Malang | Pencabutan pembebasan bersyarat terhadap Muhammad Subchi Azal Tsani alias Mas Bechi disambut lega oleh para korban dan keluarga mereka. Keputusan tersebut memastikan terpidana kasus pemerkosaan terhadap santriwati itu kembali menjalani hukuman di Lapas Kelas I Malang. Bagi korban, kembalinya Mas Bechi ke balik jeruji memberikan rasa aman sekaligus menegaskan bahwa proses hukum masih berjalan. Kepastian itu juga dipandang sebagai bentuk perhatian terhadap keberatan yang selama ini disampaikan kepada aparat dan lembaga terkait.
Mas Bechi sebelumnya memperoleh pembebasan bersyarat setelah menjalani sebagian masa pidananya. Namun, status tersebut kemudian dicabut sehingga ia harus kembali ke lembaga pemasyarakatan untuk melanjutkan hukuman. Perubahan status ini menjadi perkembangan penting dalam perkara yang telah menyita perhatian publik, terutama karena menyangkut kekerasan seksual di lingkungan pendidikan keagamaan. Para korban berharap pelaksanaan keputusan dilakukan secara konsisten, transparan, dan tetap memperhatikan hak serta keselamatan mereka.
Meski demikian, kepastian kembalinya Mas Bechi ke penjara tidak otomatis menghapus luka yang dialami para korban. Dampak kekerasan seksual dapat berlangsung panjang, mulai dari gangguan psikologis, hilangnya rasa percaya, hingga kesulitan menjalani kehidupan sehari-hari. Karena itu, pencabutan pembebasan bersyarat perlu diikuti dukungan pemulihan yang berkelanjutan, termasuk pendampingan psikologis, perlindungan dari tekanan, dan akses terhadap layanan hukum. Rasa lega yang muncul atas keputusan tersebut menjadi bagian dari perjalanan para korban untuk mendapatkan keadilan, bukan penanda bahwa seluruh persoalan telah selesai. Perhatian publik dan tanggung jawab negara tetap dibutuhkan agar mereka tidak kembali menghadapi proses pemulihan seorang diri.
Korban berinisial FPA menyampaikan bahwa dirinya merasa sedikit lega setelah Mas Bechi kembali menjadi warga binaan untuk menjalani hukuman. Kembalinya pelaku ke dalam masa pembinaan tersebut dinilai memberi perasaan lega, meskipun kondisi itu belum menghapus luka yang dialami para korban. Bagi FPA, perkara tersebut tidak berhenti pada putusan atau kembalinya pelaku menjalani pidana. Pengalaman yang mereka alami telah meninggalkan dampak psikologis yang masih melekat.
FPA menilai masa pidana yang dijalani pelaku tidak sebanding dengan penderitaan psikologis yang harus ditanggung para korban. Hukuman tersebut memiliki batas waktu, sedangkan luka dan beban yang muncul akibat peristiwa itu tidak serta-merta berakhir ketika proses hukum berjalan. Karena itu, kembalinya Mas Bechi menjadi warga binaan hanya memberi sedikit rasa lega, bukan menghapus seluruh penderitaan yang dirasakan korban.
Menurut FPA, para korban masih harus membawa trauma akibat peristiwa tersebut dalam kehidupan mereka. Trauma itu tidak selesai hanya karena pelaku kembali menjalani hukuman. Perasaan dan luka psikologis yang ditinggalkan tetap menjadi bagian dari pengalaman para korban, sehingga masa pidana yang dijalani Mas Bechi dinilai belum mencerminkan beratnya penderitaan yang mereka tanggung.
Pernyataan FPA menegaskan bahwa sedikit kelegaan setelah Mas Bechi kembali menjadi warga binaan berjalan bersamaan dengan kenyataan bahwa luka para korban belum terhapus. Bagi mereka, hukuman pelaku memiliki durasi tertentu, sementara trauma akibat peristiwa tersebut akan terus dibawa para korban seumur hidup. Karena itu, FPA tetap menilai terdapat ketidakseimbangan masa pidana yang dijalani pelaku dan penderitaan psikologis para korban.
Forum Pengada Layanan (FPA) menyampaikan bahwa surat pencabutan pembebasan bersyarat Mas Bechi telah diterbitkan pada 30 September 2026. Informasi tersebut menjadi penanda penting dalam perkembangan perkara yang kembali menempatkan status pelaksanaan hukuman Mas Bechi dalam perhatian publik. Penerbitan surat itu juga disebut berkaitan dengan kembalinya Mas Bechi untuk menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Malang.
Dengan adanya surat pencabutan tersebut, Mas Bechi kembali berada di Lapas Kelas I Malang. Keterangan FPA menghubungkan secara langsung dokumen yang terbit pada 30 September 2026 dengan keberadaan kembali terpidana di lembaga pemasyarakatan tersebut. Informasi ini disampaikan sebagai bagian dari penjelasan mengenai perubahan status pembebasan bersyarat yang sebelumnya melekat pada Mas Bechi.
FPA tidak hanya menyebut tanggal penerbitan surat, tetapi juga menegaskan kaitannya dengan pelaksanaan hukuman kembali di Lapas Kelas I Malang. Oleh karena itu, fakta yang tersedia dalam keterangan tersebut adalah bahwa surat pencabutan pembebasan bersyarat telah diterbitkan dan Mas Bechi telah kembali menjalani hukuman di lapas itu. Rincian mengenai alasan administratif maupun rangkaian peristiwa lain di luar informasi tersebut belum disampaikan dalam bahan yang tersedia.
Penerbitan surat pada 30 September 2026 menjadi dasar informasi mengenai kembalinya Mas Bechi ke Lapas Kelas I Malang. Penjelasan FPA memperlihatkan bahwa perubahan tersebut bukan sekadar kabar mengenai lokasi penahanan, melainkan berkaitan dengan pencabutan pembebasan bersyarat. Meski demikian, informasi mengenai surat dan kepulangan ke lapas perlu dipahami secara terbatas sesuai keterangan yang telah disampaikan, tanpa menambahkan kronologi atau alasan yang belum tersedia.
FPA menyoroti masa pidana yang telah dijalani Mas Bechi karena dinilai belum sebanding dengan vonis tujuh tahun penjara yang dijatuhkan kepadanya. Menurut FPA, Mas Bechi baru menjalani sekitar tiga tahun masa pidana. Perbandingan tersebut menjadi dasar kritik terhadap kemungkinan pembebasan bersyarat yang dinilai terlalu cepat, terutama karena putusan tujuh tahun semestinya masih menyisakan masa hukuman yang cukup panjang.
Dalam pandangan FPA, perhitungan remisi umum dan remisi khusus semestinya belum cukup untuk membuat Mas Bechi memenuhi syarat pembebasan bersyarat pada Agustus 2025. FPA menilai pengurangan masa pidana melalui remisi perlu dihitung secara transparan dengan memperhatikan lama hukuman yang sudah dijalani, ketentuan pemberian remisi, serta persyaratan administratif dan substantif lainnya. Karena itu, organisasi tersebut mempertanyakan dasar perhitungan yang dapat mempercepat perubahan status hukum Mas Bechi sebelum seluruh pertimbangan mengenai pemidanaan dan perlindungan korban diperiksa secara cermat.
FPA juga menyampaikan dugaan mengenai kemungkinan adanya remisi sakit berlanjut yang dapat menjadi faktor pembebasan bersyarat lebih awal. Dugaan itu, menurut FPA, perlu dijelaskan secara terbuka agar publik dapat memahami jenis remisi yang diberikan, dasar medisnya, serta hubungan remisi tersebut dan pemenuhan syarat pembebasan bersyarat. Pernyataan ini tidak serta-merta membuktikan bahwa remisi sakit berlanjut telah diberikan atau menjadi alasan pasti pembebasan Mas Bechi. FPA menekankan perlunya verifikasi dari pihak berwenang, termasuk penjelasan mengenai prosedur, dokumen pendukung, dan pengawasan selama pelaksanaan pembebasan bersyarat. Sorotan tersebut menunjukkan bahwa persoalan masa hukuman tidak hanya berkaitan dengan hitungan administratif, tetapi juga dengan rasa keadilan bagi korban dan kepastian bahwa setiap keputusan dijalankan sesuai ketentuan hukum.
