah tetap melanjutkan pengerahan personel untuk mendukung pemadaman dan pengendalian kebakaran. Petugas di lapangan menjalankan upaya sesuai kondisi yang dihadapi, sementara dukungan dari berbagai unsur terus diarahkan agar penanganan dapat berlangsung. Keberlanjutan pengerahan tersebut penting untuk menjaga respons tetap berjalan, khususnya ketika keterbatasan air dan hambatan operasi udara belum sepenuhnya teratasi. Pemerintah juga perlu mempertahankan pemantauan terhadap perkembangan situasi agar langkah yang diambil dapat disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing area. Dengan demikian, setiap upaya pemadaman tetap diarahkan untuk mengurangi dampak kebakaran dan mempercepat penanganannya secara bertahap.
Pemerintah menyambut baik setiap tawaran dukungan yang disampaikan untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Apresiasi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun koordinasi pemerintah dan berbagai pihak dalam menghadapi situasi yang memerlukan respons cepat, terukur, serta berkelanjutan. Namun, setiap dukungan yang ditawarkan akan terlebih dahulu disesuaikan dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
Penyesuaian diperlukan karena kondisi karhutla dapat berbeda satu wilayah dan wilayah lainnya. Pemerintah perlu mempertimbangkan tingkat urgensi, lokasi terdampak, perkembangan titik api, akses menuju area penanganan, serta kapasitas operasi yang sedang berjalan. Dengan demikian, dukungan tambahan dapat diarahkan secara tepat dan tidak menimbulkan tumpang tindih dengan langkah yang telah dilakukan oleh unsur terkait.
Efektivitas bantuan tambahan juga masih akan dikaji melalui koordinasi dan penilaian terhadap kebutuhan operasional. Pemerintah akan melihat sejauh mana dukungan tersebut dapat memperkuat respons yang tersedia, termasuk kemungkinan dukungan bagi operasi pemadaman melalui udara. Kajian ini penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada kondisi nyata, prioritas penanganan, dan kemampuan pelaksanaan di wilayah terdampak.
Evaluasi tersebut bukan dimaksudkan untuk mengurangi arti penting dukungan dari pihak lain, melainkan untuk memastikan bantuan yang diterima memberikan manfaat paling besar. Setiap bentuk kerja sama perlu ditempatkan dalam kerangka penanganan yang terkoordinasi, sehingga sumber daya dapat digunakan secara efisien dan mendukung keselamatan petugas maupun masyarakat.
Melalui langkah itu, pemerintah berupaya memastikan seluruh dukungan yang tersedia benar-benar dapat mempercepat penanganan karhutla di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Koordinasi akan terus dilakukan sesuai perkembangan situasi, sementara penilaian kebutuhan di lapangan menjadi dasar dalam menentukan dukungan yang paling relevan untuk memperkuat operasi penanganan.
Baca juga: Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI Bersama Pemerintah Perkuat Penanggulangan Karhutla | Pastikan Sumber Air Karhutla Tetap Andal, Personel Lanud Sjamsudin Noor Siaga 24 Jam Dukung Kesiapan dan Operasi Penanganan Karhutla
