Jakarta | Rencana Transjakarta untuk memasuki layanan angkutan perairan dinilai berpotensi menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat Kepulauan Seribu. Bagi warga yang tinggal di pulau-pulau, perjalanan melalui laut merupakan bagian penting dari kegiatan sehari-hari, termasuk untuk mengakses berbagai layanan dan berhubungan dengan wilayah lain. Karena itu, pengembangan layanan yang lebih terencana dapat menjadi langkah untuk memperkuat konektivitas, sepanjang penyelenggaraannya disusun sesuai kondisi dan kebutuhan setempat.
Akademisi Universitas Indonesia, Arry Rahmawan Destianto, memandang arah rancangan peraturan daerah (ranperda) yang membuka ruang bagi layanan tersebut sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat akan angkutan yang tepercaya. Kehadiran layanan publik yang dapat diandalkan menjadi penting bagi warga yang bergantung pada perjalanan antarpulau. Dalam konteks ini, rencana perlu dibaca bukan semata sebagai perluasan cakupan operasional Transjakarta, melainkan sebagai upaya menjawab kebutuhan transportasi warga di wilayah kepulauan.
Meski demikian, dukungan terhadap arah kebijakan itu tidak berarti seluruh moda dapat dirancang dengan pendekatan yang sama. Arry mengingatkan bahwa karakter teknis dan finansial angkutan darat, laut, serta udara berbeda. Perbedaan tersebut berpengaruh pada kebutuhan operasional, bentuk layanan, dan komponen biaya yang harus diperhitungkan. Oleh sebab itu, analisis biaya dan manfaat perlu disusun secara terpisah dan cermat untuk masing-masing moda, bukan disatukan dalam satu perhitungan umum.
Kajian yang terpisah dapat membantu pemerintah menilai manfaat layanan perairan secara lebih realistis, sekaligus mengenali kebutuhan dan risiko pembiayaan yang khas. Kepastian mengenai skema pendanaan juga perlu dibangun sejak tahap perencanaan. Tanpa gambaran yang jelas tentang sumber dan keberlanjutan pembiayaan, rancangan layanan berisiko sulit diterjemahkan menjadi pelayanan yang konsisten bagi warga. Perhitungan yang teliti akan menjadi dasar untuk menimbang kelayakan, merancang pelaksanaan, dan menjaga agar pelayanan dapat beroperasi sesuai tujuan.
Dalam pernyataan tertulis pada Kamis (15/10), Arry menyampaikan pandangan tersebut dengan menekankan pentingnya rancangan kebijakan yang berpijak pada kebutuhan nyata sekaligus memperhitungkan perbedaan antarmoda. Dengan demikian, ekspansi ke laut memiliki peluang mendukung mobilitas masyarakat Kepulauan Seribu, tetapi pelaksanaannya membutuhkan analisis yang terukur serta skema pendanaan yang pasti.
Perhatian terhadap rencana Transjakarta laut tidak hanya menyangkut rute, jadwal, dan kemudahan perjalanan, tetapi juga dampak sosial-ekonominya bagi warga kepulauan. Arry menyoroti kemungkinan layanan baru mengubah mata pencaharian masyarakat yang selama ini bergantung pada transportasi laut. Pemilik kapal tradisional dan awak kapal setempat telah melayani kebutuhan perjalanan warga, sehingga kehadiran operator berskala lebih besar berpotensi memengaruhi pendapatan serta keberlanjutan usaha mereka. Karena itu, manfaat peningkatan konektivitas perlu dipertimbangkan bersama konsekuensinya bagi pelaku transportasi yang sudah ada.
Kekhawatiran tersebut bukan berarti pengembangan layanan publik harus dihentikan. Namun, pelaksanaannya perlu menghindari keadaan ketika kapal tradisional dan tenaga kerja lokal tersisih setelah layanan baru beroperasi. Arry mendorong agar operator kapal tradisional memperoleh legalitas dan dapat dilibatkan sebagai mitra dalam ekosistem Transjakarta laut. Gagasan ini memberi ruang bagi pelaku lokal untuk beradaptasi, sekaligus membuka kemungkinan kontribusi mereka terhadap layanan yang lebih terorganisasi. Legalitas juga dapat menjadi dasar untuk memperjelas standar keselamatan, persyaratan operasional, serta hak dan tanggung jawab para operator.
Usulan tersebut masih berupa dorongan agar proses perencanaan memperhatikan warga dan pelaku usaha setempat; skema kemitraan belum dapat dianggap sebagai kebijakan yang telah ditetapkan. Pemerintah dan pihak terkait perlu mengkaji bentuk keterlibatan yang sesuai, termasuk kebutuhan pelatihan, persyaratan kapal, mekanisme kerja sama, dan perlindungan bagi pekerja. Penyerapan tenaga kerja lokal juga patut menjadi bagian dari pembahasan, bukan hanya aspek tambahan setelah rute ditentukan. Dengan transisi yang bertahap dan komunikasi terbuka, operator tradisional dapat memahami perubahan serta menilai peluang untuk berpartisipasi.
Pengelolaan yang bijak penting agar peningkatan layanan dan perlindungan mata pencaharian tidak diperlakukan sebagai tujuan yang saling bertentangan. Pelibatan warga sejak tahap perencanaan dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan perjalanan, kendala operasional, dan dampak terhadap ekonomi lokal. Bila masukan Arry ditindaklanjuti dalam kajian, rancangan transisi dapat mempertimbangkan kondisi setiap pulau, bukan hanya efisiensi jaringan secara umum. Pendekatan inklusif akan membantu memastikan bahwa konektivitas yang lebih baik turut membuka manfaat bagi masyarakat yang selama ini menyediakan layanan laut.
Akademisi Universitas Indonesia Arman Umar Muiz menilai pengoperasian Transjakarta laut sebaiknya dilakukan secara bertahap. Pendekatan ini dipandang dapat membantu menjaga efisiensi investasi sekaligus memberi ruang untuk menangani persoalan pelaksanaan secara terukur. Dengan memulai dari cakupan yang sesuai kemampuan, penyelenggara dapat mengembangkan layanan tanpa langsung menanggung beban investasi dan pengelolaan yang terlalu besar. Tahapan juga dapat mempermudah penataan perizinan, yang menjadi salah satu hal penting sebelum layanan berjalan secara resmi.
Arman mengusulkan agar Transjakarta pada tahap awal berfokus sebagai operator kapal. Usulan tersebut menempatkan peran operator sebagai titik awal dalam membangun layanan laut yang terkoordinasi, tanpa mengabaikan keberadaan operator kapal tradisional. Fokus yang lebih terbatas dapat menjadi cara untuk mengawali pengoperasian, sembari menyusun bentuk kerja sama dan tata kelola yang dibutuhkan. Namun, model bertahap itu tetap memerlukan solusi konkret atas persoalan perizinan, agar pelaksanaan tidak berhenti pada tataran rencana.
Salah satu hal yang perlu diperhatikan ialah surat izin usaha perusahaan angkutan laut atau SIUPAL. Selain itu, operator kapal tradisional perlu memiliki badan hukum atau bergabung dalam koperasi. Menurut Arman, hal-hal tersebut penting untuk memberi kepastian bahwa kegiatan pengangkutan laut berlangsung secara legal. Kerangka kelembagaan yang jelas juga mendukung integrasi layanan dengan sistem Transjakarta serta menyediakan dasar bagi penerapan keselamatan dalam operasi. Karena itu, pembahasan mengenai perizinan dan bentuk kelembagaan perlu berjalan seiring dengan perencanaan operasional, bukan ditunda hingga layanan hendak dimulai.
Dengan demikian, pengembangan Transjakarta laut tidak hanya berkaitan dengan penyediaan kapal atau rute, tetapi juga dengan kesiapan operator dan dasar legalitasnya. Pelaksanaan bertahap dapat membantu mengelola investasi, sedangkan kejelasan SIUPAL dan bentuk badan bagi operator tradisional diperlukan untuk mendukung operasi yang terintegrasi dan memiliki kerangka keselamatan. Penekanan Arman pada langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa kesiapan kelembagaan merupakan bagian penting dari rancangan layanan. Pendekatan ini dapat menjadi pijakan untuk membangun layanan secara bertahap, dengan perhatian pada efisiensi, kepastian hukum, integrasi, dan keselamatan bagi warga pengguna maupun pelaksana operasional.
Dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Kamis (1/10) siang, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan rencana perubahan bentuk badan usaha PT Transportasi Jakarta melalui rancangan peraturan daerah (ranperda). Rancangan tersebut memuat perluasan ruang lingkup usaha Transjakarta, yang tidak hanya mencakup layanan transportasi darat, tetapi juga membuka kemungkinan kegiatan di bidang angkutan perairan dan udara. Perluasan itu turut meliputi penyediaan dan pengelolaan sarana-prasarana transportasi serta pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem pendukung layanan angkutan.
Meski demikian, layanan laut belum menjadi layanan yang telah beroperasi dan pelaksanaannya masih memerlukan kajian. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menelaah landasan regulasi, model bisnis yang efisien dan berorientasi pada pelanggan, serta bentuk dan skema operasional yang sesuai. Aspek keselamatan juga menjadi perhatian, termasuk standar keselamatan pelayaran dan kelayakan dermaga yang akan digunakan. Selain itu, pemerintah perlu merumuskan penyesuaian tarif agar perjalanan dapat dijangkau warga, sekaligus mempertimbangkan keberlanjutan pembiayaan layanan.
Jika kelak diwujudkan, angkutan laut diharapkan memperkuat konektivitas antarpulau dan membantu warga pulau mengakses layanan pendidikan maupun kesehatan.
