Palu | Lingkungan sosial yang mulanya berdimensi fisik dan terbatas kini bergeser menjadi ranah virtual tanpa sekat wilayah maupun batasan waktu. Konstitusi negara kita secara tegas menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Data lain dalam laporan menunjukkan Sesuai dengan penegasan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, setiap individu yang berstatus sebagai tersangka, terdakwa, atau pihak yang dihadapkan ke muka sidang wajib dipandang tidak memiliki kesalahan sampai putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut Jimly Asshiddiqie (2020) menyatakan bahwa penegakan hukum di era digital sering kali mengalami distorsi serius akibat tekanan psikologis massa virtual yang mengabaikan prosedur hukum formal, sehingga membahayakan independensi lembaga peradilan. Akibatnya, esensi keadilan substantif yang dicita-citakan oleh sistem hukum sering kali tereduksi oleh kepopuleran digital serta tekanan massa di dunia maya. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional yang baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, telah menyediakan landasan hukum untuk menindak pelaku pencemaran nama baik, fitnah, dan ujaran kebencian di ruang siber. Aparat penegak hukum sering kali berada di posisi dilematis tuntutan publik yang gaduh di linimasa dengan kewajiban menegakkan hukum secara mandiri, profesional, dan objektif tanpa intervensi pihak manapun, termasuk tekanan dari para warganet.
Informasi lain yang berkaitan dengan peristiwa tersebut mencakup Perkembangan peradaban kontemporer saat ini diwarnai oleh perubahan drastis akibat gelombang disrupsi digital serta tingginya intensitas pemanfaatan jejaring sosial. Transformasi tersebut memunculkan suatu gejala sosial kontemporer yang lazim disebut sebagai trial by social media, yakni praktik penghakiman publik melalui platform digital. Gejala ini menempatkan masyarakat daring pada posisi ganda sebagai penyelidik, penuntut, sekaligus hakim di jagat maya, yang menjatuhkan vonis sosial kepada seseorang jauh sebelum palu hakim diketok di persidangan resmi. Keadaan ini memicu benturan fundamental doktrin negara hukum formil yang berpijak pada perlindungan proses hukum yang adil dengan sistem kerja algoritma digital yang mengutamakan kecepatan penyebaran, sensasi, dan polarisasi massa. Implikasi yuridis dari ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa seluruh tata kelola kehidupan berbangsa wajib berpijak pada supremasi hukum yang berkeadilan serta pelindungan harkat kemanusiaan, alih-alih tunduk pada tekanan kelompok massa, pembentukan opini publik sesaat, atau dorongan mesin algoritma jaringan maya.
Eksistensi norma hukum positif diuji ketangguhannya dalam mengatasi kejahatan siber masa kini, mulai dari pembunuhan karakter, persekusi virtual, hingga penghakiman massal secara daring. Titik krusial permasalahan dari fenomena trial by social media bersumber pada pengabaian terhadap asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence yang menjadi tonggak utama dalam sistem peradilan pidana universal. Tatkala media sosial mengambil alih fungsi peradilan, asas perlindungan tersebut runtuh seketika karena narasi yang disebarluaskan umumnya bersifat parsial, provokatif, sarat emosi, serta luput dari verifikasi yang objektif. Argumen tersebut menegaskan bahwa daya cengkeram algoritma media sosial yang dirancang untuk mendongkrak popularitas konten mampu menggerakkan opini publik secara massal dalam tempo singkat. Mekanisme kerja platform digital memang mengutamakan tingkat interaksi pengguna, di mana muatan informasi yang memancing kemarahan, perdebatan, dan sensasi terbukti menyebar jauh lebih cepat ketimbang sajian data yang objektif dan berimbang. Viral, Turis Indonesia Diduga Beri Makan Plastik ke Rusa di Nara Park Jepang Efek destruktif dari praktik trial by social media tidak sebatas merusak nama baik seseorang di ruang publik, tetapi juga merambah pada pelanggaran hak asasi yang dilindungi oleh konstitusi. Korban dari penghakiman massal digital ini lazimnya menanggung beban psikologis yang berat, kehilangan sumber penghidupan, pengucilan sosial, hingga ancaman keselamatan fisik di dunia nyata kendati kemudian terbukti tidak bersalah di hadapan hukum. Berdasarkan kerangka hukum pidana materiil, tindakan menyebarkan disinformasi yang menyudutkan, memfitnah, atau merusak kehormatan seseorang lewat internet dapat dijerat menggunakan instrumen perundang-undangan yang berlaku. Penerapan aturan tersebut di lapangan kerap menghadapi hambatan teknis maupun yuridis.
