Surabaya | Polda Jawa Timur menyatakan dugaan penganiayaan terhadap seorang anak berkebutuhan khusus yang meninggal di Surabaya diproses sesuai ketentuan hukum. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penanganan perkara harus mengikuti prosedur yang berlaku, termasuk dalam pengumpulan keterangan dan pemeriksaan fakta. Karena perkara masih dalam proses, informasi yang tersedia belum cukup untuk menyimpulkan siapa yang bertanggung jawab ataupun bagaimana hasil akhirnya. Penetapan status hukum dan kesimpulan mengenai peristiwa perlu menunggu proses penyelidikan atau penyidikan serta tahapan hukum berikutnya.
Polisi juga menyampaikan bahwa penanganan perkara perlu memperhatikan hak korban dan keluarganya. Dalam kasus yang melibatkan anak, kebutuhan serta kerentanan korban patut menjadi perhatian ketika aparat berkomunikasi, meminta keterangan, dan mengelola informasi perkara. Keluarga korban berhak memperoleh penjelasan melalui jalur yang sesuai mengenai perkembangan proses, tanpa mengganggu pemeriksaan atau membuka informasi yang seharusnya dilindungi. Prinsip kehati-hatian ini penting, terlebih karena korban merupakan anak berkebutuhan khusus dan telah meninggal dunia.
Selain itu, aparat menyebut penerapan sistem peradilan pidana khusus anak perlu diperhatikan. Kerangka tersebut relevan apabila proses hukum melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum, dengan prosedur dan perlindungan yang berbeda dari penanganan perkara orang dewasa. Penerapannya tidak mengubah kewajiban untuk memeriksa dugaan tindak pidana secara cermat, tetapi memastikan hak anak dan pihak terkait tetap dilindungi sesuai aturan. Karena belum ada keterangan mengenai hasil akhir maupun seluruh pihak yang terlibat, penerapan ketentuan khusus itu perlu dipahami sebagai bagian dari prinsip penanganan, bukan sebagai petunjuk bahwa seseorang telah dinyatakan bersalah.
Dengan demikian, fokus pada tahap ini adalah memastikan proses berjalan sesuai hukum, menghormati hak keluarga korban, dan menerapkan perlindungan yang diwajibkan dalam perkara terkait anak. Publik sebaiknya membedakan keterangan resmi mengenai proses dari kesimpulan hukum yang hanya dapat ditetapkan setelah pemeriksaan dan tahapan peradilan. Sikap tersebut membantu menjaga asas praduga tak bersalah sekaligus mencegah penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Perkembangan perkara tetap perlu dirujuk pada keterangan resmi aparat dan putusan lembaga peradilan, apabila nantinya perkara sampai pada tahap tersebut.
Dirres PPA dan PPO Polda Jawa Timur, Kombes Pol Ganis Setyaningrum, menyampaikan bahwa terduga pelaku dalam perkara ini masih berusia di bawah 12 tahun. Keterangan usia tersebut penting karena menentukan jalur penanganan yang dapat ditempuh aparat. Pada tahap ini, penyidik tidak dapat memperlakukan anak tersebut begitu saja seperti orang dewasa atau anak yang telah mencapai batas usia pertanggungjawaban pidana. Statusnya tetap sebagai terduga, sehingga penanganan harus memperhatikan asas praduga tak bersalah sekaligus perlindungan khusus bagi anak.
Ketentuan yang menjadi acuan adalah Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pasal tersebut mengatur penanganan anak yang belum berusia 12 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Penyidik, bersama pembimbing kemasyarakatan, perlu mengambil keputusan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan. Pilihannya mencakup mengembalikan anak kepada orang tua atau wali, atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial. Penempatan untuk program tersebut dibatasi paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang paling lama enam bulan.
Mekanisme ini berbeda dari proses peradilan pidana anak bagi mereka yang telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun. Untuk kelompok usia tersebut, UU SPPA menyediakan proses peradilan anak, termasuk ketentuan khusus mengenai diversi dan pemidanaan. Sementara itu, anak di bawah 12 tahun tidak menjalani proses pidana yang sama; penanganannya mengutamakan pengasuhan, pendidikan, pembinaan, serta pemulihan sesuai kebutuhan dan kepentingan terbaik anak. Prosedur ini juga bukan berarti perkara diabaikan. Aparat tetap harus menelaah fakta, berkoordinasi dengan pihak terkait, dan menjalankan ketentuan pelaksana UU SPPA. Bagi keluarga korban, memahami perbedaan jalur tersebut membantu menjelaskan mengapa langkah hukum terhadap anak yang sangat muda tidak identik dengan penuntutan orang dewasa. Hak keluarga korban untuk memperoleh informasi dan menyampaikan kepentingan tetap perlu diperhatikan dalam proses yang berlangsung.
Setelah menerima laporan, Satres PPA Polrestabes Surabaya mengambil langkah hukum untuk menangani perkara sesuai ketentuan yang berlaku. Penanganan tersebut mencakup pemeriksaan awal dan pengumpulan keterangan yang relevan, dengan memperhatikan keadaan serta kebutuhan anak. Dalam prosesnya, perlindungan terhadap anak dan keluarga korban perlu menjadi perhatian, termasuk menjaga kerahasiaan identitas dan informasi yang dapat mengungkap jati diri anak. Langkah penyidik pada tahap awal menjadi bagian dari proses penanganan, bukan penetapan kesimpulan mengenai perkara.
Ditres PPA dan PPO Polda Jawa Timur memberikan asistensi kepada penyidik agar pemeriksaan berjalan secara profesional, objektif, dan akuntabel. Asistensi ini mendukung pelaksanaan proses yang cermat serta sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Pemeriksaan perlu dilakukan dengan cara yang tidak menambah tekanan atau dampak buruk bagi anak, dan keterangan yang diperoleh harus ditangani secara bertanggung jawab. Koordinasi antarunit juga membantu memastikan bahwa langkah-langkah penanganan dapat dipantau dan dijalankan berdasarkan prosedur hukum yang relevan.
Dalam perkara yang melibatkan anak, proses penanganan selanjutnya juga perlu melibatkan pembimbing kemasyarakatan dari balai pemasyarakatan (Bapas) dan pekerja sosial profesional. Keterlibatan mereka menyediakan pertimbangan mengenai kondisi, latar belakang, serta kebutuhan anak berdasarkan fungsi masing-masing. Pembimbing kemasyarakatan menyusun penelitian kemasyarakatan, sementara pekerja sosial dapat memberikan laporan sosial yang berkaitan dengan keadaan anak. Dokumen dan masukan tersebut bukan pengganti pemeriksaan penyidik, tetapi menjadi bahan penting untuk memahami situasi secara lebih menyeluruh. Keputusan mengenai langkah penanganan berikutnya akan mengacu pada hasil penelitian kemasyarakatan dan laporan sosial dari pihak terkait. Dengan demikian, keputusan dapat mempertimbangkan aspek hukum sekaligus kondisi anak, tanpa mengabaikan hak keluarga korban untuk memperoleh informasi dan pendampingan sesuai ketentuan. Keluarga dapat menanyakan perkembangan perkara kepada pihak berwenang melalui saluran yang tersedia, sembari menghormati proses pemeriksaan dan perlindungan privasi semua pihak. Pendekatan terkoordinasi ini diharapkan menjaga proses tetap akuntabel dan berorientasi pada kepentingan anak.Ganis menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak boleh dimaknai sebagai pengabaian atas hak keluarga korban ataupun rasa keadilan yang mereka harapkan. Penanganan perkara anak memang perlu memperhatikan ketentuan khusus dan kepentingan terbaik bagi anak, tetapi proses tersebut tetap harus berjalan dengan menghormati dampak yang dialami korban serta keluarganya. Karena itu, perlindungan bagi anak yang menjalani proses hukum perlu ditempatkan secara seimbang dengan pemenuhan hak keluarga korban untuk memperoleh informasi dan penanganan perkara yang layak.
Penegasan tersebut disampaikan dalam konteks penanganan dugaan perundungan terhadap Z, anak berusia 10 tahun berkebutuhan khusus asal Rungkut, Surabaya, yang meninggal pada Sabtu, 12 September 2026. Polrestabes Surabaya menangani perkara ini dengan menelusuri peristiwa dan peran pihak-pihak yang diduga terlibat. Sejauh perkembangan yang tersedia, satu anak telah ditetapkan berstatus anak yang berhadapan dengan hukum dan menjalani pembinaan. Sementara itu, peran anak lainnya masih didalami oleh kepolisian, sehingga perkembangan perkara tetap bergantung pada hasil pemeriksaan dan pengumpulan keterangan.
Ganis turut menyampaikan duka kepada keluarga Z atas kehilangan yang mereka alami. Ia memahami bahwa meninggalnya seorang anak, terlebih dalam perkara yang diduga berkaitan dengan perundungan, menimbulkan kesedihan mendalam dan kebutuhan keluarga untuk mendapatkan kejelasan. Kepolisian, menurut penegasan tersebut, berkomitmen menangani perkara secara transparan, adil, dan profesional.
Baca juga: Trauma Healing Korem 161/WS Bangkitkan Keceriaan Anak-Anak Korban Gempa Flores | Penanganan Karhutla Sektor Selatan Kalbar Diperkuat, TNI Alihkan Perkuatan Pasukan | Respons Cepat Diperkuat, Lanud Sjamsudin Noor Siagakan Tangki Portable Untuk Penanganan di Titik Rawan Karhutla
