Surabaya | PT Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat membeli bahan bakar minyak (BBM) sesuai kebutuhan normal dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Perusahaan juga meminta konsumen tidak menimbun BBM, terutama ketika pasokan sedang menjadi perhatian. Pembelian secukupnya membantu menjaga agar bahan bakar yang tersedia dapat disalurkan kepada masyarakat secara merata, tanpa menimbulkan tekanan tambahan di tingkat penyalur maupun antrean yang tidak perlu.
Di tengah upaya memenuhi kebutuhan konsumen, Pertamina Patra Niaga menyatakan sedang meningkatkan pasokan dan mempercepat distribusi BBM di sejumlah wilayah Indonesia. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung kelancaran penyaluran serta memastikan kebutuhan masyarakat tetap terlayani. Perusahaan menyebut komitmen menjaga pasokan mencakup berbagai daerah, termasuk Bali, Sulawesi Utara, dan Jawa Timur.
VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, menyampaikan bahwa kelancaran pasokan perlu didukung oleh perilaku pembelian yang wajar. Menurut perusahaan, ketika konsumen membeli BBM dalam jumlah sesuai kebutuhan, penyaluran dapat berlangsung lebih merata dan stok dapat diakses oleh lebih banyak warga. Sebaliknya, pembelian berlebihan berisiko membuat permintaan meningkat secara tidak proporsional dan menyulitkan pemenuhan kebutuhan konsumen lain di wilayah yang sama.
Imbauan ini menjadi bagian dari upaya menjaga distribusi tetap tertib saat perusahaan mempercepat pengiriman dan menambah pasokan di sejumlah lokasi. Masyarakat diharapkan tetap tenang, membeli seperti biasa, serta tidak menyimpan BBM dalam jumlah yang melampaui kebutuhan. Dengan demikian, pasokan yang tersedia dapat digunakan sesuai peruntukannya dan menjangkau konsumen secara lebih merata. Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan masyarakat menjadi perhatian dalam pengelolaan penyaluran, sementara kerja sama konsumen membantu menjaga proses distribusi berjalan lancar di berbagai daerah.
Pertamina Patra Niaga menyebut antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) terjadi akibat gabungan beberapa faktor, bukan semata-mata keterlambatan pengiriman. Permintaan BBM meningkat di sejumlah wilayah, sementara sebagian konsumen beralih dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi. Perubahan pola pembelian tersebut menambah tekanan pada ketersediaan produk tertentu dan membuat pelayanan di beberapa SPBU lebih padat daripada biasanya.
Di Jawa Timur, perusahaan mencatat kenaikan konsumsi Pertalite di Surabaya, Malang, Kediri, Blitar, Tulungagung, Banyuwangi, dan Bondowoso. Pada saat yang sama, kendala teknis pada armada kapal pengangkut turut memengaruhi distribusi serta penerimaan pasokan. Dampak gangguan pada jalur laut dapat berpengaruh pada waktu pasokan tiba, sehingga perusahaan perlu menyesuaikan pengiriman dan pengelolaan stok di terminal, depot, dan SPBU. Kondisi di tiap daerah dapat berbeda, bergantung pada tingkat permintaan, ketersediaan persediaan, serta kelancaran penyaluran.
Menurut Kitty, Pertamina Patra Niaga mengoptimalkan pasokan dari terminal dan depot penyangga untuk menjaga ketersediaan BBM di wilayah terdampak. Perusahaan juga menambah ritase mobil tangki dan mendahulukan pengiriman ke SPBU yang stoknya berada pada tingkat kritis. Pengaturan antrean dilakukan bersama pengelola SPBU dan aparat setempat agar kendaraan dapat dilayani dengan tertib, akses di sekitar lokasi tetap terjaga, dan distribusi tidak semakin terhambat. Langkah-langkah tersebut ditujukan untuk mempercepat pemulihan layanan sesuai kebutuhan lapangan.
Di Bali, upaya penanganan mencakup pengoperasian Pertamina Delivery Service pada SPBU yang mengalami kepadatan. Layanan ini menjadi pilihan untuk membantu penyaluran BBM ketika antrean meningkat, dengan tetap memperhatikan pengaturan operasional di lokasi. Pertamina Patra Niaga juga memantau stok secara berkala dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta kepolisian. Pemantauan dan koordinasi tersebut membantu perusahaan menilai kebutuhan pasokan, menentukan prioritas distribusi, dan menata arus kendaraan. Dengan demikian, penanganan dilakukan melalui penyesuaian logistik sekaligus pengelolaan antrean, sementara konsumen diharapkan membeli BBM sewajarnya agar pasokan dapat menjangkau lebih banyak pengguna.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa persediaan Pertalite atau BBM beroktan RON 90 saat ini berada pada kisaran 16 hingga 18 hari. Angka tersebut lebih rendah daripada batas normal stok yang ditetapkan, yakni sekitar 20 hari. Keterangan itu disampaikan Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (16/10/2026).
Bahlil menegaskan, kondisi stok di bawah batas normal tersebut hanya terjadi pada Pertalite. Ia menyebut pasokan solar maupun BBM dengan tingkat oktan lebih tinggi tidak mengalami persoalan serupa. Persediaan produk RON 92, RON 95, dan RON 98, menurutnya, masih dalam kondisi aman. Dengan demikian, penjelasan mengenai stok yang berada di bawah 20 hari merujuk secara khusus pada Pertalite, bukan pada keseluruhan jenis bahan bakar minyak.
Salah satu penyebab yang disampaikan Bahlil adalah perubahan pola konsumsi masyarakat. Sebagian konsumen beralih dari Pertamax atau BBM non-subsidi jenis RON 92 dan RON 95 ke Pertalite. Perbedaan harga ant produk tersebut dinilai cukup ekonomis sehingga dapat memengaruhi pilihan pembelian. Pergeseran permintaan itu kemudian meningkatkan konsumsi Pertalite dan turut berpengaruh terhadap jumlah persediaannya.
Keterangan tersebut memberi gambaran bahwa tekanan pada stok Pertalite berkaitan dengan meningkatnya pemakaian, sementara pasokan jenis BBM lain disebut tidak bermasalah. Perbedaan harga menjadi faktor yang diperhatikan karena dapat mendorong konsumen memilih produk dengan harga lebih rendah. Bahlil menyampaikan kondisi stok dan perubahan konsumsi itu sebagai penjelasan atas posisi persediaan RON 90 yang belum mencapai batas normal 20 hari. Pernyataan tersebut tidak menyebut bahwa stok solar atau BBM RON 92, RON 95, dan RON 98 ikut berada di bawah batas tersebut. Karena itu, kondisi setiap jenis BBM perlu dipahami secara terpisah, sesuai keterangan yang disampaikan dalam konferensi pers tersebut.
Bahlil menilai cadangan Pertalite yang tersedia untuk sekitar 16–18 hari masih berada dalam kondisi aman dan memenuhi standar ketersediaan nasional. Angka tersebut, menurut penjelasannya, tidak berarti persediaan telah turun di bawah batas minimal yang ditetapkan. Karena itu, jumlah cadangan tersebut perlu dipahami sesuai standar yang berlaku, bukan ditafsirkan sebagai tanda bahwa stok berada dalam keadaan kurang dari ketentuan minimum. Penilaian ini merujuk secara khusus pada cadangan Pertalite yang disebutkan, dengan kisaran ketersediaan 16–18 hari. Bahlil juga menyampaikan perkiraan waktu untuk mengembalikan cadangan itu ke tingkat yang dinilai ideal, yakni sekitar satu minggu. Perkiraan tersebut menggambarkan rentang waktu pemulihan yang disampaikan, bukan perubahan terhadap keterangan bahwa kondisi saat ini masih aman dan memenuhi standar nasional.
Tingkat ideal yang disebut Bahlil adalah cadangan untuk 20 hari. Dengan demikian, terdapat perbedaan kondisi cadangan yang dinilai aman saat ini dan sasaran ideal yang ingin dicapai. Ia memperkirakan bahwa penyesuaian dari kisaran 16–18 hari menuju angka 20 hari akan membutuhkan waktu kurang lebih sepekan. Keterangan mengenai waktu tersebut menjelaskan perkiraan proses pemulihan, sementara penilaiannya atas kondisi cadangan sekarang tetap merujuk pada pemenuhan standar ketersediaan nasional. Bahlil tidak menyebut angka 16–18 hari sebagai stok di bawah standar minimal; justru ia menegaskan bahwa cadangan Pertalite dalam kisaran itu masih memenuhi standar dan berada dalam kondisi aman. Uraian tersebut membedakan standar minimal dari tingkat ideal 20 hari, tanpa menyamakan keduanya.
Bahlil turut menegaskan bahwa stok BBM nasional tetap terjamin, baik yang berada di kilang maupun yang tersedia di SPBU. Secara keseluruhan, ia menyebut kondisi persediaan BBM nasional masih aman. Pernyataan itu mencakup stok di dua lokasi yang disebutkan, yakni kilang dan SPBU, serta penilaian atas keadaan nasional secara umum.
Baca juga: Satgas Karhutla TNI Kawal Penyaluran Bantuan Korporasi untuk Desa Terdampak di Melawi | Warga Buka Aduan Dugaan Pemerasan, Kanit Reskrim Merakurak Diminta Beri Penjelasan | Putusan MK 2026 Ubah Aturan Kuota Internet: Konsumen Berhak Mendapat Perlindungan atas Sisa Kuota
