Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa 26.385 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang dikenal sebagai dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), telah ditetapkan memenuhi kriteria operasional. Jumlah tersebut mencakup 97,6 persen dari total 27.022 dapur MBG yang tercatat pada awal Oktober. Data ini menggambarkan hasil penilaian terhadap kesiapan dan kelayakan operasional unit pelayanan yang mendukung pelaksanaan program pemenuhan gizi tersebut.
Penetapan itu didasarkan pada sejumlah persyaratan yang digunakan untuk menilai dapur MBG. Setiap SPPG yang masuk kategori memenuhi kriteria harus memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sebagai bukti pemenuhan standar kebersihan dan sanitasi. Dapur juga tidak sedang dikenai penghentian operasional sementara. Ketentuan tersebut membedakan unit yang dapat terus memberikan layanan dari unit yang operasionalnya perlu dihentikan untuk sementara waktu.
Kriteria berikutnya berkaitan dengan rekam jejak pelayanan: SPPG tidak memiliki catatan kejadian fatal atau kejadian luar biasa. Selain itu, unit tersebut harus melayani lebih dari seribu penerima manfaat. Dengan demikian, penilaian tidak hanya melihat aspek administrasi dan kelayakan sanitasi, tetapi juga status operasional, catatan kejadian, serta jangkauan layanan. Keempat syarat itu menjadi dasar dalam menetapkan puluhan ribu dapur yang dinilai memenuhi kriteria.
Zulkifli Hasan menyampaikan angka dan persyaratan tersebut dalam rapat koordinasi terbatas Menteri Koordinator Bidang Pangan di Jakarta, Senin, 19 Oktober. Rapat itu menjadi forum penyampaian perkembangan jumlah SPPG yang telah memenuhi ketentuan operasional. Dari total 27.022 dapur pada awal Oktober, masih terdapat sebagian unit yang belum termasuk dalam angka 26.385 tersebut. Pernyataan itu menegaskan bahwa status memenuhi kriteria ditentukan berdasarkan pemenuhan seluruh persyaratan, bukan semata-mata keberadaan dapur atau kapasitas layanan. Informasi mengenai kriteria ini juga menjelaskan ukuran yang digunakan pemerintah ketika menyampaikan capaian operasional dapur MBG kepada publik. Capaian tersebut dinyatakan dalam jumlah dan persentase terhadap keseluruhan dapur yang terdata, dengan syarat yang mencakup sertifikat sanitasi, status penghentian, riwayat kejadian, dan jumlah penerima manfaat. Keempat unsur itu disampaikan sebagai ketentuan bagi SPPG yang dinilai layak beroperasi.Pengawasan dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya ditujukan untuk memastikan kegiatan memasak berjalan, tetapi juga menjaga agar makanan yang diterima setiap penerima manfaat memiliki mutu dan jumlah sesuai kebutuhan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kualitas bahan dan sajian serta kecukupan porsi yang disediakan. Dengan demikian, pengawasan dapat membantu memastikan layanan dapur memenuhi tujuan program, sekaligus mengidentifikasi persoalan yang berisiko mengurangi kualitas makanan atau menghambat penyalurannya.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menyebut pemeriksaan juga mencakup tata kelola dapur secara lebih luas. Aspek yang diperiksa meliputi pengelolaan keuangan dan akuntabilitas, sehingga penggunaan sumber daya dapat ditinjau bersama pelaksanaan operasional. Kebersihan area dapur, sanitasi, serta instalasi pengolahan air limbah (IPAL) turut menjadi bagian dari penilaian. Pemeriksaan atas unsur-unsur tersebut penting karena keamanan makanan berkaitan erat dengan kondisi tempat pengolahan dan cara fasilitas menangani limbah. Penilaian tidak berhenti pada hasil makanan, melainkan juga melihat proses dan lingkungan yang mendukung penyediaannya.
BGN menindaklanjuti rekomendasi pemerintah daerah mengenai dapur yang belum memenuhi standar. Jika ditemukan masalah serius, operasional dapat dihentikan sebagai langkah pengendalian. Contohnya, pengelolaan limbah yang buruk atau tempat pengolahan makanan yang tidak bersih dapat menjadi alasan penghentian kegiatan. Tindakan ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap persyaratan kebersihan dan sanitasi merupakan bagian dari kelayakan operasional, bukan sekadar administrasi. Pemeriksaan dan tindak lanjut juga memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan temuan berdasarkan kondisi di lapangan, agar perbaikan dapat diarahkan pada persoalan yang nyata.
Untuk pelanggaran yang memerlukan tindakan lebih tegas, penghentian permanen dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi satuan tugas pemerintah daerah. Rekomendasi tersebut menjadi pertimbangan dalam menentukan langkah terhadap dapur yang dinilai tidak layak beroperasi. Melalui mekanisme ini, pengawasan menghubungkan pemeriksaan teknis dengan pertanggungjawaban pengelola. Tujuannya bukan hanya merespons masalah setelah muncul, tetapi menjaga standar layanan tetap diterapkan secara konsisten. Mutu dan kuantitas makanan, pengelolaan keuangan, kebersihan, sanitasi, serta pengolahan limbah menjadi bagian dari satu rangkaian penilaian atas kesiapan dapur melayani penerima manfaat program MBG.Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menguji sistem pemantauan dapur melalui kamera CCTV yang terhubung dengan pusat pemantauan. Sekitar 70 dapur mengikuti uji coba ini sebagai tahap awal untuk menilai kesiapan teknologi dan alur pengawasannya. Melalui sistem tersebut, kondisi operasional dapur dapat diamati tanpa harus selalu mengandalkan pemeriksaan langsung. Uji coba juga memberi ruang bagi BGN untuk mengidentifikasi kendala, seperti kualitas rekaman, kestabilan koneksi, dan kebutuhan pengelolaan data. Hasil evaluasi akan menjadi pertimbangan dalam menentukan pengembangan sistem pemantauan berikutnya, termasuk kemungkinan penerapannya secara lebih luas.
Rekaman dari kamera nantinya akan dibantu teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Teknologi ini dirancang untuk membantu mengawasi kepatuhan terhadap prosedur operasional standar, bukan sekadar merekam aktivitas. Pemantauan mencakup rangkaian pekerjaan di dapur, mulai dari pengelolaan bahan dan persiapan makanan hingga proses setelah makanan selesai disajikan. Perhatian juga diberikan pada pencucian wadah makan atau ompreng, yang merupakan bagian penting dari kebersihan dan keamanan pangan. Dengan dukungan AI, aktivitas yang perlu ditinjau dapat lebih mudah dikenali sehingga petugas dapat melakukan pemeriksaan dan tindak lanjut secara terarah.
BGN turut mempertimbangkan akses pemantauan yang terbatas bagi pihak tertentu, termasuk kepala sekolah, guru, dan orang tua siswa. Akses semacam ini diharapkan dapat mendukung keterbukaan mengenai pelaksanaan prosedur di dapur, sekaligus memberi ruang bagi pihak terkait untuk mengetahui proses penyediaan makanan. Namun, perluasan akses tidak dapat dilakukan tanpa pengaturan yang jelas. Keamanan sistem, perlindungan rekaman, dan pembatasan pihak yang berwenang tetap harus menjadi perhatian. Pengaturan tersebut juga perlu memastikan bahwa tayangan digunakan untuk kepentingan pengawasan, bukan disebarluaskan secara bebas. Karena itu, tata kelola akses akan menjadi bagian penting dalam evaluasi sebelum sistem diterapkan lebih luas.
Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat sistem pengaduan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar setiap laporan dapat diterima, dicatat, dan ditindaklanjuti secara lebih cepat serta sistematis. Mekanisme ini penting karena informasi dari lapangan dapat membantu pengelola mengenali kendala operasional, menilai kualitas layanan, dan menentukan langkah perbaikan. Pengaduan bukan sekadar tempat menyampaikan keluhan, melainkan bagian dari pengawasan yang memungkinkan persoalan diketahui lebih awal sebelum berdampak lebih luas kepada penerima manfaat.
Sejumlah saluran telah disediakan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program. Penerima manfaat, orang tua, pihak sekolah, dan mitra dapat menyampaikan masukan atau laporan melalui kanal yang sesuai, termasuk kotak pos dan alamat email khusus. Penyediaan jalur bagi berbagai kelompok diharapkan memudahkan masyarakat memilih cara pelaporan yang dapat dijangkau, sekaligus membantu BGN mengelompokkan informasi berdasarkan sumber dan pokok persoalannya. Dengan pencatatan yang tertata, laporan dapat diteruskan kepada unit yang berwenang untuk diperiksa dan ditangani sesuai kebutuhan.
Penguatan kanal pengaduan perlu berjalan seiring dengan pengawasan terhadap dapur dan pelaksanaan layanan MBG. Setiap laporan dapat menjadi bahan evaluasi, misalnya ketika berkaitan dengan ketepatan distribusi, mutu makanan, atau kendala pelayanan di sekolah. Tindak lanjut yang jelas juga membantu membangun kepercayaan para pihak bahwa informasi yang disampaikan mendapat perhatian.
Baca juga: Penanganan Karhutla Sektor Selatan Kalbar Diperkuat, TNI Alihkan Perkuatan Pasukan | Respons Cepat Diperkuat, Lanud Sjamsudin Noor Siagakan Tangki Portable Untuk Penanganan di Titik Rawan Karhutla | Hercules TNI AU Mendarat di Lanud Sjamsudin Noor Bawa Kekuatan Baru dari Kemhan RI, Penanganan Karhutla Kalimantan Selatan Kian Diperkuat
