JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 4 Oktober 2026, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan menggelar aksi nasional pendidikan di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta, pada Senin, 5 Oktober. Aksi tersebut dijadwalkan dimulai pada pukul 13.00 WIB. Kegiatan ini menjadi agenda mahasiswa untuk menyampaikan perhatian dan sikap mereka terhadap persoalan pendidikan nasional.
Aksi di kawasan Gedung DPR RI itu diposisikan sebagai ruang penyampaian tuntutan mahasiswa secara terbuka. Melalui kegiatan tersebut, BEM SI akan membawa isu-isu yang dinilai berkaitan dengan kondisi serta arah penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Tuntutan yang disampaikan menjadi bagian dari upaya mahasiswa untuk mendorong perhatian publik dan pemerintah terhadap berbagai persoalan pendidikan.
Rencana aksi nasional ini menunjukkan keterlibatan organisasi mahasiswa dalam merespons isu pendidikan pada tingkat nasional. BEM SI menghimpun suara mahasiswa dari berbagai daerah untuk disampaikan dalam satu agenda di depan lembaga perwakilan rakyat. Lokasi aksi dipilih di depan Gedung DPR RI sebagai tempat penyampaian aspirasi kepada wakil rakyat sekaligus kepada pemangku kebijakan terkait pendidikan.
Dengan jadwal dimulai pukul 13.00 WIB pada Senin, 5 Oktober, aksi tersebut akan menjadi momentum bagi mahasiswa untuk menyuarakan empat tuntutan utama di bidang pendidikan. Penyampaian tuntutan itu diharapkan memperjelas persoalan yang menjadi perhatian BEM SI dan menegaskan posisi mahasiswa dalam diskursus kebijakan pendidikan nasional. Informasi mengenai aksi ini berfokus pada pelaksanaan agenda dan substansi aspirasi yang akan disampaikan di hadapan DPR RI.
Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyiapkan aksi nasional pendidikan di depan Gedung DPR dengan membawa sejumlah isu yang dinilai berkaitan langsung dengan kondisi dan arah pendidikan nasional. Aksi tersebut tidak hanya menyoroti satu persoalan, tetapi mencakup empat tuntutan utama yang saling berhubungan, yakni pembahasan regulasi pendidikan, kebutuhan pendidikan gratis, kesejahteraan guru dan tenaga pendidik, serta keberlanjutan perguruan tinggi swasta (PTS).
Pembahasan regulasi pendidikan menjadi salah satu perhatian karena aturan yang disusun akan memengaruhi penyelenggaraan pendidikan secara luas. BEM SI menempatkan isu ini sebagai bagian dari upaya mengawal arah kebijakan nasional agar tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat dan keberlangsungan sistem pendidikan. Dalam konteks aksi, sorotan tersebut diarahkan pada proses pembahasan regulasi, tanpa menguraikan secara khusus isi aturan maupun bentuk kebijakan yang sedang dibicarakan.
Tuntutan lain berkaitan dengan kebutuhan pendidikan gratis. Isu ini mencerminkan perhatian terhadap akses masyarakat terhadap pendidikan, terutama agar kesempatan belajar tidak semakin terbatas oleh kondisi ekonomi. Bersamaan dengan itu, BEM SI turut membawa persoalan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik. Kedua isu tersebut dipandang berhubungan karena kualitas serta pemerataan pendidikan juga berkaitan dengan kondisi para pihak yang menjalankan proses pembelajaran.
Keberlanjutan PTS turut masuk dalam sorotan aksi. PTS merupakan bagian dari ekosistem pendidikan tinggi nasional, sehingga keberlangsungannya dipandang memiliki kaitan dengan akses dan kesinambungan pendidikan bagi masyarakat. BEM SI menyampaikan isu ini sebagai salah satu tuntutan utama tanpa merinci bentuk persoalan yang dihadapi atau kebijakan yang diharapkan. Dengan demikian, seluruh agenda yang dibawa dalam aksi—mulai dari regulasi, pendidikan gratis, kesejahteraan pendidik, hingga PTS—ditempatkan dalam kerangka perhatian terhadap masa depan pendidikan nasional.
Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyampaikan seruan aksi nasional pendidikan melalui akun Instagram resminya, @bem_si, pada Minggu, 4 Oktober. Seruan tersebut menjadi ajakan terbuka bagi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia untuk hadir dan menyampaikan perhatian terhadap persoalan pendidikan secara langsung di depan Gedung DPR.
Dalam unggahan itu, BEM SI menyerukan agar mahasiswa dari seluruh Indonesia turut hadir dalam aksi nasional pendidikan. Pesan tersebut menegaskan bahwa keterlibatan mahasiswa diperlukan untuk mengawal isu pendidikan dan menyuarakan tuntutan yang dinilai penting bagi perbaikan kebijakan. Ajakan itu juga menunjukkan upaya BEM SI untuk membangun partisipasi mahasiswa secara luas melalui agenda bersama.
Seruan yang disampaikan melalui @bem_si memuat inti pernyataan bahwa BEM seluruh Indonesia mengajak mahasiswa untuk hadir dalam aksi tersebut. Dengan menggunakan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi, ajakan itu dapat menjangkau mahasiswa secara lebih cepat dan luas. Informasi mengenai aksi nasional pendidikan disampaikan sebagai bagian dari konsolidasi gerakan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi kepada lembaga negara.
Aksi yang direncanakan di depan DPR tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan pandangan mengenai kondisi pendidikan dan mendorong perhatian publik terhadap agenda yang mereka bawa. BEM SI menempatkan kehadiran mahasiswa sebagai unsur penting dalam pelaksanaan aksi. Karena itu, mahasiswa dari seluruh Indonesia diharapkan mencermati seruan yang disampaikan melalui akun resmi tersebut dan berpartisipasi sesuai dengan ketentuan aksi.
Melalui seruan ini, BEM SI menggarisbawahi pentingnya keterlibatan mahasiswa dalam agenda nasional pendidikan. Ajakan untuk hadir tidak hanya ditujukan kepada kelompok tertentu, melainkan kepada mahasiswa dari seluruh Indonesia. Pesan tersebut menempatkan aksi di depan DPR sebagai momentum untuk menyampaikan aspirasi secara terarah dan memperkuat perhatian terhadap persoalan pendidikan yang menjadi pokok agenda.
Dalam tuntutan yang dibawa ke depan DPR, BEM SI menempatkan pendidikan gratis sebagai agenda utama. Organisasi mahasiswa tersebut memandang akses pendidikan bukan sebagai fasilitas yang hanya dapat dinikmati oleh kelompok tertentu, melainkan hak setiap masyarakat yang harus diwujudkan secara nyata. Karena itu, kebijakan pendidikan perlu memastikan tidak ada warga negara yang terhambat melanjutkan pembelajaran akibat persoalan biaya. Pendidikan gratis dipahami sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam membuka kesempatan yang setara, sekaligus menjamin agar latar belakang ekonomi tidak menentukan masa depan seseorang.
Cakupan tuntutan tersebut bersifat nasional, dari Aceh hingga Papua. BEM SI menekankan bahwa pemenuhan hak pendidikan harus dirasakan oleh masyarakat di berbagai wilayah, termasuk daerah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses dan fasilitas. Tuntutan itu juga mencakup seluruh jenjang, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Dengan cakupan tersebut, pendidikan gratis tidak ditempatkan sebagai janji dalam wacana politik, tetapi sebagai hak yang harus hadir dalam kehidupan sehari-hari seluruh rakyat Indonesia. Pelaksanaannya diharapkan memberikan kepastian bagi keluarga dan peserta didik di setiap daerah.
Perhatian BEM SI dalam aksi tersebut tidak berhenti pada persoalan biaya pendidikan. Kesejahteraan guru dan tenaga pendidik juga menjadi bagian penting yang turut disoroti. Para pendidik dinilai memiliki peran utama dalam memastikan proses belajar berlangsung secara bermutu, sehingga kondisi kerja, penghargaan, dan pemenuhan kebutuhan mereka perlu mendapat perhatian. Pemenuhan hak masyarakat atas pendidikan dan peningkatan kesejahteraan pendidik dipandang sebagai dua hal yang saling berkaitan dalam membangun sistem pendidikan nasional yang adil serta dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
