Mataram | Tunjangan profesi guru (TPG) bagi guru non-ASN ditargetkan mulai ditransfer ke rekening penerima pada Senin (19/10). Kabar tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani di Mataram pada Senin. Penggunaan kata “ditargetkan” menunjukkan bahwa tanggal tersebut merupakan sasaran pencairan, bukan kepastian bahwa seluruh penerima telah menerima dana pada hari yang sama. Karena itu, guru non-ASN dapat mencermati informasi resmi dan memeriksa rekening masing-masing untuk mengetahui perkembangan penyaluran tunjangan.
TPG merupakan tunjangan profesi yang menjadi hak guru sesuai ketentuan yang berlaku. Rencana penyaluran kepada guru non-ASN ini menjadi perhatian karena pencairan langsung ke rekening berkaitan dengan waktu penerimaan manfaat oleh para penerima. Pernyataan Lalu menyampaikan sasaran dimulainya transfer, tetapi tidak merinci bahwa seluruh proses akan selesai serentak pada Senin. Dengan demikian, kabar tersebut perlu dipahami sebagai informasi mengenai target awal penyaluran, bukan jaminan waktu masuk dana yang berlaku sama bagi setiap guru.
Guru yang menantikan pencairan dapat memantau rekening secara berkala setelah tanggal yang disebutkan, sekaligus mengikuti pemberitahuan dari instansi atau saluran resmi terkait. Apabila dana belum terlihat pada hari tersebut, hal itu tidak serta-merta membuktikan bahwa tunjangan tidak akan disalurkan, sebab informasi yang disampaikan hanya menyebut target mulai transfer. Kepastian mengenai status dan jadwal penerimaan masing-masing dapat diperoleh melalui pihak yang menangani penyaluran. Penjelasan yang cermat ini penting agar penerima memahami perbedaan dimulainya proses transfer dan dana yang sudah tercatat masuk ke rekening pribadi.
Kepastian mengenai target penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru non-ASN diperoleh setelah koordinasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Keuangan, serta Komisi X DPR RI. Pertemuan lintas lembaga tersebut menjadi langkah penting untuk menyelaraskan proses administrasi dan memastikan penyaluran dapat segera berjalan. Dengan adanya komunikasi bersama, masing-masing pihak dapat membahas perkembangan yang diperlukan sebelum dana tunjangan diterima oleh para guru yang berhak.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan apresiasi atas kerja sama antarkementerian dalam mengupayakan percepatan pencairan TPG. Ia juga menghargai dukungan Komisi X DPR RI yang turut mendorong agar penyaluran tunjangan tidak berlarut-larut. Kerja bersama tersebut dinilai penting karena pembayaran melibatkan koordinasi pemerintah, pengelolaan anggaran, dan proses penyaluran kepada penerima. Dukungan dari berbagai pihak diharapkan membantu memastikan tahapan yang tersisa dapat diselesaikan secara tertib dan tepat sasaran.
Melalui koordinasi itu, tunjangan guru non-ASN ditargetkan mulai masuk ke rekening pada Senin, atau pada pekan berikutnya sesuai jadwal yang disampaikan. Pernyataan tersebut memberi harapan bahwa guru yang memenuhi ketentuan akan segera menerima haknya setelah proses penyaluran berjalan. Meski demikian, waktu dana terlihat di rekening dapat mengikuti penyelesaian tahapan administratif dan mekanisme perbankan. Karena itu, guru dapat memantau informasi resmi dari kementerian maupun pihak terkait mengenai perkembangan pembayaran. Pemerintah menargetkan proses berlangsung lebih cepat, sementara koordinasi lintas lembaga menjadi dasar untuk menjaga kelancaran pelaksanaannya. Kepastian jadwal ini juga membantu guru memperoleh gambaran mengenai perkiraan waktu penerimaan tunjangan, tanpa mengabaikan proses verifikasi dan penyaluran yang harus dipenuhi. Apresiasi Abdul Mu’ti menegaskan bahwa percepatan tersebut merupakan hasil upaya bersama, bukan kerja satu lembaga saja. Dengan demikian, sasaran penyaluran pada pekan berikutnya menjadi komitmen yang didukung oleh koordinasi kementerian dan perhatian DPR terhadap kebutuhan para guru non-ASN. Informasi lanjutan tetap perlu merujuk pada pengumuman resmi agar penerima memperoleh jadwal yang akurat.Lalu Hadrian menyampaikan bahwa anggaran untuk tunjangan profesi guru (TPG) non-ASN sudah tersedia. Keterangan ini menjadi dasar penting bagi harapan agar pencairan tunjangan segera direalisasikan, sehingga hak para guru dapat diterima tanpa penundaan yang tidak memiliki alasan jelas. Menurutnya, ketika anggaran telah tersedia, proses pencairan perlu dilanjutkan agar para penerima tidak terus menunggu kepastian.
Ia juga mengatakan telah menerima informasi dari Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan mengenai surat perintah pencairan dana (SP2D). Berdasarkan informasi yang diterima Lalu Hadrian, SP2D tersebut sudah siap sejak malam sebelumnya. Pernyataan mengenai kesiapan SP2D itu merujuk pada informasi yang disampaikan kepadanya oleh pejabat tersebut, bukan keterangan terpisah yang disampaikan langsung oleh kementerian dalam pernyataan ini.
Dengan anggaran yang disebut telah tersedia dan SP2D yang menurut informasi tersebut sudah siap, Lalu Hadrian menilai pencairan perlu segera diwujudkan. Ia menekankan bahwa tunjangan merupakan hak guru, sehingga tidak semestinya tertunda tanpa alasan yang jelas. Harapan agar dana segera masuk ke rekening para guru pun berkaitan dengan kebutuhan untuk memastikan hak tersebut benar-benar diterima, bukan berhenti pada kesiapan anggaran atau dokumen pencairan.
Keterangan Lalu Hadrian ini memberi perhatian pada dua hal yang ia sampaikan: ketersediaan anggaran dan informasi tentang SP2D. Namun, ia tidak memaparkan rincian tambahan mengenai tahapan pencairan, jadwal pasti dana masuk ke rekening, ataupun alasan lain yang mungkin memengaruhi realisasi. Karena itu, informasi yang dapat ditegaskan dari keterangannya adalah bahwa anggaran telah tersedia dan SP2D, menurut informasi dari Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan yang diterimanya, sudah siap sejak malam sebelumnya. Ia mendorong agar pencairan segera dilakukan agar hak guru non-ASN tidak tertunda tanpa penjelasan yang jelas.
Lalu Hadrian menjelaskan bahwa pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru non-ASN sebenarnya dapat dilakukan pada Jumat. Namun, proses tersebut bergantung pada penyelesaian tahapan administrasi dan ketersediaan dokumen yang diperlukan. Dalam hal ini, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) menjadi dokumen penting sebagai dasar untuk melanjutkan proses penyaluran. Karena itu, waktu diterimanya SP2D turut memengaruhi kapan pencairan dapat diproses.
Menurut Lalu Hadrian, SP2D baru diterima pada Jumat sore, ketika waktu kerja sudah terlalu dekat dengan akhir hari. Kondisi tersebut membuat proses pencairan tidak memungkinkan untuk diteruskan pada hari yang sama. Tahapan administrasi dan layanan perbankan memerlukan waktu serta mengikuti jadwal hari kerja, sehingga proses harus menunggu kesempatan berikutnya. Dengan demikian, penundaan ini berkaitan dengan waktu penerimaan dokumen, bukan berarti pencairan telah selesai ataupun dana sudah masuk ke rekening penerima.
Proses selanjutnya ditargetkan berlangsung mulai Senin, setelah jeda akhir pekan dan kembali dimulainya hari kerja. Meski demikian, realisasi penyaluran tetap bergantung pada kelancaran tahapan yang harus dilalui setelah SP2D diterima. Informasi mengenai target tersebut menjadi perhatian para guru non-ASN yang menantikan TPG, tetapi tidak dapat dipahami sebagai kepastian bahwa dana telah diterima pada waktu tertentu. Penerima diharapkan menunggu pemberitahuan resmi dan memeriksa rekening sesuai informasi dari pihak yang berwenang.
Lalu Hadrian berharap tahapan berikutnya dapat berjalan lancar tanpa kendala berarti, sehingga proses penyaluran dapat segera dituntaskan. Kelancaran administrasi dan koordinasi antarpihak diperlukan agar hak para guru penerima TPG dapat diproses sesuai prosedur. Harapannya, para guru non-ASN yang berhak menerima tunjangan tersebut tidak perlu menunggu lebih lama dari yang diperlukan. Untuk saat ini, yang disampaikan adalah target agar proses dimulai pada Senin, bukan pernyataan bahwa pencairan sudah terjadi. Perkembangan berikutnya masih perlu menunggu proses resmi sampai selesai.
