Jakarta | Pemerintah mulai memetakan wilayah perkebunan dan sentra penyedia bahan baku bioetanol sebagai bagian dari persiapan penerapan bahan bakar nabati secara bertahap, mulai dari campuran E10 hingga target E50. Pemetaan ini diarahkan untuk memastikan ketersediaan pasokan sebelum tingkat pencampuran bioetanol dalam bensin ditingkatkan. Langkah tersebut juga berkaitan langsung dengan upaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bensin, melalui pemanfaatan sumber daya dan hasil perkebunan domestik.
Sejumlah wilayah di Jawa, Sumatera, dan Papua masuk dalam cakupan pemetaan bahan baku tersebut. Pemerintah perlu mengetahui potensi produksi, kapasitas perkebunan, serta kesinambungan pasokan di setiap daerah agar kebijakan campuran bioetanol dapat diterapkan secara terukur. Data mengenai sentra bahan baku akan menjadi dasar untuk menyusun rencana pengembangan industri, memperkirakan kebutuhan distribusi, dan menghubungkan sektor perkebunan dengan fasilitas pengolahan energi.
Keterangan mengenai langkah itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Ia menyampaikan bahwa pemerintah sedang menyiapkan pemetaan wilayah penyedia bahan baku bioetanol untuk mendukung tahapan penggunaan bahan bakar nabati tersebut. Pernyataan itu disampaikan di sela acara Rapat Kerja Nasional Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia di Jakarta pada 12 Oktober 2026.
Pemetaan perkebunan menjadi unsur penting karena keberhasilan penerapan E10 hingga E50 tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi pencampuran. Kebijakan tersebut juga memerlukan pasokan bahan baku yang cukup, konsisten, dan tersebar secara geografis. Dengan mengetahui lokasi serta potensi setiap sentra, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat untuk mendorong investasi, meningkatkan nilai tambah komoditas, dan memperkuat rantai pasok energi nasional.
Melalui pendekatan ini, pengembangan bioetanol diharapkan berjalan seiring dengan penguatan industri domestik. Ketersediaan bahan baku dari berbagai wilayah dapat membantu menjaga kesinambungan produksi, sementara peningkatan pemanfaatan energi nabati berpotensi menekan kebutuhan bensin dari luar negeri. Peta pasokan tersebut akan menjadi salah satu pijakan awal dalam menyiapkan pelaksanaan target campuran bahan bakar secara bertahap.
Pemerintah sedang mematangkan penerapan E50, yakni bensin yang dicampur dengan etanol sebesar 50 persen. Pembahasan kebijakan tersebut tidak hanya berfokus pada penetapan tingkat campuran, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan industri nasional untuk menyediakan etanol dalam jumlah yang diperlukan. Perhitungan itu diarahkan pada kondisi kapasitas industri hingga 2028, sehingga penerapan kebijakan dapat disesuaikan dengan kesiapan produksi di dalam negeri.
Perhatian terhadap kapasitas nasional menjadi penting karena kewajiban penggunaan bioetanol tidak diharapkan menimbulkan ketergantungan baru terhadap impor etanol. Jika kebutuhan bahan bakar campuran meningkat sementara produksi domestik belum mampu memenuhinya, kebijakan tersebut berisiko mendorong pemenuhan pasokan dari luar negeri. Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa pengembangan penggunaan bioetanol berjalan seiring dengan kesiapan industri nasional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menekankan bahwa penerapan mandatori harus disesuaikan dengan kemampuan industri dalam negeri. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan campuran etanol perlu dibangun berdasarkan kapasitas yang tersedia, bukan hanya berdasarkan target penggunaan. Penyesuaian ini menjadi bagian dari upaya menjaga agar pelaksanaan mandatori dapat berlangsung secara realistis dan tidak mengabaikan kondisi produksi nasional.
Dalam kerangka tersebut, pemetaan bahan baku menjadi salah satu tahap penting. Pemerintah perlu mengetahui ketersediaan sumber bahan baku serta keterhubungannya dengan kapasitas pengolahan etanol sebelum kebijakan diterapkan. Pemetaan kebun dapat membantu memberikan gambaran mengenai potensi pasokan yang dapat mendukung kebutuhan industri. Data tersebut kemudian dapat digunakan untuk menilai apakah bahan baku yang tersedia cukup mendukung rencana penerapan E50 sesuai perkembangan kapasitas hingga 2028.
Dengan memperhitungkan kapasitas industri dan ketersediaan bahan baku, penyusunan skema E50 diarahkan agar tidak menciptakan tekanan pasokan baru. Kebijakan tersebut diharapkan dapat berjalan berdasarkan kemampuan produksi dalam negeri, sekaligus memastikan bahan baku tersedia sebelum kewajiban penggunaan bioetanol diberlakukan.
Urgensi pengembangan bioetanol semakin kuat seiring meningkatnya kesenjangan konsumsi bahan bakar minyak dan kemampuan produksi dalam negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa kebutuhan BBM masyarakat Indonesia telah mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari. Angka tersebut mencerminkan besarnya ketergantungan aktivitas transportasi, industri, dan berbagai kegiatan ekonomi terhadap bahan bakar berbasis minyak.
Di sisi lain, lifting minyak nasional masih berada di kisaran 600 ribu barel per hari. Perbandingan itu menunjukkan bahwa produksi domestik belum mampu memenuhi kebutuhan nasional. Dengan selisih sekitar 1 juta barel per hari, Indonesia harus menutup kekurangan tersebut melalui impor. Kondisi ini tidak hanya meningkatkan beban devisa, tetapi juga membuat ketahanan energi nasional lebih rentan terhadap perubahan harga minyak dan dinamika pasokan global.
Angka konsumsi dan produksi tersebut menjadi salah satu dasar bagi pemerintah untuk mencari sumber bahan bakar alternatif yang dapat dikembangkan dari dalam negeri. Bioetanol dinilai memiliki peluang karena dapat dicampurkan dengan bensin, sekaligus memanfaatkan potensi bahan baku pertanian dan perkebunan. Pengembangannya diharapkan membantu mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak secara bertahap, selama ketersediaan bahan baku, infrastruktur, serta tata kelola produksinya dapat dipastikan.
Pemerintah juga melihat pengalaman penerapan B50 pada bahan bakar solar sebagai pendorong percepatan menuju E50. Program B50, yang mencampurkan biodiesel berbasis minyak sawit dengan solar, disebut telah menunjukkan kemajuan penting dalam pemanfaatan sumber energi domestik. Bahkan, solar disebut tidak lagi diimpor setelah penerapan B50. Capaian tersebut menjadi rujukan bahwa peningkatan komposisi bahan bakar nabati dapat dilakukan melalui persiapan industri, kebijakan yang konsisten, dan koordinasi antarlembaga. Dalam konteks itu, penerapan E50 dipandang sebagai langkah lanjutan untuk memperluas diversifikasi energi dan mengurangi tekanan akibat ketidakseimbangan konsumsi serta produksi minyak nasional.
Pemerintah menyiapkan pemetaan bahan baku untuk mendukung penerapan campuran bioetanol E50. Tiga komoditas yang disebut sebagai sumber utama adalah tebu, singkong, dan jagung. Ketiganya dipandang memiliki peran penting dalam membangun ketersediaan bahan baku bagi industri etanol sekaligus memperkuat keterhubungan sektor pertanian dan energi. Pemetaan tersebut diperlukan agar pengembangan bioetanol dapat disesuaikan dengan potensi produksi di berbagai daerah.
Pemanfaatan tebu, singkong, dan jagung sebagai bahan baku bioetanol diharapkan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Program ini dapat membantu menghemat devisa melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri untuk kebutuhan energi. Selain itu, pengembangan industri etanol berpotensi membangun sentra-sentra ekonomi baru di wilayah penghasil komoditas. Kegiatan tersebut juga diharapkan menyerap hasil panen petani, sehingga komoditas pertanian memiliki saluran pemanfaatan yang lebih jelas dan mendukung aktivitas ekonomi di tingkat daerah.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyoroti persoalan pasar yang selama ini dihadapi petani singkong. Petani kerap mempertanyakan pihak yang akan membeli hasil panen mereka, terutama ketika produksi meningkat tetapi kepastian penyerapan belum tersedia. Dalam konteks itu, program produksi etanol dipandang dapat menyediakan pasar bagi singkong sekaligus menciptakan hubungan yang lebih terarah petani dan industri pengolahan. Kepastian pasar menjadi salah satu faktor penting agar pengembangan bahan baku dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Kewajiban penerapan campuran bioetanol tersebut mulai diarahkan untuk dilaksanakan pada 2027. Arah kebijakan ini dipandang sebagai peluang bisnis untuk membangun industri etanol di dalam negeri. Dengan dukungan bahan baku dari tebu, singkong, dan jagung, pengembangan industri diharapkan tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan energi, tetapi juga membuka ruang bagi penguatan rantai usaha pertanian dan pengolahan.
