Kabupaten Ketapang. Pemindahan | Pemerintah menyiapkan badan restorasi gambut dan mangrove sebagai bagian dari upaya memperkuat pencegahan serta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Rencana ini disampaikan Kepala Staf Kepresidenan RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang menekankan pentingnya pendekatan lebih adaptif dalam menghadapi risiko kebakaran di kawasan gambut dan mangrove.
Dalam keterangannya pada Senin, 12 Oktober, Listyo menyampaikan bahwa badan restorasi gambut perlu dipersiapkan agar dapat menjalankan fungsi pencegahan dan penanganan secara lebih fleksibel. Fleksibilitas tersebut diharapkan memungkinkan upaya restorasi dan pengendalian risiko karhutla menyesuaikan dengan kondisi yang berkembang, sehingga potensi kebakaran dapat diminimalkan pada masa mendatang.
Pernyataan tersebut menempatkan restorasi sebagai bagian yang berkaitan erat dengan pengurangan risiko bencana kebakaran. Selain merespons kejadian yang sudah berlangsung, badan yang dipersiapkan pemerintah itu diarahkan untuk memperkuat langkah antisipasi. Dengan demikian, upaya menghadapi karhutla tidak hanya berfokus pada penanganan ketika kebakaran terjadi, tetapi juga pada pencegahan sebelum risiko berkembang menjadi kejadian yang lebih luas.
Gambut dan mangrove memiliki karakteristik lingkungan yang membutuhkan perhatian berkelanjutan. Karena itu, pelaksanaan fungsi restorasi diharapkan dapat dilakukan secara lebih luwes dan menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Listyo menegaskan perlunya persiapan badan restorasi gambut agar perannya dalam mencegah sekaligus menangani karhutla berjalan lebih efektif. Arah kebijakan ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap perlindungan kawasan gambut dan mangrove, sekaligus upaya menekan kemungkinan terulangnya kebakaran hutan dan lahan di kemudian hari.
Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sedang berlangsung didorong melalui kerja bersama seluruh unsur terkait. Pemerintah mengerahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, serta masyarakat untuk menghadapi kebakaran secara terpadu. Pelibatan berbagai pihak diperlukan agar kondisi di lapangan dapat dipahami secara menyeluruh, termasuk titik api, karakteristik wilayah, serta kebutuhan penanganannya. Dari koordinasi tersebut, setiap unsur dapat menentukan langkah terbaik dalam merespons karhutla sesuai peran dan kewenangannya.
Sinergi itu tidak hanya diarahkan pada pemadaman api, tetapi juga pada pencegahan agar kebakaran tidak meluas dan berulang. Operasi satuan tugas udara dan darat menjadi salah satu pendekatan yang didorong pemerintah. Unsur udara dapat mendukung pemantauan serta pemadaman dari atas, sementara satuan tugas darat menangani api dan kondisi di lokasi secara langsung. Penggabungan kedua operasi tersebut diharapkan membuat respons lebih cepat, terarah, dan sesuai dengan situasi lapangan.
Selain pengerahan personel dan peralatan, pemerintah menekankan pentingnya sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat. Upaya ini diperlukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai risiko pembakaran lahan, dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan, serta cara mencegah munculnya titik api. Masyarakat ditempatkan sebagai bagian penting dalam penanganan karena memiliki kedekatan dengan wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran dan dapat membantu mendeteksi maupun melaporkan kejadian secara lebih awal.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan, “Penanganan karhutla dilakukan melalui operasi satuan tugas udara dan darat, sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat, dan perbaikan regulasi.” Rangkaian langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menginginkan penanganan yang mencakup pemadaman sekaligus pencegahan. Perbaikan regulasi juga dipandang penting untuk memperkuat koordinasi, memperjelas tanggung jawab, dan memastikan kebijakan pencegahan berjalan konsisten. Dengan pendekatan terpadu, respons terhadap karhutla dapat dilaksanakan secara lebih terkoordinasi oleh seluruh unsur yang terlibat.
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, tetapi juga mempersempit ruang hidup satwa dilindungi. Salah satu spesies yang terdampak langsung ialah orangutan kalimantan (Pongo pygmaeus), yang kehilangan habitat akibat api, asap, serta kerusakan vegetasi di kawasan hutan dan lahan gambut.
Berdasarkan keterangan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat dan Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) Kalimantan Barat, sebanyak 46 individu orangutan kalimantan telah dievakuasi dan diselamatkan sejak Agustus hingga 9 Oktober 2026 selama siklus karhutla. Hewan-hewan tersebut ditemukan dalam kondisi yang memerlukan pertolongan setelah habitatnya terbakar atau tidak lagi aman untuk mendukung kehidupan mereka.
Kepala BKSDA Kalimantan Barat Murlan Dameria Pane menyampaikan di Pontianak pada Minggu, 11 Oktober, bahwa sedikitnya 46 orangutan telah diselamatkan dari habitat yang terbakar. Menurut dia, tantangan berikutnya adalah menyediakan habitat aman yang memadai bagi satwa tersebut. Kebutuhan itu mencakup lokasi yang memiliki tutupan hutan cukup, sumber pakan tersedia, serta kondisi yang memungkinkan orangutan menjalani pemulihan dan kembali beradaptasi secara alami.
Perkembangan penanganan berlanjut pada 9 Oktober, ketika delapan orangutan yang dinyatakan sehat mulai ditranslokasikan ke Hutan Lindung Batu Nyambu, Kabupaten Ketapang. Pemindahan dilakukan setelah satwa menjalani rangkaian evakuasi dari habitat terbakar, pemeriksaan kesehatan, dan observasi. Tahapan tersebut diperlukan untuk memastikan orangutan berada dalam kondisi layak sebelum dilepas ke kawasan yang lebih aman. Proses translokasi juga menjadi bagian penting dari upaya konservasi, karena mengurangi risiko kematian sekaligus memberi kesempatan bagi satwa untuk menempati habitat yang mendukung keberlangsungan hidupnya. Penanganan lanjutan tetap diperlukan untuk memantau kesehatan, perilaku, dan kemampuan mereka beradaptasi di lokasi baru.
Kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menyelimuti wilayah Sumatra Selatan, khususnya Kabupaten Musi Rawas, pada Senin pagi, 12 Oktober. Asap terlihat tebal dan telah dirasakan warga selama lima hari terakhir. Keadaan tersebut membuat suasana di sekitar permukiman dan area kegiatan masyarakat belum kembali seperti biasa.
Dampak paling terasa dialami warga yang bekerja di luar ruangan, termasuk para petani. Aktivitas pertanian yang banyak berlangsung di lapangan menjadi terganggu karena kabut asap menutupi lingkungan kerja dan membatasi keleluasaan warga saat menjalankan kegiatan sehari-hari. Petani tetap perlu berada di area lahan, tetapi kondisi yang diselimuti asap membuat pekerjaan mereka tidak berjalan senyaman biasanya.
Selama lima hari terakhir, tebalnya kabut asap turut memengaruhi pelaksanaan berbagai kegiatan masyarakat di Musi Rawas. Bagi petani, kondisi ini menjadi hambatan langsung karena pekerjaan mereka bergantung pada aktivitas di lapangan. Asap karhutla yang masih bertahan pada Senin pagi menunjukkan bahwa warga, terutama yang bekerja di sektor pertanian, masih harus menjalankan rutinitas di tengah lingkungan yang diselimuti kabut.
Baca juga: Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI Bersama Pemerintah Perkuat Penanggulangan Karhutla | Pastikan Sumber Air Karhutla Tetap Andal, Personel Lanud Sjamsudin Noor Siaga 24 Jam Dukung Kesiapan dan Operasi Penanganan Karhutla
