Jakarta | Kepala Prefektur Bouches-du-Rhône, Jacques Witkowski, mengumumkan pada Kamis bahwa seluruh demonstrasi dilarang di Marseille dan wilayah Bouches-du-Rhône pada Sabtu, 24 Oktober 2026. Larangan tersebut berlaku untuk setiap bentuk aksi unjuk rasa di kawasan itu pada tanggal yang ditetapkan. Pengumuman ini menempatkan Marseille dan wilayah sekitarnya di bawah pembatasan khusus, sehingga rencana untuk berkumpul dan menyampaikan tuntutan di ruang publik perlu mempertimbangkan ketentuan prefektur tersebut.
Cakupan aturan tidak hanya terbatas pada demonstrasi yang telah diberitahukan secara resmi kepada pihak berwenang. Aksi yang belum disampaikan atau belum melalui pemberitahuan resmi juga termasuk dalam larangan. Witkowski menegaskan bahwa pembatasan itu berlaku tanpa membedakan pokok tuntutan: demonstrasi yang tidak berkaitan dengan daya beli masyarakat pun tetap dilarang. Dengan demikian, larangan tersebut tidak hanya diarahkan pada satu tema atau satu kelompok peserta, melainkan mencakup berbagai bentuk demonstrasi di wilayah yang berada dalam kewenangan prefektur.
Keputusan itu muncul setelah koordinator gerakan Rompi Kuning sebelumnya menyerukan aksi besar pada 24 Oktober di seluruh Prancis. Seruan tersebut memberi konteks bagi pengumuman di Marseille, tetapi ketentuan Witkowski secara khusus berlaku di Bouches-du-Rhône. Cakupan wilayah dan dasar pengumuman lokal itu perlu dibedakan dari kebijakan yang disampaikan Presiden Emmanuel Macron. Macron melarang demonstrasi terjadwal pada Sabtu dan hari-hari berikutnya, dengan pengecualian bagi aksi yang diselenggarakan serikat pekerja. Pengecualian tersebut merupakan bagian dari pengumuman presiden, bukan ketentuan lokal yang diumumkan Witkowski. Karena itu, larangan di Marseille dan Bouches-du-Rhône mencakup demonstrasi yang telah diberitahukan maupun belum, termasuk aksi di luar isu daya beli, sedangkan pengumuman Macron memiliki cakupan waktu lebih luas dan menyebut pengecualian khusus untuk serikat pekerja. Rincian ini penting agar warga memahami aturan mana yang berlaku sesuai wilayah dan jenis aksi.Witkowski menjelaskan bahwa pembatasan yang diberlakukan pada 24 Oktober didasarkan pada pertimbangan keamanan. Menurut penjelasannya, larangan demonstrasi diperlukan agar situasi dapat dijaga dengan dukungan personel keamanan yang tersedia dalam jumlah memadai. Alasan tersebut menjadi dasar kebijakan, sebagaimana disampaikan oleh Witkowski, tanpa menambahkan pertimbangan lain di luar penjelasannya.
Dalam konteks kebijakan itu, ketersediaan personel keamanan disebut sebagai bagian penting dari pertimbangan. Witkowski menyatakan bahwa larangan diperlukan agar personel dapat tersedia dalam jumlah yang cukup. Penjelasan tersebut menghubungkan pembatasan kegiatan demonstrasi dengan kebutuhan untuk memastikan bahwa jumlah personel keamanan yang tersedia memadai. Dengan demikian, alasan yang dikemukakan berpusat pada keamanan dan kecukupan personel, bukan pada penilaian lain mengenai kelompok yang hendak berunjuk rasa atau tujuan demonstrasi.
Witkowski juga menyampaikan cakupan larangan sebagaimana dinyatakan dalam keterangannya. Inti pernyataan mengenai cakupan itu adalah bahwa larangan berlaku sesuai batas yang ia sebutkan; hal tersebut tidak mengubah alasan utama yang telah dijelaskan, yakni kebutuhan keamanan serta tersedianya personel dalam jumlah memadai. Uraian ini mengikuti makna pernyataan tersebut tanpa memperluas atau mengubah cakupan yang disampaikan.
Karena itu, dasar kebijakan yang dapat dicatat dari penjelasan Witkowski adalah alasan operasional yang dinyatakan secara langsung: menjaga keamanan dan memastikan personel keamanan tersedia dalam jumlah yang cukup. Keterangan tersebut tidak dengan sendirinya menyebut motif tambahan, memperkirakan dampak kebijakan, atau menyimpulkan akibat tertentu bagi warga maupun penyelenggara demonstrasi. Penjelasan tentang larangan perlu dipahami dalam batas alasan yang ia paparkan, yaitu keamanan dan kecukupan personel keamanan untuk menangani situasi pada tanggal tersebut.
Ketentuan jam malam di Marseille dan sejumlah kota lain diperluas mulai Sabtu, dengan masa pemberlakuan hingga Senin pagi. Perubahan ini menggeser cakupan aturan dari pembatasan khusus bagi anak di bawah umur menjadi pembatasan yang berlaku bagi seluruh masyarakat. Sebelumnya, anak-anak dan remaja tidak diperbolehkan berada di luar rumah pukul 22.00 dan 05.00. Dengan aturan baru, semua orang harus berada di dalam rumah pada rentang pukul 23.00 hingga 05.00 selama kebijakan tersebut berlaku.
Perbedaan waktu mulai penting diperhatikan: jam malam untuk semua warga dimulai pukul 23.00, bukan pukul 22.00 seperti ketentuan lama bagi anak di bawah umur. Jam malam berlaku setiap malam dalam periode yang ditetapkan, yakni sejak Sabtu hingga Senin pagi, dan mencakup Marseille serta kota-kota lain yang disebut dalam kebijakan. Warga perlu memperhatikan batas waktu setempat dan memastikan perjalanan yang tidak mendesak selesai sebelum pukul 23.00. Ketentuan ini tidak berarti seluruh kegiatan kota dihentikan sepanjang hari; pembatasannya berlaku pada jam malam yang telah ditentukan.
Secara terpisah, layanan transportasi umum di seluruh wilayah metropolitan Marseille dihentikan mulai pukul 05.00 pada Sabtu hingga pukul 05.00 pada Minggu. Dengan demikian, penghentian transportasi berlangsung selama 24 jam dan cakupannya adalah jaringan transportasi umum di wilayah metropolitan, bukan hanya pusat kota. Jadwal ini berbeda dari jam malam: penghentian layanan dimulai pada pagi Sabtu, sedangkan jam malam harian baru dimulai pada pukul 23.00. Setelah pukul 05.00 Minggu, layanan transportasi umum dapat kembali beroperasi sesuai pengaturan yang berlaku, sementara jam malam tetap berjalan hingga Senin pagi. Memisahkan kedua jadwal tersebut membantu warga merencanakan perjalanan, memahami kapan kendaraan umum tidak tersedia, serta mengetahui kapan pembatasan berada di luar rumah berlaku. Informasi perubahan layanan maupun kebijakan lokal sebaiknya diperiksa sebelum bepergian, terutama bagi penduduk dan pengunjung yang membutuhkan perjalanan pada akhir pekan ini.
Rangkaian protes yang menjadi latar pembatasan aksi pada 24 Oktober bermula pada pertengahan September. Saat itu, pelajar sekolah menengah turun ke jalan di kawasan pinggiran Paris untuk menyuarakan tuntutan mengenai perbaikan kondisi sekolah. Aksi para pelajar menjadi salah satu bentuk awal mobilisasi yang kemudian terlihat di berbagai tempat. Isu yang mereka bawa berpusat pada lingkungan pendidikan, termasuk kondisi yang mereka nilai perlu mendapat perhatian dan perbaikan.
Dalam perkembangan berikutnya, warga juga ikut menggelar protes dengan menyuarakan keberatan terhadap kenaikan harga. Dengan keterlibatan kelompok masyarakat yang lebih luas, demonstrasi tidak terbatas pada kawasan pinggiran ibu kota, tetapi meluas ke berbagai wilayah Prancis. Aksi-aksi tersebut mempertemukan beragam peserta dan tuntutan di ruang publik. Namun, tuntutan mengenai sekolah dan keberatan terhadap kenaikan harga tetap dapat dibedakan sebagai isu yang disebut dalam rangkaian protes itu; kemunculan keduanya tidak dengan sendirinya menjelaskan hubungan sebab-akibat di masing-masing tuntutan.
Puncak mobilisasi nasional yang disebut dalam rangkaian tersebut berlangsung pada 17 Oktober. Menurut Kementerian Dalam Negeri Prancis, sekitar 550 ribu orang ikut serta dalam demonstrasi itu. Angka tersebut menggambarkan skala kehadiran peserta yang dilaporkan pemerintah untuk aksi nasional tersebut. Dalam menghadapi demonstran, aparat menggunakan sejumlah perangkat pengendalian massa, termasuk gas air mata, granat kejut, dan meriam air. Penggunaan alat-alat itu menjadi bagian dari situasi di lapangan ketika demonstrasi berlangsung, sementara protes terus menarik perhatian di berbagai wilayah.
Latar ini penting untuk memahami konteks sebelum pembatasan aksi pada 24 Oktober diberlakukan. Sejak mobilisasi awal para pelajar di pinggiran Paris, aksi berkembang dengan keikutsertaan warga yang mempersoalkan kenaikan harga dan jangkauan geografis yang kian luas. Demonstrasi terbesar yang tercatat pada 17 Oktober menandai skala nasional rangkaian tersebut, dengan jumlah peserta sekitar 550 ribu menurut data kementerian.
