Batam | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mendorong pengembangan Batam, Karimun, dan Bintan sebagai simpul baru bagi industri pusat data. Gagasan tersebut menempatkan Kepulauan Riau sebagai kawasan yang dapat menopang kebutuhan penyimpanan dan pengolahan data di tingkat regional. Bahlil menyampaikan dorongan itu dalam acara Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Senin (19/10). Rencana ini menunjukkan bahwa pengembangan infrastruktur digital mulai dipandang sebagai bagian penting dari strategi ekonomi dan energi Indonesia.
Tujuan yang ingin dicapai bukan hanya menambah kapasitas pusat data di dalam negeri, melainkan juga memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem digital regional. Batam, Karimun, dan Bintan dinilai dapat melengkapi jaringan yang telah berkembang di Singapura dan Malaysia. Dengan demikian, kawasan tersebut berpotensi menjadi pilihan tambahan bagi perusahaan yang membutuhkan fasilitas untuk melayani pengguna dan bisnis di Asia Tenggara. Kehadiran simpul baru di Indonesia juga dapat memperluas peran negara dalam rantai layanan digital lintas batas, sekaligus membuka ruang bagi investasi dan kegiatan ekonomi terkait.
Pengembangan hub semacam ini memerlukan perencanaan yang selaras infrastruktur, pasokan energi, konektivitas, dan kebutuhan industri. Pusat data membutuhkan layanan listrik dan jaringan telekomunikasi yang andal, sementara pertumbuhannya perlu mempertimbangkan efisiensi serta dampak lingkungan. Karena itu, gagasan untuk kawasan Kepulauan Riau perlu diterjemahkan menjadi langkah yang terukur, termasuk penentuan kebutuhan dan kesiapan tiap wilayah. Batam, Karimun, dan Bintan dapat memiliki peran yang saling melengkapi, bukan sekadar menjadi lokasi fasilitas baru. Jika dukungan tersebut dibangun secara konsisten, rencana ini dapat membantu Indonesia memperkuat daya saing digital dan melengkapi ekosistem yang sudah tumbuh di negara-negara tetangga.
Pengembangan pusat data di Indonesia diperkirakan akan menambah kebutuhan listrik hingga 20 gigawatt. Besaran itu setara dengan 20.000 megawatt, atau sekitar 20 persen dari total kapasitas listrik yang tersedia saat ini. Angka tersebut menggambarkan skala kebutuhan tambahan yang perlu dipersiapkan apabila rencana pengembangan pusat data nasional terus berjalan. Karena itu, proyeksi ini menjadi perhatian penting dalam perencanaan pasokan, jaringan, dan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.
Perlu dibedakan bahwa 20 gigawatt tersebut bukan jumlah listrik yang saat ini dikonsumsi oleh pusat data yang telah beroperasi. Angka itu merupakan perkiraan kebutuhan tambahan untuk menopang pengembangan pusat data ke depan, bukan catatan konsumsi aktual seluruh fasilitas yang sudah berjalan. Pembedaan ini penting agar proyeksi tidak disalahartikan sebagai gambaran beban listrik pusat data pada kondisi sekarang. Kebutuhan riil akan bergantung pada laju pembangunan fasilitas, kapasitas yang dipasang, serta tingkat pemanfaatan setiap pusat data.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa informasi mengenai kebutuhan tersebut ia peroleh setelah berbincang dengan Direktur Utama PLN. Keterangan itu menunjukkan bahwa estimasi kebutuhan listrik menjadi bahan pembahasan pemerintah dan penyedia listrik, terutama dalam menilai kesiapan pasokan untuk mendukung investasi digital. Perencanaan yang tepat diperlukan agar pertumbuhan fasilitas baru dapat diimbangi dengan ketersediaan energi yang memadai dan keandalan sistem.
Pendorong utama peningkatan kebutuhan infrastruktur pusat data adalah pertumbuhan kecerdasan buatan. Pengembangan dan penggunaan teknologi AI memerlukan pemrosesan data dalam skala besar, sehingga membutuhkan fasilitas komputasi serta sistem penyimpanan yang semakin luas. Pusat data juga mengandalkan pasokan listrik untuk menjalankan server dan menjaga suhu perangkat melalui sistem pendingin. Seiring meningkatnya penerapan AI, layanan digital, dan pengolahan data, kebutuhan terhadap kapasitas pusat data dapat bertambah. Oleh sebab itu, proyeksi tambahan 20 gigawatt menjadi sinyal bahwa ekspansi sektor digital perlu diselaraskan dengan strategi penyediaan listrik jangka panjang.Penilaian Bahlil terhadap Batam, Karimun, dan Bintan sebagai kawasan potensial untuk pengembangan pusat data bertumpu pada sejumlah faktor sumber daya dan kondisi wilayah. Ketersediaan air yang memadai menjadi pertimbangan penting, mengingat fasilitas pusat data memerlukan dukungan air untuk kebutuhan operasional dan sistem pendinginan. Selain itu, kepadatan penduduk di ketiga wilayah tersebut relatif lebih rendah dibandingkan Jawa dan Bali. Kondisi ini dapat memberi ruang lebih besar untuk merencanakan pembangunan kawasan, sekaligus mengurangi tekanan terhadap penggunaan lahan dan infrastruktur yang sudah ada.
Potensi energi terbarukan juga menjadi nilai tambah bagi kawasan Kepulauan Riau. Pasokan energi yang andal merupakan kebutuhan utama pusat data, sementara sumber energi bersih dapat mendukung pengembangan yang lebih berkelanjutan. Namun, potensi tersebut perlu disertai kesiapan pendukung yang nyata. Kepastian pasokan air harus diperhitungkan dalam perencanaan jangka panjang, bukan hanya berdasarkan ketersediaan saat ini. Jaringan serat optik yang stabil juga diperlukan agar pusat data dapat terhubung dengan pengguna dan jaringan digital secara konsisten. Di samping itu, investor membutuhkan lokasi yang siap dikembangkan, dengan proses serta infrastruktur dasar yang mendukung pembangunan.
Perkembangan investasi di Batam menunjukkan adanya langkah untuk memperkuat pasokan listrik bagi kebutuhan pusat data. Pada April 2026, PLN Batam dan PT Digitalland Service One (DayOne) menandatangani perjanjian jual beli tenaga listrik dengan kapasitas kontrak 511 MVA, setara sekitar 450 MW. Kesepakatan tersebut menjadi dasar penyediaan energi untuk mendukung kebutuhan operasional dan rencana pengembangan DayOne di Batam. Pada periode yang sama, BP Batam dan PLN Batam menyepakati nota kesepahaman mengenai pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung berkapasitas 200 MWp. Rencana ini menghubungkan ekspansi pusat data dengan upaya menambah sumber energi terbarukan. Pelaksanaan kedua inisiatif tetap bergantung pada tindak lanjut teknis dan kesiapan proyek. Bersama pengelolaan air, konektivitas serat optik, serta penyiapan lahan, pasokan listrik yang terencana dapat memperkuat daya tarik Batam sebagai lokasi pusat data. Langkah-langkah ini juga memberi gambaran bahwa daya saing kawasan tidak hanya ditentukan oleh kapasitas investasi, tetapi oleh kemampuan menyediakan layanan dan infrastruktur yang andal.Bahlil Lahadalia meyakini ketersediaan energi bersih dapat menjadi salah satu daya tarik utama bagi investor pusat data. Fasilitas semacam ini membutuhkan pasokan listrik besar dan andal, sementara tuntutan penggunaan energi rendah karbon semakin kuat dalam keputusan bisnis dan investasi. Karena itu, pengembangan energi terbarukan tidak hanya dipandang sebagai upaya memenuhi kebutuhan listrik, tetapi juga sebagai peluang ekonomi baru. Penyedia energi bersih, termasuk perusahaan yang mengembangkan pembangkit surya, berpotensi memperoleh pasar dari pertumbuhan industri pusat data di Batam dan wilayah lain.
Pemerintah merencanakan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga kapasitas 100 GWp. Rencana tersebut berkaitan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034, yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 GW. Pengembangan pembangkit dan sistem penyimpanan diharapkan membantu memperkuat pasokan sekaligus mendukung pemanfaatan energi terbarukan secara lebih luas. Bagi calon investor pusat data, kepastian mengenai kapasitas, jadwal, dan keandalan pasokan menjadi pertimbangan penting sebelum menentukan skala maupun lokasi fasilitas.
Untuk menyelaraskan pembangunan energi dengan kebutuhan industri, pemerintah akan meminta calon investor menyampaikan peta rencana lokasi proyek. Informasi itu dapat digunakan untuk memperkirakan kebutuhan listrik dan menyiapkan pasokan di kawasan yang tepat, termasuk menyesuaikan pengembangan infrastruktur kelistrikan dengan tahapan investasi. Pemerintah juga berencana menyusun aturan khusus guna mendorong keterlibatan pengusaha nasional dan daerah dalam proyek-proyek tersebut. Bahlil menegaskan bahwa pembangunan tidak semestinya hanya memberi manfaat kepada investor besar, tetapi perlu menyediakan ruang kemitraan bagi pengusaha lokal.
