Jakarta | Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan normalisasi terhadap 137 sungai yang terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Arahan tersebut menempatkan penanganan sungai sebagai bagian utama dari upaya pemulihan pascabencana di tiga provinsi itu. Pemerintah diminta memprioritaskan langkah normalisasi, sementara banjir susulan masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Dengan demikian, pekerjaan pada sungai-sungai tersebut menjadi fokus utama dalam penanganan kondisi setelah bencana. Perintah presiden mencakup seluruh 137 sungai yang telah tercatat terdampak di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, dengan percepatan sebagai penekanan dalam pelaksanaannya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan arahan tersebut setelah mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 9 November 2026. Keterangan Tito menjadi sumber informasi mengenai keputusan untuk mempercepat normalisasi sungai. Ia menyampaikan bahwa langkah itu ditetapkan sebagai prioritas utama penanganan pascabencana, mengingat banjir susulan masih terjadi. Pernyataan tersebut mengaitkan arahan presiden dengan situasi yang masih berlangsung di wilayah terdampak, tanpa mengubah fokus pada normalisasi 137 sungai di tiga provinsi Sumatra.
Penetapan prioritas ini menegaskan bahwa normalisasi sungai menjadi pusat perhatian dalam agenda pemulihan pascabencana. Jumlah sungai yang menjadi sasaran, yaitu 137, menunjukkan cakupan pekerjaan yang disebut dalam arahan tersebut. Wilayah penanganannya meliputi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Pemerintah menempatkan percepatan sebagai unsur penting karena banjir susulan masih terjadi, sehingga penanganan tidak hanya berfokus pada keadaan setelah bencana, tetapi juga pada kondisi yang terus dihadapi. Arahan Prabowo itu disampaikan dalam rapat bersama presiden, sebagaimana dijelaskan Tito seusai pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta. Dengan keterangan tersebut, normalisasi sungai ditetapkan sebagai prioritas utama pemulihan pascabencana di ketiga provinsi itu.
Tito menjelaskan bahwa sedikitnya terjadi 41 kali banjir susulan di tiga provinsi Sumatra sejak April hingga Oktober 2026. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa ancaman banjir belum berakhir, meskipun sejumlah pekerjaan tanggap darurat dan pemulihan telah dilakukan setelah kejadian sebelumnya. Hujan yang kembali turun menyebabkan air meluap dan merendam lagi beberapa wilayah terdampak. Situasi ini membuat warga menghadapi gangguan berulang, sementara pemerintah perlu menangani kerusakan baru sekaligus menjaga hasil perbaikan agar bertahan menghadapi cuaca berikutnya. Kejadian berulang itu juga memperlihatkan bahwa pemulihan fisik belum cukup apabila penyebab aliran air yang terhambat belum ditangani secara menyeluruh.
Banjir kembali merusak infrastruktur yang sebelumnya telah diperbaiki, termasuk jalan dan jembatan. Sejumlah kawasan yang sudah dibersihkan dari lumpur pun kembali terdampak, sehingga upaya pembersihan dan pemulihan harus dilakukan lagi. Kerusakan berulang tersebut menambah beban penanganan di lapangan: akses warga dapat terganggu, mobilitas dan kegiatan ekonomi terhambat, serta hasil pekerjaan yang telah dikerjakan menjadi rentan. Karena itu, penanganan tidak hanya diarahkan pada dampak yang terlihat setelah banjir, tetapi juga pada kondisi sungai yang berpengaruh terhadap kapasitas aliran air. Tito menyebut ada 137 sungai terdampak di tiga provinsi, dengan sebaran 31 sungai di Aceh, 48 di Sumatra Utara, dan 58 di Sumatra Barat. Jumlah tersebut menjadi dasar penting dalam menentukan cakupan pekerjaan normalisasi.
Menurut Tito, normalisasi sungai diprioritaskan karena sedimentasi yang tinggi dapat mengurangi daya tampung dan kelancaran aliran. Material yang mengendap membuat dasar sungai semakin dangkal, sehingga ketika hujan turun, debit air berpotensi meningkat melampaui kapasitas sungai dan tanggul. Air kemudian dapat meluap ke kawasan sekitar dan memicu banjir kembali. Dengan mengangkat sedimentasi serta memulihkan kondisi sungai, pemerintah berharap aliran air menjadi lebih lancar dan risiko luapan berkurang. Prioritas pada sungai-sungai terdampak juga dimaksudkan untuk melindungi kawasan yang telah dibersihkan dan infrastruktur yang baru diperbaiki dari kerusakan berulang. Namun, pekerjaan ini perlu dilakukan secara terukur, dengan memperhatikan kondisi setempat dan keterkaitan aliran sungai dengan permukiman serta fasilitas umum. Penanganan yang berkelanjutan menjadi bagian penting dari upaya mengurangi dampak banjir susulan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Selain memprioritaskan penanganan 137 sungai pascabanjir di tiga provinsi Sumatra, pemerintah juga menaruh perhatian pada normalisasi muara. Sebanyak 38 muara tercatat perlu ditangani untuk membantu memperlancar aliran air menuju laut dan mengurangi risiko genangan maupun banjir di kawasan sekitarnya. Dari jumlah tersebut, tujuh muara telah selesai dinormalisasi, 11 masih dalam pengerjaan, sedangkan 20 lainnya belum tertangani. Pembagian status ini menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan pekerjaan dan mempercepat penanganan pada lokasi yang masih menunggu giliran.
Dalam percepatan normalisasi sungai dan muara, Kementerian Pekerjaan Umum ditetapkan sebagai pelaksana utama. Pekerjaan itu memerlukan koordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, serta pihak terkait lainnya, termasuk agar kegiatan di lapangan berjalan sesuai kebutuhan setempat. Kolaborasi lintas lembaga juga penting untuk mengatasi sedimentasi, memperbaiki kapasitas aliran, dan memperkuat perlindungan di sekitar sungai. Pemerintah daerah diharapkan mendukung pelaksanaan pekerjaan, menyelaraskan prioritas wilayah, serta memastikan sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara efektif.
Prabowo menugaskan TNI dan Polri untuk membantu upaya tersebut, dengan perhatian khusus kepada unsur zeni. Dukungan mereka mencakup kegiatan membersihkan sedimentasi sungai dan membangun tanggul di sekitar aliran sungai. Langkah ini diharapkan mempercepat pekerjaan yang membutuhkan tenaga dan dukungan teknis di lapangan, sekaligus membantu melindungi permukiman serta fasilitas di kawasan rawan. Pemerintah daerah juga didorong memanfaatkan anggaran yang telah dialokasikan untuk mempercepat normalisasi dan memperkuat tanggul di wilayah masing-masing. Penggunaan anggaran secara tepat, disertai koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan unsur pendukung, menjadi bagian penting dari penanganan terpadu. Dengan demikian, pekerjaan pada sungai dan muara dapat berlangsung beriringan, baik untuk memulihkan aliran air maupun mengurangi ancaman banjir berulang bagi masyarakat di tiga provinsi tersebut.
Selain memprioritaskan penanganan sungai yang terdampak banjir, pemerintah menyiapkan operasi modifikasi cuaca sebagai langkah untuk mengurangi potensi hujan ekstrem di kawasan yang masih menjalani pemulihan. Upaya ini ditujukan untuk membantu menekan risiko cuaca yang dapat memperburuk kondisi setelah banjir dan menghambat pemulihan warga. Pelaksanaannya menjadi salah satu langkah yang disiapkan pemerintah di tengah penanganan dampak bencana di tiga provinsi Sumatra. Dengan mengurangi potensi hujan ekstrem, pemerintah berupaya mencegah munculnya tekanan tambahan bagi wilayah yang belum sepenuhnya pulih. Operasi tersebut melengkapi penanganan di lapangan, sementara keadaan setiap daerah tetap menjadi pertimbangan dalam merespons kemungkinan bencana susulan.
Pemerintah juga membuka kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk kembali menetapkan status tanggap darurat apabila banjir atau bencana lain terjadi lagi dan dampaknya cukup luas. Penetapan status itu memungkinkan penggunaan anggaran serta penanganan darurat dipercepat, sehingga kebutuhan warga terdampak dapat dipenuhi dengan lebih segera. Opsi tersebut disampaikan sebagai langkah yang dapat digunakan apabila situasi berkembang menjadi bencana susulan yang membutuhkan respons lebih besar. Dengan demikian, daerah terdampak memiliki ruang untuk kembali merespons keadaan darurat sesuai luas dampaknya, tanpa menganggap status sebelumnya menutup kemungkinan penetapan kembali ketika kondisi berubah. Kebutuhan warga terdampak menjadi salah satu perhatian dalam percepatan respons tersebut.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan telah mengeluarkan surat edaran kepada daerah terdampak di tiga provinsi. Melalui surat itu, kabupaten dan kota dapat kembali menetapkan status tanggap darurat apabila banjir atau bencana lain terjadi lagi dengan dampak yang cukup luas.
Baca juga: DPRD Provinsi Jambi Sepakat Bentuk Pansus untuk Bahas Penanganan Karhutla | Dugaan Kekerasan dalam Penanganan Kasus Romanto dan Tantangan Akuntabilitas Polisi | Kalteng Memperkuat Penanganan Bencana dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan
20 kunjungan
