Jakarta | Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada jajaran Kabinet Merah Putih atas kerja yang telah dilakukan selama dua tahun pemerintahan. Apresiasi itu disampaikan ketika ia membuka sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu, 21 Oktober 2026. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menilai berbagai hasil yang dicapai pemerintah patut dibanggakan. Ia mengakui bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama jajaran kabinet, bukan semata-mata keberhasilan satu pihak. Pernyataan itu sekaligus menjadi pengingat mengenai sikap yang perlu dijaga pemerintah saat menilai perjalanan dua tahun pemerintahan.
Prabowo menekankan bahwa rasa bangga atas hasil kerja tidak seharusnya berubah menjadi kesombongan. Menurutnya, keberhasilan perlu diakui secara proporsional, namun tetap disertai kesadaran bahwa tugas pemerintah masih berlanjut. Sikap tersebut penting agar apresiasi terhadap capaian tidak membuat jajaran kabinet merasa cukup atau berhenti memperbaiki kinerja. Pada saat yang sama, ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak merendahkan diri sendiri. Dengan demikian, penilaian terhadap pekerjaan yang telah dilakukan perlu ditempatkan secara seimbang: mengakui hasil yang ada, tanpa membesar-besarkannya, serta menjaga keyakinan untuk melanjutkan tanggung jawab pemerintahan.
Pesan itu disampaikan di hadapan para anggota kabinet dalam forum yang menjadi ruang evaluasi dan koordinasi pemerintah. Dua tahun pemerintahan menjadi kesempatan untuk melihat kembali pekerjaan yang sudah dijalankan, sekaligus menegaskan komitmen terhadap agenda berikutnya. Apresiasi presiden kepada kabinet memberi pengakuan atas upaya kolektif yang telah dilakukan, sementara peringatannya mengenai kesombongan dan sikap merendahkan diri menggarisbawahi pentingnya penilaian yang wajar. Dalam konteks tersebut, Prabowo mendorong jajaran pemerintah untuk memandang capaian dengan rasa syukur dan tanggung jawab. Pengakuan atas kemajuan, menurut pesan yang disampaikan, dapat berjalan berdampingan dengan kerendahan hati serta tekad untuk terus bekerja.
Prabowo menyoroti kecenderungan sebagian masyarakat Indonesia yang dinilainya belum cukup bangga terhadap prestasi bangsanya sendiri. Dalam pandangannya, pencapaian yang lahir dari kerja dan usaha di dalam negeri kerap kurang dihargai, sementara keberhasilan orang asing justru lebih mudah memperoleh penghormatan. Ia mengangkat sikap tersebut sebagai hal yang perlu dicermati, terutama ketika masyarakat menilai kemampuan dan hasil kerja bangsanya. Pandangan itu disampaikan bukan untuk menolak penghargaan terhadap pencapaian pihak lain, melainkan untuk mengingatkan bahwa prestasi sendiri juga patut diakui secara wajar. Bagi Prabowo, rasa hormat terhadap bangsa lain tidak semestinya membuat masyarakat mengecilkan apa yang telah dikerjakan oleh orang Indonesia.
Ia menilai sikap meremehkan diri sendiri tidak semestinya tumbuh ketika ada individu yang bersedia memberikan pengorbanan demi kepentingan rakyat. Pengorbanan tersebut, menurutnya, menjadi alasan untuk melihat kerja yang dilakukan dengan lebih adil dan tidak serta-merta mengabaikan hasilnya. Pernyataan itu mengaitkan penghargaan terhadap prestasi nasional dengan penghormatan kepada orang-orang yang berupaya melayani masyarakat. Prabowo tidak menyebutkan bahwa setiap hal telah berjalan tanpa kekurangan; pokok yang ia tekankan adalah pentingnya mengakui capaian yang memang telah dihasilkan. Dengan cara pandang itu, masyarakat dapat menilai kinerja secara terbuka, sekaligus tidak menghapus nilai dari usaha yang dilakukan untuk kepentingan bersama. Sikap percaya diri, dalam uraiannya, bukan berarti menutup ruang kritik atau menganggap pencapaian pihak lain tidak penting.
Prabowo juga menyatakan kebanggaannya menjadi pemimpin dan presiden, serta memimpin pemerintah yang, menurutnya, telah menghasilkan capaian nyata selama dua tahun. Pernyataan tersebut mencerminkan penilaiannya terhadap masa pemerintahan yang dipimpinnya. Ia menghubungkan kebanggaan itu dengan keyakinan bahwa kerja pemerintah telah membuahkan hasil, tanpa dalam pernyataan yang dirujuk di sini merinci capaian tertentu. Karena itu, penekanannya berada pada pengakuan terhadap hasil kerja, bukan pada daftar program atau ukuran keberhasilan yang lebih spesifik. Ia mengajak masyarakat untuk tidak lekas memandang rendah prestasi bangsa sendiri dan tetap memberi penghormatan yang semestinya kepada usaha untuk rakyat. Pada saat yang sama, klaim mengenai capaian tersebut tetap merupakan pandangan yang disampaikan Prabowo mengenai pemerintahannya.
Dalam menjelaskan pekerjaan pemerintah selama dua tahun pemerintahan, Prabowo menyoroti upaya melindungi masyarakat dari barang hasil penyelundupan. Ia menempatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap barang yang masuk secara ilegal sebagai bagian dari tanggung jawab negara. Menurut Prabowo, langkah tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan aturan perdagangan atau pemeriksaan di perbatasan, tetapi juga dengan perlindungan terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Barang yang diselundupkan dapat beredar tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku, sehingga pemerintah perlu mengambil tindakan untuk menanganinya.
Prabowo menyebut penegakan hukum dilakukan secara keras terhadap penyelundupan narkotika, tekstil, dan berbagai barang lainnya. Penekanan pada sejumlah jenis barang itu menggambarkan bahwa persoalan penyelundupan memiliki cakupan luas, mulai dari barang yang berisiko bagi masyarakat hingga produk yang bersaing dengan hasil produksi dalam negeri. Dalam pernyataannya, tindakan tegas dipaparkan sebagai bentuk upaya pemerintah menjaga masyarakat dan kepentingan nasional. Ia tidak merinci hasil penindakan tertentu, melainkan menekankan pentingnya sikap pemerintah dalam menghadapi praktik tersebut.
Alasan yang disampaikan Prabowo adalah bahwa penyelundupan dinilai mengancam perekonomian dan bangsa. Barang yang masuk tanpa melalui jalur resmi, menurut penjelasannya, dapat menekan keberlangsungan usaha dan produksi domestik. Ia secara khusus mengaitkan masuknya barang selundupan dengan risiko pabrik-pabrik di dalam negeri tutup. Jika produksi lokal terdesak oleh barang ilegal, dampaknya dikhawatirkan meluas pada kegiatan ekonomi yang bergantung pada pabrik tersebut. Pernyataan ini menempatkan penanganan penyelundupan sebagai isu perlindungan terhadap kapasitas industri nasional, bukan hanya persoalan kepatuhan prosedural.
Dengan demikian, contoh yang diberikan Prabowo menekankan hubungan penegakan hukum dan upaya menjaga ekonomi domestik. Pemerintah, dalam kerangka pernyataannya, bertugas mencegah masyarakat terpapar barang selundupan sekaligus menghadapi ancaman terhadap industri dalam negeri. Penjelasan tersebut menyampaikan alasan di balik tindakan keras yang ia sebutkan, tanpa menyatakan bahwa langkah itu telah menghasilkan capaian tertentu atau memastikan bahwa risiko terhadap pabrik telah teratasi. Fokusnya adalah pada penilaian bahwa penyelundupan dapat merugikan bangsa, sehingga penanganannya dianggap sebagai salah satu pekerjaan pemerintah.
Dalam menyoroti upaya pemerintah menjaga kekayaan nasional, Prabowo menyatakan bahwa sumber daya Indonesia telah dirampok selama bertahun-tahun. Ia menggambarkan praktik tersebut sebagai persoalan yang melibatkan pihak asing maupun segelintir orang di dalam negeri. Pernyataan itu disampaikan sebagai kritik terhadap kebocoran kekayaan negara dan lemahnya pengawasan atas pemanfaatan sumber daya. Menurut Prabowo, perlindungan terhadap kekayaan Indonesia bukan hanya soal mengelola hasil tambang atau hutan, melainkan juga memastikan manfaatnya tidak terus mengalir keluar melalui kegiatan yang merugikan negara. Karena itu, ia menekankan perlunya tindakan untuk menghentikan penyelundupan dan praktik ilegal lain yang disebutnya telah berlangsung lama.
Prabowo menyebut sejumlah komoditas yang menurutnya menjadi sasaran penyelundupan, lain timah, emas, batu bara, dan kayu. Ia juga menyoroti barang yang mendapat dukungan subsidi pemerintah, seperti bahan bakar minyak (BBM) dan pupuk. Dalam uraiannya, penyelundupan BBM bersubsidi dan pupuk bersubsidi dinilai mengalihkan manfaat yang semestinya diterima masyarakat. Contoh-contoh tersebut memperlihatkan cakupan masalah yang ia soroti: bukan hanya komoditas bernilai tinggi dari sektor sumber daya alam, tetapi juga barang yang disediakan dengan dukungan anggaran negara. Prabowo mengaitkan upaya penindakan dengan perlindungan kepentingan publik serta pemastian bahwa kekayaan dan subsidi digunakan sesuai tujuan.
Ia mengkritik sistem yang, menurutnya, memungkinkan penyelundupan terus terjadi dari waktu ke waktu.
Baca juga: Panglima TNI Dampingi Presiden Prabowo Tinjau Penanganan Karhutla di Riau dan Sumatera Selatan
