Kota Paris | Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu menyatakan bahwa sebanyak 1.200 orang ditangkap dalam aksi protes di berbagai wilayah pada Sabtu, 17 Oktober. Ia juga menyebut sekitar 150 anggota kepolisian mengalami luka dalam rangkaian demonstrasi tersebut. Angka-angka itu menunjukkan skala mobilisasi dan ketegangan yang terjadi secara nasional, ketika unjuk rasa terkait biaya hidup berlangsung dan situasi di sejumlah lokasi berubah menjadi bentrokan. Lecornu menyampaikan keterangan itu saat mengunjungi petugas yang dikerahkan di pusat kota Paris. Kunjungan tersebut dilakukan setelah bentrokan dan penjarahan berlangsung sepanjang hari, sementara aparat berupaya mengamankan kawasan dan menangani situasi yang terus berkembang.
Dalam pernyataannya, Lecornu menyoroti jumlah korban luka di kalangan polisi dan menyebut bahwa dampaknya tidak lebih besar sebagai sebuah keajaiban. Pernyataan itu disampaikan setelah petugas menghadapi kerumunan dalam aksi yang berlangsung di berbagai daerah. Ia tidak menganggap kondisi tersebut ringan: ratusan orang mengalami konsekuensi langsung dari kekerasan, baik melalui penangkapan maupun luka-luka. Namun, menurut Lecornu, jumlah korban yang tercatat bisa saja lebih tinggi mengingat skala bentrokan yang terjadi. Ungkapan “sebuah keajaiban” merujuk pada kenyataan bahwa jumlah korban tidak melampaui angka yang dilaporkan, bukan pada pengabaian terhadap mereka yang terluka atau ditahan.
Situasi di Paris menjadi salah satu titik penting dalam laporan pemerintah karena bentrokan dan penjarahan dilaporkan berlangsung sepanjang hari di pusat kota. Kunjungan perdana menteri kepada petugas yang bertugas menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kondisi aparat setelah menghadapi demonstrasi. Pada saat yang sama, angka penangkapan dan korban luka memberi gambaran tentang besarnya dampak aksi nasional tersebut. Rincian yang disampaikan Lecornu menegaskan bahwa peristiwa itu tidak terbatas pada satu lokasi, melainkan terjadi di berbagai wilayah Prancis. Pernyataan resmi tersebut menjadi penjelasan awal pemerintah mengenai jumlah orang yang ditangkap dan polisi yang terluka, di tengah situasi pascaprotes yang masih menjadi perhatian publik.
Unjuk rasa nasional untuk menentang lonjakan inflasi dan biaya hidup yang semakin berat berlangsung di berbagai kota Prancis. Jumlah peserta diperkirakan mencapai 550 ribu orang menurut Kementerian Dalam Negeri, sementara serikat pekerja CGT menyebut angka yang lebih tinggi, yakni 800 ribu. Aksi yang bermula sebagai penyampaian tuntutan tersebut kemudian berubah menjadi bentrokan jalanan dengan intensitas ekstrem. Di sejumlah lokasi, polisi berupaya membubarkan massa menggunakan gas air mata dan meriam air. Sebagian pengunjuk rasa membalas dengan melempar benda serta menembakkan kembang api ke arah petugas, sehingga suasana semakin tidak terkendali.
Kerusuhan juga melibatkan kelompok pemuda bertopeng yang membakar mobil dan menjarah toko. Puluhan gerai menjadi sasaran di Paris, Marseille, Nice, Nantes, Bordeaux, Limoges, Lille, Toulouse, dan Strasbourg. Toko yang terdampak mencakup supermarket, apotek, butik, serta gerai pakaian, kacamata, kosmetik, dan elektronik. Aksi perusakan ini menimbulkan kerugian bagi pemilik usaha dan mengganggu kegiatan warga di pusat kota. Sejumlah jalan harus ditutup, sementara layanan umum dan aktivitas perdagangan ikut terdampak ketika aparat berusaha mengendalikan situasi. Skala kerusakan menunjukkan bahwa kekerasan tidak hanya terjadi di satu titik, tetapi menyebar ke sejumlah kawasan perkotaan.
Bangunan publik turut mengalami kerusakan. Balai kota di Limoges, Marseille, dan Lille menjadi sasaran, begitu pula kompleks kepolisian di Bordeaux dan kantor layanan pariwisata di Lyon. Insiden paling serius dilaporkan terjadi di Saint-Etienne, ketika seorang remaja berusia 17 tahun kehilangan tangan kanannya akibat ledakan granat pengendali massa. Peristiwa tersebut menyoroti risiko besar yang dihadapi demonstran maupun petugas saat bentrokan berlangsung. Di tengah perbedaan data jumlah peserta dan meluasnya kerusuhan, aparat menghadapi tekanan untuk memulihkan ketertiban, sementara dampak terhadap korban, usaha, dan fasilitas kota masih menjadi perhatian. Protes biaya hidup itu pun berubah menjadi krisis keamanan di sejumlah wilayah, jauh melampaui penyampaian tuntutan ekonomi di jalanan.
Kekerasan pecah di sela-sela demonstrasi menentang mahalnya biaya hidup yang berlangsung di Paris dan sejumlah kota lain di Prancis. Aksi tersebut berangkat dari keresahan warga terhadap kenaikan harga kebutuhan sehari-hari dan tekanan ekonomi yang dirasakan rumah tangga. Dalam laporan mengenai protes itu, sebagian kenaikan biaya hidup dikaitkan dengan perang di Timur Tengah serta lonjakan inflasi yang melanda Eropa dan berbagai wilayah lain. Namun, tuntutan para demonstran juga mencerminkan ketidakpuasan yang lebih luas terhadap kebijakan pemerintah dan keadaan sosial ekonomi.
Gerakan Rompi Kuning menyerukan demonstrasi dengan tajuk “kaum muda dan rompi kuning”, yang menggabungkan keterlibatan generasi muda dengan gerakan protes yang telah dikenal sebelumnya. Di Paris, puluhan ribu orang berpawai melewati kawasan timur dan utara kota. Suasana aksi tidak seragam: banyak peserta menyampaikan tuntutan ekonomi, sementara sebagian meneriakkan slogan yang menentang polisi dan mendesak Presiden Emmanuel Macron mundur. Ketegangan di demonstran dan aparat kemudian menyertai rangkaian aksi tersebut, ketika protes yang pada awalnya berfokus pada biaya hidup berujung pada kerusuhan.
Di peserta aksi terdapat Kamil Alahyan, seorang siswa berusia 18 tahun. Ia menjelaskan bahwa keikutsertaannya berkaitan dengan kekhawatiran terhadap arah politik dan kondisi ekonomi menjelang pemilu yang dijadwalkan berlangsung pada 2027. Menurut Alahyan, para politisi dianggap berbohong kepada masyarakat, sehingga ia meragukan janji yang disampaikan oleh para pemimpin. Ia juga menyoroti ketimpangan kekayaan: kelompok ultra kaya, katanya, terus menambah kekayaan selama sepuluh tahun terakhir, sedangkan banyak warga menghadapi biaya hidup yang meningkat.
Pernyataan itu menggambarkan bagaimana tekanan ekonomi bertaut dengan ketidakpercayaan terhadap elite politik dan rasa ketidakadilan. Bagi sebagian demonstran, kenaikan harga bukan persoalan sementara semata, melainkan bagian dari pengalaman panjang ketika pendapatan dan kesejahteraan dinilai tertinggal dari akumulasi kekayaan di lapisan teratas. Dengan demikian, aksi di Paris dan kota-kota lain mempertemukan keluhan mengenai harga kebutuhan dengan kritik terhadap pemerintah, aparat, serta distribusi kekayaan. Seruan tersebut membantu menjelaskan mengapa protes menarik peserta dari kalangan muda maupun pendukung Rompi Kuning, sekaligus mengapa situasi di sejumlah lokasi menjadi tegang.Kerusuhan yang menyusul protes biaya hidup berlangsung di tengah ketidakpastian politik di Prancis. Pemilihan umum disebut akan digelar enam bulan ke depan untuk menentukan pengganti Presiden Emmanuel Macron, sehingga gejolak sosial turut menambah tekanan terhadap pemerintah dan partai-partai politik. Isu harga kebutuhan pokok dan daya beli telah menjadi perhatian publik, sementara rangkaian kerusuhan terbaru terjadi setelah berminggu-minggu protes mahasiswa. Perpaduan keluhan ekonomi dan ketegangan politik membuat aksi jalanan ini dipandang sebagai tantangan yang lebih luas daripada sekadar persoalan ketertiban umum.
Di Paris, Wali Kota Emmanuel Gregoire mengatakan sejumlah ruas jalan mengalami kerusakan akibat aksi kelompok pemuda bertopeng. Kerusakan tersebut menjadi salah satu dampak yang terlihat setelah demonstrasi berubah menjadi bentrokan dan aksi perusakan. Pemerintah kota menghadapi kebutuhan untuk memulihkan fasilitas serta menjaga keamanan, sementara warga dan pelaku usaha di sekitar lokasi terdampak harus berhadapan dengan gangguan aktivitas. Situasi itu juga memperbesar tuntutan agar aparat menangani pelanggaran tanpa mengabaikan hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai.
Macron merespons melalui platform X dengan menegaskan bahwa para pelaku vandalisme, penyerangan terhadap kantor pemerintahan maupun tempat usaha, serta penjarahan akan dituntut dan dihukum. Ia turut menyebut aksi di balai kota sebagai contoh tindakan yang tidak dapat diterima.
Baca juga: Polresta Tuban Pantau Pergerakan Pengedar, 3 Target Operasi Berujung Penangkapan
