Jakarta | Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menyoroti perbedaan pelaksanaan operasi katarak antardaerah, meskipun target cataract surgery rate (CSR) telah ditetapkan. Ia menyampaikan hal tersebut di kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, pada Kamis (15/10/2026). Pokok persoalannya bukan ketiadaan operasi katarak secara nasional, melainkan belum meratanya akses dan pelaksanaan layanan tersebut di berbagai wilayah.
Penetapan target CSR memberi acuan bagi upaya penanganan katarak, tetapi pencapaian angka nasional tidak otomatis mencerminkan kondisi yang sama di setiap daerah. Sebagian wilayah dapat memiliki pelaksanaan operasi yang lebih tinggi, sedangkan daerah lain tertinggal. Karena itu, perhatian perlu diarahkan pada bagaimana layanan tersedia dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat setempat, termasuk perbedaan kapasitas fasilitas kesehatan dan jangkauan pelayanan.
Ketimpangan tersebut penting dibaca secara cermat agar respons kebijakan tidak menyederhanakan masalah menjadi seolah-olah operasi katarak sama sekali tidak tersedia di Indonesia. Layanan memang ada, tetapi peluang masyarakat untuk menjangkaunya dapat berbeda menurut lokasi. Bagi warga yang tinggal jauh dari fasilitas atau menghadapi keterbatasan layanan setempat, keberadaan target nasional saja belum tentu membuat operasi mudah diperoleh.
Pernyataan Dante menempatkan pemerataan sebagai isu utama dalam pembahasan program operasi katarak. Dengan melihat variasi capaian antardaerah, pemerintah dapat menilai wilayah mana yang memerlukan perhatian lebih besar dan menyesuaikan dukungan berdasarkan kebutuhan. Pendekatan semacam itu juga membantu membedakan persoalan jumlah layanan secara keseluruhan dan persoalan distribusi layanan. Fokus pada kesenjangan akses menjadi dasar untuk membicarakan langkah berikutnya, termasuk usulan pemindahan dana antarwilayah, tanpa mengaburkan kenyataan bahwa operasi telah dilaksanakan di berbagai bagian Indonesia.
Dante menjelaskan bahwa pembiayaan operasi katarak melalui BPJS Kesehatan memiliki plafon yang ditetapkan untuk masing-masing daerah. Plafon tersebut berkaitan dengan kapasitas layanan yang tersedia dan jumlah tindakan yang dapat dibiayai di wilayah bersangkutan. Dengan demikian, alokasi dana tidak semata-mata dipahami sebagai angka yang sama untuk seluruh daerah, melainkan sebagai batas pembiayaan yang mengikuti perkiraan kemampuan layanan setempat. Mekanisme ini menjadi latar penting untuk memahami mengapa pemanfaatan dana operasi katarak dapat berbeda dari satu wilayah ke wilayah lain.
Ketika kebutuhan pasien tinggi dan fasilitas mampu melayani banyak operasi, permintaan terhadap pembiayaan dapat meningkat hingga plafon yang tersedia terserap. Dalam keadaan tersebut, dana untuk operasi katarak di suatu daerah dapat habis sebelum seluruh kebutuhan yang muncul terpenuhi. Kondisi ini menunjukkan bahwa besarnya kebutuhan dan beban layanan berpengaruh pada seberapa cepat batas pembiayaan digunakan. Daerah dengan lebih banyak pasien atau kegiatan operasi yang tinggi dapat menghadapi tekanan pemanfaatan yang lebih besar dibandingkan wilayah yang jumlah tindakannya lebih rendah.
Sebaliknya, daerah yang mencatat jumlah operasi lebih sedikit mungkin belum menggunakan seluruh plafon yang ditetapkan. Akibatnya, dana yang tersisa di satu wilayah dapat muncul pada saat wilayah lain telah mencapai batas pembiayaannya. Perbedaan ini menggambarkan ketimpangan pemanfaatan, bukan sekadar perbedaan dalam keberadaan plafon. Penjelasan Dante mengaitkan situasi tersebut dengan jumlah layanan dan operasi yang dapat dibiayai di masing-masing daerah. Karena itu, pembahasan pemindahan dana antarwilayah berangkat dari kenyataan bahwa kebutuhan, kapasitas layanan, dan tingkat penyerapan tidak selalu seimbang. Pemahaman terhadap mekanisme plafon ini membantu menjelaskan alasan usulan penataan pembiayaan muncul: dana yang belum terserap di suatu wilayah dapat menjadi relevan untuk dipertimbangkan ketika wilayah lain mengalami kebutuhan lebih tinggi. Namun, inti penjelasan ini terbatas pada perbedaan batas pembiayaan dan pemanfaatannya, tanpa menetapkan besaran anggaran atau rincian aturan tertentu.
Contoh yang disampaikan Dante memperlihatkan perbedaan serapan anggaran operasi katarak Jakarta dan Papua. Jakarta disebut telah melampaui plafon yang tersedia, sedangkan Papua masih memiliki sisa anggaran. Perbedaan tersebut dikaitkan dengan jumlah operasi yang dilakukan: di Papua, jumlah operasi masih sedikit sehingga anggaran yang disediakan belum terserap sepenuhnya. Dengan demikian, persoalannya bukan semata-mata besaran dana secara keseluruhan, melainkan bagaimana anggaran tersedia dan digunakan di masing-masing wilayah.
Situasi di Jakarta berdampak pada warga yang menunggu operasi katarak dengan menggunakan dana BPJS. Ketika plafon wilayah telah terlampaui, kebutuhan pembiayaan operasi di Jakarta berhadapan dengan keterbatasan anggaran yang tersedia di sana. Sementara itu, dana yang masih tersisa di Papua belum seluruhnya digunakan untuk operasi. Gambaran ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian wilayah yang membutuhkan dukungan anggaran dan wilayah yang masih mempunyai ruang dalam anggarannya. Warga Jakarta yang menunggu operasi menjadi bagian penting dalam melihat dampak praktis dari perbedaan serapan tersebut.
Atas dasar contoh itu, usulan pemindahan dana antarwilayah dimaksudkan untuk mengalihkan sebagian anggaran dari daerah dengan serapan rendah ke daerah yang kekurangan anggaran. Dalam konteks yang disampaikan Dante, sisa anggaran di Papua dapat dipertimbangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan pembiayaan operasi di Jakarta yang telah melampaui plafon. Tujuannya ialah agar dana yang tersedia dapat mengikuti kebutuhan layanan secara lebih seimbang, bukan tertahan di wilayah yang belum banyak melakukan operasi ketika wilayah lain menghadapi kekurangan. Usulan tersebut menempatkan perbedaan serapan sebagai pertimbangan dalam pengaturan dana, sehingga alokasi dapat mendukung pelaksanaan operasi katarak di wilayah yang memerlukan tambahan anggaran. Pemindahan ini merupakan gagasan untuk menyesuaikan dukungan pembiayaan antarwilayah berdasarkan kondisi serapan dan kebutuhan yang disebutkan, termasuk kebutuhan warga Jakarta yang menunggu operasi dengan dana BPJS.
Kementerian Kesehatan masih berdiskusi dengan BPJS Kesehatan mengenai persoalan pembiayaan operasi katarak antarwilayah. Pembahasan ini menunjukkan bahwa usulan pemindahan dana belum menjadi keputusan yang dapat dianggap berlaku. Dalam keterangan yang tersedia, kedua pihak masih membicarakan langkah yang mungkin ditempuh untuk merespons ketimpangan kebutuhan operasi dan plafon pembiayaan di sejumlah wilayah. Status tersebut penting dicatat agar usulan yang sedang dibahas tidak disamakan dengan kebijakan yang telah disepakati atau pelaksanaan pemindahan anggaran. Hingga ada informasi lanjutan, proses ini tetap berada pada tahap pembicaraan Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan.
Pemindahan dana antardaerah disampaikan sebagai salah satu upaya agar kebutuhan operasi di wilayah dengan plafon yang telah terlampaui dapat tertangani. Gagasan tersebut berkaitan dengan kondisi ketika dana yang tersedia di suatu wilayah tidak sejalan dengan kebutuhan layanan, sementara wilayah lain mungkin memiliki ruang pembiayaan yang berbeda. Dengan mengalihkan dana, kebutuhan operasi di wilayah yang menghadapi keterbatasan plafon diharapkan dapat memperoleh perhatian. Namun, uraian mengenai tujuan usulan ini tidak dengan sendirinya memastikan bahwa dana dapat dipindahkan, bagaimana mekanismenya, atau wilayah mana yang akan terlibat. Hal-hal itu memerlukan keterangan dan keputusan lebih lanjut dari pihak terkait.
Sampai saat ini, sumber keterangan hanya menyebutkan bahwa Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan masih berdiskusi mengenai persoalan tersebut. Tidak ada keputusan final tentang apakah pemindahan dana akan disetujui, maupun penjelasan bahwa pemindahan telah dilakukan. Sumber juga tidak mencantumkan jadwal pelaksanaan atau tahapan waktu untuk menuntaskan pembahasan. Karena itu, usulan ini perlu dipahami sebagai opsi yang tengah dibicarakan untuk membantu menangani kebutuhan operasi pada wilayah dengan plafon terlampaui, bukan sebagai perubahan pembiayaan yang sudah berjalan. Perkembangan selanjutnya bergantung pada hasil pembicaraan dan informasi resmi berikutnya dari pihak terkait.
Baca juga: TNI Kerahkan Sejumlah Alutsista Dukung Operasi SAR KM Virgo Transport 8 | STAFFEX SGS 2026 Perkuat Kesiapan Operasi Gabungan Melalui AAR | STAFFEX SGS 2026 Masuki Tahap Penyusunan Perintah Operasi Gabungan
