Jakarta | Pada 2026, anggaran program satu orang satu rekening ditetapkan sebesar Rp1,28 triliun, jauh di bawah rencana awal Rp3,8 triliun. Perubahan tersebut setara dengan penurunan 66,32 persen dari alokasi yang sebelumnya direncanakan. Pemangkasan ini menjadi penyesuaian penting dalam pelaksanaan program, tetapi tidak berarti pemerintah mengubah tujuan dasarnya, yakni memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan melalui kepemilikan rekening.
Penurunan anggaran berkaitan dengan pemeriksaan silang atas data calon penerima. Setelah data ditelaah kembali, jumlah atau cakupan penerima yang memenuhi kriteria disesuaikan dengan hasil verifikasi. Dengan demikian, besaran anggaran mengikuti sasaran yang dinilai lebih tepat berdasarkan data, bukan perubahan arah kebijakan. Pemeriksaan tersebut juga membantu memastikan dukungan program diberikan kepada kelompok yang memang belum memiliki rekening dan memenuhi ketentuan usia serta kewarganegaraan.
Program ini ditujukan bagi warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas dan belum mempunyai rekening. Kriteria tersebut menjadi dasar untuk menentukan siapa yang dapat masuk dalam sasaran penerima. Karena itu, pencocokan data calon peserta dengan informasi yang tersedia merupakan bagian penting dari proses penetapan kebutuhan anggaran. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah menghindari penghitungan penerima secara berulang atau memasukkan orang yang tidak sesuai dengan persyaratan program.
Perbedaan rencana awal dan anggaran 2026 menunjukkan bahwa penetapan kebutuhan dana dapat berubah setelah sasaran diperiksa lebih cermat. Angka Rp1,28 triliun mencerminkan alokasi setelah proses penyesuaian, sementara tujuan menyediakan akses rekening bagi warga yang memenuhi kriteria tetap dipertahankan. Pelaksanaan program selanjutnya bergantung pada ketepatan data dan penerapan kriteria secara konsisten. Informasi mengenai jumlah penerima yang telah tervalidasi, mekanisme penyaluran, serta tahapan pelaksanaan dapat membantu masyarakat memahami bagaimana alokasi tersebut digunakan. Penjelasan yang terbuka juga penting agar perubahan anggaran tidak disalahartikan sebagai pembatalan program atau pengurangan hak kelompok sasaran. Fokus kebijakan tetap pada perluasan inklusi keuangan melalui rekening bagi warga dewasa yang belum memilikinya, dengan sasaran yang ditentukan berdasarkan pemeriksaan data calon penerima.
Pada tahap awal perencanaan, pemerintah memperkirakan sasaran program pembukaan rekening gratis dapat mencakup sekitar 74 juta warga negara Indonesia. Angka tersebut menggambarkan perkiraan awal jumlah penduduk yang berpotensi menjadi penerima, sebelum data kependudukan dan kepemilikan rekening diperiksa lebih lanjut. Karena program ditujukan untuk menjangkau masyarakat yang belum memiliki akses rekening, ketepatan sasaran menjadi hal penting dalam penyusunan kebijakan dan penghitungan kebutuhan anggaran. Pemerintah kemudian menelusuri kembali data yang menjadi dasar perkiraan tersebut agar cakupan penerima sesuai dengan kondisi yang teridentifikasi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah melakukan pemeriksaan silang terhadap data untuk memastikan jumlah warga yang memenuhi kriteria. Dari proses itu, ditemukan sekitar 25 juta warga berusia 17 tahun ke atas, yang berada dalam desil satu sampai empat, dan belum memiliki rekening. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan tidak sekadar mengandalkan perkiraan awal, melainkan mencocokkan informasi mengenai kelompok usia, tingkat kesejahteraan, dan kepemilikan rekening. Angka 25 juta itu merujuk pada warga yang teridentifikasi memenuhi kriteria tersebut setelah data disandingkan.
Hasil penyisiran data menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyesuaikan jumlah penerima program dari perkiraan semula. Dengan demikian, sasaran yang lebih terarah dapat digunakan dalam perencanaan pelaksanaan dan pembiayaan, alih-alih mempertahankan angka awal yang belum melalui pemeriksaan silang. Penyesuaian ini juga memperjelas kelompok yang menjadi prioritas, yakni warga dewasa pada kelompok desil terbawah yang belum mempunyai rekening. Pemeriksaan data membantu mengurangi kemungkinan sasaran program terlalu luas atau tidak sesuai dengan kebutuhan. Besaran akhir penerima tetap mengikuti hasil pemutakhiran dan verifikasi pemerintah, sementara temuan 25 juta orang menjadi pijakan dalam menghitung cakupan yang lebih realistis. Langkah tersebut menghubungkan proses pendataan dengan keputusan mengenai jumlah penerima serta anggaran yang diperlukan untuk menjalankan program.
Kebutuhan anggaran sebesar Rp1,28 triliun pada 2026 berkaitan dengan rencana pemerintah memberikan setoran awal Rp50.000 kepada masyarakat yang belum memiliki rekening. Dana awal tersebut menjadi salah satu komponen yang perlu diperhitungkan ketika pemerintah menyiapkan pembiayaan program rekening gratis. Dengan adanya setoran, program tidak hanya mencakup sasaran pembukaan rekening, tetapi juga memerlukan alokasi anggaran untuk mengisi rekening penerima pada tahap awal. Karena itu, besaran anggaran mencerminkan kebutuhan pembiayaan yang dikaitkan dengan rencana pemberian dana awal tersebut kepada masyarakat sasaran.
Rencana setoran Rp50.000 itu ditujukan kepada masyarakat yang belum memiliki rekening. Pemerintah menggunakan sasaran tersebut dalam perhitungan kebutuhan program, sementara jumlah rekening yang hendak dijangkau telah mengalami pemangkasan. Perubahan sasaran dan rencana pemberian setoran awal menjadi konteks dalam melihat alokasi anggaran 2026. Angka Rp1,28 triliun menunjukkan besaran anggaran yang disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program sesuai sasaran yang direncanakan. Setoran awal merupakan bagian dari alasan kebutuhan dana itu, bukan sekadar angka tambahan yang berdiri terpisah dari cakupan program.
Dalam menentukan data penerima, pemerintah akan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Acuan ini menjadi dasar data yang digunakan untuk menetapkan masyarakat yang masuk dalam sasaran program rekening gratis. Dengan demikian, penjelasan kebutuhan anggaran perlu dibaca bersama dua unsur utama: rencana pemberian setoran awal sebesar Rp50.000 kepada masyarakat yang belum memiliki rekening dan penggunaan DTSEN sebagai rujukan data penerima. Informasi tersebut menjelaskan dasar anggaran tanpa mengubahnya menjadi rincian teknis pelaksanaan. Besaran anggaran Rp1,28 triliun dan rencana setoran awal menjadi pokok yang dapat diketahui dalam pembahasan program 2026.
Pelaksanaan program rekening gratis akan melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI serta PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. atau BSI. Keterlibatan kedua bank tersebut menjadi bagian dari rencana pemerintah untuk menjalankan program yang menyasar warga sesuai kelompok dan batas usia yang telah ditetapkan. Informasi mengenai pelaksanaan ini disampaikan bersamaan dengan pembahasan sasaran program dan anggaran tahun 2026. Pemerintah memangkas sasaran rekening gratis, sementara anggaran yang disiapkan untuk tahun tersebut menjadi Rp1,28 triliun.
Dalam rancangan program, BRI dan BSI disebut sebagai institusi perbankan yang akan dilibatkan. Penyebutan kedua lembaga tersebut memberikan gambaran mengenai pihak yang berpartisipasi dalam pelaksanaan, tetapi rincian lebih lanjut mengenai pembagian tugas, tahapan, maupun mekanisme pelayanan tidak menjadi bagian dari sasaran yang disampaikan. Karena itu, keterlibatan BRI dan BSI perlu dipahami sesuai keterangan tersebut, tanpa mengasumsikan bentuk kerja sama operasional yang belum dijelaskan.
Program ini berkaitan dengan upaya perluasan akses keuangan melalui pemberian rekening kepada kelompok masyarakat yang dituju. Sasaran yang dibicarakan mencakup 25 juta warga dalam kelompok desil satu yang berusia di atas 17 tahun. Angka tersebut merupakan rincian kelompok penerima yang dinyatakan dalam penjelasan pemerintah, dan menjadi dasar untuk memahami siapa yang menjadi sasaran program. Penjelasan tersebut tidak menyebutkan rincian tambahan tentang persyaratan, jadwal pembukaan rekening, atau layanan yang akan diterima setiap warga.
Airlangga menyampaikan sasaran inklusi keuangan nasional yang mendekati 99%, meningkat dari 93%. Target itu disampaikan bersama rencana program yang ditujukan bagi 25 juta warga dalam kelompok desil satu dengan usia di atas 17 tahun. Dengan demikian, rincian sasaran yang disampaikan mencakup tingkat inklusi keuangan yang hendak dicapai, perbandingannya dengan angka 93%, jumlah warga yang dituju, kelompok desilnya, serta batas usia penerima.
Baca juga: Latihan Kemampuan Penembakan Target Drone Menjadi Wawasan dalam SGS 2026 | Pastikan Penyaluran Tepat Sasaran, Babinsa Dampingi Pembagian Bantuan Beras | TNI Bagikan 22.000 Porsi Makanan Gratis Untuk Masyarakat pada TNI Fair 2026 Di Monas
