Makassar | Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muh Sarmuji, menyampaikan bahwa arah kerja partainya menuju Pemilu 2029 berfokus pada penambahan jumlah kursi. Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan Rakornis dan Bimbingan Teknis (Bimtek) di Makassar pada Sabtu, 17 Oktober. Dengan menyebut penambahan kursi sebagai sasaran, Sarmuji menggambarkan orientasi yang lebih terukur daripada sekadar menyatakan keinginan untuk menang dalam pemilu mendatang.
Menurut pernyataan itu, Golkar akan berupaya memperoleh lebih banyak kursi dibandingkan hasil yang diraih pada Pemilu 2024. Perbandingan dengan hasil pemilu sebelumnya menjadi dasar untuk membaca kemajuan partai pada 2029. Artinya, keberhasilan tidak hanya dinilai dari pernyataan politik atau optimisme menghadapi kontestasi, tetapi juga dari perubahan jumlah wakil yang berhasil ditempatkan melalui proses pemilu. Meski begitu, Sarmuji tidak menyebut angka sasaran tertentu dalam keterangan tersebut. Karena itu, belum ada target numerik yang dapat dikaitkan dengan rencana penambahan kursi itu.
Fokus pada jumlah kursi juga menunjukkan bahwa Golkar menempatkan capaian representasi sebagai prioritas dalam persiapan politiknya. Kursi yang diperoleh di lembaga perwakilan merupakan salah satu ukuran hasil elektoral, sehingga upaya meningkatkannya memerlukan kerja yang berkelanjutan sebelum masa pemungutan suara. Pernyataan di Makassar itu menyampaikan arah umum yang hendak ditempuh, bukan rincian teknis tentang bagaimana setiap daerah akan menyumbang pada kenaikan tersebut. Tanpa target angka atau penjelasan lebih lanjut mengenai pembagian sasaran, publik dapat memahami komitmen partai sebatas keinginan untuk melampaui capaian 2024.
Dengan demikian, pesan utama Sarmuji adalah bahwa Golkar ingin bergerak melampaui hasil sebelumnya, bukan berhenti pada klaim bahwa partai akan mengejar kemenangan. Penekanan tersebut memberi tolok ukur yang dapat dibandingkan ketika hasil Pemilu 2029 telah diketahui. Pada saat yang sama, belum ditetapkannya angka tertentu berarti ruang untuk merumuskan target yang lebih rinci masih terbuka. Untuk sementara, arah yang dinyatakan tetap jelas: menambah jumlah kursi dibandingkan Pemilu 2024, sebagai fokus partai dalam menyongsong kontestasi nasional berikutnya.
Golkar menempatkan kesiapan kader sebagai salah satu bagian penting dalam strategi menambah jumlah kursi pada Pemilu 2029. Dalam kebijakan yang disampaikan partai, kader dan pengurus tidak hanya diminta mendukung kerja organisasi, tetapi juga diwajibkan maju sebagai calon anggota legislatif. Langkah ini menunjukkan bahwa target penambahan kursi diarahkan untuk ditopang oleh keterlibatan langsung para kader dalam kontestasi pemilu. Dengan menyiapkan calon dari lingkungan internal partai, Golkar berupaya memastikan mesin organisasi bergerak menuju sasaran politik tersebut.
Sekretaris Jenderal Golkar Sarmuji menjelaskan bahwa kewajiban itu tercantum dalam salah satu klausul hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas). Ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh kader dan pengurus, termasuk mereka yang saat ini menduduki jabatan sebagai menteri. Para menteri dari Golkar juga diharuskan maju sebagai caleg pada Pemilu 2029. Penjelasan ini memperlihatkan bahwa kebijakan pencalonan dirancang mencakup berbagai unsur dalam partai, tanpa mengecualikan kader yang sedang mengemban tugas di pemerintahan.
Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia termasuk dalam jajaran kader yang disebut akan mengikuti ketentuan tersebut. Bahlil disebut akan maju sebagai caleg dari Papua. Pernyataan itu menempatkan ketua umum sebagai bagian dari upaya kolektif partai untuk memenuhi target penambahan kursi, sekaligus mempertegas bahwa kebijakan tersebut tidak hanya ditujukan kepada pengurus di tingkat tertentu. Namun, informasi yang disampaikan mengenai rencana pencalonannya terbatas pada asal wilayah tersebut, sehingga tidak perlu disertai rincian lain yang belum dinyatakan.
Kewajiban bagi kader, pengurus, dan para menteri untuk menjadi calon legislatif memberi gambaran mengenai pendekatan Golkar dalam mempersiapkan Pemilu 2029. Partai mendorong para pemegang peran organisasi maupun kader yang berada di pemerintahan untuk mengambil bagian dalam pemilihan anggota legislatif. Ketentuan yang menjadi bagian dari hasil Rapimnas itu menghubungkan kesiapan calon dengan sasaran memperbesar perolehan kursi. Pelaksanaannya akan menjadi salah satu unsur dalam persiapan partai menghadapi pemilu mendatang, sementara rincian pencalonan lebih lanjut tidak disampaikan dalam keterangan tersebut.
Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, Partai Golkar mendorong agar ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) berada di kisaran 5 persen. Usulan tersebut menjadi bagian dari pandangan partai mengenai aturan kepemiluan yang akan berlaku pada pemilu mendatang. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menyampaikan bahwa angka yang dibahas tidak harus berhenti tepat pada 5 persen. Menurutnya, ambang batas dapat ditetapkan pada angka tersebut ataupun sedikit lebih tinggi, bergantung pada proses pembahasan dan kesepakatan para pihak.
Pernyataan itu mencerminkan posisi Golkar dalam perdebatan mengenai desain sistem pemilu, khususnya ketentuan yang menentukan partai politik dapat memperoleh kursi di parlemen. PT kerap menjadi isu penting dalam penyusunan regulasi karena perubahan persentasenya dapat memengaruhi peluang partai untuk mengonversi suara menjadi keterwakilan. Dalam konteks tersebut, Golkar menyatakan dukungan terhadap ambang batas sekitar 5 persen, sembari membuka kemungkinan angka yang lebih besar. Pembahasan RUU Pemilu masih menjadi ruang bagi berbagai usulan untuk dipertimbangkan, sehingga pandangan partai belum dapat diperlakukan sebagai ketentuan final.
Sarmuji juga menyatakan keyakinannya bahwa Golkar akan mampu melewati ambang batas apabila PT ditetapkan sebesar 5 persen. Ia bahkan menyebut partainya sanggup meraih hasil yang diperlukan jika ambang batas mencapai 7 persen. Pernyataan itu merupakan penilaian dan optimisme Sarmuji terhadap kemampuan Golkar, bukan laporan mengenai hasil pemilu yang telah berlangsung. Dengan demikian, angka tersebut perlu dipahami sebagai gambaran keyakinan politik partai dalam menghadapi kemungkinan aturan pada masa mendatang. Sikap Golkar sekaligus menunjukkan bahwa partai itu ingin menempatkan pembahasan ambang batas dalam kaitannya dengan target keterwakilan dan strategi politik menuju Pemilu 2029. Keputusan mengenai besaran PT tetap bergantung pada proses legislasi serta kesepakatan yang dicapai dalam pembahasan RUU Pemilu. Sampai aturan disahkan, usulan sekitar 5 persen dan keyakinan Sarmuji mengenai kemampuan Golkar pada angka yang lebih tinggi tetap merupakan posisi politik yang disampaikan kepada publik.
Dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) DPRD se-Indonesia Timur, Sarmuji menyampaikan bahwa Partai Golkar akan mengawal pelaksanaan program pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pengawalan tersebut dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab politik partai, baik melalui dukungan terhadap kebijakan yang dinilai bermanfaat maupun dengan memastikan pelaksanaannya menjawab kebutuhan masyarakat. Peran para anggota DPRD menjadi penting karena mereka berhubungan langsung dengan kondisi dan aspirasi warga di daerah.
Sarmuji juga mengaitkan kerja tersebut dengan amanah Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar. Amanah itu, menurutnya, menjadi dorongan bagi seluruh kader untuk berupaya menambah perolehan kursi pada pemilu mendatang. Upaya tersebut tidak cukup dilakukan hanya dengan menargetkan hasil elektoral, tetapi perlu ditopang kerja politik yang terukur dan konsisten. Kader diharapkan memahami persoalan setempat, hadir di tengah masyarakat, serta memperjuangkan kebutuhan warga melalui jalur kebijakan dan lembaga perwakilan.
Untuk mendukung target itu, Golkar berencana memetakan setiap daerah pemilihan secara lebih cermat. Pemetaan diperlukan agar partai dapat mengenali karakter wilayah, dinamika pemilih, serta persoalan yang paling dirasakan masyarakat di masing-masing dapil. Dari proses tersebut, kader dapat mengidentifikasi isu yang layak diperjuangkan dan merumuskan langkah yang sesuai dengan konteks daerah, bukan menerapkan pendekatan yang sama di semua wilayah. Aspirasi lokal dapat menjadi dasar bagi kerja legislasi, pengawasan, dan komunikasi politik anggota DPRD.
Langkah pemetaan dan pengawalan program pemerintah tersebut diarahkan untuk memperkuat kedekatan Golkar dengan masyarakat.
