Jakarta | Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) tetap dilakukan dengan cara yang berlaku saat ini, yakni ditransfer langsung ke rekening masing-masing pegawai. Pernyataan tersebut disampaikan saat ia menjawab pertanyaan mengenai wacana pembayaran gaji melalui koperasi. Dengan penegasan itu, mekanisme transfer langsung tetap menjadi cara pembayaran yang digunakan, sementara gagasan melalui koperasi masih menjadi bahan pembahasan.
Suahasil menyampaikan keterangan tersebut di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/10/2026). Saat ditanya apakah skema pembayaran gaji ASN akan berubah sehubungan dengan wacana koperasi, ia menyatakan mekanismenya berjalan seperti sekarang. “akan tetap seperti sekarang, saya tetap mentransfer, tetap seperti sekarang,” ujarnya. Pernyataan itu menekankan bahwa gaji tetap disalurkan melalui transfer, bukan dialihkan ke mekanisme pembayaran lain.
Penjelasan Menteri Keuangan tersebut menjadi penegasan mengenai praktik pembayaran yang berlangsung saat ini. ASN tetap menerima gaji melalui rekening masing-masing, sehingga tidak ada perubahan dalam jalur penyaluran yang disampaikan pada kesempatan tersebut. Adapun wacana pembayaran melalui koperasi belum dinyatakan sebagai pengganti mekanisme transfer langsung. Suahasil hanya memastikan bahwa untuk saat ini pembayaran akan tetap mengikuti pola yang sudah berjalan. Keterangan itu sekaligus membedakan wacana yang tengah dibahas dan kebijakan pembayaran yang ditegaskan dalam jawabannya. Selama mekanisme belum berubah, gaji ASN tetap masuk langsung ke rekening melalui transfer. Dengan demikian, informasi yang disampaikan di Istana berfokus pada keberlanjutan cara pembayaran, bukan pengumuman penerapan skema baru. Masyarakat dan pegawai dapat mencermati pembahasan lebih lanjut, tetapi pernyataan yang tersedia menegaskan bahwa mekanisme saat ini tetap berlaku.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono sebelumnya menyampaikan gagasan agar koperasi dapat berperan sebagai unit layanan jasa untuk membantu pembayaran gaji pegawai negeri dan pensiun. Wacana ini menempatkan koperasi sebagai mitra potensial dalam menyediakan layanan transaksi bagi anggota maupun masyarakat. Namun, gagasan tersebut masih berada dalam tahap pembahasan dan belum menjadi kebijakan yang diputuskan atau diterapkan. Karena itu, pembayaran gaji aparatur sipil negara tetap berlangsung melalui mekanisme yang berlaku saat ini, langsung ke rekening penerima.
Menurut Ferry, usulan tersebut sedang dibicarakan bersama Kementerian Keuangan. Pembahasan diperlukan untuk menilai berbagai aspek, termasuk kesiapan koperasi, tata cara penyaluran dana, keamanan transaksi, serta kesesuaian dengan ketentuan pengelolaan keuangan pemerintah. Keterlibatan kementerian terkait juga menjadi bagian penting agar setiap kemungkinan skema dapat dikaji secara menyeluruh. Sampai ada keputusan resmi, belum ada perubahan terhadap jalur pembayaran gaji pegawai negeri maupun manfaat pensiun. Rencana ini karenanya perlu dipahami sebagai wacana yang masih dipertimbangkan, bukan sistem baru yang sudah tersedia.
Ferry menjelaskan bahwa gagasan tersebut berkaitan dengan upaya memperkuat fungsi layanan koperasi dan memperluas perannya dalam kegiatan ekonomi. Jika suatu saat dapat diwujudkan, layanan pembayaran berpotensi menambah jenis jasa yang ditawarkan koperasi kepada anggota dan pengguna lainnya. Pada saat yang sama, pengembangan layanan itu diharapkan membantu koperasi meningkatkan daya saing dengan perbankan, yang selama ini menyediakan berbagai fasilitas transaksi dan penyaluran pembayaran. Harapan tersebut tetap bergantung pada hasil pembahasan serta kesiapan kelembagaan dan operasional koperasi. Dengan demikian, belum dapat dipastikan apakah, kapan, atau dalam bentuk apa koperasi akan dilibatkan. Pemerintah masih perlu menyepakati mekanisme dan persyaratannya sebelum gagasan dapat ditindaklanjuti. Untuk sementara, masyarakat dapat membedakan tujuan yang disampaikan dalam wacana dan keputusan resmi mengenai layanan pembayaran. Penjelasan ini penting agar kabar mengenai koperasi sebagai penyalur gaji tidak dianggap sebagai perubahan yang telah berlaku bagi pegawai negeri dan penerima pensiun.
Gagasan melibatkan koperasi dalam penyaluran gaji aparatur sipil negara dan pembayaran pensiun disebut sebagai bagian dari rancangan undang-undang perkoperasian yang masih dibahas di DPR. Keterangan tersebut disampaikan Ferry saat menjelaskan sejumlah materi yang tercantum dalam rancangan. Dengan demikian, wacana itu perlu dipahami sebagai usulan dalam proses pembahasan, bukan perubahan mekanisme pembayaran yang sudah diterapkan. Gaji ASN tetap dibayarkan langsung ke rekening sesuai ketentuan dan praktik yang berlaku saat ini.
Menurut penjelasan Ferry, rancangan tersebut memuat berbagai materi tentang penguatan tata kelola dan pengawasan koperasi. Salah satu usul yang disebut ialah pembentukan badan pengawas koperasi tersendiri, yang berada di luar Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Gagasan ini menempatkan pengawasan koperasi sebagai bagian yang diatur secara khusus, berbeda dari pengawasan lembaga jasa keuangan yang menjadi lingkup OJK. Namun, rincian kewenangan, susunan, maupun cara kerja badan yang diusulkan itu masih bergantung pada pembahasan dan rumusan akhir dalam proses legislasi.
Materi lain yang disampaikan Ferry adalah usulan pemberian fungsi baru kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yakni melindungi simpanan masyarakat di koperasi. Usulan tersebut berkaitan dengan perlindungan anggota dan masyarakat yang menempatkan dana pada koperasi, tetapi tidak berarti perlindungan itu telah tersedia atau berlaku saat ini. Cakupan simpanan yang mungkin dilindungi, persyaratan, serta mekanisme penjaminannya juga belum dapat dianggap sebagai ketentuan final hanya berdasarkan isi rancangan yang sedang dibicarakan.
Karena itu, berbagai usulan tersebut harus dibedakan dari kebijakan yang telah disahkan. Rancangan undang-undang masih menjalani pembahasan di DPR, sehingga materi di dalamnya dapat berubah sebelum menjadi undang-undang. Pelibatan koperasi dalam pembayaran gaji dan pensiun, badan pengawas di luar OJK, serta perluasan fungsi LPS merupakan pokok-pokok yang disebut dalam keterangan sumber mengenai rancangan tersebut. Sampai ada pengesahan dan aturan pelaksanaan yang relevan, masyarakat sebaiknya tidak menganggap gagasan itu sebagai kewajiban baru bagi instansi, koperasi, ASN, maupun penerima pensiun.Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi menjelaskan bahwa pemerintah belum menetapkan keputusan resmi mengenai perluasan jalur pembayaran gaji maupun pensiun aparatur sipil negara (ASN). Dengan demikian, belum ada kebijakan yang mengubah mekanisme pembayaran yang selama ini berlaku atau menetapkan koperasi sebagai saluran baru untuk menerima hak keuangan tersebut. Keterangan Zabadi disampaikan pada Kamis (8/10/2029), sebagaimana tertulis dalam bahan sumber. Pernyataan itu menempatkan wacana keterlibatan koperasi sebagai gagasan yang masih dibicarakan, bukan keputusan yang sudah diberlakukan bagi seluruh ASN dan pensiunan.
Dalam pembahasan tersebut, koperasi sedang diupayakan agar dapat menjadi mitra pembayaran bagi pensiunan ASN atau PNS. Rencana kemitraan itu disebut dalam konteks penyedia layanan yang sudah ada, seperti PT Pos dan bank. Artinya, pembicaraan mengenai koperasi berkaitan dengan kemungkinan perluasan pihak yang dapat membantu menyalurkan pembayaran pensiun, bukan pengumuman bahwa koperasi telah mengambil alih tugas lembaga yang selama ini melayani penerima. Bentuk, cakupan, dan pelaksanaan kemitraan masih perlu menunggu pembahasan serta keputusan pemerintah sebelum dapat dipastikan. Keterangan yang tersedia tidak menyatakan bahwa jalur pembayaran baru telah ditetapkan ataupun mulai digunakan.
Penjelasan ini perlu dibedakan dari keterangan Menteri Keuangan mengenai mekanisme pembayaran gaji ASN saat ini, yakni gaji tetap masuk langsung ke rekening penerima. Mekanisme yang ditegaskan tersebut merupakan kondisi pembayaran yang berlaku menurut keterangan itu. Sementara itu, gagasan untuk melibatkan koperasi sebagai mitra pembayaran pensiunan ASN/PNS masih berada dalam tahap pembahasan. Karena pemerintah belum menetapkan keputusan resmi, keduanya tidak dapat diperlakukan sebagai kebijakan yang sama: satu menjelaskan mekanisme gaji ASN yang ditegaskan saat ini, sedangkan satu lagi merupakan rencana kemitraan yang belum diputuskan.
Baca juga: Pantau Langsung Perkembangan Karhutla, Komandan Lanud Sjamsudin Noor Bersama Forkopimda Kalsel Turun ke Lapangan Uji Fungsi Inovasi Injeksi Air | Komandan Lanud Sjamsudin Noor Dampingi Pangkodau II Tinjau Langsung Penanggulangan Karhutla di Kalimantan Selatan | Komandan Lanud Sjamsudin Noor Pimpin Langsung Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Selatan
