Jakarta | Kecerdasan buatan mulai menggeser cara masyarakat mencari dan memahami informasi mengenai kebijakan, kinerja, serta reputasi suatu organisasi. Jika sebelumnya publik biasanya membuka situs resmi, membaca pemberitaan, atau menghubungi lembaga untuk memperoleh keterangan, kini mereka juga dapat bertanya langsung kepada layanan pencarian berbasis AI. Sistem tersebut menyajikan jawaban yang dirangkum dari berbagai sumber, sehingga informasi tentang sebuah organisasi dapat diterima tanpa seseorang lebih dahulu mengunjungi kanal resminya.
Perubahan itu disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria saat menjadi pembicara kunci dalam Konvensi Humas Indonesia di Solo, Jawa Tengah, pada Sabtu (17/10/2026). Ia menyoroti bahwa perkembangan teknologi bukan sekadar menambah alat komunikasi baru, melainkan mengubah jalur yang ditempuh publik untuk mengenali suatu isu dan membentuk penilaian. Informasi mengenai kebijakan atau rekam kinerja organisasi dapat muncul dalam jawaban yang disusun oleh mesin, termasuk ketika pengguna tidak secara khusus mencari penjelasan dari lembaga terkait.
Kondisi ini membuat hubungan organisasi dan publik semakin dipengaruhi oleh ekosistem informasi yang luas. Berbagai dokumen, berita, unggahan, serta sumber pihak ketiga dapat menjadi bahan yang digunakan layanan AI untuk menyusun respons. Karena itu, jawaban yang diterima pengguna mungkin tidak selalu berasal dari komunikasi resmi atau mencerminkan konteks yang disampaikan organisasi. Publik tetap dapat mengakses sumber asli, tetapi ringkasan otomatis berpotensi menjadi titik awal pemahaman mereka.
Bagi praktisi humas, perubahan tersebut menuntut perhatian terhadap bagaimana informasi tersedia, ditemukan, dan dipahami di ruang digital. Tugas komunikasi tidak lagi terbatas pada menerbitkan siaran pers atau menjawab pertanyaan secara langsung. Organisasi perlu memastikan keterangan penting mudah diakses, jelas, konsisten, dan didukung sumber yang dapat dipercaya. Pada saat yang sama, pemantauan terhadap percakapan dan cara informasi tentang organisasi dirangkum menjadi semakin relevan. Dengan memahami pergeseran ini, humas dapat menyesuaikan pendekatan komunikasi agar publik tetap memperoleh konteks yang memadai, sementara lembaga mampu menjelaskan kebijakan, kinerja, dan reputasinya melalui kanal resmi maupun lingkungan pencarian berbasis AI.
Arus informasi berbasis kecerdasan buatan mengubah cara publik mencari dan memahami informasi tentang organisasi. Masyarakat tidak selalu membuka situs resmi atau kanal komunikasi lembaga secara langsung; mereka dapat mengajukan pertanyaan kepada sistem AI dan menerima rangkuman sebagai jawaban. Situasi ini menuntut praktisi humas memastikan data resmi tersedia, mutakhir, akurat, dan disajikan dengan konteks yang memadai. Informasi yang keliru, tidak lengkap, atau sudah usang berisiko muncul kembali dalam jawaban AI, lalu memengaruhi persepsi publik terhadap organisasi.
Tugas humas karena itu tidak lagi berhenti pada menyediakan akses menuju sumber informasi. Organisasi perlu mengelola isi sumber tersebut agar mudah dipahami, konsisten di berbagai kanal, serta cukup mendalam untuk menjawab pertanyaan publik. Pernyataan resmi, laporan, data, dan penjelasan kebijakan sebaiknya memuat konteks, definisi, waktu penerbitan, dan rujukan yang relevan. Dengan begitu, manusia maupun sistem AI memiliki bahan yang lebih andal untuk menafsirkan isu. Keteraturan publikasi dan pembaruan juga membantu mengurangi ruang bagi spekulasi atau kesimpulan yang tidak didukung fakta.
Nezar menekankan bahwa kemampuan menggunakan AI saja tidak cukup. Praktisi dan organisasi juga perlu memiliki kapabilitas untuk menilai mutu keluaran, memahami batas teknologi, serta mengarahkan pemanfaatannya sesuai tujuan komunikasi. Kebijaksanaan dalam penggunaan AI menentukan apakah teknologi membantu memperjelas informasi atau justru menyederhanakan persoalan secara berlebihan. Jika bahan yang tersedia dangkal, jawaban yang dihasilkan pun berpotensi kehilangan nuansa penting. Sebaliknya, informasi yang kaya, terverifikasi, dan tersusun baik memberi landasan bagi pemahaman yang lebih utuh. Karena itu, humas perlu memadukan keterampilan teknologi dengan penilaian profesional, pemeriksaan fakta, dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi. Kepercayaan publik bergantung bukan hanya pada seberapa cepat jawaban ditemukan, tetapi juga pada ketepatan dan kedalaman penjelasannya.
Pandangan Nezar menempatkan kecerdasan buatan sebagai alat bantu yang dapat memperkuat pekerjaan manusia, bukan pengganti kemampuan berpikir maupun tanggung jawabnya. Dalam praktik humas, AI dapat membantu merangkum dokumen, mengolah data, menyusun draf, dan mempercepat pemantauan informasi. Namun, hasilnya tetap perlu diperiksa oleh praktisi yang memahami konteks, tujuan komunikasi, serta dampak pesan bagi masyarakat. Kecepatan dan kemudahan teknologi tidak dengan sendirinya menjamin kebenaran. Karena itu, keputusan mengenai apa yang disampaikan, kepada siapa, dan dengan cara apa harus tetap berada pada manusia yang dapat menimbang konsekuensinya.
Penggunaan AI dalam komunikasi publik perlu disertai prinsip transparansi, etika, dan akuntabilitas. Transparansi berarti menjelaskan peran teknologi secara proporsional, khususnya ketika penggunaannya berpengaruh pada materi atau layanan yang diterima masyarakat. Prinsip etika menuntut perhatian terhadap privasi, potensi bias, keadilan, dan kemungkinan informasi menyesatkan. Sementara itu, akuntabilitas memastikan ada pihak yang bertanggung jawab atas isi pesan, proses pembuatannya, dan koreksi jika terjadi kesalahan. AI dapat menghasilkan teks yang tampak meyakinkan, tetapi tidak memikul tanggung jawab moral ataupun profesional. Pengawasan manusia diperlukan agar komunikasi tidak hanya efisien, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan.
Bagi praktisi humas, perkembangan teknologi menjadi alasan untuk terus belajar dan menyesuaikan kompetensi, bukan untuk menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada sistem otomatis. Mereka perlu memahami keterbatasan alat yang digunakan, memeriksa sumber, menguji ketepatan fakta, serta memastikan konteks tidak hilang ketika informasi diringkas atau disebarkan. Kewajiban mematuhi etika profesi tetap berlaku, baik pesan dibuat secara manual maupun dengan bantuan AI. Dalam arus informasi yang bergerak cepat, verifikasi dan koreksi yang terbuka membantu mencegah kekeliruan berkembang luas. Sikap cermat ini juga menunjukkan bahwa kemajuan teknologi dapat berjalan seiring dengan tanggung jawab. Dengan menempatkan manusia sebagai pengambil keputusan, humas dapat memanfaatkan AI secara bijaksana sekaligus menjaga kredibilitas komunikasi dan kepercayaan publik.
Ketua Umum Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia, Boy Kelana, mengingatkan bahwa kemajuan teknologi komunikasi tidak dengan sendirinya membuat manusia semakin memahami satu sama lain. Akses terhadap informasi kini jauh lebih cepat dan luas, tetapi banyaknya pesan yang diterima tidak selalu disertai kemampuan untuk menafsirkan konteks, memeriksa sumber, atau memahami sudut pandang berbeda. Dalam ruang digital yang bergerak tanpa henti, informasi dapat tersebar sebelum kebenarannya sempat diuji. Akibatnya, keterhubungan secara teknis belum tentu menghasilkan percakapan yang lebih bermakna ataupun pemahaman yang lebih mendalam.
Tantangan penting bagi masyarakat adalah membedakan fakta, opini, manipulasi, dan kebohongan. Keempatnya dapat hadir bersamaan dalam satu aliran konten, dikemas dengan bahasa meyakinkan, gambar yang tampak autentik, atau dukungan dari akun yang terlihat berpengaruh. Judul sensasional dan potongan informasi tanpa konteks juga dapat mendorong orang mengambil kesimpulan secara terburu-buru. Karena itu, literasi informasi bukan sekadar kemampuan menggunakan perangkat atau menemukan konten. Masyarakat perlu memeriksa asal-usul klaim, membandingkannya dengan sumber tepercaya, serta mempertimbangkan tujuan dan konteks pesan sebelum membagikannya. Sikap kritis ini membantu mengurangi risiko ikut menyebarkan informasi yang keliru.
Boy Kelana juga menyoroti dua sisi perkembangan kecerdasan buatan. AI membuka peluang besar bagi peradaban, termasuk mempercepat pekerjaan, membantu pengolahan pengetahuan, dan mendukung berbagai inovasi. Namun, teknologi yang sama meningkatkan kemampuan untuk menciptakan disinformasi, deepfake, manipulasi persepsi, dan berita palsu. Konten buatan dapat dibuat semakin meyakinkan, diproduksi dalam jumlah besar, lalu disebarkan dengan kecepatan yang sulit dibayangkan sebelumnya. Situasi ini memperumit upaya publik mengenali apakah suara, gambar, atau video benar-benar merekam peristiwa nyata.
