Jakarta | Jumlah perceraian di Indonesia meningkat pada 2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, tercatat 438.168 kasus perceraian sepanjang tahun tersebut. Angka ini lebih tinggi dibandingkan jumlah kasus pada 2024, yang mencapai 399.921. Dengan demikian, data resmi menunjukkan bahwa perkara perceraian bertambah dalam perbandingan tahunan.
Selisih kedua angka itu adalah 38.247 kasus. Jika dihitung terhadap jumlah pada 2024, peningkatannya berada di kisaran 10 persen. Perbandingan ini menempatkan total 2025 sebagai angka yang lebih besar daripada catatan tahun sebelumnya, sekaligus memperlihatkan perubahan jumlah perkara dari satu tahun ke tahun berikutnya. Angka-angka tersebut merujuk pada data yang dihimpun oleh BPS dan lembaga peradilan agama di lingkungan Mahkamah Agung.
Data ini memberikan gambaran kuantitatif mengenai perkara perceraian yang tercatat di Indonesia selama dua tahun tersebut. Pada 2024, jumlahnya berada sedikit di bawah 400 ribu kasus, sedangkan pada 2025 jumlahnya telah melampaui 438 ribu. Kenaikan sekitar 10 persen itu menjelaskan besarnya perubahan tahunan secara ringkas, tanpa menguraikan faktor yang mungkin memengaruhi pergerakan angka tersebut. Informasi yang tersedia dalam data ini berfokus pada jumlah kasus dan perbandingan 2024 dan 2025. Karena itu, angka tersebut sebaiknya dibaca sebagai catatan perkara pada masing-masing tahun, bukan sebagai penjelasan mengenai latar belakang setiap perceraian. Perbandingan tahunan juga membantu menempatkan pemberitaan tentang perceraian dalam konteks jumlah yang terukur, dengan sumber data yang disebutkan secara jelas.
Susunan penyebab perceraian pada 2025 menunjukkan bahwa konflik dalam rumah tangga masih menjadi faktor paling dominan. Perselisihan dan pertengkaran menempati urutan pertama, dengan 282.326 kasus. Jumlah tersebut mencakup lebih dari separuh keseluruhan perkara perceraian yang tercatat. Besarnya angka ini memperlihatkan bahwa keretakan hubungan pasangan sering berkaitan dengan konflik yang berulang atau tidak terselesaikan, meskipun angka statistik tidak menjelaskan secara terperinci pengalaman setiap keluarga.
Faktor ekonomi berada di posisi kedua, dengan 105.727 kasus. Tekanan finansial dapat memengaruhi kestabilan rumah tangga, tetapi angka tersebut sebaiknya dibaca sebagai kategori penyebab yang tercatat, bukan gambaran lengkap mengenai kondisi semua pasangan. Setelah itu, terdapat 31.029 kasus perceraian yang dikaitkan dengan tindakan meninggalkan salah satu pihak. Urutan dan jumlah ini menunjukkan jarak yang cukup besar tiga faktor teratas.
Sejumlah faktor lain juga tercatat dalam data. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menyumbang 7.138 kasus, sementara judi tercatat sebanyak 4.623 kasus. Kehadiran faktor-faktor tersebut menegaskan bahwa penyebab perceraian tidak hanya berhubungan dengan pertengkaran atau kesulitan ekonomi, tetapi juga dapat melibatkan perilaku dan situasi yang berdampak serius terhadap keamanan serta kepercayaan dalam hubungan.
Zina, poligami, murtad, dan kawin paksa turut tercantum sebagai penyebab perceraian. Jumlah untuk faktor-faktor ini berada pada skala ratusan hingga ribuan kasus, tetapi angka terperinci tidak tersedia dalam informasi yang dirujuk di sini. Karena itu, tidak tepat menyamakan jumlahnya atau membuat perkiraan tanpa dasar data yang jelas. Pencatatan kategori-kategori tersebut membantu menggambarkan keragaman perkara, namun tidak dengan sendirinya menerangkan konteks, latar belakang, maupun hubungan sebab-akibat pada masing-masing kasus.
Secara keseluruhan, distribusi ini menempatkan perselisihan sebagai penyebab utama, disusul masalah ekonomi dan tindakan meninggalkan pasangan. Sementara itu, KDRT, judi, serta faktor lain tetap menjadi bagian penting dari gambaran perceraian pada 2025. Membaca data menurut urutan dan jumlahnya dapat memberi konteks mengenai pola yang tercatat, dengan tetap membedakan statistik agregat dari kisah dan keadaan yang dialami masing-masing rumah tangga.
Data periode 2021–2025 menunjukkan perubahan mencolok pada jumlah perceraian yang dicatat dengan judi dan zina sebagai penyebab. Kasus terkait judi meningkat dari 993 pada 2021 menjadi 4.623 pada 2025. Selisihnya mencapai 3.630 kasus, atau sekitar 365 persen dibandingkan angka awal. Dengan kata lain, jumlah yang tercatat pada 2025 lebih dari empat kali lipat jumlah pada 2021. Kenaikan tersebut membuat judi semakin terlihat dalam catatan penyebab perceraian, meskipun jumlahnya tetap perlu dibaca dalam konteks keseluruhan perkara.
Perceraian yang dikaitkan dengan zina juga bertambah secara berarti. Selama rentang lima tahun itu, jumlahnya naik 155 persen dan mencapai 1.147 kasus pada 2025. Angka ini menunjukkan peningkatan yang patut diperhatikan, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan faktor pribadi, sosial, atau ekonomi yang melatarbelakangi setiap perkara. Data penyebab perceraian menggambarkan klasifikasi yang tercatat dalam administrasi, sehingga sebaiknya tidak ditafsirkan sebagai penjelasan lengkap atas kondisi rumah tangga para pihak.
Sebagai pembanding, perselisihan dan pertengkaran terus menjadi penyebab perceraian dengan jumlah terbesar pada 2025. Dalam periode 2021–2025, perkara pada kategori ini bertambah sekitar 3.121 kasus. Pertambahannya memang lebih kecil daripada kenaikan absolut kasus terkait judi, yakni 3.630, tetapi jumlah keseluruhan perselisihan dan pertengkaran pada 2025 tetap lebih tinggi daripada kategori-kategori tersebut. Perbandingan ini membedakan laju kenaikan dari besarnya jumlah akhir: suatu penyebab dapat meningkat cepat tanpa menjadi kategori paling dominan.
Karena itu, tren judi dan zina penting dicermati sebagai bagian dari perubahan pola penyebab perceraian, bukan sebagai satu-satunya gambaran. Angka lima tahunan membantu menunjukkan arah perubahan, sementara perbandingan dengan konflik rumah tangga memperlihatkan bahwa perselisihan masih mendominasi jumlah kasus. Membaca data secara seimbang memungkinkan perhatian tertuju pada kenaikan yang tajam sekaligus pada kategori terbesar. Penafsiran juga perlu mempertimbangkan cakupan pencatatan dan konsistensi pengelompokan dari tahun ke tahun, agar perbandingan tidak melampaui hal yang benar-benar ditunjukkan oleh angka tersebut.
Di tengah meningkatnya beberapa jenis perkara perceraian, sejumlah faktor lain justru menunjukkan arah yang berbeda. Salah satunya adalah alasan meninggalkan salah satu pihak. Jumlah perkara yang dikaitkan dengan kondisi tersebut tercatat turun lebih dari 11 ribu sejak 2021. Perubahan ini menunjukkan bahwa faktor tersebut tidak lagi muncul dengan tingkat yang sama seperti beberapa tahun sebelumnya. Namun, angka penurunan itu perlu dibaca sebagai perubahan pada jumlah perkara yang tercatat, bukan sebagai penjelasan tentang alasan orang meninggalkan pasangan atau bagaimana keadaan tersebut terjadi.
Faktor ekonomi juga memperlihatkan perbedaan dibandingkan periode terdahulu. Pada 2025, perkara perceraian dengan alasan ekonomi berada pada tingkat yang lebih rendah daripada lima tahun sebelumnya. Dengan demikian, meskipun persoalan keuangan tetap menjadi salah satu faktor dalam perkara perceraian, posisinya dalam data terbaru tidak setinggi pada 2020. Perbandingan antartahun ini memberi gambaran tentang perubahan komposisi alasan yang dicatat, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan kondisi ekonomi rumah tangga secara luas. Data yang tersedia juga tidak menyebutkan penyebab khusus mengapa jumlah perkara dengan alasan ekonomi menurun.
Penurunan pada alasan meninggalkan pasangan dan faktor ekonomi berlangsung bersamaan dengan meningkatnya beberapa alasan lain yang menjadi perhatian, termasuk konflik relasi serta perilaku dalam rumah tangga. Karena itu, gambaran perceraian pada 2025 tidak hanya ditentukan oleh naik atau turunnya jumlah perkara secara keseluruhan, melainkan juga oleh perubahan bobot masing-masing alasan dalam pencatatan. Perbandingan tersebut penting untuk melihat bahwa pola penyebab perceraian tidak bersifat tetap dari tahun ke tahun. Komposisi penyebab mengalami pergeseran: konflik relasi dan perilaku dalam rumah tangga semakin menonjol, sementara alasan meninggalkan salah satu pihak dan faktor ekonomi menunjukkan penurunan dibandingkan periode sebelumnya.
