Jakarta | Realisasi investasi Indonesia mencapai Rp3.923,2 triliun sejak kuartal IV 2024 hingga kuartal III 2026, dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Capaian tersebut disampaikan Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani. Perhitungan ini mencakup investasi pada kuartal IV 2024, sepanjang 2025, serta periode Januari hingga September 2026. Dengan demikian, angka tersebut menggambarkan akumulasi realisasi selama rentang waktu yang menjadi dasar penyampaian capaian dua tahun pemerintahan.
Rosan memaparkan data itu dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (19/10). Ia menyebut realisasi investasi selama periode tersebut mencapai Rp3.923,2 triliun. Angka ini menjadi salah satu indikator aktivitas penanaman modal yang berlangsung di Indonesia sepanjang periode pelaporan. Karena penghitungan memasukkan kuartal terakhir 2024, satu tahun penuh 2025, dan sembilan bulan pertama 2026, angka totalnya merangkum beberapa tahap perkembangan investasi, bukan hanya kinerja pada satu tahun kalender.
Di samping nilai modal yang terealisasi, capaian tersebut juga dikaitkan dengan penyerapan tenaga kerja. Investasi selama periode itu menyerap sekitar 5,48 juta orang, atau tepatnya 5.485.944 orang. Data tenaga kerja ini menunjukkan bahwa kegiatan penanaman modal turut berhubungan dengan kesempatan kerja bagi masyarakat. Namun, angka agregat tersebut mencakup keseluruhan periode yang dilaporkan dan tidak dengan sendirinya menjelaskan sebaran pekerjaan menurut sektor, wilayah, ataupun jenis kegiatan usaha. Rincian lebih lanjut diperlukan untuk melihat bagaimana penyerapan tersebut tersebar dan kelompok pekerjaan mana yang paling terdampak. Secara keseluruhan, penyampaian Rosan menyoroti dua ukuran utama, yakni total nilai investasi dan jumlah tenaga kerja yang terserap. Keduanya memberi gambaran ringkas mengenai hasil investasi yang tercatat selama dua tahun pemerintahan Prabowo hingga kuartal III 2026.
Dalam periode dua tahun pemerintahan Prabowo, total investasi yang tercatat mencapai Rp3.923,2 triliun. Sebaran wilayah menunjukkan bahwa realisasi investasi di luar Pulau Jawa sedikit lebih besar dibandingkan dengan yang masuk ke Pulau Jawa. Wilayah di luar Jawa menerima Rp2.031 triliun, atau 51,8 persen dari keseluruhan nilai investasi. Sementara itu, Pulau Jawa mencatat Rp1.892,2 triliun, setara dengan 48,2 persen.
Perbedaan porsi tersebut menunjukkan bahwa investasi tersebar relatif berimbang kedua kelompok wilayah, dengan keunggulan tipis pada kawasan di luar Jawa. Nilai investasi di luar Jawa melampaui perolehan Pulau Jawa sebesar Rp138,8 triliun. Proporsi ini memberikan gambaran mengenai distribusi geografis investasi selama periode yang dimaksud, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan pemerataan investasi di setiap provinsi atau sektor. Angka agregat wilayah juga tidak menggambarkan bagaimana investasi terbagi di kota, kabupaten, maupun proyek tertentu.
Jika ditinjau berdasarkan sumber modal, penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp1.998,7 triliun, atau 50,9 persen dari total. Penanaman modal asing (PMA) tercatat sebesar Rp1.924,5 triliun, dengan porsi 49,1 persen. Selisih PMDN dan PMA relatif kecil, yaitu Rp74,2 triliun, sehingga komposisinya juga dapat disebut hampir seimbang. Rincian ini memperlihatkan kontribusi modal domestik yang sedikit lebih besar, sementara investasi dari luar negeri tetap menyumbang hampir separuh dari total nilai.
Data wilayah dan sumber modal tersebut merupakan rincian dari total investasi Rp3.923,2 triliun untuk periode dua tahun pemerintahan yang sama. Karena itu, angka-angka tersebut perlu dibaca sebagai satu rangkaian data agregat, bukan sebagai laporan terpisah untuk rentang waktu yang berbeda. Secara khusus, nilai Rp2.031 triliun, Rp1.892,2 triliun, Rp1.998,7 triliun, dan Rp1.924,5 triliun bukan data khusus Januari–September 2026. Penegasan periode penting agar perbandingan antarkategori dilakukan secara tepat dan tidak menimbulkan kesan bahwa angka itu hanya mencakup sebagian tahun kalender. Dengan demikian, sebaran wilayah dan komposisi modal melengkapi gambaran total investasi selama dua tahun tersebut.
Realisasi investasi Indonesia pada Januari–September 2026 mencapai Rp1.539,2 triliun, setara dengan 75,4 persen dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan besarnya aktivitas penanaman modal selama sembilan bulan pertama tahun ini. Pada kuartal III saja, investasi tercatat sebesar Rp528,7 triliun. Kegiatan investasi pada periode tiga bulan itu juga menyerap 2.194.496 tenaga kerja, sehingga kontribusinya terlihat bukan hanya pada nilai modal yang masuk, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja.
Komposisi investasi sembilan bulan itu relatif seimbang sumber domestik dan asing. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp761,4 triliun, atau 49,5 persen dari total realisasi. Sementara itu, Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat Rp777,8 triliun, setara 50,5 persen. Dari sisi wilayah, investasi di luar Jawa sebesar Rp779,4 triliun atau 50,6 persen, sedikit melampaui realisasi di Jawa yang mencapai Rp759,8 triliun atau 49,4 persen. Sebaran ini memperlihatkan bahwa kegiatan penanaman modal berlangsung di kedua kawasan, dengan porsi yang lebih besar di luar Jawa.
Investasi hilirisasi menjadi salah satu komponen penting dalam capaian tersebut. Nilainya mencapai Rp480 triliun, atau 31,2 persen dari total investasi Januari–September 2026, dan meningkat 11,3 persen. Sektor mineral—yang mencakup nikel, bauksit, tembaga, dan pasir silika—menyumbang Rp335,1 triliun. Berikutnya, sektor perkebunan dan kehutanan mencatat Rp83,6 triliun, minyak dan gas bumi Rp54 triliun, serta perikanan dan kelautan Rp7,3 triliun. Angka-angka ini menggambarkan cakupan hilirisasi yang meliputi pengolahan sumber daya alam dari berbagai sektor.
Secara geografis, Rp373,1 triliun investasi hilirisasi atau 78 persen terealisasi di luar Jawa. Adapun Jawa menerima Rp106,9 triliun, setara 22 persen. Dominasi luar Jawa sejalan dengan lokasi berbagai sumber daya dan proyek pengolahan. Dengan nilai hampir sepertiga dari total investasi, hilirisasi turut membentuk arah realisasi modal, sementara komposisi wilayah dan sumber pendanaan menunjukkan persebaran kegiatan ekonomi yang beragam.
Rosan berharap realisasi investasi tidak berhenti pada pencatatan nilai modal, tetapi menjadi penggerak industrialisasi yang menciptakan lapangan kerja dan memperluas transfer teknologi. Investasi, menurutnya, perlu diarahkan untuk membangun kapasitas produksi di dalam negeri, memperkuat keterhubungan antarsektor, dan meningkatkan nilai tambah sumber daya Indonesia. Salah satu contoh yang mencerminkan arah tersebut ialah pengembangan industri baterai kendaraan listrik, yang bertumpu pada hilirisasi nikel. Pengolahan bahan baku hingga menjadi produk bernilai tinggi dapat membentuk rantai industri yang lebih lengkap, sekaligus membuka kebutuhan atas keterampilan dan teknologi baru.
Rosan menegaskan tujuan investasi harus berujung pada industrialisasi. “Investasi yang masuk harus bisa mendorong industrialisasi,” ujarnya, seraya menekankan pentingnya dampak nyata bagi perekonomian. Untuk mendukung kegiatan usaha, pemerintah mengintegrasikan sistem perizinan dengan 28 kementerian dan lembaga. Langkah ini mengacu pada PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, yang menjadi dasar penyederhanaan dan koordinasi proses perizinan. Integrasi diharapkan membuat pelaku usaha lebih mudah mengurus persyaratan tanpa harus menghadapi proses yang terpisah-pisah di berbagai instansi.
Pemerintah juga menerapkan mekanisme fiktif positif: apabila instansi terkait tidak memproses permohonan dalam tenggat yang ditetapkan, BKPM dapat menerbitkan izin sesuai ketentuan. Melalui mekanisme tersebut, sekitar 328 perizinan telah diterbitkan.
Baca juga: Janji Keuntungan dan Pemberangkatan Umrah Dipersoalkan, Dugaan Investasi MCI Tuban Dilaporkan | Panglima TNI Dampingi Presiden Prabowo Tinjau Penanganan Karhutla di Riau dan Sumatera Selatan
