Jakarta | Dalam rapat koordinasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama jajaran pejabat ekonomi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 19 Oktober 2026, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan laporan kepada presiden mengenai perkembangan perekonomian nasional. Ia menyatakan bahwa kondisi ekonomi makro dan transaksi Indonesia masih menunjukkan daya tahan, meskipun lingkungan global sedang tidak stabil. Penilaian tersebut menjadi gambaran penting bagi pemerintah dan regulator dalam memantau risiko serta merumuskan langkah untuk menjaga perekonomian.
Situasi global yang berubah-ubah dapat memengaruhi berbagai aspek ekonomi, termasuk aktivitas pasar dan transaksi. Karena itu, pemantauan terhadap perkembangan domestik maupun eksternal tetap diperlukan. Dalam rapat tersebut, laporan mengenai ketahanan ekonomi memberi landasan bagi koordinasi antarlembaga, terutama ketika ketidakpastian menuntut respons yang cermat. Keterangan yang disampaikan menegaskan bahwa kondisi saat ini dinilai resilien, bukan berarti kewaspadaan dapat dikurangi.
Pemerintah menyatakan akan terus menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan. Dua sasaran itu berjalan beriringan: stabilitas diperlukan agar kegiatan ekonomi berlangsung dengan terukur, sedangkan pertumbuhan penting untuk mempertahankan momentum dan memperluas kesempatan. Koordinasi KSSK bersama jajaran pejabat ekonomi menjadi bagian dari upaya menyelaraskan perhatian terhadap kedua sasaran tersebut. Dengan demikian, perkembangan ekonomi dapat dinilai secara menyeluruh dan kebijakan dapat mempertimbangkan dinamika yang sedang berlangsung.
Laporan kepada presiden juga memperlihatkan pentingnya komunikasi mengenai kondisi ekonomi secara berkala. Ketika keadaan global tidak menentu, informasi tentang kinerja makro dan transaksi membantu pemerintah memahami ketahanan yang tersedia serta area yang perlu terus diawasi. Pernyataan bahwa Indonesia tetap resilien memberi konteks bagi langkah berikutnya, yakni menjaga kondisi tetap stabil sambil mendukung pertumbuhan. Fokus tersebut mencerminkan pendekatan yang berhati-hati: mengakui daya tahan ekonomi, tetap mencermati perubahan, dan menjaga koordinasi antarpihak. Rapat ini menempatkan stabilitas pasar dan ketahanan ekonomi sebagai perhatian bersama, dengan arah kebijakan yang tetap memperhatikan kebutuhan untuk mempertahankan aktivitas ekonomi. Dalam kerangka itu, pemantauan dan koordinasi menjadi unsur penting untuk merespons tantangan tanpa mengabaikan peluang pertumbuhan nasional ke depan.
Pemerintah berencana mendorong belanja negara pada sisa tahun berjalan agar aktivitas ekonomi tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat memperoleh dukungan yang memadai. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa belanja APBN diperkirakan lebih tinggi dibandingkan realisasi pada kuartal IV tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut diarahkan supaya pelaksanaan anggaran berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata. Dengan belanja yang terlaksana sesuai rencana, pemerintah berharap kegiatan ekonomi masyarakat dan konsumsi dapat terus ditopang. Fokusnya bukan semata-mata meningkatkan jumlah pengeluaran, melainkan memastikan anggaran tersalurkan pada program yang dibutuhkan dan dapat membantu menjaga daya beli serta kesinambungan kegiatan ekonomi hingga penutupan tahun.
Penggunaan belanja mencakup dukungan terhadap layanan publik, perlindungan sosial, serta bantuan pangan yang telah bergulir pada kuartal IV. Layanan publik membantu memastikan masyarakat tetap dapat mengakses berbagai kebutuhan dasar yang disediakan pemerintah. Sementara itu, perlindungan sosial dan bantuan pangan ditujukan untuk menopang kelompok penerima manfaat di tengah kebutuhan ekonomi sehari-hari. Pelaksanaan bantuan pangan yang sudah berjalan menjadi salah satu contoh pemanfaatan anggaran yang dapat langsung dirasakan masyarakat. Pemerintah perlu menjaga ketepatan sasaran dan kelancaran penyalurannya, agar dukungan tersebut benar-benar sampai kepada pihak yang membutuhkan. Berbagai bentuk belanja ini juga diharapkan menggerakkan konsumsi dan mendukung aktivitas ekonomi lokal.
Di tengah rencana mendorong belanja, pemerintah tetap menempatkan pengelolaan defisit sebagai perhatian. Outlook defisit APBN dipertahankan sekitar 2,85% dari produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut menjadi agenda kerja pemerintah hingga akhir tahun, bersamaan dengan upaya mempercepat dan mengarahkan belanja secara efektif. Dengan demikian, peningkatan realisasi pengeluaran tidak dimaksudkan mengubah batas proyeksi defisit yang telah disampaikan. Pemerintah berupaya menyeimbangkan dukungan fiskal bagi masyarakat dengan disiplin pengelolaan anggaran. Perkembangan belanja dan penerimaan akan menjadi bagian dari pelaksanaan agenda tersebut, sementara sasaran utamanya tetap menjaga kegiatan ekonomi serta memastikan program publik dan bantuan berjalan sesuai tujuan hingga tahun anggaran berakhir.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menilai kondisi perekonomian Indonesia masih stabil, meskipun sejumlah indikator tetap perlu dicermati. Salah satu cerminnya adalah inflasi inti yang tercatat sebesar 2,8% pada September. Angka ini menggambarkan tekanan harga yang mendasari pergerakan inflasi, dengan mengecualikan komponen yang cenderung bergejolak. Menurut Destry, perkembangan tersebut menjadi salah satu penanda bahwa stabilitas ekonomi masih terjaga.
Namun, inflasi inti perlu dibedakan dari inflasi pangan atau volatile food. Komponen pangan mencapai 5%, sehingga memerlukan perhatian khusus. Perubahan harga bahan pangan dapat terasa langsung dalam pengeluaran rumah tangga dan, bila terus meningkat, berpotensi menggerus daya beli masyarakat. Karena itu, pengendalian harga pangan menjadi bagian penting dari upaya menjaga kestabilan harga secara keseluruhan, sekaligus mempertahankan kemampuan konsumen memenuhi kebutuhan sehari-hari.
BI telah melaporkan langkah-langkah penanganan inflasi pangan, termasuk koordinasi dengan Kementerian Pertanian. Koordinasi antarlembaga diperlukan agar respons terhadap tekanan harga dapat dilakukan secara terarah. Pemantauan perkembangan harga dan kondisi pasokan membantu menentukan langkah yang sesuai, terutama ketika gejolak pada komoditas pangan berisiko memberi tekanan lebih besar kepada rumah tangga. Upaya tersebut melengkapi pemantauan terhadap indikator inflasi lain yang menjadi perhatian bank sentral.
Di sisi pasar keuangan, Destry menyatakan BI menjaga stabilitas rupiah di tengah gejolak yang berlangsung dalam dua hari terakhir. Bank sentral melakukan upaya di pasar spot, serta melalui instrumen NDF dan DNDF, untuk merespons dinamika nilai tukar. Langkah-langkah itu merupakan bagian dari pengelolaan stabilitas pasar, saat pergerakan keuangan global maupun domestik dapat memengaruhi rupiah.
BI juga mempertimbangkan kemungkinan pemberian insentif terkait biaya hedging. Hedging dapat membantu pelaku pasar mengelola risiko perubahan nilai tukar, sementara biaya yang lebih terjangkau berpotensi mendukung penggunaannya. Dengan memantau inflasi pangan, menjaga stabilitas rupiah, dan memperkuat koordinasi, BI berupaya meredam tekanan tanpa mengabaikan perkembangan ekonomi. Destry menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap risiko yang dapat memengaruhi daya beli maupun stabilitas pasar, meski kondisi perekonomian saat ini dinilai tetap stabil.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, menegaskan komitmen untuk meneruskan reformasi pasar modal Indonesia. Upaya ini diarahkan pada penguatan transparansi dan likuiditas, dua aspek yang menjadi perhatian dalam membangun pasar yang dapat dipercaya serta berfungsi baik bagi para pelaku. Pernyataan tersebut menempatkan reformasi sebagai agenda berkelanjutan, bukan langkah yang berhenti pada satu kebijakan atau periode tertentu. Dengan melanjutkan pembenahan, OJK ingin memastikan bahwa perkembangan pasar modal tetap disertai perhatian terhadap keterbukaan informasi dan kualitas perdagangan. Komitmen ini juga menunjukkan bahwa pengawasan dan pengembangan pasar berjalan beriringan. Transparansi membantu investor memperoleh informasi yang relevan, sementara likuiditas berkaitan dengan kemudahan transaksi. Keduanya dipandang sebagai bagian dari arah reformasi yang perlu terus didorong.
Dalam pesan mengenai penegakan aturan, Friderica menyampaikan bahwa pihak yang melakukan pelanggaran harus menghadapi tindakan sesuai ketentuan. Perhatian turut mencakup praktik coordinated trading, yang menjadi salah satu bentuk perilaku yang perlu ditangani melalui pengawasan dan penegakan aturan. Penegasan tersebut menggarisbawahi bahwa komitmen reformasi tidak hanya berkaitan dengan perbaikan mekanisme pasar, tetapi juga dengan konsistensi dalam menjaga kepatuhan. OJK menyampaikan perlunya respons terhadap pelanggaran agar aturan memiliki daya berlaku dan tidak dipandang sebagai ketentuan formal semata.
Baca juga: TNI Bersama Pemerintah Perkuat Penanggulangan Karhutla | Perkuat Ketahanan Pangan Di Wilayah, Babinsa Dampingi Petani Panen Semangka
