Jakarta | Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, menempati posisi teratas dalam penilaian kinerja para menteri koordinator pada survei Adidaya Institute mengenai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebanyak 38,5 persen responden memilih AHY sebagai menko dengan kinerja terbaik. Hasil survei tersebut dipantau di Jakarta pada Senin, dengan periode pengumpulan data berlangsung pada 15–21 September 2026.
Temuan itu menempatkan AHY di urutan pertama di tujuh menko yang dinilai oleh responden. Angka 38,5 persen menunjukkan bagian responden yang memberikan pilihan kepada AHY dalam pertanyaan mengenai kinerja para pejabat tersebut. Dengan demikian, hasil survei memberikan gambaran tentang penilaian publik terhadap jajaran menteri koordinator setelah dua tahun pemerintahan berjalan, sekaligus menyoroti posisi AHY dalam evaluasi tersebut.
Survei ini berfokus pada penilaian kinerja, bukan sekadar pengenalan terhadap para pejabat. Karena itu, posisi teratas AHY menjadi salah satu hasil utama yang disorot dalam pengukuran Adidaya Institute. Hasil tersebut juga menyediakan konteks bagi pembacaan kinerja kabinet secara lebih luas, sebab penilaian dilakukan terhadap tujuh menko dalam satu rangkaian survei. Meski demikian, angka pilihan perlu dipahami sesuai ruang lingkup pertanyaan dan periode survei, yakni 15–21 September 2026.
Dalam pemberitaan hasil yang dipantau di Jakarta pada Senin, capaian AHY menjadi indikator bahwa ia memperoleh pilihan terbesar dalam kelompok menko yang dibandingkan. Persentase 38,5 persen menjadi angka kunci untuk memahami temuan tersebut, sementara informasi mengenai periode survei menjelaskan kapan penilaian responden dihimpun. Hasil ini merangkum pandangan responden terhadap kinerja para menteri koordinator selama dua tahun pemerintahan Prabowo, dengan AHY berada di posisi teratas berdasarkan pilihan yang tercatat.
Dalam penilaian responden terhadap kinerja para menteri koordinator, Yusril Ihza Mahendra memperoleh angka 17,6 persen. Yusril menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Angka tersebut tercatat dalam hasil survei yang membahas penilaian terhadap jajaran menko. Penyebutan nama dan jabatan ini menunjukkan posisi Yusril dalam daftar enam menko lainnya, setelah nama yang berada di urutan teratas. Hasil untuk setiap pejabat disampaikan berdasarkan persentase yang diberikan responden.
Berikutnya, Djamari Chaniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, memperoleh 10,6 persen. Pada urutan setelah Djamari, Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mendapatkan 9,4 persen. Persentase Airlangga sama dengan angka yang diperoleh Abdul Muhaimin Iskandar. Muhaimin menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Dengan demikian, dalam daftar hasil penilaian ini, angka untuk kedua pejabat tersebut tercatat sama, masing-masing sebesar 9,4 persen.
Selanjutnya, Zulkifli Hasan, yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan, memperoleh 7,7 persen. Pratikno berada setelahnya dalam urutan yang disampaikan, dengan hasil 6,8 persen. Ia merupakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kedua hasil tersebut melengkapi angka penilaian bagi enam menko selain pejabat yang berada di posisi teratas. Persentase Zulkifli dan Pratikno dicatat sesuai hasil yang diperoleh masing-masing dalam survei penilaian kinerja tersebut.
Urutan enam nama dan hasilnya adalah Yusril Ihza Mahendra sebesar 17,6 persen, Djamari Chaniago 10,6 persen, Airlangga Hartarto 9,4 persen, Abdul Muhaimin Iskandar 9,4 persen, Zulkifli Hasan 7,7 persen, serta Pratikno 6,8 persen. Daftar ini memuat nama, jabatan, dan persentase penilaian masing-masing menko. Angka-angka tersebut merupakan hasil yang disampaikan untuk para responden dalam survei dua tahun pemerintahan Prabowo, dengan urutan mengikuti hasil penilaian yang dilaporkan.
Selain mengukur kinerja para menteri koordinator, survei yang sama juga menanyakan pandangan responden mengenai profesionalisme para menteri Kabinet Merah Putih. Hasilnya menunjukkan bahwa 38,5 persen responden menilai para menteri telah bekerja secara profesional. Sebaliknya, 46,5 persen berpandangan bahwa para menteri belum bekerja profesional. Kedua angka tersebut menggambarkan jawaban yang tercatat dalam survei untuk pertanyaan mengenai profesionalisme. Data yang disampaikan tidak merinci pandangan responden lainnya, sehingga hasil tersebut tidak dapat digunakan untuk menetapkan sikap kelompok yang tidak tercakup dalam dua persentase itu. Dengan demikian, temuan perlu dibaca sesuai kategori jawaban yang dilaporkan.
Survei tersebut turut menanyakan persetujuan responden terhadap kemungkinan pemerintah melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Sebanyak 49,8 persen menyatakan setuju dengan langkah tersebut, sedangkan 31,4 persen menyatakan tidak setuju. Angka-angka ini menunjukkan pembagian jawaban yang tercatat pada pertanyaan mengenai reshuffle. Hasil survei tidak dengan sendirinya menjelaskan alasan di balik pilihan responden, ataupun apakah dukungan itu berkaitan dengan evaluasi atas menteri tertentu. Karena itu, persentase tersebut sebaiknya dipahami sebagai gambaran jawaban responden terhadap pertanyaan yang diajukan, bukan sebagai keterangan mengenai motivasi atau pertimbangan pribadi mereka.
Temuan tentang profesionalisme dan reshuffle memberi konteks tambahan bagi pembacaan hasil survei kinerja pemerintahan. Pada satu pertanyaan, responden diminta menilai profesionalisme para menteri; pada pertanyaan lainnya, mereka diminta menyatakan sikap mengenai kemungkinan perombakan kabinet dalam waktu dekat. Persentase yang dilaporkan merangkum jawaban untuk masing-masing isu dan tidak menunjukkan hubungan sebab-akibat di keduanya. Angka persetujuan maupun ketidaksetujuan juga tidak dapat dianggap mewakili pandangan seluruh masyarakat tanpa informasi lebih lanjut tentang metode dan cakupan survei. Dengan batasan itu, data menyajikan dua ukuran opini responden: penilaian terhadap profesionalisme menteri dan sikap atas wacana reshuffle kabinet.
Survei ini dirancang untuk menggambarkan penilaian publik terhadap kinerja para menteri koordinator dengan cakupan responden yang merujuk pada pemilih dalam pemilihan presiden 2024. Populasinya adalah warga negara Indonesia yang tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pilpres 2024. Kerangka pengambilan sampel disusun berdasarkan basis data tempat pemungutan suara (TPS), sehingga proses pemilihan responden bertumpu pada unit yang berkaitan langsung dengan daftar pemilih tersebut. Dengan dasar ini, sasaran survei mencakup pemilih yang terdaftar, bukan seluruh warga tanpa memperhatikan status pencatatannya dalam DPT.
Jumlah responden yang dilibatkan mencapai 1.240 orang. Sampel dialokasikan secara proporsional dan berimbang dengan mempertimbangkan kepadatan penduduk atau jumlah pemilih dalam DPT di masing-masing wilayah. Cakupannya meliputi 38 provinsi serta 122 kota dan kabupaten, sehingga rancangan survei memperhitungkan sebaran geografis dan ukuran populasi pemilih. Pemilihan sampel berbasis TPS dilakukan secara by name, by address, yakni mengacu pada identitas nama dan alamat responden yang tercatat dalam kerangka sampel. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa pemilihan peserta mengikuti daftar yang terdefinisi, sekaligus mendukung pemeriksaan kesesuaian responden dengan cakupan populasi yang dituju.
Teknik yang digunakan adalah probability sampling, yaitu setiap anggota populasi dalam kerangka sampel memiliki peluang terukur untuk terpilih. Secara lebih khusus, pemilihan dilakukan dengan metode systematic sampling. Dalam metode ini, sampel ditentukan secara sistematis dari daftar yang telah disusun, dengan memperhatikan alokasi wilayah dan jumlah pemilih. Rancangan probabilitas tersebut menjadi dasar untuk menafsirkan hasil survei sebagai estimasi penilaian populasi sasaran, dengan tetap mempertimbangkan batas ketidakpastian statistik. Pada tingkat kepercayaan 95 persen, survei ini mencantumkan margin of error sekitar 2,78 persen. Angka tersebut menunjukkan kisaran galat pengambilan sampel yang diperkirakan, bukan jaminan bahwa setiap hasil pasti berada dalam batas itu; faktor seperti pelaksanaan wawancara dan kualitas data juga dapat memengaruhi temuan.
Baca juga: Transformasi Berbuah Manis, BRI Catat Kinerja Solid di Triwulan II | Panglima TNI Dampingi Presiden Prabowo Tinjau Penanganan Karhutla di Riau dan Sumatera Selatan | Kinerja Korwil BGN Tuban Disorot Usai 18 Kepala SPPG Dijatuhi Sanksi
