Jakarta | Menteri Perindustrian M Sarmuji mendorong percepatan penyusunan usulan insentif untuk kendaraan hybrid, plug-in hybrid, dan range extended electric vehicle (REEV). Pemerintah menargetkan kebijakan tersebut dapat terealisasi pada akhir 2026. Apabila belum memungkinkan, pelaksanaannya diharapkan dimulai pada awal tahun berikutnya. Upaya ini menjadi perhatian di tengah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), yang turut memperkuat kebutuhan untuk mendorong pilihan kendaraan dengan efisiensi energi lebih baik.
Sarmuji menyampaikan rencana itu saat ditemui di kantornya di Jakarta pada Rabu, 21 Oktober 2026. Ia mengatakan Kementerian Perindustrian akan mengomunikasikan usulan insentif kepada para pemangku kepentingan terkait, termasuk Kementerian Keuangan. Pembahasan lintas kementerian diperlukan agar rancangan kebijakan dapat dipertimbangkan dari sisi dukungan industri, kesiapan pelaksanaan, serta konsekuensi terhadap anggaran negara. Dengan koordinasi tersebut, pemerintah berharap dapat menyusun langkah yang terukur sebelum menetapkan bentuk dan waktu pemberian insentif.
Ia berharap pertemuan dengan Menteri Keuangan Suahasil Nazara dapat berlangsung sebelum akhir Oktober 2026. Pertemuan itu diharapkan menjadi kesempatan untuk menyampaikan usulan sekaligus membahas kemungkinan tindak lanjutnya. Menurut Sarmuji, percepatan pembahasan penting karena rentang waktu satu hingga dua bulan berarti bagi upaya tersebut. Karena itu, Kementerian Perindustrian ingin komunikasi dengan kementerian terkait berjalan segera, tanpa mengabaikan proses koordinasi dan pertimbangan yang diperlukan.
Rencana insentif mencakup beberapa teknologi elektrifikasi, bukan hanya kendaraan listrik berbasis baterai. Mobil hybrid menggabungkan mesin pembakaran dengan motor listrik, sedangkan plug-in hybrid dapat mengisi baterainya dari sumber listrik eksternal. REEV menggunakan motor listrik untuk menggerakkan kendaraan dengan mesin sebagai pembangkit daya tambahan. Cakupan teknologi yang beragam itu menunjukkan bahwa usulan pemerintah diarahkan untuk mempertimbangkan pilihan kendaraan yang tersedia di pasar. Namun, rincian skema, persyaratan penerima, dan besaran dukungan belum disampaikan dalam pernyataan tersebut. Realisasi kebijakan masih bergantung pada pembahasan bersama para pemangku kepentingan dan keputusan pemerintah. Target akhir 2026 atau awal tahun berikutnya menjadi acuan waktu, sementara percepatan dialog diharapkan membantu menjaga proses tetap bergerak. Dengan demikian, tahap berikutnya adalah membicarakan usulan secara resmi bersama Kementerian Keuangan dan pihak terkait lainnya.
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memberi alasan baru bagi pemerintah untuk mempercepat pengembangan kendaraan elektrifikasi di Indonesia. Ketika biaya penggunaan kendaraan bermesin konvensional meningkat, pilihan transportasi yang lebih hemat energi menjadi semakin relevan bagi masyarakat maupun industri. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memandang situasi ini sebagai momentum untuk mendorong beragam teknologi kendaraan yang dapat mengurangi ketergantungan pada BBM. Langkah tersebut juga sejalan dengan upaya memperkuat ekosistem otomotif nasional, mulai dari pengembangan produk hingga kesiapan industri dan pilihan konsumen. Dengan kebijakan yang tepat, perubahan kondisi energi dapat dimanfaatkan untuk memperluas adopsi kendaraan dengan efisiensi lebih baik.
Menurut Sarmuji, manfaat penghematan BBM dan penekanan emisi tidak hanya dapat diperoleh melalui mobil listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV). Kendaraan hybrid dan range-extended electric vehicle (REEV) juga dinilai dapat berkontribusi terhadap tujuan tersebut. Kedua jenis kendaraan itu menawarkan pendekatan elektrifikasi yang berbeda dari BEV, sehingga dapat menjadi pilihan bagi konsumen dengan kebutuhan dan kesiapan yang beragam. Keberadaan beberapa teknologi dalam pasar memungkinkan transisi berlangsung melalui jalur yang lebih luas, tanpa membatasi dukungan hanya pada satu jenis kendaraan. Karena itu, pembahasan kebijakan perlu mempertimbangkan peran kendaraan hybrid dan REEV sebagai bagian dari pengembangan transportasi yang lebih efisien.
Meski demikian, dukungan kebijakan bagi setiap teknologi belum berada pada tahap yang sama. BEV telah menerima sejumlah insentif, sedangkan insentif khusus untuk kendaraan hybrid dan REEV belum dirumuskan sebelumnya. Kemenperin kini mendorong agar kedua kategori tersebut turut dipertimbangkan dalam kebijakan insentif, terutama di tengah kenaikan harga BBM. Usulan ini bukan berarti menyamakan karakteristik seluruh kendaraan elektrifikasi, melainkan membuka pembahasan mengenai dukungan yang sesuai dengan kontribusi dan kebutuhan masing-masing teknologi. Perumusan kebijakan diharapkan dapat memberi kepastian bagi industri sekaligus memperluas pilihan kendaraan hemat energi bagi konsumen. Besaran penghematan BBM maupun penurunan emisi tidak dapat ditetapkan tanpa data pendukung yang memadai.
Menurut Sarmuji, salah satu pertimbangan dalam mendorong insentif bagi kendaraan hybrid, plug-in hybrid, dan REEV adalah teknologi tersebut masih dapat memanfaatkan sebagian kemampuan industri otomotif yang telah berkembang. Ketiga jenis kendaraan itu menggunakan baterai sebagai bagian dari sistem elektrifikasi, tetapi tetap dilengkapi mesin pembakaran internal atau internal combustion engine (ICE). Dengan kombinasi tersebut, peralihan menuju kendaraan beremisi lebih rendah tidak harus dipahami sebagai penggantian seketika terhadap seluruh teknologi dan fasilitas produksi yang sudah digunakan.
Dalam pandangan Sarmuji, keberadaan mesin pembakaran internal memungkinkan sejumlah komponen dan proses produksi yang relevan tetap digunakan atau disesuaikan. Hal itu berpotensi membuat penyesuaian industri lebih mudah dibandingkan perubahan yang mengharuskan seluruh rantai produksi beralih langsung ke teknologi kendaraan listrik murni. Produsen dapat mengembangkan sistem baterai dan elektrifikasi sembari tetap mengandalkan sebagian keahlian, jaringan pemasok, serta kapasitas yang telah dimiliki untuk kendaraan bermesin. Tingkat pemanfaatannya tentu dapat berbeda menurut model kendaraan dan kemampuan masing-masing perusahaan.
Pertimbangan tersebut bukan berarti seluruh produsen atau sektor industri tidak perlu melakukan perubahan. Produksi kendaraan hybrid tetap membutuhkan pengembangan, termasuk integrasi baterai dengan mesin, pengendalian sistem tenaga, standar keselamatan, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. Perusahaan juga perlu menilai kesiapan pemasok serta kebutuhan investasi untuk komponen baru. Karena itu, kemudahan yang dimaksud lebih tepat dipahami sebagai peluang untuk melakukan transisi secara bertahap dengan memanfaatkan sebagian aset dan keahlian yang tersedia, bukan sebagai jaminan bahwa prosesnya tanpa biaya atau tantangan.
Atas dasar itu, Sarmuji memandang jalur hybrid dan REEV dapat menjadi pilihan dalam elektrifikasi kendaraan. Teknologi ini memberi ruang bagi industri untuk membangun kapasitas secara bertahap, sementara konsumen memperoleh kendaraan yang tetap menggunakan baterai dan masih memiliki mesin sebagai sumber tenaga atau pendukungnya. Skema insentif, jika diterapkan, dapat dipertimbangkan dengan memperhatikan manfaat transisi, kesiapan produksi, serta dampaknya terhadap investasi dan tenaga kerja. Penilaian tersebut perlu tetap mempertimbangkan bahwa arah elektrifikasi dan kebutuhan penyesuaian dapat berbeda di setiap perusahaan.
Kementerian Perindustrian menyiapkan usulan dukungan untuk kendaraan hybrid dan range-extended electric vehicle (REEV) dalam dua bentuk, yakni insentif fiskal dan nonfiskal. Anggota Komisi VII DPR RI, Sarmuji, menyebut opsi fiskal dapat berupa keringanan pajak. Usulan tersebut ditujukan untuk mendorong perkembangan kendaraan elektrifikasi, tetapi belum menjadi ketentuan yang berlaku. Karena itu, bentuk dan besaran dukungan masih perlu dibahas lebih lanjut oleh pemerintah.
Di luar keringanan pajak, dukungan nonfiskal dapat mencakup sejumlah kemudahan bagi pengguna. Contoh yang disampaikan lain fasilitas bebas aturan ganjil-genap, area parkir khusus, serta fasilitas pengisian daya. Bentuk-bentuk tersebut dapat membantu meningkatkan daya tarik kendaraan elektrifikasi dan memberi kemudahan dalam penggunaan sehari-hari. Namun, penerapannya tetap bergantung pada kajian dan keputusan pemerintah serta kesiapan fasilitas pendukung.
Sarmuji menegaskan bahwa insentif bagi kendaraan hybrid dan REEV tidak harus setara dengan insentif untuk battery electric vehicle (BEV) atau mobil listrik berbasis baterai. Perbedaan teknologi, karakteristik kendaraan, dan kebutuhan dukungan dapat menjadi pertimbangan dalam merancang skema yang sesuai. Dengan demikian, pembahasan tidak hanya menyangkut ada atau tidaknya insentif, tetapi juga bagaimana bentuknya disesuaikan dengan masing-masing jenis kendaraan.
Menurut.
