Jakarta | Kementerian Koperasi telah mengajukan usulan skema penyaluran gaji aparatur sipil negara (ASN) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) kepada Kementerian Keuangan. Usulan tersebut menempatkan koperasi desa dan kelurahan sebagai salah satu opsi dalam mekanisme penyaluran, bukan sebagai kebijakan yang sudah diputuskan. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan pengajuan itu telah disampaikan kepada kementerian terkait. Namun, ia belum memerinci isi atau bentuk pengajuan yang diajukan, sehingga belum dapat diketahui bagaimana mekanisme tersebut akan dirancang apabila nantinya disetujui.
Informasi mengenai jadwal pelaksanaan juga belum tersedia. Pemerintah belum mengumumkan kapan skema tersebut dapat mulai diterapkan, ataupun tahapan yang perlu ditempuh sebelum keputusan dibuat. Demikian pula, belum ada keterangan mengenai Kopdes Merah Putih mana yang berpotensi dilibatkan, termasuk kriteria koperasi peserta dan cakupan wilayahnya. Hal-hal tersebut menjadi bagian yang masih perlu dibahas lebih lanjut kementerian yang berkepentingan. Karena itu, pengajuan ini belum dapat dipahami sebagai instruksi bagi ASN untuk menerima gaji melalui koperasi, maupun sebagai perubahan terhadap pola pembayaran yang berlaku saat ini.
Pemerintah disebut tengah menyiapkan dukungan anggaran untuk mendukung rencana tersebut. Meski demikian, besaran anggaran yang disiapkan belum dirinci, begitu pula sumber, penggunaan, dan tata cara penyalurannya. Belum ada penjelasan apakah anggaran itu akan dialokasikan untuk memperkuat kesiapan koperasi, mendukung sistem pembayaran, atau kebutuhan lain yang terkait. Rincian tersebut penting untuk menilai kelayakan pelaksanaan serta memastikan tanggung jawab setiap pihak. Hingga informasi lebih lengkap disampaikan, belum ada dasar untuk menyimpulkan bagaimana pembiayaan skema itu akan berjalan.
Pembahasan Kementerian Koperasi dan Kementerian Keuangan masih berlangsung. Pengajuan yang sudah disampaikan menunjukkan bahwa gagasan penyaluran gaji ASN lewat Kopdes Merah Putih sedang dipertimbangkan, tetapi belum menghasilkan ketentuan yang mengikat. Pemerintah belum menetapkan aturan, jadwal, besaran anggaran, maupun daftar koperasi yang akan berpartisipasi. Dengan demikian, skema tersebut masih berstatus opsi dan perkembangannya bergantung pada hasil pembahasan lintas kementerian serta keputusan resmi berikutnya.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) melalui gerai koperasi masih sebatas salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan. Pernyataan tersebut tidak berarti pemerintah telah memutuskan untuk memindahkan seluruh pembayaran gaji ASN dari jalur yang digunakan saat ini ke koperasi. Karena itu, peluang keterlibatan Kopdes Merah Putih perlu dipahami sebagai kemungkinan dalam pengembangan layanan, bukan sebagai kebijakan yang sudah ditetapkan atau mulai diterapkan.
Dalam skema yang mungkin dibahas pada masa mendatang, koperasi dapat berperan sebagai salah satu saluran untuk menyalurkan gaji. Kemungkinan serupa juga mencakup pembayaran pensiun, sehingga layanan koperasi berpotensi menjangkau kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Namun, penyebutan peluang tersebut tidak menghapus peran saluran pembayaran yang telah berjalan dan tidak serta-merta menjadikan koperasi sebagai pengganti sistem yang ada. Bentuk, cakupan, maupun mekanisme layanan masih memerlukan pembahasan lebih lanjut.
Bima juga menekankan bahwa realisasi gagasan ini tidak dapat dilakukan secara langsung. Terdapat proses panjang yang harus dilalui, termasuk memastikan kesiapan kelembagaan koperasi agar mampu menjalankan layanan dengan baik. Selain itu, koordinasi dengan berbagai pihak diperlukan sebelum opsi tersebut dapat dinilai lebih jauh. Berbagai aspek pelaksanaan perlu dibicarakan dan disiapkan, sehingga keberadaan gerai koperasi sebagai saluran pembayaran tidak hanya berupa gagasan, tetapi juga dapat dipertimbangkan secara matang.
Dengan demikian, posisi Kopdes Merah Putih dalam wacana pembayaran gaji ASN masih bersifat potensial. Pernyataan pemerintah sejauh ini menunjukkan adanya opsi untuk mengeksplorasi peran koperasi, bukan keputusan untuk mengalihkan pembayaran seluruh gaji kepada gerai koperasi. Masyarakat dan aparatur perlu membedakan kemungkinan kebijakan di masa depan dan keputusan resmi yang telah berlaku. Jika pembahasan berlanjut, kesiapan organisasi serta kesepakatan dan koordinasi lintas pihak akan menjadi bagian penting sebelum skema apa pun diterapkan.
Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada keputusan resmi untuk memperluas skema pembayaran gaji pegawai negeri sipil (PNS) maupun pensiunan melalui koperasi. Wacana tersebut masih berada pada tahap opsi dan pembahasan, sehingga belum dapat dipahami sebagai kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Keterangan ini penting untuk membedakan rencana penjajakan kemitraan dari perubahan mekanisme pembayaran yang berlaku. Dengan demikian, penerima gaji atau pensiun belum semestinya menganggap bahwa penyaluran melalui koperasi segera menggantikan kanal yang selama ini digunakan. Zabadi menyampaikan penjelasan itu dalam konteks pembicaraan mengenai peluang koperasi mengambil peran dalam layanan pembayaran kepada masyarakat serta pengembangan usaha koperasi.
Menurut Zabadi, koperasi sedang diupayakan menjadi mitra dalam pembayaran gaji pensiunan ASN atau PNS, sebagaimana PT Pos dan perbankan yang telah menyediakan layanan serupa. Penjajakan ini membuka kemungkinan bagi koperasi untuk terlibat sebagai salah satu kanal layanan, bukan sebagai satu-satunya penyelenggara. Bentuk kemitraan, cakupan penerima, dan mekanisme pelaksanaannya masih perlu dibahas lebih lanjut sebelum ada keputusan resmi. Karena itu, rencana tersebut tidak berarti seluruh gaji aparatur sipil negara atau pensiun akan langsung dialihkan kepada koperasi. Kehadiran koperasi dipandang sebagai tambahan pilihan akses layanan keuangan bagi masyarakat, termasuk kelompok pensiunan yang membutuhkan cara praktis untuk menerima pembayaran dan menggunakan layanan terkait.
Tujuan yang disampaikan bukan menggantikan peran perbankan, termasuk bank pembangunan daerah (BPD), melainkan memperluas pilihan kanal pembayaran. Bank dan lembaga yang telah beroperasi tetap memiliki peran dalam sistem layanan keuangan, sementara koperasi berpotensi melengkapi jangkauan layanan sesuai kebutuhan masyarakat. Perluasan akses juga dapat memberi ruang bagi koperasi untuk memperkuat layanan dan kemitraan, sepanjang pelaksanaannya memenuhi ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Ferry turut menyinggung pembahasan kemitraan koperasi bersama Menteri Keuangan dalam diskusi publik pra-Kongres Nasional Syarikat Islam di Jakarta pada 5 Oktober 2026. Pembahasan tersebut memberi konteks bagi wacana keterlibatan koperasi, tetapi tidak dengan sendirinya menandakan adanya keputusan untuk mengubah skema pembayaran gaji maupun pensiun.
Angka kepegawaian nasional memberikan konteks mengenai skala pembahasan pembayaran gaji melalui Kopdes Merah Putih, tetapi perlu dibaca sesuai cakupan datanya. Badan Kepegawaian Negara mencatat sekitar 6,7 juta aparatur sipil negara di Indonesia per Oktober 2026. Jumlah tersebut mencakup pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Karena itu, angka tersebut menggambarkan keseluruhan ASN yang tercatat, bukan jumlah peserta yang telah dipastikan akan menerima gaji melalui suatu mekanisme baru.
Data PT Taspen memiliki cakupan berbeda. Hingga Agustus 2026, Taspen melaporkan melayani total 9,13 juta peserta, dengan 3,28 juta di antaranya merupakan peserta pensiun. Angka peserta pensiun ini tidak dapat disamakan dengan jumlah ASN aktif yang dicatat BKN. Perbedaan kategori dan cakupan layanan tersebut penting untuk diperhatikan saat membandingkan data: peserta pensiun merupakan bagian dari keseluruhan peserta Taspen, sedangkan data BKN merujuk pada ASN, termasuk PNS dan PPPK.
Jaringan layanan Taspen juga menunjukkan skala infrastruktur pembayaran yang sudah tersedia. Perusahaan tersebut memiliki 46 mitra bayar dan 16.911 titik layanan yang tersebar di seluruh Indonesia. Informasi ini menggambarkan jangkauan layanan bagi peserta Taspen, tetapi tidak dengan sendirinya menetapkan bahwa seluruh titik atau mitra tersebut akan digunakan untuk menyalurkan gaji ASN melalui Kopdes Merah Putih. Jumlah peserta dan jaringan layanan sebaiknya dipahami sebagai konteks terpisah, bukan sebagai bukti tentang cakupan rencana penyaluran.
Untuk pembayaran gaji PNS.
Baca juga: Pengerjaan Pengecoran Jembatan Beton Merah Putih Di Desa Beloro Terus Dikebut | Pengecoran Dikebut, Jembatan Beton Merah Putih Segera Sambungkan Akses Antar wilayah | Dandim 0906/Kkr Tinjau Hasil Akhir Pembangunan Jembatan Beton Merah Putih Muara Jawa
