Bandung | Sri Nurhaida Pratiwi, pekerja migran asal Cililin, Kabupaten Bandung Barat, diduga menjadi korban penyekapan di Dubai. Dugaan tersebut menjadi perhatian setelah informasi mengenai kondisi Sri beredar melalui sebuah video di media sosial. Video itu memuat keterangan yang menyebutkan adanya persoalan yang dialami Sri setelah berada di Dubai.
Informasi mengenai dugaan penyekapan tersebut juga diketahui dari komunikasi Sri dengan keluarganya. Dalam komunikasi itu, Sri mengabarkan bahwa dirinya mengalami penyekapan. Keterangan tersebut kemudian menjadi bagian penting dari informasi yang diterima keluarga terkait keberadaan dan keadaan Sri di Dubai.
Sri diketahui berangkat menuju Dubai pada 14 September 2026. Tidak lama setelah keberangkatannya, ia menghubungi keluarga dan menyampaikan bahwa dirinya mengalami penyekapan. Rentang waktu keberangkatan dan kabar tersebut membuat keluarga mengetahui adanya persoalan yang diduga dialami Sri setelah tiba atau berada di Dubai.
Berita mengenai Sri pun mendapat perhatian karena menyangkut pekerja migran asal Kabupaten Bandung Barat. Informasi awal yang beredar saat ini berasal dari video di media sosial serta keterangan mengenai komunikasi Sri dengan keluarganya. Dugaan penyekapan tersebut menjadi inti persoalan yang tengah diketahui oleh pihak-pihak terkait.
Respons awal terhadap dugaan penyekapan pekerja migran asal Kabupaten Bandung Barat di Dubai datang dari keluarga korban dan pemerintah daerah. Setelah memperoleh informasi mengenai kondisi tersebut, keluarga menyampaikan pengaduan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Barat. Laporan itu disebut telah diterima oleh dinas pada hari Jumat, sehingga perkara tersebut mulai ditindaklanjuti melalui komunikasi pihak keluarga dan instansi terkait.
Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas, Penempatan, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (P3TKT) Disnaker Kabupaten Bandung Barat, Dewi Andani, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima informasi mengenai kasus tersebut. Ia menyampaikan bahwa dinas juga telah melakukan komunikasi dengan keluarga korban. Keterangan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengetahui persoalan yang dilaporkan dan membuka koordinasi dengan keluarga sebagai pihak yang pertama kali menyampaikan pengaduan.
Koordinasi tersebut menjadi langkah awal untuk memahami laporan secara lebih menyeluruh. Namun, hingga tahap ini, belum terdapat keterangan lebih lanjut mengenai rincian isi pengaduan, kronologi lengkap kejadian, maupun kondisi terkini pekerja migran yang disebut berada di Dubai. Karena itu, informasi yang berkembang masih perlu dikonfirmasi melalui pihak-pihak yang berwenang, termasuk keluarga dan instansi terkait di tingkat pusat maupun daerah.
Disnaker Kabupaten Bandung Barat menempatkan komunikasi dengan keluarga sebagai bagian dari tindak lanjut atas informasi yang diterima. Penyampaian laporan kepada dinas diharapkan dapat menjadi dasar bagi proses penanganan sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku. Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa perkembangan kasus disampaikan secara hati-hati, dengan tetap memperhatikan kepentingan serta keselamatan korban dan keluarganya.
Sampai keterangan tersebut disampaikan, Dewi Andani belum menguraikan bentuk bantuan tertentu yang telah diberikan kepada keluarga maupun langkah teknis lain yang sedang dilakukan. Dengan demikian, informasi yang dapat dipastikan adalah penerimaan laporan pada Jumat dan adanya komunikasi Disnaker Kabupaten Bandung Barat dengan keluarga korban terkait dugaan kasus tersebut.
Disnaker Kabupaten Bandung Barat menyiapkan langkah lanjutan untuk menindaklanjuti pengaduan keluarga terkait dugaan penyekapan pekerja migran asal daerah tersebut di Dubai. Berdasarkan keterangan Dewi Andani, tindak lanjut itu akan dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) dan Kementerian Luar Negeri. Koordinasi lintas lembaga dipandang penting karena persoalan yang dilaporkan berkaitan dengan pekerja migran yang berada di luar wilayah Indonesia.
Rencana tersebut menjadi jalur komunikasi yang akan ditempuh dinas setelah menerima informasi dari pihak keluarga. Melalui koordinasi itu, Disnaker Kabupaten Bandung Barat dapat menyampaikan pengaduan serta informasi awal yang diterima kepada instansi yang memiliki kewenangan terkait perlindungan pekerja migran dan hubungan luar negeri. Namun, keterangan yang tersedia belum menjelaskan bentuk tindakan teknis, jadwal komunikasi, maupun hasil dari koordinasi tersebut.
Penting ditegaskan bahwa koordinasi dengan kedua kementerian masih merupakan rencana tindak lanjut, bukan laporan mengenai penanganan yang telah selesai. Hingga informasi ini disampaikan, belum terdapat keterangan tentang keputusan akhir, langkah resmi yang sudah dijalankan, atau perkembangan lain sebagai hasil koordinasi. Karena itu, informasi mengenai kondisi pekerja dan proses penanganan selanjutnya masih menunggu pembaruan dari pihak berwenang.
Disnaker Kabupaten Bandung Barat tetap menjadi pihak yang menindaklanjuti laporan keluarga sesuai informasi yang disampaikan Dewi Andani. Rencana komunikasi dengan Kementerian P2MI dan Kementerian Luar Negeri menunjukkan adanya upaya untuk meneruskan pengaduan melalui saluran kelembagaan yang relevan. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada proses koordinasi dan keterangan resmi dari instansi-instansi terkait. Sampai ada informasi tambahan, publik sebaiknya membedakan rencana tindak lanjut dan hasil penanganan yang telah dipastikan.
Penelusuran awal Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Bandung Barat mengarah pada temuan bahwa nama Sri belum tercatat secara resmi dalam sistem administrasi keberangkatan pekerja migran di daerah tersebut. Informasi itu disampaikan Dewi saat menjelaskan proses pemeriksaan terhadap dugaan penyekapan pekerja migran asal Bandung Barat di Dubai. Namun, belum tercatatnya nama seseorang dalam sistem tidak serta-merta membuktikan bahwa yang bersangkutan diberangkatkan secara ilegal. Disnaker masih perlu mencocokkan data kependudukan, dokumen perjalanan, keterangan keluarga, serta informasi dari pihak terkait lainnya.
Dewi menyebut kondisi tersebut menimbulkan dugaan bahwa keberangkatan Sri difasilitasi oleh pihak perantara atau calo, bukan melalui mekanisme resmi yang tercatat di Disnaker. Istilah calo dalam konteks ini masih merujuk pada dugaan berdasarkan hasil penelusuran awal, sehingga identitas dan peran pihak yang dimaksud belum dapat dipastikan. Pemerintah daerah juga perlu memastikan apakah Sri menggunakan layanan perusahaan penempatan pekerja migran yang memiliki izin, berangkat melalui jalur mandiri, atau memperoleh bantuan dari individu tertentu.
Penelusuran itu berlangsung dalam situasi ketika pemerintah Indonesia masih menerapkan moratorium pengiriman pekerja migran ke sejumlah kawasan di Timur Tengah. Selain itu, pekerja migran Indonesia pada prinsipnya hanya dapat bekerja di sektor formal sesuai ketentuan dan skema penempatan yang berlaku. Aturan tersebut dirancang untuk memperkuat perlindungan, memastikan kontrak kerja, serta memudahkan pengawasan terhadap tempat dan kondisi kerja.
Karena itu, ketidaktercatatan dalam sistem Disnaker dan adanya dugaan penggunaan perantara perlu diperiksa lebih lanjut untuk mengetahui apakah proses keberangkatan Sri telah mengikuti prosedur. Informasi tersebut dapat menjadi petunjuk awal mengenai kemungkinan keberangkatan nonprosedural, tetapi belum cukup untuk menarik kesimpulan final. Disnaker bersama instansi terkait perlu menelusuri jalur keberangkatan, status pekerjaan, dokumen penempatan, dan pihak yang berkomunikasi dengan Sri atau keluarganya. Langkah tersebut penting agar penanganan kasus didasarkan pada bukti sekaligus mencegah tuduhan diarahkan kepada pihak tertentu sebelum verifikasi selesai.
Baca juga: Perkara Empat Pekerja Klinik Sentosa Tak Kunjung Terang, LSM-GMBI Desak Penjelasan Kadis
