Jakarta | Wardatina Mawa mengatakan mantan suaminya, Insanul Fahmi, belum membayarkan kewajiban nafkah setelah perceraian mereka pada Juli 2026. Pernyataan tersebut menyangkut sejumlah pembayaran yang disebut sebagai bagian dari kewajiban pascaperceraian, termasuk nafkah untuk masa iddah, nafkah mut’ah, dan nafkah anak. Menurut Mawa, hingga ia menyampaikan kabar itu, pembayaran yang dimaksud belum diterima. Dengan demikian, ia menyatakan bahwa kewajiban-kewajiban tersebut belum dipenuhi oleh Fahmi. Informasi ini disampaikan sebagai keterangan dari Mawa mengenai kondisi pembayaran setelah perceraian, bukan sebagai pernyataan bahwa kewajiban itu telah terlaksana atau sebagian telah dibayarkan. Nilai dan bentuk pembayaran yang disebutkan menjadi bagian utama dari keterangannya.
Rincian pertama yang disampaikan Mawa adalah nafkah masa iddah sebesar Rp30 juta. Selain itu, ia menyebut nafkah mut’ah dengan nilai Rp46 juta. Kedua jumlah tersebut disebut sebagai kewajiban yang belum dibayarkan oleh mantan suaminya. Mawa juga menyampaikan adanya nafkah anak sebesar Rp3 juta per bulan. Menurut keterangannya, pembayaran nafkah anak itu pun belum dilakukan. Penyebutan nominal tersebut memperlihatkan tiga komponen yang menjadi perhatian dalam klaim Mawa: pembayaran untuk masa iddah, nafkah mut’ah, dan nafkah bulanan bagi anak. Ia menegaskan bahwa belum ada pembayaran atas kewajiban-kewajiban yang disebutkan itu setelah perceraian pada Juli 2026.
Dalam menyampaikan kabar tersebut, Mawa menggambarkan bahwa nafkah pascaperceraian belum diterima, baik dalam bentuk pembayaran dengan jumlah tertentu maupun pembayaran rutin bulanan untuk anak. Ia menyebut nominal Rp30 juta untuk nafkah iddah, Rp46 juta untuk nafkah mut’ah, serta Rp3 juta per bulan untuk nafkah anak. Ketiga angka itu merujuk pada rincian kewajiban sebagaimana disampaikan oleh Mawa. Menurut dirinya, Insanul Fahmi belum memenuhi pembayaran tersebut. Keterangan ini menjadi bagian dari perkembangan yang disampaikan Mawa terkait situasi setelah perceraian mereka. Sampai dalam keterangannya itu, ia tetap menyatakan bahwa seluruh pembayaran yang disebutkan belum dilakukan. Tidak ada rincian tambahan mengenai pembayaran yang telah diterima, sehingga pokok informasi yang disampaikan adalah klaim bahwa nafkah tersebut masih belum dibayarkan.
Wardatina Mawa menyampaikan bahwa dirinya tidak ingin terlalu menuntut terkait nafkah setelah perceraian. Namun, sikap tersebut tidak berarti ia menganggap nafkah sebagai hal yang tidak penting. Menurut Mawa, pemberian untuk anak tetap merupakan tanggung jawab ayah yang perlu dijalankan, terlepas dari persoalan hubungan di kedua orang tua. Ia menempatkan kebutuhan anak sebagai perhatian utama dan berharap kewajiban itu dapat dipenuhi secara bertanggung jawab.
Mawa juga menyatakan bahwa ia bersedia menerima pemberian berapa pun jumlahnya, termasuk jika nilainya sangat kecil. Pernyataan itu menggambarkan bahwa baginya, perhatian dan kesediaan mantan suami untuk mengambil tanggung jawab sebagai ayah lebih utama daripada besar-kecilnya nominal. Meski demikian, hal tersebut bukan berarti ia menyatakan telah melepaskan hak anak atas nafkah atau membebaskan ayah dari kewajibannya. Pernyataan tersebut perlu dipahami sebagai sikap Mawa yang tidak ingin menjadikan besaran uang sebagai tuntutan utama, bukan sebagai penghapusan tanggung jawab.
Dalam kondisi yang sedang dihadapinya, Mawa ingin melanjutkan kehidupan bersama anaknya dan berfokus pada kebutuhan serta masa depan mereka. Ia berupaya menjalani hari-hari ke depan tanpa memperbesar persoalan, sambil tetap memandang dukungan ayah sebagai bagian penting dari tanggung jawab terhadap anak. Nafkah pascacerai, dalam konteks ini, bukan semata persoalan jumlah yang diberikan, tetapi juga wujud keterlibatan dan pemenuhan kewajiban orang tua. Mawa mengharapkan adanya tanggung jawab penuh dari ayah kepada anak, meskipun ia mengaku tidak ingin terlalu menuntut. Sikap tersebut menunjukkan harapannya agar kebutuhan anak tetap diperhatikan, sekaligus menegaskan bahwa ia berusaha meneruskan kehidupan bersama anaknya.
Wardatina Mawa menyampaikan bahwa laporan yang ia ajukan terhadap mantan suaminya, Insanul Fahmi, berkaitan dengan dugaan perselingkuhan dan perzinaan. Dalam keterangannya, ia menyebut telah menyerahkan sejumlah bukti kepada penyidik untuk mendukung laporan tersebut. Salah satu bukti yang dibawanya adalah rekaman kamera pengawas atau CCTV. Menurut Mawa, rekaman itu memperlihatkan Insanul Fahmi bersama Inara Rusli dalam hubungan intim. Keterangan tersebut merupakan penjelasan Mawa mengenai isi bukti yang ia serahkan dan dugaan yang sedang ditangani; statusnya tetap sebagai laporan dan belum menjadi keputusan hukum.
Mawa juga mengatakan bahwa penanganan perkara kini telah mendekati tahap gelar perkara. Ia menilai urutan prosesnya mulai terlihat jelas setelah laporan dan bukti yang disampaikan diproses oleh penyidik. Pernyataan tersebut menggambarkan pandangannya sebagai pelapor mengenai perkembangan yang ia ketahui, bukan pengumuman resmi bahwa seluruh tahapan penyidikan telah selesai. Gelar perkara merupakan bagian dari proses yang dilakukan aparat untuk menelaah perkara dan menentukan langkah selanjutnya. Karena itu, keterangan mengenai tahap penanganan maupun arah perkara tetap perlu merujuk pada informasi resmi dari kepolisian, sementara perkembangan yang disampaikan Mawa menjadi gambaran dari sisi dirinya.
Dalam kesempatan itu, Mawa menyampaikan apresiasi terhadap keputusan penyidik yang menurutnya telah membawa perkara ke tahap yang semakin terarah. Ia mengatakan masih menunggu proses penetapan tersangka terhadap Insanul Fahmi dan Inara Rusli. Pernyataan tersebut menunjukkan harapannya atas kelanjutan laporan, tetapi tidak berarti keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka. Hingga ada pengumuman resmi dari pihak berwenang, status mereka tidak dapat disimpulkan hanya dari keterangan pelapor atau keberadaan rekaman yang disebutkan. Mawa menempatkan gelar perkara sebagai tahapan penting yang dinantikannya, sementara penyidik tetap berwenang menilai bukti, memeriksa keterangan, serta menentukan apakah syarat hukum untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka telah terpenuhi. Dengan demikian, perkembangan kasus selanjutnya bergantung pada hasil penanganan aparat dan keterangan resmi yang disampaikan setelah proses tersebut berjalan.
Dalam perkembangan lain yang disampaikan Insanul Fahmi, ia mengungkap dugaan penipuan dengan nilai sekitar Rp2,3 miliar. Menurut keterangannya, perkara tersebut berdampak pada kondisi keuangannya. Informasi ini menjadi konteks tambahan di tengah pemberitaan mengenai persoalan nafkah pascacerai yang disampaikan Wardatina Mawa. Namun, kedua persoalan itu perlu dipahami sebagai hal berbeda berdasarkan keterangan yang tersedia, tanpa menarik hubungan sebab-akibat yang belum dinyatakan oleh pihak terkait.
Insanul mengatakan bahwa dirinya telah melaporkan dugaan penipuan tersebut ke Polrestabes Medan. Ia juga menyebut proses laporan yang dibuat pada 2023 itu belum menunjukkan perkembangan yang diharapkan. Pernyataan mengenai nilai kerugian, dampak terhadap keuangan, serta perkembangan penanganan perkara tersebut merupakan klaim Insanul. Karena itu, informasi tersebut sebaiknya disampaikan dengan atribusi yang jelas dan tidak diperlakukan sebagai kesimpulan hukum mengenai perkara yang dilaporkannya.
Hingga keterangan yang disampaikan dalam pemberitaan ini, belum ada rincian lebih lanjut yang dapat memastikan hasil penanganan laporan tersebut. Penyebutan perkara dugaan penipuan hanya memberi gambaran mengenai hal lain yang menurut Insanul memengaruhi keadaan finansialnya, bukan penjelasan resmi tentang pembayaran nafkah. Tidak ada keterangan dalam informasi yang tersedia yang menyatakan bahwa laporan itu menjadi alasan nafkah pascacerai belum dibayarkan. Dengan memisahkan dua isu tersebut, pembaca dapat memahami klaim masing-masing pihak tanpa menganggap adanya kaitan yang belum dikonfirmasi. Perkembangan berikutnya terkait laporan ke kepolisian maupun kewajiban nafkah tetap perlu merujuk pada pernyataan para pihak dan informasi resmi dari pihak berwenang, apabila tersedia. Sampai ada penjelasan tambahan, nilai Rp2,3 miliar dan kondisi proses laporan tersebut tetap dicatat sebagai keterangan yang disampaikan Insanul, sementara persoalan nafkah dibahas sesuai keterangannya sendiri.
Baca juga: Api Belum Usai Perjuangan Berlanjut, Satgas Irigasi Lanud Sjamsudin Noor Terus Perkuat Upaya Padamkan Karhutla Kalsel Optimalkan Air Hingga Dinginkan Lahan Gambut | Dari Transaksi Jual Beli ke Laporan Polisi: Misteri Honda Brio Rp115 Juta Kini Diuji Penyidik | Pasal 486 dan 492 KUHP Baru Diuji dalam Laporan AAN, DAF & PARTNERS: Unsur Pidana Harus Dibuktikan
