Tangerang | Sebanyak 13 siswi SMPN 10 Ciputat, Tangerang Selatan, diduga menjadi korban perundungan yang melibatkan kakak kelas. Peristiwa tersebut menjadi perhatian setelah para siswi disebut dipaksa mengikuti sebuah tantangan. Informasi mengenai kejadian ini masih berupa dugaan sebagaimana disampaikan dalam bahan sumber, sehingga belum dapat diperlakukan sebagai fakta yang telah dipastikan melalui proses hukum. Pihak terkait diharapkan menelusuri keterangan para siswi dan saksi secara cermat sebelum menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi.
Dalam tantangan yang dilaporkan itu, siswi yang kalah disebut diminta meminum campuran kopi, cuka, dan bawang putih. Campuran tersebut diduga diberikan sebagai bagian dari kegiatan yang melibatkan para kakak kelas. Rincian mengenai bagaimana tantangan berlangsung, siapa saja yang terlibat, serta apakah ada unsur paksaan masih perlu diklarifikasi oleh pihak berwenang dan sekolah. Penyebutan dugaan ini penting agar informasi yang beredar tidak dianggap sebagai keputusan hukum atau penetapan pihak yang bertanggung jawab.
Akibat kejadian yang dilaporkan, tiga siswi disebut menjalani perawatan di rumah sakit karena mengalami sakit perut. Kondisi kesehatan mereka perlu menjadi perhatian utama, termasuk memastikan pemeriksaan dan pendampingan yang sesuai. Informasi tentang perawatan tersebut juga perlu dikonfirmasi kepada keluarga maupun pihak medis, dengan tetap menjaga privasi anak-anak yang terdampak. Penanganan yang hati-hati dapat membantu mencegah munculnya tekanan tambahan bagi para siswi selama proses klarifikasi berlangsung. Sekolah, keluarga, dan pihak berwenang perlu bekerja sama untuk memastikan keselamatan serta kebutuhan mereka terpenuhi, tanpa menyebarkan identitas atau rincian pribadi yang dapat merugikan korban. Sampai terdapat keterangan resmi yang memadai, peristiwa ini sebaiknya disebut sebagai dugaan perundungan, sementara fakta dan tanggung jawab setiap pihak masih harus ditelusuri secara adil dan menyeluruh.
Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar Sodiq menyampaikan bahwa kepolisian menerima informasi dari masyarakat mengenai dugaan perundungan yang melibatkan sejumlah siswi. Setelah memperoleh laporan tersebut, petugas melakukan pengecekan untuk mengumpulkan keterangan awal dan memastikan informasi yang beredar. Langkah ini menjadi bagian dari penelusuran awal, sehingga peristiwa tersebut masih perlu diperiksa lebih lanjut sebelum kesimpulan dapat ditarik. Keterangan yang tersedia pada tahap awal belum dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana atau menetapkan pihak tertentu sebagai pelaku.
Menurut keterangan awal Bambang yang disampaikan pada Sabtu, 24 Oktober 2026, para korban yang disebut dalam laporan merupakan siswi, sedangkan orang-orang yang diduga terlibat adalah kakak kelas mereka. Peristiwa itu diduga berlangsung di sebuah warung yang berada di luar area sekolah. Informasi mengenai lokasi tersebut menjadi salah satu hal yang ditelusuri polisi, termasuk untuk memahami situasi saat kejadian dan memperoleh keterangan dari pihak yang mungkin mengetahui peristiwa tersebut. Rincian tentang waktu, pihak-pihak yang hadir, serta rangkaian kejadian masih memerlukan klarifikasi.
Pola yang dilaporkan berkaitan dengan sebuah tantangan atau challenge yang diminta untuk diikuti oleh para junior. Berdasarkan informasi awal, peserta yang kalah atau melakukan kesalahan kemudian disuruh meminum suatu campuran. Jenis campuran, kondisi para siswi setelah kejadian, serta apakah mereka mengalami dampak tertentu belum dapat dipastikan dari keterangan awal yang disampaikan. Karena itu, unsur-unsur kejadian tersebut perlu dikonfirmasi melalui pemeriksaan dan keterangan dari korban, saksi, serta pihak terkait. Polisi juga perlu memastikan secara cermat konteks tantangan itu, bentuk tekanan yang mungkin terjadi, dan peran masing-masing orang. Penelusuran di luar lingkungan sekolah tidak menghilangkan pentingnya koordinasi dengan sekolah dan keluarga, terutama untuk menjaga keamanan serta kondisi para siswi. Hingga fakta-fakta tersebut diperiksa, informasi tentang dugaan perundungan sebaiknya dipahami sebagai laporan yang sedang ditindaklanjuti, bukan sebagai penetapan bahwa kesalahan pidana telah terbukti.
Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Aris Adi Leksono, meminta dugaan pelaku perundungan di Ciputat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan bahwa tindakan yang diduga membahayakan atau menyakiti teman sebaya tidak boleh dibiarkan tanpa penanganan. Permintaan tersebut disampaikan agar setiap dugaan dapat diperiksa secara cermat, dengan tetap memperhatikan perlindungan anak dan asas kehati-hatian. Status sebagai terduga pelaku tidak serta-merta berarti seseorang telah dinyatakan bersalah; penilaian harus didasarkan pada pemeriksaan dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Aris, penanganan kasus tidak hanya menjadi perhatian sekolah. Orang tua dan pihak warung atau lokasi lain tempat anak-anak berkumpul juga perlu dilibatkan dalam upaya mencegah perilaku berisiko. Keterlibatan tersebut penting untuk memahami situasi, mengetahui langkah pengawasan yang tersedia, serta mendorong lingkungan yang aman bagi anak. Namun, penyebutan pihak-pihak itu sebagai pihak yang perlu terlibat bukan merupakan penetapan bahwa mereka telah melakukan pelanggaran atau bertanggung jawab secara hukum. Peran dan tanggung jawab masing-masing perlu ditelaah secara proporsional.
Aris juga meminta agar penentuan hukuman atau sanksi dilakukan secara transparan. Proses tersebut, menurutnya, perlu melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk orang tua, sehingga keputusan tidak diambil secara sepihak dan dapat dipahami dasar pertimbangannya. Transparansi perlu berjalan beriringan dengan perlindungan identitas serta kepentingan anak, baik korban maupun anak yang diduga terlibat. Informasi yang disampaikan kepada publik sebaiknya tidak mendahului hasil pemeriksaan atau menimbulkan stigma, sementara pihak terkait tetap memperoleh penjelasan mengenai prosedur dan tindak lanjut.
Apabila pemeriksaan menemukan adanya unsur pidana, Aris meminta aparat penegak hukum dilibatkan untuk menindaklanjuti sesuai aturan. Langkah itu perlu didasarkan pada temuan, bukan asumsi, dan tetap mempertimbangkan ketentuan khusus mengenai anak. Di sisi lain, korban perlu memperoleh pendampingan yang sesuai dengan kebutuhannya selama proses berlangsung. Dengan koordinasi sekolah, keluarga, pihak lingkungan, dan instansi berwenang, penanganan diharapkan dapat menjaga keselamatan anak, menilai dugaan secara adil, serta mencegah kejadian serupa. KPAI mendorong agar semua langkah dilakukan dengan komunikasi yang bertanggung jawab dan mengutamakan kepentingan terbaik anak.
Aris menilai dugaan perundungan di Ciputat harus menjadi alarm bahwa perundungan dan kekerasan di satuan pendidikan belum berhasil diakhiri atau setidaknya diminimalkan. Peristiwa semacam ini menunjukkan bahwa pencegahan tidak cukup dilakukan setelah kasus muncul. Sekolah perlu membangun lingkungan yang aman secara konsisten, dengan langkah yang menjangkau seluruh warga sekolah dan melibatkan pihak-pihak di sekitar anak. Penanganan yang berkelanjutan juga penting agar risiko kekerasan dapat dikenali lebih awal dan tidak berulang.
Untuk memperkuat upaya tersebut, sekolah perlu berkoordinasi secara erat dengan orang tua serta masyarakat sekitar. Edukasi dan sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan harus diselenggarakan secara masif dan berkelanjutan, bukan hanya sebagai kegiatan sesaat. Sekolah juga perlu membentuk atau memperkuat tim pencegahan yang memiliki komitmen dan kompetensi memadai. Dengan peran yang jelas, tim tersebut dapat membantu mendorong langkah pencegahan, merespons tanda-tanda masalah, serta menghubungkan anak dengan dukungan yang diperlukan. Kerja sama ini diharapkan membuat perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama.
Aris juga meminta pemerintah pusat dan daerah mengawal pelaksanaan kebijakan terkait pencegahan kekerasan di satuan pendidikan. Pengawalan itu perlu didukung sumber daya manusia yang memahami perlindungan dan pemenuhan hak anak, serta mampu mengenali perubahan perilaku maupun kondisi psikis anak. Kemampuan tersebut penting agar tanda bahwa seorang anak mengalami tekanan atau kekerasan tidak diabaikan. Di sisi lain, korban harus memperoleh pendampingan untuk memulihkan kondisi fisik dan psikisnya. Pemerintah daerah diminta turun tangan memastikan kebutuhan pengobatan korban terpenuhi sampai ia pulih.
