Jakarta | Presiden Prabowo Subianto mendorong peningkatan jumlah polisi hutan hingga mencapai 70.000 personel. Target tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan terhadap kawasan hutan. Dengan jumlah personel yang lebih besar, pengawasan diharapkan dapat dilakukan secara lebih luas dan terarah sesuai kebutuhan perlindungan kawasan hutan.
Prabowo menyebutkan bahwa Kementerian Kehutanan saat ini memiliki sekitar 20.000 polisi hutan. Jumlah itu menjadi gambaran mengenai kapasitas personel yang tersedia untuk menjalankan tugas pengawasan hutan. Dibandingkan dengan target yang didorong pemerintah, masih terdapat kebutuhan penambahan personel dalam jumlah besar.
Peningkatan hingga 70.000 polisi hutan menunjukkan adanya perhatian terhadap penguatan unsur pengawasan di sektor kehutanan. Kehadiran personel yang memadai dipandang penting untuk mendukung pemantauan kawasan hutan secara lebih efektif. Dorongan tersebut juga menegaskan bahwa pengawasan memerlukan dukungan sumber daya manusia yang cukup, baik dari sisi jumlah maupun pelaksanaan tugasnya di lapangan. Data mengenai sekitar 20.000 polisi hutan yang dimiliki Kementerian Kehutanan menjadi dasar penting dalam melihat kebutuhan peningkatan tersebut. Melalui penambahan personel, kapasitas pengawasan diharapkan dapat diperkuat sehingga perlindungan kawasan hutan memiliki dukungan yang lebih memadai.
Prabowo meminta agar kebutuhan personel untuk menjaga kawasan hutan dipenuhi melalui dukungan lintas institusi. Menurutnya, Kementerian Kehutanan tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi luasnya wilayah pengawasan, termasuk ancaman pembalakan liar, perambahan, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Karena itu, keterlibatan TNI dan Polri dinilai penting, terutama dalam memberikan pelatihan dan membentuk kesiapan personel yang akan menjalankan tugas di lapangan.
Permintaan tersebut secara khusus disampaikan kepada Kapolri. Prabowo berharap Polri membantu mendidik dan mempersiapkan calon polisi hutan agar memiliki kemampuan yang sesuai dengan tantangan pengamanan hutan. Pelatihan tidak hanya berkaitan dengan aspek penegakan hukum, tetapi juga mencakup kedisiplinan, ketahanan fisik, penguasaan medan, prosedur keselamatan, serta kemampuan merespons keadaan darurat, termasuk ketika terjadi karhutla.
Dalam penjelasannya, Prabowo menyoroti jumlah polisi hutan yang berada di bawah Kementerian Kehutanan dan kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas mereka. Ia menekankan bahwa personel tersebut perlu dilatih oleh kepolisian atau tentara supaya lebih siap melaksanakan tugas pengawasan dan perlindungan kawasan hutan. Dukungan itu diharapkan berlangsung secara terarah, melalui kurikulum dan latihan yang menyesuaikan karakter wilayah serta potensi ancaman di setiap daerah.
Keterlibatan TNI dan Polri juga dapat memperkuat koordinasi aparat keamanan dan pengelola hutan. Dengan pembekalan yang memadai, personel di lapangan diharapkan mampu bertindak cepat saat menemukan pelanggaran, mencegah meluasnya kebakaran, serta melaporkan kondisi kawasan secara akurat. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun sistem perlindungan hutan yang lebih terorganisasi, responsif, dan berkelanjutan.
Selain membahas penguatan polisi hutan, Prabowo turut menyoroti perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menyampaikan bahwa jumlah kasus menunjukkan penurunan dibandingkan kondisi beberapa minggu sebelumnya. Pada periode tersebut, kasus karhutla disebut sempat mencapai ratusan ribu, sedangkan berdasarkan perkembangan terakhir jumlahnya telah turun menjadi di bawah 1.000 kasus. Penurunan ini dinilai mencerminkan adanya kemajuan dalam upaya pengendalian, meskipun situasi di lapangan tetap perlu dipantau secara berkelanjutan.
Menurut Prabowo, penanganan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan satu institusi. Keterlibatan berbagai pihak tetap diperlukan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, aparat penegak hukum, pengelola kawasan hutan, hingga masyarakat di sekitar wilayah rawan kebakaran. Kondisi alam yang berat, seperti cuaca panas, kekeringan, angin kencang, serta luasnya wilayah yang harus diawasi, dapat mempercepat penyebaran api dan menyulitkan proses pemadaman. Karena itu, koordinasi, kesiapan personel, serta dukungan peralatan menjadi unsur penting dalam merespons setiap titik api.
Ia juga menekankan perlunya memperkuat mitigasi untuk menghadapi potensi kebakaran pada masa mendatang. Upaya tersebut dapat mencakup pemantauan wilayah secara lebih intensif, pemetaan daerah rawan, peningkatan kapasitas petugas, dan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan pembakaran lahan. Dalam konteks perlindungan kawasan konservasi, perhatian khusus juga perlu diberikan kepada Taman Nasional Tanjung Puting. Kawasan ini memiliki nilai ekologis penting sehingga pencegahan dan penanganan kebakaran harus dilakukan secara cepat, terukur, dan melibatkan pemangku kepentingan terkait. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga ekosistem sekaligus mencegah meluasnya dampak karhutla.
Prabowo menyampaikan apresiasi kepada para panglima TNI, kapolda, serta pejabat di daerah yang telah berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penghargaan tersebut ditujukan kepada seluruh aparat dan unsur pemerintahan yang bekerja menghadapi kebakaran, termasuk dampak asap yang muncul di sejumlah wilayah. Upaya penanganan di lapangan dinilai membutuhkan koordinasi, kesiapsiagaan, dan keterlibatan berbagai pihak sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.
Persoalan asap akibat kebakaran juga akan dibahas dengan meminta masukan dari para profesor dan pakar. Masukan tersebut diharapkan dapat membantu merumuskan langkah penanganan yang tepat berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan kajian yang relevan. Pembahasan itu akan menjadi ruang untuk mendengar pandangan para ahli mengenai cara menghadapi karhutla dan mengurangi persoalan asap secara terukur, tanpa mendahului hasil yang nantinya disampaikan melalui proses pembahasan.
Dalam pernyataannya, Prabowo menekankan bahwa hujan atau air merupakan faktor penting dalam mengatasi masalah asap. Kehadiran air berkaitan langsung dengan proses pemadaman dan pengendalian kebakaran, terutama ketika api meluas atau berada di area yang sulit dijangkau. Karena itu, aspek tersebut menjadi bagian dari perhatian dalam melihat penanganan karhutla, sembari menunggu masukan dari para profesor dan pakar mengenai pendekatan yang paling sesuai.
Apresiasi kepada panglima TNI, kapolda, dan pejabat daerah menegaskan penghormatan terhadap kerja aparat di lapangan. Pada saat yang sama, rencana meminta pandangan akademisi dan praktisi menunjukkan bahwa penanganan asap akan dibicarakan dengan mempertimbangkan masukan keahlian. Pemerintah akan mendalami persoalan tersebut bersama para pakar, sementara pentingnya hujan atau air tetap menjadi salah satu hal yang disebut dalam menghadapi dampak kebakaran.
Baca juga: Pastikan Sumber Air Karhutla Tetap Andal, Personel Lanud Sjamsudin Noor Siaga 24 Jam Dukung Kesiapan dan Operasi Penanganan Karhutla | Panglima TNI Dampingi Presiden Prabowo Tinjau Penanganan Karhutla di Riau dan Sumatera Selatan | TNI Salurkan Dukungan Peralatan Penanganan Karhutla ke Kalimantan Tengah
