Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan rencana insentif ekonomi kuartal IV 2026 dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10/2026). Rangkaian kebijakan tersebut mencakup perluasan akses layanan keuangan, bantuan pangan, dan dukungan bagi pekerja berpenghasilan rendah. Pemerintah menyiapkan ketiga program untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus membantu kelompok yang membutuhkan menjelang akhir tahun. Besaran anggaran, sasaran penerima, dan jadwal penyaluran masing-masing bantuan telah disampaikan sebagai bagian dari stimulus pemerintah pada periode tersebut.
Salah satu program yang direncanakan adalah inisiatif satu orang satu rekening dengan anggaran Rp1,28 triliun. Sasarannya ialah warga negara Indonesia berusia di atas 17 tahun yang belum memiliki rekening. Melalui program ini, pemerintah berupaya memperluas kepemilikan rekening dan membuka akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan formal. Rekening dapat menjadi sarana untuk menerima bantuan maupun melakukan transaksi secara lebih praktis. Pelaksanaannya ditujukan agar masyarakat yang selama ini belum terjangkau layanan perbankan dapat mulai memiliki akses tersebut. Program ini menyasar individu, berbeda dari bantuan lain yang disalurkan berdasarkan keluarga penerima manfaat atau status pekerjaan.
Untuk memenuhi kebutuhan pangan, pemerintah merencanakan bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan bagi 33,24 juta keluarga penerima manfaat. Penyaluran dijadwalkan berlangsung selama Oktober hingga Desember 2026, dengan anggaran keseluruhan Rp17,54 triliun. Bantuan beras ini dimaksudkan untuk meringankan pengeluaran rumah tangga penerima selama tiga bulan. Jumlah penerima yang besar membuat ketepatan data dan kelancaran distribusi menjadi faktor penting agar bantuan sampai kepada keluarga yang berhak. Jadwal bulanan juga memberi dukungan pangan secara berkala pada kuartal akhir, bukan hanya melalui satu kali penyaluran.
Dukungan bagi pekerja diberikan melalui bantuan subsidi upah sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan. Program dengan anggaran Rp11,97 triliun ini menyasar pekerja yang menerima upah di bawah Rp3,5 juta atau di bawah upah minimum provinsi/kabupaten/kota (UMP/UMK). Pemerintah merencanakan pembayaran sekaligus pada November–Desember 2026. Dengan demikian, penerima memperoleh akumulasi bantuan untuk periode tiga bulan dalam satu kali pembayaran. Ketentuan upah menjadi dasar sasaran, sementara jadwal pencairan perlu diperhatikan oleh pekerja yang memenuhi kriteria. Ketiga program tersebut memiliki bentuk bantuan dan kelompok penerima berbeda, tetapi sama-sama menjadi bagian dari rencana stimulus ekonomi kuartal IV 2026.Pemerintah menyiapkan paket stimulus untuk mendukung mobilitas masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru 2026/2027. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga menyebut kebijakan tersebut telah disetujui pada pertengahan tahun. Secara keseluruhan, paket ini ditujukan kepada 16,6 juta penerima manfaat dengan anggaran Rp883,4 miliar. Bentuk dukungannya meliputi potongan harga perjalanan kereta api dan angkutan laut, pembebasan biaya jasa kepelabuhanan, serta insentif bagi penerbangan domestik kelas ekonomi.
Untuk perjalanan kereta api, pemerintah memberikan diskon 30% atas harga tiket kepada 1,04 juta penerima manfaat. Anggaran yang dialokasikan bagi program ini sebesar Rp95,4 miliar, dan bahan sumber menyebut kebijakan mulai berlaku pada 7 November 2026. Pada angkutan laut, diskon 30% diterapkan terhadap tarif dasar bagi 414,6 ribu penumpang, dengan anggaran Rp38,3 miliar. Kebijakan tersebut disebut mulai berlaku pada 19 Oktober 2026. Sementara itu, jasa kepelabuhanan memperoleh diskon 100% bagi 1,42 juta orang. Program dengan anggaran Rp27,7 miliar ini disebut mulai berlaku pada 7 November 2026.
Insentif penerbangan mencakup PPN ditanggung pemerintah sebesar 100% untuk penerbangan domestik kelas ekonomi. Selain itu, diberikan diskon 50% untuk jasa penumpang serta jasa pendaratan, penempatan, dan penyimpanan pesawat. Dukungan ini ditujukan kepada 3,75 juta penerima manfaat, dengan anggaran Rp722 miliar. Sumber menyebut insentif tersebut berlaku untuk perjalanan pada 22 Desember hingga 10 Januari dan mulai dilaksanakan pada 20 Oktober 2026. Rentang tanggal perjalanan ini disampaikan sebagaimana tercantum, tanpa penambahan tahun yang tidak disebutkan pada rincian tersebut.
Secara terpisah, sumber juga menyebut kebijakan diskon tiket pesawat khusus untuk periode perjalanan 17 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027. Rentang itu perlu dibaca sebagai keterangan tersendiri, bukan digabungkan dengan periode penerapan insentif penerbangan yang dijelaskan sebelumnya. Dengan demikian, masyarakat dapat memperhatikan jenis layanan, besaran potongan, dan periode yang tercantum ketika merencanakan perjalanan akhir tahun. Rincian tanggal dan ketentuan masing-masing program menjadi acuan untuk memahami cakupan stimulus transportasi yang diumumkan pemerintah.
Rencana stimulus pemerintah untuk 2027 mencakup penguatan keterampilan tenaga kerja melalui program magang, pelatihan bersertifikat, dan dukungan penempatan kerja. Program magang nasional direncanakan mulai April 2027 dengan sasaran 150.000 peserta. Skema ini diharapkan memberi kesempatan memperoleh pengalaman kerja sekaligus mengenal kebutuhan dunia usaha secara langsung. Pelaksanaan dan rincian teknisnya akan menjadi bagian penting agar peserta dapat terhubung dengan perusahaan dan bidang pekerjaan yang sesuai. Informasi mengenai mekanisme pendaftaran, kriteria peserta, serta sektor yang terlibat perlu menunggu penetapan lebih lanjut dari pemerintah.
Selain magang, pemerintah merencanakan program kompetensi bersertifikat dan penempatan kerja bagi 300.000 peserta sepanjang Januari hingga Desember 2027. Rangkaian tersebut ditujukan untuk memperkuat kecakapan yang relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan membantu peserta memasuki pekerjaan setelah menyelesaikan pelatihan. Sertifikasi dapat menjadi bukti kompetensi, sedangkan dukungan penempatan berpotensi mempertemukan pencari kerja dengan pemberi kerja. Meski demikian, sasaran peserta dan jadwal tersebut masih merupakan rencana program. Rincian penyelenggaraan, pilihan bidang pelatihan, serta persyaratan keikutsertaan akan bergantung pada ketentuan resmi yang diterbitkan kemudian.
Di bidang perpajakan, rencana insentif mencakup PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah untuk seluruh sektor bagi penghasilan hingga Rp10 juta per bulan, selama Januari–Desember 2027. Kebijakan ini dirancang untuk meringankan beban pajak pekerja yang memenuhi ketentuan, tetapi pelaksanaan akhirnya tetap perlu mengacu pada aturan resmi. Pemerintah juga mempertimbangkan peningkatan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari patokan Rp54 juta per tahun, dengan memperhitungkan inflasi dan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Besaran baru belum ditetapkan dan masih difinalisasi melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK), disertai konsultasi dengan DPR RI. Karena itu, pekerja dan pemberi kerja sebaiknya membedakan pengumuman rencana dari ketentuan yang telah berlaku serta menunggu keputusan final sebelum menghitung dampak pajaknya.
Rangkaian stimulus pemerintah juga mencakup sektor perumahan, perlindungan pekerja, dan industri emas. Di bidang properti, pemerintah merencanakan Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% atas harga jual rumah di atas Rp2 miliar hingga paling tinggi Rp5 miliar. Kebijakan ini ditujukan untuk membantu menekan biaya pembelian rumah dan mendorong aktivitas pasar properti. Namun, pelaksanaannya masih menunggu penetapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Karena itu, masyarakat dan pelaku usaha perlu mencermati aturan resmi yang akan menjelaskan persyaratan, periode, serta mekanisme pemanfaatan insentif tersebut.
Untuk pekerja bukan penerima upah, rencana relaksasi iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) berupa diskon 50% selama Januari hingga Desember 2027. Pengurangan iuran ini dapat meringankan beban peserta mandiri, sekaligus mempertahankan akses terhadap perlindungan sosial ketenagakerjaan. Rincian pelaksanaan, termasuk tata cara pembayaran dan ketentuan peserta yang berhak, tetap perlu merujuk pada regulasi pemerintah yang diterbitkan.
Tambahan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) juga dirancang berdasarkan kelompok upah.
Baca juga: TNI Run 2026 Meriahkan Rangkaian HUT Ke-81 TNI, 15.965 Pelari Padati Monas | Seminar Hukum Dan Kesehatan Dalam Rangkaian Latgabma Super Garuda Shield 2026 | Pastikan Penyaluran Tepat Sasaran, Babinsa Dampingi Pembagian Bantuan Beras
