Jakarta | Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Hafid, menyampaikan bahwa pemerintah menilai tingkat risiko sejumlah layanan media sosial terhadap anak. Dalam penilaian tersebut, YouTube serta platform yang berada di bawah grup Meta disebut secara eksplisit. Instagram dan Threads termasuk di layanan yang dinilai berisiko tinggi bagi anak-anak.
Meutya menjelaskan bahwa layanan-layanan itu masuk kategori berisiko tinggi dan, berdasarkan penilaian pemerintah yang disampaikannya, tidak boleh diakses oleh anak-anak. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada satu jenis platform, tetapi juga mencakup beberapa layanan populer yang digunakan untuk berbagi video, berkomunikasi, dan mengikuti berbagai konten digital. Nama YouTube, Instagram, dan Threads menjadi contoh yang disebut langsung dalam pembahasan tersebut.
Penyampaian penilaian itu berlangsung dalam diskusi yang digelar Kosgoro di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 26 Oktober 2026. Forum tersebut menjadi tempat bagi Meutya untuk memaparkan pandangan pemerintah mengenai risiko media sosial bagi kelompok usia anak. Dengan menyebut platform secara terbuka, pemerintah menunjukkan bahwa pembahasan mengenai perlindungan anak di ruang digital mencakup layanan yang memiliki jangkauan dan ragam konten luas.
Keterangan tersebut berfokus pada klasifikasi risiko dan akses anak terhadap layanan yang dinilai berisiko tinggi. Karena itu, pernyataan Meutya penting dipahami sesuai konteksnya: pemerintah sedang menyampaikan penilaian terhadap dampak dan tingkat risiko platform bagi anak, sekaligus menyatakan bahwa anak-anak tidak boleh mengakses layanan yang disebutkan. YouTube, Instagram, dan Threads merupakan nama-nama yang diidentifikasi dalam penjelasan itu, sementara Instagram dan Threads disebut sebagai bagian dari grup Meta. Penilaian ini menempatkan perlindungan anak sebagai pertimbangan utama ketika pemerintah membahas penggunaan media sosial dan paparan anak terhadap berbagai layanan digital.
Pengelompokan YouTube dan grup Meta sebagai platform berisiko tinggi bagi anak tidak harus dipahami sebagai status yang berlaku selamanya. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan bahwa kategori tersebut dapat berubah apabila penyedia platform melakukan upaya yang mampu menurunkan risiko bagi anak. Dengan demikian, penilaian risiko bukan sekadar label tetap, melainkan dapat mengikuti perubahan yang dilakukan oleh masing-masing layanan. Kemungkinan perubahan kategori ini membuka ruang bagi platform untuk memperbaiki layanannya dan menunjukkan bahwa risiko terhadap pengguna anak telah berkurang.
Pernyataan itu juga menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah tidak semata-mata bertujuan menunda anak memasuki layanan yang dinilai berisiko tinggi. Meutya menekankan adanya tujuan yang lebih luas, yaitu mendorong penyedia platform agar memperbaiki layanan mereka. Jika perbaikan tersebut mengurangi risiko bagi anak, platform berpeluang dinilai kembali dan dapat ditempatkan pada kategori yang lebih rendah. Karena itu, pengelompokan risiko dapat dipahami sebagai dorongan agar perusahaan meninjau dampak layanan mereka terhadap anak, bukan hanya sebagai pembatasan akses.
Meutya turut menyampaikan bahwa perbaikan layanan dapat membuka kesempatan bagi platform untuk menjangkau pasar digital anak di Indonesia dengan risiko yang lebih rendah. Pesan ini menempatkan perlindungan anak dan peluang layanan digital dalam satu kerangka: penyedia tetap memiliki kesempatan melayani pengguna muda, sepanjang risiko yang menjadi perhatian dapat dikurangi. Fokusnya adalah perubahan pada layanan yang membuatnya lebih aman bagi anak, bukan sekadar perubahan nama kategori. Pemerintah, menurut penjelasan tersebut, ingin mendorong penyedia mengambil langkah perbaikan sehingga penilaian risikonya dapat berubah.
Dengan pendekatan ini, status berisiko tinggi bukan akhir dari proses penilaian. Platform dapat memiliki kesempatan untuk menunjukkan perbaikan, sementara pemerintah dapat menilai kembali tingkat risikonya. Namun, penjelasan Meutya dalam konteks ini tidak merinci bentuk perubahan maupun indikator teknis yang harus dipenuhi. Pokok yang disampaikan adalah bahwa penurunan risiko dapat membuka jalan bagi penurunan kategori, dan dorongan utamanya ialah agar layanan menjadi lebih rendah risikonya bagi anak serta dapat menjangkau pasar digital anak di Indonesia.
Pemerintah mendorong penyedia layanan digital untuk menilai sendiri tingkat risiko serta kesesuaian usia pengguna pada setiap layanan yang mereka sediakan. Penilaian mandiri ini diharapkan membantu platform mengenali dampak yang mungkin muncul bagi anak, sekaligus memberi gambaran yang lebih jelas kepada keluarga mengenai kelompok usia yang sesuai. Dengan begitu, tanggung jawab perlindungan anak tidak hanya dibebankan kepada orang tua atau pengguna, tetapi juga menjadi bagian dari pengelolaan layanan oleh perusahaan digital.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengibaratkan pendekatan tersebut dengan klasifikasi usia yang digunakan dalam industri perfilman. Sebuah film dapat diberi batas usia tertentu berdasarkan isi dan karakter tontonan. Dengan cara serupa, platform diharapkan dapat menyampaikan apakah layanannya lebih pantas digunakan oleh orang berusia 17 tahun ke atas atau orang dewasa, atau justru sesuai untuk anak-anak. Klasifikasi itu dapat menjadi rujukan awal bagi pengguna dan keluarga, bukan sekadar label tanpa penjelasan.
Gagasan ini menempatkan penyedia layanan sebagai pihak yang perlu memahami karakter produk dan potensi risikonya. Platform memiliki informasi mengenai fitur, pola interaksi, serta cara layanan digunakan. Karena itu, penilaian internal dinilai dapat membantu mereka menentukan langkah perlindungan yang relevan dan menjelaskan batasan usia secara bertanggung jawab. Pemerintah, pada sisi lain, mendorong agar proses tersebut tidak dilakukan secara asal-asalan, melainkan mempertimbangkan masukan dan kebutuhan perlindungan anak.
Indikator untuk menentukan tingkat risiko, menurut Meutya, berasal dari diskusi dengan sejumlah pihak. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa penilaian diharapkan dibangun melalui pembahasan, bukan hanya keputusan sepihak perusahaan. Namun, indikator yang dimaksud belum dirinci dalam pernyataan tersebut, sehingga belum tepat untuk menyebut daftar ukuran tertentu sebagai kriteria resmi. Pembahasan lebih lanjut diperlukan agar pendekatan yang digunakan dapat dipahami oleh penyedia layanan maupun masyarakat.
Penilaian mandiri juga tidak serta-merta berarti platform bebas menetapkan kategori tanpa pertanggungjawaban. Keterbukaan mengenai dasar klasifikasi dan kesesuaian usia akan penting agar informasi yang disampaikan dapat digunakan secara bermakna. Jika diterapkan dengan jelas, pendekatan ini dapat membantu keluarga membuat pilihan yang lebih terinformasi, sementara penyedia layanan terdorong meninjau desain dan pengamanan produknya. Tujuannya adalah memastikan akses anak terhadap layanan digital mempertimbangkan usia dan tingkat risikonya.
Dorongan agar platform digital melakukan penilaian mandiri dan menetapkan klasifikasi usia disampaikan dalam kerangka Peraturan Pemerintah tentang perlindungan anak di ruang digital. Aturan tersebut menjadi landasan bagi pemerintah untuk meminta penyelenggara layanan menilai risiko produk dan fitur yang mereka sediakan, terutama dampaknya terhadap anak. Hasil penilaian itu diharapkan membantu menentukan kelompok usia yang sesuai serta bentuk pengamanan yang perlu diterapkan pada setiap layanan.
Dalam kerangka tersebut, platform tidak hanya diminta menyatakan apakah layanannya aman bagi anak. Mereka juga didorong mengatur layanan berdasarkan tingkat risiko dan menerapkan verifikasi usia agar akses pengguna selaras dengan batas usia yang ditetapkan. Langkah ini penting untuk membedakan kebutuhan perlindungan anak pada berbagai rentang umur, sekaligus memberi dasar bagi pembatasan atau pengaturan fitur tertentu. Penilaian mandiri menjadi bagian dari upaya penyelenggara untuk memahami potensi risiko, sementara klasifikasi usia dan verifikasi membantu menerjemahkan hasilnya menjadi pengaturan yang dapat digunakan.
Meutya menilai sejumlah langkah dasar tersebut sebelumnya belum dilakukan secara memadai oleh platform. Menurut penilaiannya, layanan cenderung menganggap dirinya aman untuk pengguna berusia 13 tahun ke atas, tanpa penilaian yang cukup menyeluruh terhadap risiko maupun kecocokan layanan bagi kelompok usia tersebut.
Baca juga: Puspsi TNI Berikan Trauma Healing bagi Anak Penyintas Gempa Bumi NTT | TNI Bersama Pemerintah Perkuat Penanggulangan Karhutla
