Jakarta | Anggaran program Satu Orang Satu Rekening disesuaikan dari rencana awal sekitar Rp3,84 triliun menjadi sekitar Rp1,28 triliun. Perubahan tersebut menunjukkan penurunan kebutuhan dana setelah pemerintah melakukan penyisiran dan pencocokan data calon penerima. Dengan demikian, angka anggaran yang baru mencerminkan hasil pemutakhiran sasaran program, bukan perubahan mendasar terhadap rancangan atau tujuan kebijakannya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaitkan penyesuaian itu dengan proses pemeriksaan data penerima. Penyisiran dilakukan untuk memastikan calon penerima yang masuk dalam perhitungan sesuai dengan kriteria dan tidak tercatat secara berulang. Pencocokan data membantu pemerintah memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai jumlah warga yang perlu dilayani serta kebutuhan pembiayaan yang menyertainya. Setelah jumlah sasaran ditinjau kembali, besaran dana yang dibutuhkan pun dapat dihitung secara lebih terukur.
Keterangan mengenai perubahan anggaran tersebut disampaikan Airlangga dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Kamis, 22 Oktober. Ia menjelaskan bahwa penyesuaian nilai dari sekitar Rp3,84 triliun menjadi Rp1,28 triliun berasal dari hasil penyisiran dan pencocokan data calon penerima. Program Satu Orang Satu Rekening tetap diarahkan untuk memperluas akses warga terhadap layanan keuangan melalui kepemilikan rekening. Karena itu, pengurangan angka anggaran tidak dengan sendirinya berarti sasaran program ditinggalkan atau manfaatnya diubah. Pemerintah menyesuaikan kebutuhan pembiayaan dengan data yang telah diperiksa, sehingga alokasi dapat lebih sesuai dengan jumlah penerima yang teridentifikasi. Pemutakhiran sasaran menjadi unsur penting agar pelaksanaan program dan penggunaan anggaran berlandaskan informasi yang lebih tepat.
Pemeriksaan dan pemadanan data menjadi tahap penting untuk menentukan siapa yang memenuhi kriteria sebagai calon penerima program rekening. Sasaran yang diperiksa mencakup warga berusia 17 tahun ke atas, belum memiliki rekening bank, dan berada dalam kelompok desil 1 hingga 4. Ketiga ketentuan tersebut menjadi dasar penyaringan, sehingga data yang digunakan tidak hanya menggambarkan jumlah warga, tetapi juga kesesuaiannya dengan persyaratan program. Dengan kriteria yang jelas, proses pendataan dapat diarahkan pada kelompok yang menjadi prioritas, sekaligus mengurangi kemungkinan warga di luar sasaran tercatat sebagai calon penerima.
Dalam prosesnya, data yang tersedia diperiksa dan dicocokkan untuk menilai kesesuaian informasi calon penerima dengan persyaratan tersebut. Pemerintah telah memiliki data calon penerima setelah tahapan pengecekan dan pemadanan dilakukan. Data itu menjadi landasan untuk memahami cakupan sasaran secara lebih terukur, termasuk memastikan warga yang tercatat memenuhi kriteria usia, kepemilikan rekening, dan tingkat kesejahteraan yang ditetapkan. Pemadanan juga membantu menyusun gambaran sasaran berdasarkan informasi yang telah diperiksa, bukan semata-mata menggunakan perkiraan awal. Dengan demikian, perencanaan dapat bertumpu pada data yang lebih terarah dan relevan dengan tujuan program.
Keberadaan data hasil pemeriksaan memungkinkan pemerintah menghitung jumlah sasaran dan memperkirakan kebutuhan anggaran dengan lebih terarah. Perhitungan dapat mengacu pada calon penerima yang telah disaring menurut kriteria, sehingga kebutuhan dana program rekening dapat direncanakan berdasarkan cakupan yang teridentifikasi. Meski demikian, data calon penerima tidak serta-merta berarti jumlah penerima akhir telah ditetapkan. Penentuan akhir perlu mengikuti tahapan dan keputusan yang berlaku, dan angka penerima final tidak dapat disimpulkan hanya dari keterangan mengenai pemadanan data. Karena itu, informasi yang dapat ditegaskan pada tahap ini adalah bahwa pemerintah telah menyiapkan basis calon penerima yang diperiksa untuk mendukung penghitungan sasaran serta anggaran secara lebih cermat.Program rekening yang disiapkan pemerintah diarahkan untuk menjangkau sekitar 25 juta warga yang hingga kini belum memiliki rekening bank. Angka tersebut menjadi sasaran program setelah proses penyisiran dan pemadanan data dilakukan, sehingga kebutuhan intervensi dapat dihitung dengan lebih terukur. Dengan basis data yang diperbarui, pemerintah berharap bantuan dan layanan keuangan dapat diberikan kepada kelompok yang memang belum terjangkau, sekaligus mengurangi risiko sasaran ganda atau salah penerima. Target 25 juta ini menggambarkan cakupan warga yang perlu didorong agar memiliki akses ke rekening formal, bukan jumlah seluruh penduduk Indonesia yang belum memakai layanan keuangan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut program tersebut sebagai bagian dari upaya memperluas inklusi keuangan. Pemerintah menargetkan tingkat inklusi yang saat ini berada di sekitar 93 persen dapat meningkat hingga mendekati 99 persen. Peningkatan akses rekening dipandang dapat membantu warga menggunakan layanan keuangan secara lebih luas, termasuk menerima penyaluran bantuan dan melakukan transaksi dengan lebih mudah. Namun, sasaran memiliki rekening perlu dipahami sebagai salah satu langkah untuk memperkuat inklusi, bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Kualitas akses, pemanfaatan layanan, dan kesesuaian rekening dengan kebutuhan warga juga penting agar perluasan tersebut memberi manfaat nyata.
Target 25 juta warga berbeda dari angka sekitar 74 juta orang tanpa rekening yang pernah disampaikan pada September. Pada saat angka 74 juta itu muncul, pemerintah masih melakukan pembersihan serta pemadanan data, sehingga angka tersebut belum menjadi dasar sasaran akhir program. Proses tersebut diperlukan untuk memastikan informasi kependudukan dan status kepemilikan rekening lebih akurat sebelum kebutuhan pendanaan ditetapkan. Karena itu, kedua angka tidak seharusnya dibandingkan seolah-olah menunjukkan perubahan jumlah warga dalam periode singkat. Angka 74 juta mencerminkan penghitungan awal ketika data belum selesai diverifikasi, sedangkan angka 25 juta merupakan sasaran yang disampaikan setelah penajaman data. Perbedaan ini penting dalam membaca skala program dan perhitungan kebutuhan dana. Dengan sasaran yang lebih terverifikasi, perencanaan dapat difokuskan pada warga yang belum memiliki rekening, mendukung peningkatan inklusi, dan menghindari pembiayaan yang tidak sesuai kebutuhan.Dalam rancangan program rekening, pemerintah sebelumnya menyampaikan rencana pemberian dana awal sebesar Rp50 ribu untuk setiap pembukaan rekening. Nilai tersebut disebut sebagai dana awal per rekening dalam skema yang direncanakan. Karena informasi ini disampaikan sebagai bagian dari rancangan, angka itu tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa dana telah disalurkan atau bahwa setiap warga sudah menerima bantuan. Penjelasan mengenai rencana tersebut menjadi salah satu unsur yang telah dipaparkan kepada publik.
Dukungan anggaran bagi program dipastikan direncanakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan demikian, sumber pembiayaan yang disebut dalam rancangan adalah anggaran pemerintah melalui APBN. Keterangan ini menjelaskan asal anggaran program, tetapi tidak memuat rincian lebih jauh mengenai besaran keseluruhan kebutuhan dana, jadwal penganggaran, ataupun mekanisme pencairannya. Informasi yang tersedia hanya menegaskan sumber pembiayaan sebagaimana disampaikan dalam rancangan.
Pembukaan rekening juga direncanakan dilakukan melalui bank yang ditunjuk pemerintah, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Kedua bank tersebut disebut sebagai saluran yang direncanakan untuk pembukaan rekening dalam program. Penyebutan BRI dan BSI tidak berarti bahwa proses pembukaan rekening telah dimulai atau seluruh ketentuan operasionalnya sudah ditetapkan. Rincian selain bank yang ditunjuk tidak dijelaskan dalam informasi rancangan yang disampaikan.
Rencana dana awal Rp50 ribu, sumber anggaran APBN, serta penggunaan BRI dan BSI merupakan unsur yang dapat dicatat dari paparan program tersebut. Ketiganya menggambarkan rancangan mengenai dukungan dana bagi pembukaan rekening dan saluran bank yang direncanakan, bukan kepastian mengenai pelaksanaan. Karena itu, informasi ini sebaiknya dipahami sesuai batas yang tersedia: pemerintah sebelumnya merencanakan dana awal untuk setiap rekening, memastikan sumber anggaran program dari APBN, dan merencanakan pembukaan rekening melalui dua bank yang ditunjuk. Tidak ada rincian lain yang dapat dipastikan berdasarkan keterangan tersebut.
Baca juga: Sambut HUT ke-81 TNI, Kodim Bojonegoro Gelar Baksos Kesehatan dan Bagi Sembako untuk Warga
