Kota Solo. Kemudian | Joko Widodo tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis, 5 November 2026, sekitar pukul 08.30 WIB. Kedatangannya disambut kerumunan pendukung dan jurnalis yang telah menunggu di area pengadilan. Di tengah suasana ramai itu, awak media berupaya meminta tanggapan Jokowi mengenai sejumlah isu, termasuk dugaan penyadapan yang dikaitkan dengan Kapolri Listyo Sigit Prabowo terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Pertanyaan mengenai dugaan tersebut terdengar saat Jokowi berada di tengah kerumunan yang menyambutnya. Namun, ia tidak memberikan jawaban. Jokowi hanya tersenyum ketika pertanyaan itu disampaikan, tanpa menyampaikan keterangan ataupun menanggapi lebih jauh isu yang ditanyakan wartawan.
Situasi di sekitar kedatangan berlangsung padat karena pendukung dan jurnalis sama-sama berupaya mendekat. Keramaian itu membuat momen tanya jawab tidak berlangsung leluasa. Pertanyaan awak media pun tidak sempat memperoleh tanggapan sebelum Jokowi melanjutkan langkahnya menuju gedung pengadilan.
Jokowi kemudian bergerak masuk ke dalam gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ia tidak berhenti untuk memberikan penjelasan mengenai dugaan penyadapan tersebut, sehingga belum ada keterangan darinya terkait pertanyaan yang diajukan saat tiba. Sikapnya yang tersenyum tanpa menjawab menjadi bagian yang paling terlihat dari interaksi singkat dengan awak media pagi itu.
Hingga Jokowi memasuki gedung, kerumunan pendukung dan jurnalis masih berada di sekitar lokasi. Pertanyaan tentang dugaan penyadapan yang dikaitkan dengan Listyo Sigit Prabowo dan Presiden Prabowo Subianto tetap tidak terjawab dalam kesempatan tersebut. Informasi yang tampak dari kedatangannya terbatas pada waktu tiba, suasana penyambutan, serta respons singkat berupa senyuman sebelum ia melanjutkan perjalanan ke dalam pengadilan.
Kedatangan Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur menarik perhatian warga dan awak media yang telah berada di lokasi. Ia tiba bersama dua anaknya, Kahiyang Ayu dan Kaesang Pangarep. Gibran Rakabuming Raka tidak terlihat mendampingi dalam kesempatan tersebut. Sejak kendaraan yang membawa mereka memasuki area pengadilan, suasana di sekitar lokasi semakin ramai. Sejumlah pendukung berkumpul untuk menyambut kedatangan Jokowi, sementara wartawan bersiap mengikuti pergerakannya. Kehadiran keluarga dan banyaknya orang di sekitar area kedatangan membuat akses menuju gedung menjadi padat. Situasi itu berlangsung ketika Jokowi bersiap turun dari mobil dan melanjutkan perjalanan menuju gedung pengadilan.
Para pendukung yang mengenakan atribut serba putih menyampaikan dukungan dengan seruan dan membawa spanduk. Mereka berkumpul di sekitar lokasi untuk melihat Jokowi secara langsung. Setelah Jokowi turun dari mobil, awak media dan ratusan orang berusaha mendekat, sehingga kerumunan di area tersebut semakin rapat. Sejumlah orang mengangkat perangkat untuk mengambil gambar, sementara wartawan berupaya memperoleh posisi agar dapat mengikuti momen kedatangan. Kondisi itu membuat ruang gerak di sekitar kendaraan dan jalur menuju gedung terbatas. Petugas pengamanan berusaha menjaga agar rombongan tetap dapat bergerak di tengah padatnya warga. Perhatian masyarakat tertuju pada Jokowi dan kedua anaknya saat mereka berjalan menuju pintu masuk.
Pasukan Pengamanan Presiden turut berupaya mengurai kerumunan dan membuka jalan bagi Jokowi, Kahiyang, serta Kaesang. Petugas mengatur pergerakan orang-orang yang mendekat agar akses menuju gedung tetap tersedia. Di tengah pengawalan tersebut, Jokowi menyapa warga yang berada di dekatnya dan melempar senyum sebelum masuk ke dalam gedung. Respons itu terlihat ketika pendukung terus menyampaikan seruan dukungan dari sekitar jalur yang dilalui. Setelah menyapa warga, Jokowi melanjutkan langkah bersama kedua anaknya menuju gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pengamanan tetap dilakukan hingga rombongan memasuki gedung, sementara awak media dan warga berada di luar untuk menyaksikan kedatangan tersebut.
Pengadilan Negeri Jakarta Timur menggelar sidang kedelapan dalam perkara dugaan pencemaran nama baik yang berkaitan dengan tuduhan ijazah palsu. Perkara tersebut menjerat Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma. Dalam agenda persidangan ini, Joko Widodo dijadwalkan hadir sebagai saksi. Kehadirannya menjadi perhatian karena sidang tersebut berlangsung di tengah sorotan publik terhadap polemik tuduhan ijazah palsu dan proses hukum yang menyertainya. Sejumlah warga dan awak media diperkirakan memantau jalannya persidangan, sehingga pengaturan keamanan dan ketertiban di sekitar pengadilan turut dipersiapkan.
Untuk mengantisipasi situasi selama sidang, aparat menyiapkan 6.770 personel gabungan dari TNI dan Polri. Kapolres Jakarta Timur Kombes Pol Alfian Nurrizal menyebut pengerahan itu terdiri atas 1.200 personel TNI dan 5.570 personel Polri. Jumlah tersebut disiapkan untuk mendukung pengamanan di lingkungan pengadilan serta menjaga kelancaran kegiatan persidangan. Personel gabungan ditempatkan sesuai kebutuhan di sejumlah titik, termasuk area yang berpotensi menjadi lokasi berkumpulnya masyarakat. Langkah ini dimaksudkan agar aktivitas pengadilan tetap berjalan dan akses di sekitar lokasi dapat dikelola dengan tertib.
Selain pengerahan personel, polisi menyiapkan dua mobil water cannon dan sebuah mobil penerangan. Kendaraan penerangan digunakan untuk menyampaikan imbauan kepada massa agar menjaga ketertiban dan mengikuti arahan petugas. Kehadiran water cannon menjadi bagian dari perlengkapan pengamanan yang disiagakan, bukan penanda bahwa tindakan tertentu telah dilakukan. Aparat diharapkan mengutamakan komunikasi serta pengendalian situasi secara proporsional selama masyarakat menyampaikan perhatian terhadap perkara. Pengamanan tersebut berlangsung dalam konteks sidang yang menghadirkan saksi penting, sehingga koordinasi petugas, pihak pengadilan, dan warga di sekitar lokasi diperlukan. Dengan persiapan itu, penyelenggara berupaya memastikan persidangan kedelapan dapat berlangsung aman, tertib, dan tanpa mengganggu kegiatan masyarakat lainnya di kawasan Jakarta Timur.
Bareskrim Polri menetapkan tiga jenderal kepolisian sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal. Penyadapan itu diduga menyasar nomor telepon Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara, politisi, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha. Menurut informasi yang menjadi latar pemberitaan, tindakan tersebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Penetapan tersangka merupakan bagian dari proses hukum; dugaan yang disampaikan belum dengan sendirinya membuktikan kesalahan pihak-pihak yang disebut.
Tiga nama yang disebut sebagai tersangka adalah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso. Dalam informasi tersebut, Listyo dicantumkan sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan Ahrie disebut sebagai Kapolres Metro Jakarta Pusat dan Eko sebagai pejabat di lingkungan kepolisian. Penyebutan jabatan memberi gambaran mengenai posisi mereka saat perkara itu mencuat, tetapi tidak menjelaskan sendiri peran masing-masing dalam dugaan penyadapan. Rincian alat, metode, sasaran, serta bukti yang digunakan untuk menetapkan tersangka perlu merujuk pada keterangan resmi penyidik dan perkembangan persidangan.
Riwayat Listyo juga menjadi konteks karena kariernya pernah bersinggungan dengan perjalanan politik Jokowi. Pada 2011, Listyo menjabat Kapolresta Surakarta ketika Jokowi menjadi wali kota di kota tersebut. Tiga tahun kemudian, pada 2014, Listyo ditugaskan sebagai ajudan presiden. Setelah itu, ia menduduki sejumlah posisi di kepolisian, termasuk jabatan strategis dalam struktur organisasi Polri. Pada 2021, Jokowi memilih Listyo untuk menjadi Kapolri, dan pencalonannya kemudian memperoleh persetujuan melalui mekanisme yang berlaku.
Hubungan profesional yang tercatat itu membantu menjelaskan mengapa nama Jokowi kerap muncul dalam pembahasan mengenai perjalanan karier Listyo. Namun, konteks tersebut berbeda dari substansi perkara penyadapan yang disebut dalam pemberitaan. Riwayat jabatan maupun kedekatan kerja tidak dapat diperlakukan sebagai bukti adanya hubungan sebab-akibat dengan dugaan tindak pidana. Penilaian atas keterlibatan setiap tersangka harus bertumpu pada bukti, keterangan resmi, dan proses hukum yang berjalan, bukan semata-mata pada hubungan mereka dengan tokoh politik tertentu.
Baca juga: Dua Pilihan Tempat Makan Taco di Jakarta Barat dan Jakarta Timur | Puluhan Petugas Tangani Kebakaran Rumah di Kayu Putih, Jakarta Timur | Taeyong NCT 127 Menyusuri Sisi Lain Jakarta hingga Menemukan Warung Kerek
76 kunjungan
