Jakarta | Presiden Prabowo Subianto menunjuk Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan, Satyawan Pudyatmoko, untuk memimpin Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Penunjukan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah memperkuat tata kelola ekosistem gambut dan mangrove, sekaligus meningkatkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.
Informasi mengenai penunjukan itu disampaikan pada Senin, 12 Oktober 2026, setelah rapat penanganan karhutla bersama Presiden Prabowo di Istana , Jakarta. Rapat tersebut membahas perkembangan kondisi kebakaran, kesiapan pemerintah menghadapi potensi ancaman karhutla, serta penguatan koordinasi antarinstansi dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan.
Satyawan dinilai memiliki latar belakang yang relevan untuk mengemban tanggung jawab tersebut. Dalam jabatannya sebagai Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, ia berkaitan langsung dengan kebijakan perlindungan keanekaragaman hayati, kawasan konservasi, serta pengelolaan sumber daya alam. Pengalaman itu diharapkan mendukung pelaksanaan tugas BPGMN secara lebih terpadu.
BPGMN memiliki peran strategis dalam menjaga kawasan gambut dan mangrove yang berfungsi penting bagi keseimbangan lingkungan. Gambut yang mengalami kekeringan dapat menjadi sangat mudah terbakar, sedangkan mangrove berperan melindungi pesisir, menyimpan karbon, dan menopang kehidupan masyarakat. Karena itu, kepemimpinan baru lembaga tersebut diharapkan mampu memperkuat pemantauan, pemulihan ekosistem, serta koordinasi pencegahan kerusakan.
Penunjukan Satyawan juga menegaskan perhatian pemerintah terhadap penanganan karhutla melalui pendekatan yang tidak hanya berfokus pada pemadaman. Pencegahan dini, pengelolaan lahan berkelanjutan, penegakan aturan, dan keterlibatan pemerintah daerah serta masyarakat menjadi unsur penting dalam strategi tersebut. Dengan mandat baru ini, BPGMN diharapkan dapat bekerja lebih efektif dalam menjaga gambut dan mangrove nasional.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menjelaskan bahwa penunjukan Satyawan Pudyatmoko sebagai pemimpin Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional didasarkan pada latar belakang serta keahliannya. Satyawan diketahui berasal dari Kementerian Kehutanan, sehingga memiliki pengalaman yang berkaitan dengan tata kelola kawasan hutan dan lingkungan. Latar belakang tersebut dinilai relevan dengan tugas lembaga yang berfokus pada perlindungan, pemulihan, dan pengelolaan ekosistem gambut serta mangrove.
Menurut Dudung, Satyawan merupakan ahli dalam pengelolaan gambut dan mangrove. Pengetahuan tersebut menjadi salah satu pertimbangan utama dalam memilih sosok yang akan memimpin lembaga nasional tersebut. Pengelolaan kedua ekosistem itu membutuhkan pemahaman teknis, koordinasi lintas sektor, serta kemampuan untuk memastikan kebijakan berjalan secara berkelanjutan. Dengan pengalaman dari lingkungan Kementerian Kehutanan, Satyawan dinilai memiliki dasar keahlian yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Penjelasan itu menunjukkan bahwa keputusan pengangkatan tidak semata-mata berkaitan dengan posisi administratif, tetapi juga mempertimbangkan kompetensi calon dalam menangani isu lingkungan yang kompleks. Gambut dan mangrove memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, menyimpan karbon, mengurangi risiko bencana, serta mendukung kehidupan masyarakat di sekitarnya. Karena itu, kepemimpinan lembaga memerlukan figur yang memahami karakter dan tantangan pengelolaan kedua wilayah tersebut.
Dudung juga menyampaikan bahwa pelantikan kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional direncanakan berlangsung pada pekan setelah penunjukan Satyawan. Namun, informasi tersebut masih berupa rencana dan belum dapat dipahami sebagai kepastian mengenai waktu pelantikan. Pelaksanaan agenda tetap bergantung pada proses serta keputusan resmi pemerintah. Penunjukan Satyawan tetap menandai langkah persiapan untuk memperkuat pengelolaan gambut dan mangrove melalui kepemimpinan yang memiliki keahlian di bidang terkait.
Presiden Prabowo Subianto memutuskan membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) sebagai langkah untuk memperkuat pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove di Indonesia. Keputusan tersebut disampaikan setelah rapat bersama Presiden di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 24 September 2026. Dalam pertemuan itu, pemerintah membahas kebutuhan untuk meningkatkan perlindungan kawasan gambut dan mangrove, terutama dari ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa pembentukan BPGMN didasarkan pada perubahan pendekatan dalam penanganan karhutla. Pemerintah menilai pencegahan harus menjadi prioritas utama karena lebih penting, efektif, dan efisien dibandingkan tindakan reaktif setelah kebakaran terjadi. Ketika api sudah meluas, penanganannya membutuhkan sumber daya besar, menimbulkan kerusakan ekologis, serta berpotensi mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Karena itu, pengelolaan tata air, pemantauan kawasan, pemulihan lahan, dan penguatan kesiapsiagaan perlu dilakukan secara berkelanjutan.
BPGMN juga memiliki kedudukan kelembagaan yang berbeda dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) sebelumnya. Jika BRGM berada di bawah Kementerian Kehutanan, badan baru ini akan berada langsung di bawah Presiden. Struktur tersebut diharapkan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, mempercepat pengambilan keputusan, serta memastikan kebijakan perlindungan gambut dan mangrove dijalankan secara terpadu.
Melalui pembentukan BPGMN, pemerintah ingin membangun sistem pengelolaan yang lebih terarah dan berorientasi pada pencegahan. Lembaga ini akan berperan mendukung perlindungan ekosistem, mengurangi risiko karhutla, serta memastikan pemulihan gambut dan mangrove berjalan konsisten. Kebijakan tersebut menegaskan bahwa pencegahan bukan sekadar pelengkap penanggulangan bencana, melainkan bagian utama dari strategi nasional menjaga lingkungan dan keselamatan masyarakat.
Dukungan terhadap Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) dirancang tidak hanya melalui pembentukan kelembagaan, tetapi juga dengan memastikan tersedianya sumber daya manusia dan anggaran yang memadai. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut badan tersebut akan diisi oleh ilmuwan serta tenaga profesional yang memiliki keahlian di bidang gambut dan mangrove. Komposisi itu diharapkan mampu memperkuat perumusan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan, data lapangan, dan pengalaman pengelolaan ekosistem.
Selain dukungan tenaga ahli, ketersediaan anggaran menjadi unsur penting agar BPGMN dapat menjalankan fungsi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara berkelanjutan. Pendanaan yang cukup diperlukan untuk pemantauan kawasan, pemulihan ekosistem, peningkatan kapasitas masyarakat, serta koordinasi lintas lembaga. Pendekatan pencegahan dinilai lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan penanganan ketika kebakaran sudah meluas dan menimbulkan dampak lingkungan maupun sosial.
Prioritas pencegahan terutama diarahkan pada enam provinsi yang memiliki kawasan gambut luas. Wilayah tersebut meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam provinsi itu memiliki karakteristik ekosistem, tantangan tata kelola, serta tingkat kerawanan karhutla yang perlu ditangani melalui strategi sesuai kondisi lokal. Karena itu, kehadiran BPGMN diharapkan dapat memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah sekaligus mendorong pengelolaan gambut serta mangrove yang lebih terpadu.
Pembentukan BPGMN juga dipandang sebagai bentuk keterbukaan Presiden Prabowo terhadap masukan, evaluasi, dan kritik dari kalangan ilmuwan. Keterlibatan para ahli menunjukkan adanya upaya untuk menjadikan kebijakan lingkungan lebih responsif terhadap temuan penelitian dan perkembangan di lapangan. Dengan kewenangan, tenaga profesional, serta dukungan anggaran yang memadai, badan ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk memperkuat pencegahan karhutla dan menjaga keberlanjutan ekosistem gambut serta mangrove di Indonesia.
Baca juga: Cegah Karhutla Sejak Dini, TNI Intensifkan Patroli Udara di Taman Nasional Way Kambas | Harmoni dari Desa Leran Kalitidu Bojonegoro: Dusun Sido Kumpul Menuju Panggung Nasional KASAD Award 2026 | TNI-Kementerian PU Perkuat Sinergi Pengelolaan Sumber Daya Air
