Jakarta | Greenpeace Indonesia membentangkan dua spanduk besar di Patung Selamat Datang, kawasan Bundaran Hotel Indonesia (Bundaran HI), Jakarta Pusat, pada Selasa pagi, 20 Oktober 2026. Aksi tersebut menyampaikan pesan mengenai krisis iklim dan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari warga. Patung Selamat Datang berada di tengah kawasan Bundaran HI, sehingga pesan pada spanduk ditempatkan menghadap ke arah yang berbeda. Isi dan arah masing-masing spanduk menjadi bagian penting dari penyampaian aksi tersebut.
Spanduk pertama bertuliskan, “Tangani krisis iklim, turunkan biaya hidup.” Spanduk ini menghadap ke utara, ke arah Istana Merdeka. Susunan pesannya menghubungkan penanganan krisis iklim dengan persoalan biaya hidup, sekaligus menyampaikan tuntutan agar keduanya mendapat perhatian. Dengan menghadap ke utara, tulisan tersebut diarahkan menuju kawasan Istana Merdeka. Pesan yang terpampang tidak hanya menyebut perubahan iklim sebagai isu lingkungan, tetapi juga menempatkannya dalam konteks beban yang dirasakan masyarakat.
Spanduk kedua memuat tulisan, “Bencana makin parah, hidup makin susah, apa kerja pemerintah?” Letaknya menghadap ke selatan Bundaran HI. Kalimat itu menyoroti hubungan bencana yang semakin parah dan kesulitan hidup, lalu mengajukan pertanyaan tentang kerja pemerintah. Kedua spanduk menyampaikan pesan yang berbeda, tetapi sama-sama menyinggung dampak krisis dan tanggung jawab dalam menanganinya. Arah yang berlawanan membuat pesan aksi terlihat dari sisi utara maupun selatan kawasan Bundaran HI.
Berdasarkan pantauan sekitar pukul 08.30 WIB, petugas gabungan bersiaga di lokasi. Pada waktu tersebut, spanduk-spanduk yang sebelumnya dibentangkan telah terlipat. Tidak ada keterangan mengenai siapa yang melipatnya, sehingga hal itu tidak dapat dipastikan dari pantauan yang tersedia. Lalu lintas di sekitar Bundaran HI juga terpantau padat. Kondisi tersebut menggambarkan situasi kawasan ketika petugas berada di lokasi dan spanduk sudah dalam keadaan terlipat. Catatan waktu dan keadaan sekitar ini melengkapi informasi mengenai pelaksanaan aksi Greenpeace Indonesia pada pagi itu.
Aksi Greenpeace di Bundaran HI menempatkan krisis iklim sebagai persoalan yang terasa langsung dalam kehidupan sehari-hari warga. Pesan yang disampaikan menyoroti bahwa perubahan kondisi iklim bukan hanya isu lingkungan jangka panjang, melainkan tekanan yang dapat memperberat kebutuhan dan pengeluaran masyarakat. Ketika dampak krisis semakin nyata, warga menghadapi risiko terhadap kesehatan, keamanan, serta kemampuan memenuhi kebutuhan hidup. Karena itu, aksi tersebut mengarahkan perhatian pada beban sosial dan ekonomi yang menyertai krisis, terutama bagi mereka yang memiliki ruang terbatas untuk beradaptasi. Greenpeace menyampaikan kekhawatiran bahwa krisis iklim berpotensi mengganggu kesejahteraan masyarakat secara luas dan menuntut persoalan ini diperlakukan sebagai keadaan mendesak bersama.
Organisasi tersebut mendesak pemerintah agar lebih serius menangani krisis iklim dan menempatkan keselamatan warga sebagai pertimbangan utama. Desakan itu mencerminkan pandangan Greenpeace bahwa ancaman iklim tidak berhenti pada perubahan alam, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan, mata pencaharian, dan kesejahteraan masyarakat. Penanganan yang sungguh-sungguh, dalam pesan aksi ini, diperlukan agar beban yang dirasakan warga tidak terus bertambah. Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan perlunya perhatian terhadap kelompok yang paling rentan ketika menghadapi gangguan iklim. Aksi di ruang publik menjadi cara untuk menyampaikan bahwa persoalan ini memerlukan perhatian dan tanggung jawab pemerintah, tanpa mengurangi pentingnya melihat pengalaman masyarakat yang terdampak secara lebih dekat.
Spanduk yang dibawa dalam aksi tersebut memperlihatkan tuntutan sekaligus kekhawatiran yang ingin disampaikan Greenpeace. Pesannya menghubungkan krisis iklim dengan beban yang harus ditanggung warga, serta mendorong pemerintah untuk bertindak lebih serius. Spanduk itu dapat dibaca sebagai penegasan bahwa keselamatan dan kesejahteraan masyarakat berada di tengah persoalan, bukan sebagai isu terpisah. Dengan demikian, tuntutan yang tampak di Bundaran HI berfokus pada urgensi penanganan krisis dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Pesan tersebut tidak merinci langkah kebijakan tertentu, tetapi menyuarakan perlunya kesungguhan dalam menghadapi ancaman yang dinilai Greenpeace semakin membebani masyarakat. Sorotan itu mengajak publik memahami krisis iklim sebagai tantangan yang menyentuh kondisi hidup warga, bukan sekadar persoalan lingkungan.
Jeanny Sirait, juru kampanye keadilan iklim Greenpeace Indonesia, menegaskan bahwa dampak krisis iklim tidak dirasakan secara setara. Beban paling berat kerap jatuh kepada kelompok pekerja yang rentan secara ekonomi, karena mereka memiliki ruang lebih terbatas untuk melindungi diri, memulihkan penghasilan, atau menyesuaikan pekerjaan ketika kondisi lingkungan berubah. Bagi kelompok ini, bencana bukan hanya peristiwa sesaat, melainkan ancaman yang dapat memperburuk kesulitan hidup yang sudah dihadapi.
Cuaca ekstrem dan bencana ekologis dapat mengancam keselamatan sekaligus kesehatan warga. Banjir, panas yang berkepanjangan, maupun gangguan lingkungan lainnya berpotensi menghambat pekerja mencapai tempat kerja dan menjalankan kegiatan sehari-hari. Ketika sumber penghidupan terganggu, pekerja informal dan mereka yang mengandalkan pendapatan harian dapat kehilangan pemasukan dengan cepat. Pekerja yang tetap bekerja pun bisa menghadapi risiko kesehatan atau harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menjaga keselamatan dan memenuhi kebutuhan keluarga.
Tekanan itu juga dapat merambat ke harga pangan. Gangguan pada produksi maupun distribusi akibat cuaca ekstrem berisiko membuat bahan kebutuhan pokok lebih mahal, sehingga daya beli rumah tangga berkurang. Pada keluarga berpenghasilan rendah, kenaikan harga dapat memaksa mereka mengurangi belanja penting atau mengalokasikan lebih banyak pendapatan untuk makanan. Dengan demikian, dampak krisis iklim menyentuh bukan hanya kondisi lingkungan, tetapi juga kemampuan warga memenuhi kebutuhan dasar.
Kabut asap berkepanjangan menjadi contoh dampak krisis ekologis yang dapat memicu gangguan kesehatan dan mengusik aktivitas ekonomi sehari-hari. Paparan asap dapat menyulitkan warga beraktivitas, sementara pekerja yang tetap harus mencari nafkah menghadapi risiko kesehatan dan kemungkinan berkurangnya pendapatan. Situasi tersebut berlangsung di tengah kenaikan biaya hidup dan ketidakpastian pekerjaan, termasuk gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), sebagaimana disampaikan Jeanny. Ketika pekerjaan tidak menentu dan pengeluaran meningkat, kemampuan pekerja untuk menghadapi bencana atau pulih setelahnya menjadi semakin terbatas. Karena itu, krisis iklim memperberat kerentanan yang telah ada: ancaman terhadap kesehatan dan penghidupan hadir bersamaan dengan tekanan ekonomi, bukan secara terpisah.
Jeanny membandingkan keadaan warga yang menghadapi dampak krisis iklim dengan janji pemerintah mengenai penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kesejahteraan. Menurutnya, berbagai komitmen tersebut belum tercermin dalam pengalaman sehari-hari masyarakat. Warga justru harus berhadapan dengan tekanan yang semakin berat, sementara langkah yang semestinya melindungi kehidupan dan penghidupan mereka dinilai belum memadai.
Dalam menyampaikan kritik itu, Jeanny merujuk pada temuan riset terbaru Greenpeace. Ia mengatakan hasil penelitian tersebut memperlihatkan kondisi yang berlawanan dengan janji pemerintah: persoalan yang dihadapi masyarakat tidak menunjukkan bahwa pekerjaan layak, akses terhadap pangan dan energi yang aman, maupun kesejahteraan telah terjamin. Rujukan itu, menurut Jeanny, memperkuat kekhawatiran bahwa kebijakan yang diumumkan belum menjawab kebutuhan warga di tengah krisis iklim.
Perubahan iklim, lanjutnya, bukan ancaman yang jauh atau sekadar pembahasan dalam dokumen kebijakan. Dampaknya semakin nyata dalam keseharian, ketika warga merasakan gangguan terhadap kehidupan dan sumber penghidupan mereka. Dalam situasi seperti itu, janji ketahanan pangan dan energi perlu dinilai dari kemampuan pemerintah memastikan masyarakat tetap memperoleh kebutuhan dasar, sekaligus terlindungi dari risiko yang kian meningkat. Jeanny menilai jarak komitmen dan realitas masih lebar.
Ia juga menyoroti bahwa penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan seharusnya berjalan seiring dengan upaya menghadapi krisis iklim, bukan menjadi janji yang terpisah dari keselamatan warga.
