Jakarta | Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (20/10/2026). Dalam pertemuan tersebut, DEN menyampaikan sejumlah langkah antisipasi yang dapat ditempuh pemerintah untuk menghadapi cuaca ekstrem, menjaga stabilitas pangan, serta melindungi kesehatan masyarakat dari dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pembahasan ini menempatkan risiko iklim sebagai persoalan lintas sektor yang memerlukan koordinasi sejak dini.
Wakil Ketua DEN Marie Elka Pangestu menjadi sumber penjelasan mengenai rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden. Menurut keterangan yang disampaikan, masukan DEN ditujukan untuk membantu pemerintah menyiapkan respons terhadap kemungkinan El Niño dan konsekuensi yang dapat menyertainya. Perencanaan antisipatif dinilai penting agar dampak cuaca ekstrem tidak hanya ditangani setelah terjadi, tetapi dapat dikurangi melalui kesiapan lembaga dan kebijakan.
Dalam aspek pangan, langkah pemerintah perlu diarahkan pada pemeliharaan ketersediaan dan kelancaran pasokan, terutama ketika perubahan cuaca berpotensi mengganggu produksi maupun distribusi. Stabilitas pangan juga berkaitan dengan kemampuan memantau risiko secara berkala dan menyelaraskan tindakan antarinstansi. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah dapat merespons perkembangan keadaan secara lebih terukur dan menjaga agar kebutuhan masyarakat tetap menjadi perhatian utama.
Rekomendasi DEN turut menyoroti dampak karhutla terhadap kesehatan. Asap kebakaran dapat mengganggu kualitas udara dan meningkatkan risiko bagi warga, sehingga upaya perlindungan masyarakat perlu menjadi bagian dari kesiapsiagaan. Pertemuan di Istana Merdeka itu menunjukkan bahwa antisipasi cuaca ekstrem, ketahanan pangan, dan penanganan karhutla perlu dipertimbangkan secara terpadu. Penjelasan Marie Elka Pangestu memberi konteks mengenai masukan DEN, sementara tindak lanjut pemerintah akan menentukan bagaimana kesiapan tersebut diterapkan dalam kebijakan dan koordinasi lapangan.
El Niño diperkirakan masih berlangsung hingga kuartal pertama 2027, sehingga pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipasi yang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kondisi cuaca. Setelah periode tersebut, La Niña berpotensi menyusul pada pertengahan tahun. Perubahan dari satu pola iklim ke pola lainnya membuat pemantauan dan perencanaan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kondisi saat ini. Pemerintah perlu memperbarui penilaian secara berkala agar keputusan di sektor pangan dan penanggulangan bencana tetap relevan.
Dewan Ekonomi Nasional (DEN) merekomendasikan agar pemerintah memanfaatkan data serta prakiraan cuaca untuk memetakan wilayah yang berisiko mengalami kekeringan, banjir, maupun bencana lain. Informasi tersebut dapat menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan kesiapsiagaan dan menyusun respons yang sesuai. Pemetaan berbasis data juga membantu pemerintah mengenali potensi ancaman lebih awal, sehingga upaya antisipasi dapat direncanakan sebelum dampak cuaca ekstrem mengganggu kegiatan masyarakat dan produksi pangan. Prakiraan perlu menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan, bukan sekadar informasi yang diterima setelah risiko muncul.
Marie mencontohkan bahwa hasil pemantauan cuaca dapat digunakan untuk mengatur pemakaian pompa secara tepat dan menyesuaikan waktu tanam. Penggunaan pompa perlu mempertimbangkan kondisi yang dihadapi, sehingga dukungan air dapat diarahkan sesuai kebutuhan. Di sisi lain, jadwal tanam tidak harus dipaksakan ketika keadaan belum mendukung. Apabila kondisi kering, penanaman dapat ditunda sampai situasi lebih memungkinkan. Penyesuaian seperti ini memberi ruang bagi petani dan pemerintah untuk mengurangi risiko keputusan yang tidak sejalan dengan keadaan cuaca.
Langkah-langkah tersebut memerlukan koordinasi pemantauan, pemetaan risiko, dan pelaksanaan kebijakan. Data dan prakiraan dapat membantu menentukan kapan tindakan perlu dilakukan, sedangkan evaluasi berkala memungkinkan rencana diperbarui saat kondisi berubah. Dengan demikian, kesiapan menghadapi El Niño tidak hanya bertumpu pada satu tindakan, tetapi pada keputusan yang mempertimbangkan kemungkinan kekeringan, banjir, dan bencana lain. Antisipasi yang terarah juga dapat mendukung perlindungan produksi pangan, terutama melalui pengelolaan air dan penyesuaian kegiatan tanam secara hati-hati.
Dalam menghadapi risiko El Niño, Dewan Energi Nasional (DEN) menaruh perhatian pada kecukupan pasokan dan kestabilan harga pangan, terutama beras. Komoditas ini menjadi kebutuhan pokok bagi banyak rumah tangga, sehingga gangguan pasokan dapat berdampak luas. Pemerintah perlu memantau ketersediaan pangan secara berkala, mulai dari produksi hingga stok di berbagai daerah. Pemantauan tersebut membantu mendeteksi wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan lebih awal, sehingga langkah antisipasi dapat disiapkan sebelum tekanan pasokan berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
DEN menganjurkan agar pemerintah menjaga stok cadangan pangan sebagai penyangga ketika produksi atau arus pasokan terganggu. Cadangan yang memadai dapat digunakan untuk merespons kebutuhan daerah yang mengalami kekurangan, tanpa harus menunggu kondisi memburuk. Pengelolaan stok perlu disertai pencatatan yang akurat dan koordinasi lembaga terkait. Pemerintah juga perlu memperhatikan mutu serta lokasi penyimpanan, agar beras dan komoditas lain dapat disalurkan tepat waktu. Dengan demikian, cadangan berfungsi sebagai instrumen kesiapsiagaan, bukan hanya persediaan yang tersimpan.
Selain stok, kelancaran distribusi menjadi unsur penting dalam menjaga pasokan pangan dan mengurangi perbedaan harga antardaerah. Hambatan transportasi, keterlambatan pengiriman, atau keterbatasan akses ke wilayah tertentu dapat membuat barang sulit dijangkau meskipun tersedia di tingkat nasional. Penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pengelola logistik dapat membantu mengenali hambatan tersebut. Rute alternatif dan jadwal pengiriman yang disesuaikan dengan kondisi lapangan juga perlu dipertimbangkan. Distribusi yang lebih terencana membuat intervensi pemerintah dapat menyasar lokasi serta waktu yang membutuhkan dukungan.
Jika tekanan harga muncul atau pasokan di pasar setempat menipis, pemerintah dapat menyiapkan intervensi pasar atau operasi pasar sesuai kebutuhan. Pelaksanaannya sebaiknya didasarkan pada pemantauan harga, ketersediaan barang, dan kondisi masyarakat, agar bantuan tepat sasaran dan tidak mengganggu mekanisme pasokan secara berlebihan. Marie menyampaikan bahwa El Niño kerap diikuti kenaikan harga pangan karena produksi pertanian terganggu. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya risiko yang patut diantisipasi, bukan kepastian bahwa harga akan naik pada periode tertentu. Karena itu, kesiapan stok, distribusi, dan pilihan intervensi perlu berjalan beriringan dengan pengawasan perkembangan cuaca serta produksi.
Pertemuan tersebut tidak hanya membahas kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga penanganan karhutla yang telah terjadi. Salah satu langkah yang dibicarakan ialah pengairan lahan gambut untuk menjaga kelembapannya dan mengurangi risiko api meluas. Upaya ini perlu dilakukan secara terukur, terutama pada kawasan yang sudah terdampak atau rentan mengalami kekeringan. Penanganan di lapangan juga perlu diselaraskan dengan pemantauan kondisi cuaca dan ketersediaan air, sehingga tindakan dapat diarahkan pada lokasi yang paling membutuhkan. Selain memadamkan titik api, pengelolaan gambut menjadi bagian penting dari upaya mengendalikan kebakaran dan mencegah munculnya kembali titik api di wilayah yang sama. Koordinasi antarlembaga dan pemerintah daerah diperlukan agar respons berjalan berkesinambungan.
Dampak kebakaran tidak berhenti pada kerusakan lingkungan. Kabut asap dapat mengganggu kesehatan masyarakat, khususnya warga yang tinggal di Sumatra dan Kalimantan. Menurut Marie, terdapat enam wilayah yang menjadi perhatian: tiga provinsi di Kalimantan, serta Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau. Nama tiga provinsi di Kalimantan tersebut tidak dirinci, sehingga tidak tepat untuk menyebutkannya berdasarkan dugaan. Penetapan wilayah perhatian penting sebagai dasar penguatan pemantauan kualitas udara dan kesiapan layanan bagi masyarakat. Ketika asap menyebar, kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan orang dengan gangguan pernapasan dapat menghadapi risiko lebih besar. Karena itu, informasi yang jelas mengenai kondisi udara dan langkah pencegahan perlu disampaikan kepada warga secara cepat dan mudah dipahami.
DEN menyarankan agar pelayanan kesehatan di wilayah terdampak diperkuat. Kesiapan fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan kebutuhan penanganan gangguan pernapasan perlu diperhatikan seiring perkembangan kabut asap.
Baca juga: Gelap Malam Tak Jadi Penghalang, Satgas Karhutla Lanud Sjamsudin Noor Kembali Berjibaku Hadang Karhutla Hingga Dini Hari | Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI Bersama Pemerintah Perkuat Penanggulangan Karhutla
