Balikpapan | Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia meminta Pertamina menuntaskan aspek final pengembangan Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan, Kalimantan Timur. Permintaan tersebut disampaikan setelah ia meninjau langsung fasilitas kilang dan melihat bahwa pekerjaan proyek secara keseluruhan telah mencapai progres 99 persen. Meski hampir rampung dan sebelumnya telah diresmikan, masih terdapat sejumlah produk yang belum bekerja maksimal karena gangguan teknis. Bahlil mendorong agar persoalan pada tahap akhir itu segera dibereskan sehingga fasilitas dapat beroperasi sesuai sasaran.
Bahlil menyampaikan hal tersebut di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, pada Jumat, 23 Oktober 2026. Ia menekankan bahwa capaian progres yang hampir penuh tidak berarti seluruh pekerjaan dan fungsi kilang sudah berjalan tanpa kendala. Pertamina tetap perlu memastikan aspek yang tersisa ditangani sampai tuntas, termasuk menindaklanjuti gangguan yang berdampak pada kinerja sejumlah produk. Ia tidak merinci jenis gangguan teknis yang terjadi, sehingga fokus pernyataannya adalah mendorong penyelesaian dan perbaikan oleh pihak yang bertanggung jawab.
RDMP Kilang Balikpapan merupakan proyek pengembangan fasilitas pengolahan minyak yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pengolahan. Dengan progres mencapai 99 persen, perhatian kini tertuju pada penyelesaian tahap akhir serta optimalisasi operasional. Bahlil meminta Pertamina tidak hanya mengandalkan status peresmian atau angka kemajuan proyek, tetapi juga memastikan hasil pengembangan dapat berfungsi secara maksimal. Langkah tersebut penting agar kilang mampu menjalankan perannya sesuai rencana dan memberikan manfaat yang diharapkan. Penyelesaian gangguan teknis menjadi bagian dari upaya memastikan investasi dan pembangunan fasilitas benar-benar mendukung kebutuhan pengolahan energi nasional. Pemerintah, melalui dorongan kepada Pertamina, menginginkan pekerjaan yang tersisa dituntaskan dengan baik sebelum kinerja fasilitas dinilai sepenuhnya optimal. Untuk itu, perusahaan perlu melanjutkan pemeriksaan dan penanganan sesuai kebutuhan, tanpa mengabaikan produk-produk yang saat ini belum bekerja maksimal. Bahlil menegaskan urgensi penyelesaian tersebut setelah melihat langsung kondisi kilang, sementara rincian teknis lebih lanjut tidak disampaikan dalam keterangannya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan kunjungan ke Kilang Balikpapan bersama Kepala SKK Migas Djoko Siswanto dan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Laode Sulaeman. Kunjungan tersebut menjadi kesempatan untuk melihat langsung perkembangan proyek sekaligus meninjau kondisi operasional kilang. Dalam peninjauan itu, Bahlil menyoroti gangguan yang masih tersisa dan meminta agar penanganannya segera dilakukan. Ia mendorong pihak terkait memastikan setiap hal yang menghambat dapat dituntaskan, sehingga fasilitas dapat beroperasi secara maksimal. Permintaan itu disampaikan sebagai bagian dari upaya mempercepat pemanfaatan proyek yang kini berada pada tahap akhir.
Bahlil menyampaikan bahwa aspek utama proyek telah selesai. Dengan demikian, pekerjaan yang masih berlangsung lebih berkaitan dengan sejumlah detail kecil yang membutuhkan penyesuaian. Ia menjelaskan bahwa kondisi tersebut perlu dipahami dalam konteks fasilitas yang merupakan unit baru. Penyesuaian pada unit baru menjadi bagian dari proses menuju operasi yang berjalan baik, namun tetap perlu diperhatikan agar tidak menghambat kinerja kilang. Bahlil meminta agar penyelesaian dilakukan dengan segera dan cermat, tanpa mengabaikan kebutuhan untuk memastikan kesiapan fasilitas secara keseluruhan. Ia tidak merinci bentuk gangguan atau penyesuaian yang dimaksud.
Pesan utama dari kunjungan tersebut adalah perlunya menuntaskan sisa persoalan agar Kilang Balikpapan dapat beroperasi optimal. Penyelesaian itu diharapkan menjaga kesinambungan proses menuju pemanfaatan penuh fasilitas, setelah bagian-bagian utama proyek dinyatakan rampung. Kehadiran Bahlil bersama jajaran pengelola sektor hulu dan migas juga menunjukkan perhatian pemerintah terhadap perkembangan proyek dan kinerja kilang. Meski pekerjaan pokok telah selesai, detail yang masih perlu disesuaikan tetap menjadi fokus tindak lanjut. Karena itu, percepatan perbaikan gangguan menjadi langkah penting sebelum kilang mencapai kondisi operasi maksimal. Peninjauan lapangan tersebut menegaskan bahwa penyelesaian akhir harus terus dipantau oleh pihak terkait, dengan mengutamakan kesiapan unit baru dan kelancaran operasinya.
Setelah seluruh fasilitas beroperasi penuh, Kilang Balikpapan ditargetkan mampu memenuhi sekitar 22 hingga 25 persen kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) nasional. Angka tersebut merupakan proyeksi kapasitas pasokan pada kondisi operasi penuh, bukan gambaran produksi yang telah dicapai saat ini. Karena itu, kontribusinya terhadap kebutuhan nasional baru dapat dinilai sesuai realisasi setelah fasilitas beroperasi dan produksinya berlangsung secara stabil. Proyeksi ini menunjukkan besarnya peran yang diharapkan dari proyek tersebut dalam memperkuat ketersediaan BBM di dalam negeri.
Pengembangan kilang ini melibatkan investasi sekitar US$7,4 miliar, atau setara kurang lebih Rp126 triliun. Proyek tersebut berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN) dan disebut sebagai salah satu investasi terbesar BUMN yang dibangun dalam satu lokasi. Skala pembiayaan dan pembangunan itu mencerminkan arti penting pengembangan fasilitas pengolahan minyak bagi infrastruktur energi Indonesia. Selain menambah kapasitas pengolahan, proyek ini diharapkan mendukung pasokan produk BBM yang lebih kuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan kegiatan ekonomi.
Dengan kapasitas yang ditargetkan tersebut, Kilang Balikpapan diharapkan membantu mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor BBM. Penguatan pemenuhan kebutuhan dari produksi dalam negeri dapat meningkatkan ketahanan pasokan, meskipun hasilnya akan bergantung pada penyelesaian proyek, kesiapan operasi, dan capaian produksi aktual. Harapan ini juga dikaitkan dengan agenda Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang mendorong penguatan kemandirian dan ketahanan energi nasional. Dalam konteks tersebut, kontribusi kilang tidak hanya diukur dari besarnya kapasitas yang direncanakan, tetapi juga dari kemampuannya memasok produk secara konsisten setelah beroperasi penuh. Target pemenuhan 22 hingga 25 persen kebutuhan nasional menjadi salah satu indikator yang akan diperhatikan ketika proyek memasuki tahap operasi dan hasilnya dapat dibandingkan dengan kebutuhan BBM serta pasokan aktual di Indonesia.
Bahlil menyampaikan bahwa ketersediaan stok bahan bakar minyak nasional masih terjaga. Pertalite rata-rata tersedia untuk memenuhi kebutuhan selama 16–18 hari. Angka tersebut menggambarkan rata-rata stok nasional, sehingga perlu dibedakan dari kondisi distribusi di wilayah tertentu. Sementara itu, pasokan solar tidak menghadapi masalah karena Indonesia tidak lagi melakukan impor solar. Keterangan ini menjadi konteks untuk memahami bahwa persoalan yang terjadi di Kalimantan Barat berkaitan dengan kelancaran penyaluran, bukan keterangan tentang kekurangan stok solar secara nasional.
Di Kalimantan Barat, pendangkalan Sungai Kapuas menghambat distribusi BBM melalui jalur sungai. Kondisi tersebut dipicu oleh fenomena El Nino dan membuat kapal pengangkut tidak dapat melintas secara optimal. Hambatan pada jalur air itu memerlukan penyesuaian dalam cara BBM dibawa menuju masyarakat. Dengan demikian, pasokan tetap perlu disalurkan meskipun kapal tidak dapat beroperasi dengan leluasa seperti yang dibutuhkan. Penjelasan mengenai kendala ini menunjukkan pentingnya menyesuaikan pola distribusi dengan kondisi sungai, tanpa mengubah keterangan mengenai ketersediaan stok nasional yang disampaikan Bahlil.
Untuk mengatasi kendala tersebut, kapal dimanfaatkan sebagai tempat penampungan sementara. BBM kemudian disalurkan menggunakan truk tangki melalui jalur darat. Skema ini menjadi langkah penyesuaian agar penyaluran kepada masyarakat tetap berjalan ketika kapal pengangkut tidak dapat melintasi Sungai Kapuas secara optimal. Penggunaan kapal sebagai penampungan dan truk sebagai sarana distribusi darat memungkinkan proses pasokan diteruskan dengan memanfaatkan jalur yang dapat digunakan. Upaya tersebut ditujukan untuk menjaga ketersediaan BBM bagi masyarakat di Kalimantan Barat di tengah hambatan pelayaran. Informasi yang disampaikan berfokus pada stok nasional Pertalite dan solar, penyebab kendala di Sungai Kapuas, serta cara distribusi disesuaikan.
