Jakarta | Pendataan Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta mencatat sebanyak 1.431.051 usaha telah didata. Angka ini melampaui target awal sekitar 1,2 juta usaha dan setara dengan 108,84 persen dari sasaran. Capaian tersebut menunjukkan jangkauan pendataan telah melewati perkiraan yang ditetapkan sebelumnya. Dalam pelaksanaan sensus, pencatatan dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai keberadaan dan sebaran kegiatan usaha di wilayah Jakarta. Hasil yang terkumpul menjadi bagian penting dari pemetaan aktivitas ekonomi, terutama karena pelaku usaha memiliki skala, lokasi, dan cara menjalankan kegiatan yang beragam. Data yang luas diperlukan agar profil dunia usaha dapat disusun secara lebih menyeluruh dan terukur.
Kepala BPS DKI Jakarta Kadarmanto menyampaikan bahwa jumlah usaha yang tercatat pada Agustus masih sekitar 800 ribu. Setelah proses pendataan berlanjut, jumlah tersebut meningkat hingga melampaui 1,43 juta usaha. Perbandingan itu menggambarkan perkembangan pencatatan sepanjang kegiatan sensus, sekaligus menunjukkan bahwa masih banyak unit usaha yang perlu dijangkau setelah angka awal diumumkan. Karena target ditetapkan sekitar 1,2 juta, hasil akhir sementara tersebut mencapai 108,84 persen dari sasaran. BPS mencatat usaha berdasarkan lokasi dan bentuk aktivitasnya, termasuk usaha yang beroperasi di tempat khusus serta kegiatan yang dijalankan dari rumah. Dengan cakupan seperti ini, pendataan berupaya menangkap ragam kegiatan ekonomi yang berlangsung di berbagai lingkungan Jakarta.
Sekitar 900 ribu usaha tercatat berada di bangunan yang memang digunakan khusus untuk kegiatan usaha. Contohnya meliputi toko dan warung tegal (warteg), yang menjalankan aktivitas niaga atau layanan dari lokasi tersendiri. Sementara itu, usaha lainnya dijalankan oleh keluarga dari rumah. Kategori usaha rumahan ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi tidak selalu berlangsung di tempat komersial yang terpisah dari hunian. Perbedaan lokasi tersebut penting untuk menggambarkan karakter usaha di Jakarta, mulai dari unit yang memiliki tempat operasional khusus hingga usaha keluarga berbasis rumah tangga. Capaian pendataan yang melewati target memberikan gambaran lebih luas mengenai sebaran pelaku usaha di ibu kota. Data yang dihimpun BPS dapat menjadi dasar untuk memahami komposisi dan karakteristik kegiatan usaha, sesuai informasi yang berhasil dicatat selama Sensus Ekonomi 2026.
Pengumpulan data Sensus Ekonomi di DKI Jakarta berlangsung sejak Juni hingga akhir Agustus 2026, atau sekitar dua setengah bulan. Rentang tersebut menjadi tahap utama untuk menjangkau dan mencatat kegiatan usaha yang menjadi sasaran pendataan. Feri Prasetyo, statistisi ahli madya BPS DKI Jakarta sekaligus ketua tim sensus, data register, dan kerja sama lembaga, menjelaskan bahwa proses lapangan itu telah dilaksanakan sesuai jadwal pengumpulan data. Namun, berakhirnya periode utama tidak berarti seluruh rangkaian pemeriksaan langsung selesai.
Selama kegiatan berlangsung, pegawai BPS turut mengawasi proses pengumpulan data. Pengawasan diperlukan agar pelaksanaan pendataan dapat dipantau dan informasi yang dihimpun dari pelaku usaha bisa diperiksa lebih lanjut. Di samping itu, petugas organik BPS masih melakukan kunjungan ulang atau revisit ke sejumlah sasaran. Langkah ini merupakan bagian dari upaya menuntaskan pemeriksaan data, termasuk ketika informasi yang diperoleh sebelumnya memerlukan konfirmasi atau pelengkapan. Dengan demikian, pencatatan jumlah usaha dan pengecekan atas hasil lapangan berjalan sebagai rangkaian yang saling berkaitan.
Agenda revisit dijadwalkan berlangsung sampai 31 Oktober 2026. Sampai batas waktu tersebut, petugas dapat kembali mendatangi sasaran pendataan untuk memastikan data yang terkumpul telah diperiksa. Kunjungan ulang juga memberi ruang bagi petugas untuk menindaklanjuti kebutuhan verifikasi di lapangan, sehingga hasil yang disampaikan tidak hanya bertumpu pada pencatatan awal. Pengawasan pegawai BPS dan keterlibatan petugas organik menjadi unsur penting dalam menjaga agar tahapan lanjutan ini tetap berjalan.
Karena itu, angka hasil pendataan perlu dipahami dalam konteks proses yang mencakup pengumpulan, pengawasan, serta pemeriksaan lanjutan. Periode utama yang berlangsung sekitar 2,5 bulan telah selesai pada akhir Agustus, sedangkan revisit masih dijadwalkan hingga akhir Oktober. Pemisahan tahapan ini membantu menjelaskan mengapa kegiatan lapangan tetap berlanjut setelah periode pengumpulan utama. BPS masih memiliki waktu untuk mengunjungi kembali sasaran dan menelaah data yang membutuhkan tindak lanjut. Proses tersebut menjadi bagian dari penyelesaian pendataan Sensus Ekonomi di DKI Jakarta, sekaligus mendukung pemeriksaan atas catatan usaha yang telah dihimpun. Hingga agenda kunjungan ulang berakhir, pengawasan dan verifikasi tetap menjadi perhatian dalam pelaksanaan kegiatan.Kadarmanto memandang Sensus Ekonomi 2026 sebagai kegiatan yang memiliki arti lebih luas daripada sekadar mencatat jumlah usaha dan karakteristiknya. Pendataan tersebut diharapkan menghasilkan gambaran yang dapat digunakan sebagai landasan dalam menyusun langkah ke depan. Dengan demikian, nilai sensus tidak berhenti pada tersedianya angka mengenai kegiatan usaha, tetapi juga terletak pada pemanfaatan hasilnya oleh berbagai pihak.
Bagi pemerintah, hasil Sensus Ekonomi 2026 diharapkan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan. Data yang dihimpun dapat membantu memberikan pijakan ketika pemerintah mempertimbangkan arah kebijakan yang berkaitan dengan perekonomian. Dalam pandangan Kadarmanto, ketersediaan informasi mengenai usaha menjadi bagian penting untuk mendukung perumusan kebijakan yang mengacu pada kondisi ekonomi yang tercatat melalui sensus.
Selain pemerintah, dunia usaha juga termasuk pihak yang diharapkan dapat memanfaatkan hasil pendataan tersebut. Informasi dari sensus dapat menjadi landasan dalam menentukan arah investasi. Pemanfaatan data ini menempatkan Sensus Ekonomi 2026 bukan hanya sebagai proses pengumpulan informasi, melainkan sebagai rujukan yang dapat dipertimbangkan dalam menentukan keputusan investasi. Harapan tersebut berkaitan dengan peran data dalam memberi dasar bagi langkah yang akan diambil dunia usaha.
Kadarmanto juga menekankan harapan agar hasil sensus mendukung penguatan daya saing ekonomi, baik di Jakarta maupun di Indonesia. Artinya, hasil pendataan diharapkan memiliki kegunaan bagi kepentingan ekonomi pada kedua lingkup tersebut. Data mengenai jumlah dan karakteristik usaha tetap menjadi bagian dari sensus, namun harapan terhadap hasilnya mencakup pemanfaatan yang lebih luas oleh pemerintah, pelaku usaha, dan para pemangku kepentingan.
Dengan menghubungkan hasil pendataan dengan kebijakan, investasi, dan daya saing, Kadarmanto menempatkan Sensus Ekonomi 2026 sebagai salah satu landasan informasi bagi berbagai pihak. Pemerintah dapat menggunakannya dalam perumusan kebijakan, dunia usaha dapat menjadikannya pertimbangan untuk menentukan arah investasi, sementara pemangku kepentingan diharapkan turut memanfaatkan hasil yang tersedia. Harapan akhirnya adalah agar data sensus dapat mendukung penguatan daya saing ekonomi Jakarta dan Indonesia. Pandangan ini menegaskan bahwa tujuan pendataan tidak semata menghitung usaha, tetapi juga menyediakan landasan bagi keputusan dan arah ekonomi yang lebih berdaya saing.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung pendataan Sensus Ekonomi yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) karena hasilnya dapat menjadi dasar penting dalam menyusun kebijakan ekonomi. Informasi yang dihimpun mengenai kegiatan dan karakteristik usaha membantu pemerintah memahami kondisi perekonomian secara lebih menyeluruh, termasuk kebutuhan pelaku usaha dan peluang pengembangan di berbagai sektor. Dengan gambaran yang lebih akurat, kebijakan publik diharapkan dapat dirancang sesuai keadaan di lapangan, bukan hanya berdasarkan perkiraan. Data tersebut juga dapat mendukung upaya meningkatkan investasi, memperluas kesempatan kerja, mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melalui perencanaan program yang lebih tepat.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai sensus ini strategis, terutama karena Jakarta menyumbang 16,67 persen terhadap perekonomian nasional. Besarnya kontribusi tersebut membuat pemahaman mengenai struktur ekonomi ibu kota relevan bagi perencanaan di tingkat daerah maupun nasional.
Baca juga: Pesan Ketua Dewan Ekonomi Nasional : Berikan Keteladanan dan Loyalitas | Panglima TNI Kunjungi ITS Giuseppe Garibaldi di Jakarta | Sambut HUT ke-81 TNI, Bhakti Kesehatan TNI Layani Masyarakat di Jakarta
